Junta Militer
Asia

Mengapa Pemilu Thailand akan Menjadi Kemenangan bagi Junta Militer

Berita Internasional >> Mengapa Pemilu Thailand akan Menjadi Kemenangan bagi Junta Militer

Pemilu Thailand kembali akan mengalami penundaan. Hal itu membuat rakyat berang, dan menuduh junta militer berada di balik penundaan tersebut. Pemilihan kali ini akan menjadi pemungutan suara resmi pertama yang dilakukan di Thailand dalam delapan tahun dan secara luas dianggap sebagai pemungutan suara antara suatu bentuk demokrasi dan pemerintahan otoriter yang dilegitimasi.

Baca juga: Dikuasai Junta Militer, Thailand Masih Larang Aktivitas Politik

Oleh: Helen Regan dan Kocha Olarn (CNN)

Ketika para pejabat Thailand mengisyaratkan bahwa pemilihan yang dijadwalkan untuk mengakhiri pemerintahan militer akan ditunda untuk yang kelima kalinya setelah bertahun-tahun, memicu  kemarahan dan frustrasi di seluruh negeri. Tagar #delaymyass telah menjadi tren di Twitter Thailand dalam beberapa pekan terakhir, dengan serangkaian protes kecil namun signifikan juga terjadi, sebuah pertunjukan menyedihkan tentang oposisi selama periode di mana para pendukung kebebasan berbicara telah dituntut dan menghadapi hukuman penjara.

Demonstrasi kecil terjadi lagi pada hari Sabtu (19/1). Pemilihan yang dijadwalkan dihelat pada tanggal 24 Februari 2019 sekarang dapat ditunda hingga tanggal 24 Maret, menurut Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam, yang mengklaim tanggal pada bulan Februari akan mengganggu rencana upacara penobatan raja baru. Keberadaan monarki sangatlah dipuja di Thailand, tetapi para aktivis menuduh junta militer yang berkuasa telah menciptakan penundaan itu.

“Junta telah mengatur permainan,” tutur Netiwit Chotiphatphaisal, seorang aktivis mahasiswa berusia 21 tahun kepada CNN. “Jika pemilihan adalah tipuan bagi rakyat, rakyat Thailand akan turun ke jalan dan tidak akan menerimanya.”

Meski kemarahan publik belum mencapai tingkat yang terlihat sebelum kudeta pada tahun 2014, protes jalanan yang keras antara faksi-faksi politik saingan telah biasa terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Konfrontasi kekerasan massal pada tahun 2010 melumpuhkan ibu kota Thailand, Bangkok. Penumpasan militer yang terjadi kemudian menewaskan 90 orang dan lebih dari 2.000 orang mengalami luka-luka.

Militer Thailand akan berusaha untuk mencegah terulangnya kerusuhan seperti itu, dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Apirat Kongsompong, yang ditugaskan memimpin tentara Thailand pada bulan September 2018, memperingatkan para demonstran pro-demokrasi pada hari Rabu (16/1) lalu, “jangan melewati batas,” menurut laporan Bangkok Post.

Pemilihan kali ini akan menjadi pemungutan suara resmi pertama yang dilakukan di Thailand dalam delapan tahun dan secara luas dianggap sebagai pemungutan suara antara suatu bentuk demokrasi dan pemerintahan otoriter yang dilegitimasi.

Para pemimpin Dewan Penjaga Ketertiban dan Perdamaian Nasional (NCPO/National Council for Peace and Order), junta militer yang telah memerintah Thailand sejak kudeta tahun 2014, telah terbiasa dengan kekuasaan. Konstitusi tahun 2017 yang dirancang oleh militer bertujuan untuk mencegah pihak oposisi Pheu Thai kembali memimpin. Konstitusi tersebut juga dan memastikan tentara akan terus memiliki suara di masa depan, tidak peduli siapa yang memenangkan pemilihan.

