China
Afrika

Menjelaskan Perebutan Sekutu Terbaru China di Afrika

Berita Internasional >> Menjelaskan Perebutan Sekutu Terbaru China di Afrika

Taiwan kehilangan satu sekutunya, Burkina Faso, yang beralih mendukung China. Meskipun perubahan ini mengejutkan, itu bukan pertama kalinya Burkina Faso mengubah pilihannya sebagai mitra. Selama setengah abad terakhir, hubungan Burkina Faso dengan China dan Taiwan memang diwarnai oleh “diplomasi yo-yo” yang ditandai dengan seringnya pergeseran kesetiaan.

Baca Juga: Bagaimana Komunisme Hancurkan Ekonomi China

Oleh: Oana Burcu dan Eloïse Bertrand (The Diplomat)

Pada 4 Januari 2019, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengunjungi Burkina Faso, salah satu sekutu terbaru China yang direbut dari Taiwan, dan menjanjikan 300 juta renminbi China ($44 juta) untuk mendukung pasukan G5 Sahel regional. Tetapi hasil perebutan terbaru China di Afrika ini tidak hanya sekadar diplomasi uang; tapi juga tentang tekanan dan politik dalam negeri yang digarisbawahi oleh masalah keamanan.

Pada Mei 2018, Taiwan kehilangan salah satu sekutu terakhirnya di Afrika, ketika Burkina Faso mengalihkan pengakuannya terhadap negara Taiwan demi China, meninggalkan Taiwan dengan hanya eSwatini (Swaziland) sebagai mitra di benua itu, dan 18 hubungan diplomatik antar negara secara global (sekarang turun menjadi 17).

Para cendekiawan dan pakar sejauh ini menjelaskan langkah Burkina Faso terutama melalui diplomasi uang China, yang dianggap sebagai inti dari strateginya untuk mengisolasi Taiwan. Walaupun ini merupakan faktor penjelas yang signifikan, pendekatan ini gagal menggarisbawahi pentingnya dinamika domestik dan regional, terutama mengingat meningkatnya kekhawatiran keamanan yang ditimbulkan oleh terorisme di dalam negeri dan di sekitarnya. Serangkaian faktor ini membantu kita memahami pergeseran kesetiaan Burkina yang terbaru.

Pada 24 Mei 2018, pemerintah Burkinabè dari Presiden Roch Marc Christian Kaboré, dipilih pada tahun 2015—setahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan mantan Presiden Blaise Compaoré—mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Dua hari kemudian, Alpha Barry, menteri luar negeri, melakukan perjalanan ke China dan menandatangani dimulainya kembali hubungan diplomatik antara Burkina Faso dan China. Pada Juli 2018, Wakil Perdana Menteri China Hu Chunhua membuka kedutaan besar China di Ouagadougou.

Meskipun perubahan ini mengejutkan, itu bukan pertama kalinya Burkina Faso mengubah pilihannya sebagai mitra. Selama setengah abad terakhir, hubungan Burkina Faso dengan China dan Taiwan memang diwarnai oleh “diplomasi yo-yo” yang ditandai dengan seringnya pergeseran kesetiaan. Pada awal 1960-an, tak lama setelah mencapai kemerdekaan, Upper Volta, sebagaimana Burkina Faso dikenal saat itu, pertama kali menjalin hubungan dengan Taiwan.

Hal ini sesuai dengan ketidaksukaan Presiden Maurice Yameogo terhadap ideologi komunis China dan apa yang dianggapnya sebagai subversi China di Afrika. Pada awal 1970-an, di bawah kepemimpinan Aboubakar Sangoulé Lamizana, Burkina Faso dilanda wabah kelaparan dan campak; Perdana Menteri China Zhou Enlai bergegas untuk menawarkan bantuan perawatan kesehatan, yang dilunasi dengan pengalihan kesetiaan dari Taiwan ke China. Selama hampir dua dekade, dari tahun 1973 hingga 1994, China mempertahankan sekutunya yang baru itu dengan banyak paket bantuan, khususnya di sektor pertanian dan medis.

