Scott Morrison Cari Bantuan Terkait Perpindahan Kedutaan ke Yerusalem
Australia

Morrison Cari Bantuan Terkait Perpindahan Kedutaan ke Yerusalem

Berita Internasional >> Morrison Cari Bantuan Terkait Perpindahan Kedutaan ke Yerusalem

Scott Morrison sedang mencari bantuan tentang bagaimana menyelesaikan polemik kontroversial yang ditimbulkannya. Hal itu terkait wacananya untuk mempertimbangkan memindahkan kedutaan di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Para politisi bijaksana Australia pun dikumpulkan, tapi tugas utama mereka lebih ke, bagaimana menyelamatkan muka pemerintah. 

Oleh: James Massola (The Age)

Baca Juga: Angela Merkel Tak Kenali Scott Morrison dan Momen Penting G20 Lainnya

Scott Morrison bergantung pada para birokrat paling senior di negara itu dan sebuah panel rahasia yang beranggotakan “para tetua yang bijaksana”, untuk menemukan jalan dalam menghadapi masalah politik dan diplomatik yang ia ciptakan, dengan menyarankan agar Australia memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Keputusan tentang langkah itu—yang telah memprovokasi keresahan yang signifikan di antara sekutu regional Australia termasuk Indonesia dan Malaysia—akan diumumkan sebelum Natal, tetapi hanya sedikit rincian tentang yang telah dipublikasikan sampai saat ini.

Percakapan dengan lebih dari selusin anggota birokrasi, kabinet, serta komunitas kebijakan luar negeri dan pertahanan, menunjukkan bahwa Perdana Menteri itu telah memerintahkan peninjauan oleh seluruh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Kajian yang luas ini menunjukkan kekhawatiran pemerintah pada betapa sensitifnya secara diplomatik pemindahan kedutaan—atau bahkan sebuah pengumuman kompromi.

Bos dari Departemen Perdana Menteri dan Kabinet, Martin Parkinson, juga sangat tertarik dengan masalah ini.

Kepala Departemen Luar Negeri Frances Adamson, bos Pertahanan Greg Moriarty (mantan Duta Besar Indonesia), bos Jaksa Agung Chris Moraitis, sangatlah terlibat, sementara agen mata-mata ASIO dan Kantor Penilaian Nasional juga telah memberikan masukan.

Tidak biasanya, setelah peninjauan ulang selesai, tinjauan itu kemudian akan diserahkan kepada apa yang disebut “para tetua yang bijaksana”, termasuk mantan bos Pertahanan dan Luar Negeri Dennis Richardson dan mantan kepala pasukan pertahanan, Sir Angus Houston, untuk memeriksa lebih lanjut implikasinya, dan mempertimbangkan baik konsekuensi regional maupun domestiknya.

Sir Angus Houston pernah memimpin tinjauan panel ahli tentang kebijakan pencari suaka untuk mantan Perdana Menteri Julia Gillard.

Dia dan Richardson terlihat seperti berada di atas tekanan politik partai, dan pemerintah berharap keterlibatan mereka akan menambah bobot pada apa pun keputusan akhir yang akan diambil terkait langkah kedutaan.

Sebuah sumber yang dekat dengan kabinet menegaskan bahwa “Scott ingin mencoba saran lebih lanjut” sebelum pengumuman ini dibuat, sehingga “ini bisa diselesaikan dan itu tidak dibesar-besarkan lagi.”

Dennis Richardson, mantan Menteri Pertahanan, adalah salah satu yang disebut ‘para tetua yang bijaksana’ yang akan memberi nasihat mengenai kemungkinan pemindahan kedutaan. (Foto: Andrew Meares)

Setelah saran tambahan diterima dari “para tetua yang bijaksana”, komite keamanan nasional kabinet akan memeriksa masalah ini sebelum kabinet penuh membuat keputusan akhir, yang diharapkan sebelum Natal.