Kekuatan Prayut

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-O-Cha di Kantor Pemerintah di Bangkok, 24 Oktober 2018. (Foto: Getty Images/AFP/Lilian Suwarunpha)

Pemerintahan Prayut Chan-o-cha, pemimpin kudeta militer yang menjadi perdana menteri, telah ditandai dengan meningkatnya penindasan, menurut para aktivis. Tak lama setelah mengambil alih kekuasaan, Prayut melarang semua kampanye politik termasuk pertemuan politik lebih dari lima orang. Ratusan aktivis telah ditangkap dan didakwa di bawah hukum kejam seperti penghasutan atau lese majeste, yang melarang kritik terhadap keluarga kerajaan. Ruang untuk wacana publik yang sehat telah hilang sama sekali berkat Undang-undang Kriminal Komputer yang membatasi kebebasan ekspresi online serta memperketat pengawasan dan sensor.

“Jenderal Prayut telah menggunakan kekuatan yang tidak diawasi dengan kekebalan hukum total,” ujar Sunai Phasuk, peneliti senior Asia di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan pada bulan Juni 2018. “Penindasan yang sedang berlangsung berarti bahwa para pemilih, partai-partai politik, dan media di Thailand akan dikekang dan dibungkam menjelang pemilihan.”

Prayut secara luas diperkirakan akan mengikuti pemilihan melalui Partai Phalang Pracharat yang baru dibentuk. “Dia sangat ingin menjadi perdana menteri, ini tentang ambisi pribadinya,” tutur Pavin Chachavalpongpun, profesor di Pusat Studi Asia Tenggara, Universitas Kyoto, kepada CNN.

Untuk mencapai ambisi itu, Prayut tampaknya telah menguasai setiap aspek. Bahkan jika partai pro-militer tidak menang, konstitusi baru, yang ke-20 di Thailand sejak monarki absolut berakhir pada tahun 1932, adalah jaminan kekuasaan junta karena memungkinkan perdana menteri yang tidak dipilih dan sepertiga dari anggota legislatif yang akan ditunjuk oleh petinggi militer.

Rakyat Thailand akan memberikan suara untuk majelis rendah dengan 500 kursi parlemen, sementara majelis tinggi atau Senat dengan 250 anggota akan dipilih sepenuhnya oleh militer.

“Manuver yang dimanipulasi ini disertakan dalam konstitusi dengan tujuan mempertahankan kekuasaan militer atas para pemimpin sipil,” kata Thitinan Pongsudhirak, direktur Institute of Security and International Studies di Universitas Chulalongkorn.

Rakyat Thailand sendiri meragukan bahwa pemilu akan sepenuhnya berlangsung bebas atau adil.

Pengaruh Thaksin

Ungkapan “sejarah pasti berulang” telah mendapatkan makna baru di Thailand, sebuah negara yang telah mengalami selusin kudeta yang sukses sejak tahun 1932. Dalam beberapa waktu terakhir, dunia politik Thailand yang bergejolak dipusatkan pada satu orang: Thaksin Shinawatra, yang mendominasi lanskap politik dalam beberapa bentuk sejak tahun 2001.

Thaksin sendiri digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Kakaknya, mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra, diusir sebelum kudeta Prayut pada tahun 2014, setelah enam bulan kerusuhan sipil dan protes jalanan yang kejam. Para analis mengatakan bahwa Thakisn dan Yingluck masih memiliki kekuasaan, meskipun keduanya sedang berada di pengasingan. “Dia masih menjadi orang yang menggerakkan peristiwa dari belakang layar,” kata Pavin.

Tampaknya generasi Shinawatra baru akan segera bangkit. Putra Thaksin, Panthongtae Shinawatra yang berusia 39 tahun, yang dikenal dengan panggilan Oak, secara resmi telah bergabung dengan Pheu Thai pada bulan November 2018. Sekretaris jenderal partai itu, Phumtham Wechayachai, membenarkan kepada CNN, meskipun dia saat ini tidak memegang posisi eksekutif.

Panthongtae didakwa atas tuduhan pencucian uang pada bulan Oktober 2018, dalam kasus yang diklaim pendukungnya adalah langkah lain oleh junta untuk menghentikan mesin politik klan Shinawatra. Panthongtae telah membantah tuduhan itu.

