Opini: Rawan Bencana, Indonesia Harus Segera Siapkan Sistem Logistik Kemanusiaan
Berita Politik Indonesia

Mengapa Peraturan Indonesia tentang Bantuan Asing Gegerkan Sektor Bantuan

Mengapa Peraturan Indonesia tentang Bantuan Asing Gegerkan Sektor Bantuan

“Semua asumsi yang kami buat diputarbalikkan”. Pembatasan pemerintah Indonesia pada pekerja bantuan asing untuk Sulawesi yang dilanda bencana memaksa beberapa kelompok kemanusiaan untuk memikirkan kembali rencana tanggapan mereka—dan memunculkan perdebatan yang lebih besar tentang bagaimana sektor bantuan mempersiapkan krisis di seluruh dunia.

Oleh: Irwin Loy (IRIN News)

Pemerintah Indonesia pekan lalu mengatakan kepada kelompok bantuan internasional bahwa staf asing tidak akan diizinkan berada di lapangan di area bencana Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada 28 September dilanda gempa bumi dan tsunami yang menyapu rumah-rumah, menghancurkan lingkungan, dan menelan lebih dari 80.000 korban. Lebih dari 2.100 orang dikonfirmasi tewas, dan jumlah ini akan meningkat seiring pemerintah secara resmi mengakhiri operasi pencarian dan penyelamatan Jumat lalu (12/10).

Peraturannya, yang pertama kali diberlakukan selama gempa yang mengguncang pulau Lombok pada bulan Agustus, telah menyebabkan beberapa kelompok bantuan internasional berebut untuk mengklarifikasi aturan itu hampir tiga minggu setelah respons Sulawesi dimulai. Seorang staf di sebuah LSM internasional mengatakan kepada IRIN bahwa beberapa lembaga bertemu dengan kementerian pemerintah untuk mengusulkan program dan untuk menaksir apa yang bisa diizinkan.

“Yang membingungkan adalah bahwa pemerintah Indonesia meminta bantuan internasional. Jadi jika mereka tidak meminta bantuan internasional, itu akan berbeda,” kata pekerja bantuan tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masalah ini dianggap sensitif. “Tapi mereka jelas tidak menginginkan kehadiran LSM internasional.”

Pemerintah mengatakan pembatasan staf asing diperlukan untuk mengkoordinasikan bantuan di antara 85 LSM internasional yang telah menawarkan bantuan. Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia mengatakan kepada media bahwa tanpa peraturan, “kehadiran pekerja bantuan asing, yang memiliki niat baik, dapat menghambat penyelamatan dan pemulihan yang dilakukan oleh tim nasional”.

Para pejabat mengatakan bahwa LSM asing harus mengajukan akreditasi dan bekerja melalui organisasi bantuan lokal, daripada mengirim staf asing ke lokal yang dilanda gempa di sekitar ibukota provinsi, Palu.

Banyak kelompok internasional yang mengarahkan sumber daya ke organisasi non-pemerintah lokal yang telah berada di lapangan sejak awal masa darurat—baik melalui kemitraan jangka panjang atau pengaturan yang lebih baru karena adanya peraturan pemerintah itu.

Baca Juga: Kritikus Jokowi: Nyatakan Gempa Lombok Sebagai Bencana Nasional agar Bantuan Asing Bisa Masuk

Yenni Suryani, manajer Catholic Relief Services untuk Indonesia, mengatakan bahwa organisasi itu telah mengajukan izin untuk membawa tiga anggota staf internasional sementara yang akan mendukung pekerjaannya dengan organisasi lokal seperti Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah dan Inisiatif Manusia PKPU.

“Kami memiliki staf terbatas,” katanya. “Untuk skala tanggapan ini, saya butuh lebih banyak.”

Analis melihat peraturan Indonesia ini sebagai bukti tren yang sedang berkembang yang menantang asumsi jangka panjang di seluruh sektor kemanusiaan.

Christina Bennett, yang mengepalai Kelompok Kebijakan Kemanusiaan di ODI, yang kantor pusatnya di Inggris, mengatakan bahwa donor internasional dan LSM besar telah terbiasa terjun langsung ketika bencana besar melanda, mengumpulkan sumber daya, pasokan, dan brigade staf global—dan sering kali menyalip atau membuat kewalahan pemerintah dan responden bantuan lokal.

“Saya pikir telah ada banyak pengakuan dalam beberapa tahun terakhir bahwa itu mungkin bukan cara terbaik,” kata Bennett. “Saya pikir sudah tidak bisa lagi sektor kemanusiaan datang ke situasi bencana dengan jejak yang sangat signifikan dan dibentuk hampir seperti pengganti layanan pemerintah.”

Jika negara-negara seperti Indonesia semakin mengerahkan lebih banyak kontrol atas bencana di daerah mereka sendiri, sektor bantuan global akan dipaksa untuk memikirkan kembali cara mendanai dan menyerahkan bantuan, kata Kate Sutton, direktur Kelompok Penasihat Kemanusiaan, yang berbasis di Melbourne.

“Semua asumsi yang kami buat terbalik: bahwa visa akan diberikan, [bahwa] tim bantuan medis akan disambut,” katanya.

