Mewujudkan Kembali Komitmen Indonesia terhadap Keadilan Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia
Berita Tentang Indonesia

Mewujudkan Kembali Komitmen Indonesia terhadap Keadilan Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia

Home » Berita Tentang Indonesia » Mewujudkan Kembali Komitmen Indonesia terhadap Keadilan Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia

Agantaranansa Juanda (Akademisi, Program Hukum Internasional) berbicara kepada Jason Naselli dari Chatham House tentang komitmen Indonesia yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan langkah-langkah yang masih perlu diambil negara itu untuk memberikan keadilan bagi pelanggaran HAM di masa lalu.

    Baca juga: Dilema Gatot: Antara Jokowi dan Habib Rizieq

Oleh: Agantaranansa Juanda (Chatam House)

Apakah pemerintah Indonesia cukup melindungi hak asasi manusia?

Iya dan tidak; benar-benar tergantung pada konteksnya. Komitmen Indonesia terlihat bagus di antara negara-negara tetangganya di Asia Tenggara dalam hal perlindungan hak-hak sipil dan politik, dan sampai batas tertentu, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Tetapi salah satu komitmen Indonesia dibawah kepemimpinan presiden yang menjabat saat ini, Joko Widodo, selama kampanye 2014-nya yaitu tentang peradilan pidana internasional, yang melibatkan hak banyak korban kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia di masa lalu. Dalam pengertian itu, ia tidak melindungi hak-hak ini, termasuk hak atas keadilan, kebenaran, perbaikan, atau jaminan tidak berulang.

Sebagai contoh, dalam kasus konflik mengenai kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999, terdapat banyak pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun, tidak pernah ada proses peradilan yang efektif untuk menangani pelanggaran berat hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada khususnya.

Pada tahun 1965-1966, selama operasi pemerintah yang anti-komunis, 500 ribu orang lebih terbunuh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ditugasi untuk melakukan penyelidikan pada periode ini dalam mandatnya yang terbatas, tetapi tidak menghasilkan apa pun; tidak pernah ada penuntutan terkait dengan kejahatan ini.

Janji pemilihan presiden saat ini adalah untuk menangani sejumlah kasus hak asasi manusia di masa lalu, dan janji ini belum terpenuhi sama sekali. Lawannya pada tahun 2014, Prabowo Subianto, adalah mantan jenderal militer yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, jadi secara politik, bijaksana untuk membuat janji seperti itu. Namun hal itu belum terkejar selama ia menjabat.

Pada tahun 2000, Indonesia mendirikan Pengadilan Hak Asasi Manusia sendiri. Apa penilaian Anda tentang catatannya?

Beberapa aktivis hak asasi manusia menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia terjadi di bawah tekanan internasional setelah kemerdekaan Timor Timur. Untuk menghindari pengawasan internasional—misalnya pembentukan pengadilan internasional ad hoc—pemerintah mendirikan pengadilan ini.

Berdasarkan laporan Komisi Penyelidikan Internasional tentang Timor Timur pada tahun 2000, memang direkomendasikan agar sebuah pengadilan hak asasi manusia internasional dibentuk. Pemerintah Indonesia menolak proposal tersebut dengan jaminan kuat bahwa Indonesia akan memberikan keadilan bagi kekejaman yang dilakukan oleh warga negaranya. Jadi wajar bagi sebagian orang untuk melihat komitmen Indonesia dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia sebagai langkah politik oleh pemerintah pada waktu itu, untuk menghindari pengawasan oleh masyarakat internasional.

Asia Tenggara Hadapi Pemilu: Apa yang Perlu Kita Tahu?