Terlepas dari hubungan bilateral yang lancar, pada Februari 1994, presiden Burkina Faso Compaore, yang berkuasa sejak 1987, secara mengejutkan memutuskan hubungan dengan China dan kembali bersekutu dengan Taiwan. Pada saat itu, Burkina Faso dihadapkan dengan krisis devaluasi moneter dan penerapan program penyesuaian struktural oleh IMF dan karenanya mencari sumber dukungan alternatif. Diduga Taiwan membayar Burkina Faso sekitar $50-60 juta pada tahun 1994 sebagai imbalan atas pengakuan Burkina Faso.

Narasi sejarah singkat ini menunjukkan bagaimana negara-negara seperti Burkina Faso sering bermain di dalam kompetisi China-Taiwan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, dan mereka sering melakukannya setelah krisis domestik dan transfer kekuasaan politik. Sementara itu Taiwan dan China telah menggunakan diplomasi uang untuk membeli hubungan diplomatik dan pengakuan mereka di Afrika sejak akhir kolonialisme.

Terlepas dari sejarah yang sulit ini, keputusan tiba-tiba untuk meninggalkan Taiwan pada Mei 2018 mengejutkan, terutama karena tahun sebelumnya, pemerintah Burkinabe yang sama menolak insentif senilai $50 miliar dari China untuk meninggalkan persekutuan dengan Taiwan. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Alpha Barry menggambarkan tindakan China sebagai “proposal yang keterlaluan” sambil menegaskan bahwa “Taiwan adalah teman dan mitra kami. Kami senang dan kami tidak melihat alasan untuk mempertimbangkan kembali hubungan itu.”

Pernyataan ini dibuat atas dasar kesepakatan baru antara Burkina dan Taiwan yang disegel pada September 2016, ketika Burkina memperoleh $47 juta subsidi selama dua tahun untuk sektor-sektor seperti pendidikan, pertanian, dan pertahanan. Tetapi ketika kemudian pada tahun itu Burking Faso membutuhkan $23 juta untuk mendanai lima proyek baru, Presiden Tsai Ing-wen dari Taiwan menolak untuk menanggung biayanya.

Baca Juga: Monster Tersembunyi di Balik Diplomasi China

Sebaliknya, China tampaknya bersedia membantu, dan berjanji akan membangun rumah sakit baru senilai 122.000 euro ($136.000) di Bobo Dioulasso, kota terbesar kedua di negara itu, dan akan mengambil alih semua proyek yang didanai Taiwan yang sedang berlangsung. Diplomasi uang China tampaknya telah memenangkan Burkina Faso untuk kedua kalinya dan mungkin untuk terakhir kalinya.

Namun, walaupun insentif keuangan jelas berperan, serangkaian faktor lain yang sebagian besar tidak terungkap di media dan literatur ilmiah yang tersedia saat ini, yang membantu menjelaskan pergeseran kesetiaan dari Taiwan ke China: Burkina telah menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari negara tetangga dalam konteks kerja sama regional dan meningkatnya ancaman keamanan.

Memang, kelompok-kelompok bersenjata telah berkembang biak di seluruh wilayah Sahel selama bertahun-tahun, dari Mali Utara, yang diduduki oleh kelompok independen Tuareg dan kelompok Islam pada tahun 2012, sampai ke wilayah Danau Chad, yang telah menjadi sasaran pemberontakan Boko Haram sejak tahun 2009. Untuk beberapa saat, Burkina Faso selamat, tetapi kemudian rezim Compaore jatuh dan disusul dengan serangan dari berbagai kelompok teroris yang bermarkas di Mali, Niger, dan sekarang di Burkina Faso utara. Ibukota mengalami tiga serangan skala besar pada Januari 2015, Agustus 2017, dan Maret 2018, sementara operasi yang lebih kecil tetapi lebih sering semakin mengguncang wilayah utara dan timur negara itu.

Mempertimbangkan ketidakamanan regional yang meningkat, pemerintah lima negara Sahel—Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, dan Niger—memutuskan untuk menggabungkan pasukan mereka melalui pembentukan Pasukan Bersama G5 Sahel. Diluncurkan pada Juli 2017, organisasi ini menyatukan 5.000 tentara yang bertujuan untuk menanggapi meningkatnya aktivitas kelompok bersenjata di sekitar perbatasan bersama mereka di wilayah Sahel.