Ini bisa berarti lebih mengandalkan keahlian regional dalam manajemen bencana. Selama tanggapan Sulawesi, misalnya, Pusat AHA—bagian dari ASEAN, badan antar-pemerintah Asia Tenggara—telah mengambil peran koordinasi yang sering didominasi oleh badan-badan PBB. Ini juga berarti meningkatkan pendanaan untuk kelompok bantuan lokal, kata Sutton.

“Jika satu-satunya cara bantuan yang diberikan adalah melalui organisasi nasional dan lokal, maka [organisasi internasional] perlu berinvestasi lebih banyak dalam kemitraan tersebut sebelum tanggap darurat,” kata Sutton.

Beberapa lembaga internasional utama sudah terdaftar di Indonesia sebagai LSM lokal. Mercy Corps yang berbasis di AS, misalnya, telah beroperasi sebagai LSM lokal di Indonesia. Seorang juru bicara mengatakan kepada IRIN bahwa seluruh tim di lapangan adalah orang Indonesia. Kelompok bantuan utama lainnya seperti Save the Children dan World Vision juga bekerja melalui organisasi yang terdaftar secara lokal—Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan Wahana Visi Indonesia.

Bagi yang lain, beradaptasi dengan peraturan ini berarti merubah pemikiran tentang bagaimana bencana ditangani—dan siapa yang paling tepat untuk menanggapi.

“Orang-orang harus berpikir tentang kapasitas [sumber daya manusia] mereka dan kemampuan mereka untuk merekrut staf nasional, daripada, seperti yang biasanya dilakukan, terjun bersama dengan tim internasional,” kata seorang anggota staf di sebuah tim internasional LSM, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Baca Juga: Ribuan Tewas dan Puluhan Ribu Mengungsi, Mengapa Indonesia Tolak Bantuan Asing?

‘Kami semua terkejut’

Peraturan tentang pekerja bantuan internasional bukanlah hal baru di Indonesia: pemerintah telah memiliki batasan pada jumlah staf asing yang bekerja di LSM terakreditasi di negara tersebut. Tetapi pekerja bantuan mengatakan kepada IRIN bahwa pihak berwenang Indonesia mulai mencegah staf LSM asing untuk bekerja di bencana setelah gempa Lombok pada bulan Agustus.

“Kami semua terkejut,” kata Yenni dari Catholic Relief Services.

“Bencana, banjir, dan gempa bumi terjadi sepanjang waktu di Indonesia, dan selalu ada organisasi yang menanggapi,” katanya. “Setelah bencana di Lombok, kami semua terkejut. Sejujurnya, tidak satupun dari kita yang benar-benar mengerti apa alasan di balik semua ini.”

Bedanya sekarang, banyak kelompok bantuan mengatakan, adalah skala kerusakan di Sulawesi lebih besar. Bank Dunia memperkirakan bahwa kerusakan ekonomi akibat gempa dan tsunami di Sulawesi dapat melebihi $500 juta—selain jumlah kematian yang terus meningkat dan hilangnya mata pencaharian.

Sebagian orang khawatir bahwa cakupan kerusakan tidak diketahui dan mungkin memerlukan bantuan yang melebihi dari yang tersedia—terutama karena pemerintah sedang menanggapi keadaan darurat juga di Lombok.

“Ada kekhawatiran di antara lembaga internasional bahwa mungkin kami tidak memahami dampak yang sebenarnya. Mungkin kami tidak memiliki angka pasti,” kata seorang pekerja bantuan. “Orang-orang benar-benar hanyut oleh ombak. Rumah-rumah telah hancur.”

Di Sulawesi yang dilanda gempa, beberapa orang mengkritik tanggapan resmi yang telah berjuang untuk memberikan bantuan ke daerah-daerah terpencil.

Ada juga kekhawatiran akan adanya musim hujan dan sanitasi yang tidak memadai yang dapat memperburuk keadaan dalam beberapa minggu mendatang. AHA Centre mengatakan mereka mengalami kekurangan pasokan seperti tenda, kelambu, dan perlengkapan kebersihan—persediaan dasar yang diminta khusus oleh pemerintah dari donor internasional.

Aries Bira, kepala cabang Walhi Sulawesi Tengah, organisasi lingkungan hidup Indonesia yang relawannya menyediakan makanan dan air ke lokal-lokal yang terkena bencana, mengatakan dia khawatir bahwa instruksi pemerintah tentang bantuan internasional dapat menghambat dukungan donor.

“Proses mendapatkan persetujuan yang diperlukan membutuhkan waktu yang lama, tetapi kebutuhan bantuan bencana butuh waktu yang cepat,” katanya.

Yenni, kepala Catholic Relief Services, mengatakan dia yakin aturan pemerintah bertujuan untuk mengatur, bukannya membatasi kerja bantuan. Tetapi proses aplikasi yang panjang, katanya, telah “menyulitkan”.

“Bahkan bagi orang Indonesia seperti saya, mendapat dukungan akan sangat mempercepat proses bantuan untuk populasi yang terkena dampak, dan mempercepat pemulihan,” katanya. “Dan tanpa dukungan, ya, pemerintah punya sumber daya, tapi seberapa besar yang bisa mereka lakukan?”

Keterangan foto utama: Ketersediaan terbatas alat berat dan bantuan kemanusiaan menyulitkan korban bencana di Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi-Moutong. (Foto: EPA/Hotli Simanjuntak)

Mengapa Peraturan Indonesia tentang Bantuan Asing Gegerkan Sektor Bantuan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top