Namun Pheu Thai dan kebijakan populisnya tetap kuat, terutama dengan basis dukungan setia di wilayah timur laut.

Chayika Wongnapachant, keponakan Thaksin dan Yingluck, juga memasuki arena politik setelah selama satu dekade bekerja di belakang layar, tetapi dengan partai baru Thailand Raksa Chart (Partai Thai Safe The Nation). Berbicara dengan CNN, Chayika mengatakan bahwa dia akan berjuang melawan ketidakadilan yang dia saksikan “di setiap tingkat” masyarakat.

“Eksekusi aturan hukum dan kebijakan ekonomi dilakukan secara tidak adil terhadap rakyat. Saya ingin mengubahnya,” kata Chayika.

Setelah militer mencabut larangan kampanye politik pada bulan Desember 2018, sejumlah partai kecil muncul, termasuk Pheu Dharmma dan Thai Raksa Chart, dengan banyak anggota Pheu Thai bergabung dengan barisan mereka. Para analis melihat pembelotan ini sebagai taktik untuk menyiasati aturan baru yang merugikan partai-partai besar.

“Bersama-sama, ketiga partai yang berpihak pada Thaksin tersebut adalah pesaing utama untuk keluar sebagai blok pemenang terbesar setelah pemilihan, tetapi mungkin tidak cukup besar untuk membentuk pemerintahan koalisi,” kata Thitinan.

Saingan tradisional Pheu Thai, Demokrat, dilaporkan telah menolak tawaran untuk membuat pakta koalisi. Namun, koalisi mereka akan menjadi koalisi yang gelisah, setelah bertahun-tahun menentang protes jalanan yang sering kali mematikan.

Militer dan monarki

Sementara mantan jenderal angkatan darat Prayut mungkin mendapatkan dukungan dalam jajaran kepemimpinan senior kerajaan, ia bukan favorit di antara banyak orang muda yang telah cukup umur selama pengambilalihan kekuasaan dan pemerintahan berikutnya. Dengan sekitar 7 juta pemilih berusia antara 18 dan 25 tahun, banyak dari mereka adalah pemilih pertama kali, suara kaum muda terbukti sangat menentukan.

“Sekarang suasananya telah berubah dan orang-orang muda lebih sadar,” kata aktivis LGBTQ berusia 21 tahun dan anggota partai Future Forward, Tattep Ruangprapaikitseree kepada CNN. “Pemilihan ini bukan tentang kebijakan partai-partai, tetapi sangat penting bagi Thailand jika kita akan tetap berada dalam rezim diktator.”

Baca juga: Dianggap Sama dengan Junta Militer, Myanmar Dijauhi dan Diasingkan

Serangkaian skandal korupsi, misalnya Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan yang telah diselidiki dan dibersihkan dari tuduhan bahwa ia mengoleksi lebih dari 20 arloji mewah, penurunan harga karet, dan protes hak atas tanah telah mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah militer.

Selain itu, pemilihan umum akan menjadi kunci untuk mengembalikan rasa stabilitas kepada Thailand melalui transisi raja baru, dan semua mata akan tertuju pada apa yang dilakukan Raja Maha Vajiralongkorn setelah ia secara resmi dinobatkan pada bulan Mei 2019. Dia mengambil alih tahta pada tahun 2016 setelah kematian ayahnya, Raja Buhmibol Aduledej, yang memerintah selama 70 tahun dan merupakan sosok yang sangat dicintai di Thailand.

Jika Thailand ingin mendapatkan kembali pijakannya, kompromi yang dapat dipastikan akan penuh gejolak perlu diciptakan, kata Thitinan, “di antara para protagonis utama seperti militer, istana, peradilan, partai politik, dan politisi.”

Keterangan foto utama: Aktivis anti-junta Thailand mengangkat poster dalam demonstrasi menentang kemungkinan penundaan pemilihan umum Thailand, dalam aksi di Bangkok, 8 Januari 2019. (Foto: Getty Images/AFP/Lilian Suwarunpha)

Mengapa Pemilu Thailand akan Menjadi Kemenangan bagi Junta Militer

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top