G5 Sahel disahkan oleh Uni Afrika dan diakui oleh Dewan Keamanan PBB, tetapi tidak memiliki dana yang diperlukan, pelatihan taktis, dan reformasi dalam negeriuntuk beroperasi secara efisien. Pasukan bersama ini disponsori terutama oleh Perancis, yang sudah memiliki kehadiran yang mapan di wilayah tersebut melalui operasi Barkhane yang sedang berlangsung, dan tetap bergantung pada kemampuan Prancis untuk mengumpulkan dukungan dari mitra internasional demi menarik lebih banyak dukungan.  Misalnya saat Amerika Serikat enggan mengerahkan pasukan Amerika untuk tujuan pertempuran, membatasi diri “dengan hanya memberi nasihat, membantu, dan melatih militer Afrika.”

Karena Amerika Serikat telah berusaha untuk mengurangi kontribusinya bagi PBB, negara itu juga telah menolak untuk memberi wewenang kepada pasukan tersebut untuk menerima dana langsung dari PBB di bawah klaim bahwa AS “akan membuat pasukan itu semakin tergantung atas janji dan sumbangan.” Namun, setelah AS ditekan Prancis dan setelah gugurnya tentara Amerika di Niger, Amerika Serikat setuju untuk menyumbang $60 juta.

China, di sisi lain, bersedia mendanai G5 tetapi terhambat oleh hubungan Burkina dengan Taiwan. Menurut Alpha Barry, selama perundingan di Brussel pada Februari 2018, delegasi China menjelaskan bahwa “[China] tidak dapat mendanai G5 Sahel karena kehadiran Burkina. Itu menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi kami dan tetangga kami.”

Maka, China memilih untuk mendukung secara langsung, secara bilateral, dengan empat negara anggota lainnya yang dengannya mereka memiliki hubungan diplomatik. Kesetiaan Burkina kepada Taiwan menonjol sebagai satu-satunya penghalang untuk mencapai dukungan finansial yang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk masing-masing, tetapi juga untuk pasukan G5 Sahel dan wilayah secara keseluruhan.

Baca Juga: Senjata Baru China: Fiksi Ilmiah atau Siap Tempur?

Sebagai kesimpulan, gambaran kompleks dari “diplomasi yo-yo” antara Burkina Faso, di satu sisi, dan Taiwan dan China, di sisi lain, tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengingat diplomasi uang dan transfer kekuasaan domestik tanpa memperhitungkan tantangan keamanan dan tekanan regional yang saat ini mempengaruhi Burkina Faso. Meskipun langkah ini jelas mengurangi dukungan internasional Taiwan, langkah ini juga berpotensi mengubah lanskap benua Afrika.

China tengah giat mempromosikan kemitraan “tanpa ikatan” dengan perlindungan minimum terhadap potensi pelanggaran hak asasi manusia, yang mengkhawatirkan masa depan perlindungan dan keamanan. Sementara itu, hubungan baru China dengan Burkina Faso juga mengkonsolidasikan posisinya di Afrika dengan mengorbankan negara-negara Barat lainnya, terutama memperkuat China sebagai pesaing ekonomi untuk “chasse-gardée” Prancis di Burkina Faso. Semua implikasi ini cenderung memicu efek riak yang kompleks pada hubungan kekuatan besar ini dan pengaruhnya di Afrika.

 

Oana Burcu adalah Asisten Profesor Studi China Kontemporer di Sekolah Politik dan Hubungan Internasional dan peneliti di Asia Research Institute di University of Nottingham, Inggris.

Eloïse Bertrand adalah kandidat Ph.D. di University of Warwick, pengamat peran partai-partai oposisi di Burkina Faso dan Uganda, dan seorang konsultan penelitian tentang masalah-masalah sosial politik di Afrika Barat. Dia berbasis di Ouagadougou. Akun Twitternya @Eloise_Btd.

Keterangan foto utama: Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan) dan Menteri Luar Negeri Burkina Faso Alpha Barry menghadiri upacara penandatanganan yang membangun hubungan diplomatik antara kedua negara di Beijing (26 Mei 2018). (Foto: AP/Thomas Peter)

Menjelaskan Perebutan Sekutu Terbaru China di Afrika

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top