Seorang aktivis Papua selama unjuk rasa di Jakarta, Indonesia, tahun lalu. Indonesia, meskipun pada tahun 1999 telah bertransisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, terus dikritik karena penderitaan provinsi paling timur Papua dan Papua Barat. (Foto: EPA/Shutterstock/Adi Weda)
Berita Tentang Indonesia

Militer Indonesia Hadapi Tuduhan Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Seorang aktivis Papua selama unjuk rasa di Jakarta, Indonesia, tahun lalu. Indonesia, meskipun pada tahun 1999 telah bertransisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, terus dikritik karena penderitaan provinsi paling timur Papua dan Papua Barat. (Foto: EPA/Shutterstock/Adi Weda)
Home » Berita Tentang Indonesia » Militer Indonesia Hadapi Tuduhan Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Laporan Amnesty International menuduh bahwa hampir 100 orang telah dibunuh di luar hukum oleh militer Indonesia, dalam delapan tahun terakhir. Pembunuhan di Paniai terjadi tepat setelah Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia.

Oleh: Step Vaessen (Al Jazeera)

   Baca Juga: Laporan Amnesti Internasional: Pembunuhan di Luar Hukum di Papua Masih Bebas dari Hukuman

Alpius Youw memiliki banyak bakat, dan kerabatnya memprediksi bahwa dia akan menjadi orang penting di Paniai di dataran tinggi Papua.

Tapi kehidupan pemain voli berusia 18 tahun itu terhenti, ketika ia dibunuh pada Desember 2014 oleh pasukan keamanan. Tiga remaja laki-laki lainnya juga meninggal.

Tentara dan polisi telah menembak ke kerumunan yang terdiri dari sekitar 100 orang, yang melakukan tarian perang tradisional dan memprotes perlakuan militer Indonesia sehari sebelumnya.

Pembunuhan di Paniai terjadi tepat setelah Joko Widodo dilantik sebagai Presiden Indonesia.

Dia segera berjanji bahwa hukum akan ditegakkan, dan para pelaku akan dibawa ke pengadilan.

Namun, lebih dari tiga tahun kemudian, janjinya belum terpenuhi. Pembunuhan di Paniai hanyalah satu kasus dari banyak kasus di Papua.

Hampir 100 orang telah tewas dalam delapan tahun terakhir, dalam apa yang disebut oleh Amnesty International sebagai pembunuhan di luar hukum.

Korbannya terutama adalah warga sipil yang melakukan protes secara damai, atau penduduk desa yang diserang secara acak, termasuk seorang penyandang disabilitas dan beberapa balita.

Laporan Amnesty ‘Jangan Repot-Repot, Biarkan Saja Dia Mati,’ dikeluarkan pada saat yang sensitif bagi Indonesia.

Negara ini baru saja terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dan pembunuhan di Papua adalah peringatan yang tidak disambut, bahwa pelanggaran hak masih terjadi dan masih terdapat kekebalan hukuman bagi mereka yang melakukan kekerasan.

Tetapi polisi dan militer menyangkal bahwa pembunuhan di luar hukum telah terjadi.

   Baca Juga: Apakah Indonesia Tengah Bersiap Manfaatkan Nuklir?

“Kami memiliki prosedur operasi, dan jika terdapat ancaman, maka kami mengikuti prosedur ini. Banyak polisi dan warga sipil telah menjadi korban di Papua, bagaimana dengan mereka? Apakah dikatakan bahwa pembunuhan hanya dilakukan oleh polisi dan militer. Bagaimana dengan polisi dan militer yang dibunuh,” kata juru bicara Polri Setyo Wasisto.

Perjuangan bersenjata sederhana

Papua memiliki sejarah panjang kekerasan, dan tindakan keras militer terhadap pertempuran bersenjata sederhana untuk kemerdekaan telah memakan banyak korban dalam beberapa dekade terakhir.

Ratusan aktivis ditangkap atau dibunuh karena mengibarkan bendera kemerdekaan dan menghadiri unjuk rasa.

“Pemerintah Presiden Joko Widodo telah gagal dalam ujian di Papua, dan sejauh ini belum menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid.

Wilayah timur jauh tersebut baru menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1960, setelah Indonesia menyelenggarakan referendum yang oleh para sejarawan disebut palsu. Pada tahun 1960-an, perusahaan Amerika Freeport mulai mengoperasikan tambang emas terbesar di dunia di Papua, yang telah menciptakan kemarahan di antara penduduknya.

Ketika dia menjabat pada tahun 2014, Joko Widodo berjanji bahwa dibandingkan dengan para pendahulunya, dia benar-benar akan membuat perubahan di Papua.

Dia membebaskan sebagian besar tahanan politik tidak lama setelah dimulainya masa jabatannya, dan mengunjungi daerah tersebut beberapa kali.

Pemerintahnya sedang membangun jalan dan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan di bagian paling miskin di negara tersebut.

Namun, Hamid mengatakan bahwa fokusnya pada pembangunan dan infrastruktur telah menciptakan titik buta untuk hak asasi manusia.

“Walau dalam beberapa tahun pertamanya sebagai presiden, dia tampak serius untuk menyelidiki pelanggaran, namun dia tidak mampu mengucilkan militer dalam periode politik penting ini, satu tahun sebelum pemilihan presiden.”

Keterangan foto utama: Seorang aktivis Papua selama unjuk rasa di Jakarta, Indonesia, tahun lalu. Indonesia, meskipun pada tahun 1999 telah bertransisi ke demokrasi dari pemerintahan otoriter, terus dikritik karena penderitaan provinsi paling timur Papua dan Papua Barat. (Foto: EPA/Shutterstock/Adi Weda)

Militer Indonesia Hadapi Tuduhan Pembunuhan di Luar Hukum di Papua
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top