Joko Widodo, sesaat sebelum dia memenangkan pemilihan presiden Indonesia pada bulan Juli. (Foto: Associated Press/Tatan Syuflana)

Untuk kinerjanya, Pengadilan Hak Asasi Manusia sebenarnya menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus yang berkaitan dengan kekejaman di Timor Timur. Ada sekitar 100 tersangka yang teridentifikasi, dan 18 orang diadili. Dari 18 orang ini, hanya satu, Eurico Guterres, yang berakhir dengan penjatuhan tuntutan atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, Mahkamah Agung Indonesia membebaskan Guterres dari semua dakwaan pada tahun 2008. Jadi Pengadilan Hak Asasi Manusia memang mengambil langkah-langkah, tetapi hasil akhirnya pada dasarnya tidak ada. Kekebalan hukum masih ada.

Jadi pengadilan itu tidak sesuai dengan mandatnya, tetapi ada faktor lain, yaitu bahwa hukum pendirian Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak sesuai dengan standar internasional peradilan pidana. Pengadilan itu hanya mencakup dua dari empat kategori kejahatan yang ditegaskan dalam Statuta Roma—kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Pengadilan ini juga tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan saksi. Jadi ada beberapa masalah tidak hanya dengan kinerja Pengadilan Hak Asasi Manusia tetapi juga dengan undang-undang yang mendirikannya.

Mengapa Indonesia tidak ikut serta dalam Statuta Roma dan bergabung dengan ICC?

Penentangan utama datang dari militer, karena mereka takut menjadi sasaran Mahkamah Pidana Internasonal (ICC). Ada juga banyak diskusi tentang ‘hak kedaulatan’ Indonesia untuk mengadili ‘.

Tetapi apa yang gagal dipahami oleh penentang tersebut adalah bahwa ICC terikat oleh batas-batas waktu dan wilayah, yang berarti bahwa ICC tidak akan campur tangan jika negara yang bersangkutan mampu dan bersedia untuk menuntut. Jadi saya pikir aksesi ke Statuta Roma belum terjadi karena kesalahpahaman ini.

    Baca juga: Ingin Buat Terobosan Ekonomi, Jokowi Incar Film dan Mode

Saya pikir faktor lain sejak isu ini pertama diangkat adalah, adanya fokus terhadap isu-isu lain. Indonesia adalah negara berkembang secara ekonomi; terdapat fokus pada pembangunan infrastruktur. Begitu banyak orang di pemerintahan merasa seperti sudah selesai dengan masa lalu. Tetapi bagi jutaan korban kejahatan masa lalu dan keluarga mereka, masa lalu belum selesai.

Jadi sangat penting pada titik ini dalam sejarah negara untuk meninjau kembali komitmen Indonesia terhadap peradilan pidana internasional agar dapat berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan.

Langkah apa yang bisa diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penanganan masalah-masalah ini?

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan titik awal yang penting, tetapi jelas harus ada reformasi yang signifikan, baik dalam hal hukum substantif yang mendasari maupun prosedurnya.

Jelas bahwa undang-undang domestik perlu direformasi, tetapi juga, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengadilan dalam hal tenaga kerja dan dukungan logistik. Inilah sebabnya mengapa pemerintah perlu memulai kembali pembahasan tentang keikutsertaan dalam Statuta Roma. Melalui program penjangkauan ICC, keikutsertaan ini akan memberi kapasitas kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam hal dukungan tenaga kerja dan logistik, untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia di masa lalu, yang kurang ditangani oleh Pengadilan HAM saat ini.

Hanya jika kedua langkah ini diambil—mereformasi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam negeri dan memulai kembali pembahasan tentang keikutsertaan Statuta Roma—pemerintah Indonesia akan dapat mengatakan bahwa mereka telah membuat kemajuan dalam peradilan pidana internasional.

Pemerintah Indonesia sebenarnya mencalonkan diri di Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Jadi saya pikir ini adalah diskusi mendesak yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia sebelum membuat janji lain untuk berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sulit untuk memiliki perdamaian yang berkelanjutan tanpa keadilan.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (Foto: Getty Images)

Mewujudkan Kembali Komitmen Indonesia terhadap Keadilan Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top