Seorang sumber senior dalam komunitas urusan luar negeri menyimpulkan tantangan bagi mereka yang memimpin tinjauan ini: “Mereka akan merekomendasikan untuk melakukan sesuatu yang bukan memindahkan kedutaan, tetapi melakukan sesuatu untuk mempertahankan martabat Perdana Menteri. Ini akan menjadi semacam kompromi,” kata sumber itu.

Anggota lain dari badan kebijakan luar negeri mengatakan bahwa pemerintah “akan bekerja lembur untuk menemukan siapa pun di Departemen Luar Negeri yang berpikir memindahkan kedutaan adalah ide yang baik”, dan bahwa “mereka akan mencari langkah-langkah untuk menyelamatkan wajah”.

Salah satu solusi kompromi yang secara luas diselidiki adalah pembentukan konsulat kecil di Yerusalem—daripada sebuah kedutaan—yang dapat ditingkatkan menjadi status kedutaan penuh di masa depan.

Pilihan lain adalah mengumumkan niat yang kuat untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem pada tanggal yang tidak jelas di masa depan, ketika isu-isu luar biasa lainnya—seperti masalah kenegaraan Palestina—diselesaikan.

Prospek kemunduran total pada proposal tersebut—yang akan mempertahankan status quo—dianggap tidak mungkin pada tahap ini.

Memindahkan kedutaan dengan segera juga dianggap tidak mungkin karena biaya yang mencapai lebih dari $100 juta, konsekuensi keamanan yang signifikan, dan kerusakan yang akan diakibatkannya terhadap hubungan Australia dengan negara-negara tetangga Muslim-nya.

Seperti yang dikatakan oleh sumber yang dekat dengan kabinet: “sulit untuk melihat saran ahli yang merekomendasikan pemindahan kedutaan secara tiba-tiba atau segera. Selain itu, di mana itu ditempatkan adalah masalah yang ditentukan kabinet”.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Presiden Indonesia Joko Widodo pada pertemuan bilateral selama KTT ASEAN 2018 di Singapura, pada 14 November. (Foto: APA)

Pemerintah Indonesia—yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo—telah menunjukkan pertentangan yang kuat atas pemindahan tersebut, di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggambarkan pengumuman pada bulan Oktober itu sebagai “tamparan bagi wajah Indonesia.”

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad juga telah memperingatkan langkah itu, yang menunjukkan bahwa hal itu dapat memprovokasi radikalisasi di wilayah tersebut.

Pekan lalu, para demonstran berkumpul di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta selama empat hari untuk berunjuk rasa, untuk mengecam keras Australia yang mempertimbangkan pemindahan itu. Demonstrasi ini juga menargetkan lawan Jokowi dalam Pemilihan Presiden pada April 2019, Prabowo Subianto.

Tetapi banyak dari para demonstran itu dibayar untuk hadir—sebuah praktik yang lazim di Indonesia—dan beberapa demonstran tampaknya tidak memahami masalah yang mereka protes.

Baca Juga: Morrison pada Jokowi: Australia Akan Ambil Keputusan Kedutaan Jelang Natal

Sekelompok kecil di luar Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 30 November, memegang bendera Palestina dan memprotes pertimbangan Australia untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. (Foto: Rudi Aliyafi)

Namun, jika langkah itu berlanjut, maka terdapat kemungkinan terjadinya protes yang jauh lebih besar, dan kali ini protes itu adalah protes yang sesungguhnya.

Pemerintah Turnbull sebelumnya mempertimbangkan pemindahan kedutaan ke Yerusalem pada awal tahun ini, setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan pemindahannya. Kemudian komite keamanan nasional kabinet mengadakan diskusi informal tentang proposal tersebut, sebelum memutuskan untuk menolaknya.

Seorang juru bicara Perdana Menteri menolak berkomentar.

Keterangan foto utama: Perdana Menteri Scott Morrison selama ‘Sesi Pertanyaan’ di Dewan Perwakilan di Parliament House di Canberra pada Senin (3/12). (Foto: Dominic Lorrimer)

Morrison Cari Bantuan Terkait Perpindahan Kedutaan ke Yerusalem

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top