Dijegal Veto AS, Palestina Kembali Gagal Jadi Anggota Penuh PBB
Timur Tengah

Dijegal Veto AS, Palestina Kembali Gagal Jadi Anggota Penuh PBB

Berita Internasional >> Dijegal Veto AS, Palestina Kembali Gagal Jadi Anggota Penuh PBB

Riyad Mansour berpendapat bahwa Palestina seharusnya tidak perlu bernegosiasi untuk kemerdekaan, tetapi mengatakan bahwa mereka bisa datang ke meja “jika kondisinya tepat.” Keinginan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB kembali terjegal, kali ini oleh Amerika Serikat. Palestina pada awalnya memiliki status pengamat di PBB, tetapi pada tahun 2012 Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara mengangkat status mereka menjadi “negara pengamat,” memberi lampu hijau kepada Palestina untuk bergabung dengan PBB. 

Oleh: The Times of Israel

Duta Besar Palestina untuk PBB mengatakan pada hari Senin (28/1) bahwa kelak suatu hari akan tiba ketika “hambatan” di Dewan Keamanan PBB untuk keanggotaan penuh PBB untuk Palestina akan dihapus, “tetapi hari itu bukan hari ini.”

Halangan utama bagi terwujudnya hal itu adalah Amerika Serikat, anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto yang berkeras bahwa satu-satunya cara Palestina dapat memperoleh keanggotaan penuh di PBB adalah setelah merundingkan perjanjian damai dengan Israel.

“Kami tidak setuju dengan mereka dalam hal itu,” kata Duta Besar Riyad Mansour kepada sekelompok wartawan. “Kami percaya bahwa kedaulatan kami, dan pengakuan kami, adalah hak bawaan bagi rakyat Palestina, untuk melaksanakannya sendiri. Kami tidak terbuka untuk negosiasi dengan siapa pun, kami juga tidak akan meminta izin dari siapa pun.”

Mansour mengatakan bahwa hak hukum bagi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB telah diformalkan dalam resolusi Majelis Umum PBB 1947 yang membagi Palestina yang diperintah Inggris menjadi “negara Arab dan Yahudi yang merdeka.” Israel diterima sebagai anggota PBB, katanya, dan Palestina “akan terus berjuang untuk hak itu.”

Baca Juga: 1,8 Juta Tanda Tangan, Separatis Papua Serahkan Petisi Kemerdekaan ke Dewan HAM PBB

Palestina pada awalnya memiliki status pengamat di PBB, tetapi pada tahun 2012 Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara mengangkat status mereka menjadi “negara pengamat,” memberi lampu hijau kepada Palestina untuk bergabung dengan PBB. Awal bulan Januari 2019, Palestina menjadi ketua blok pemungutan suara terbesar di PBB, G77 yang beranggotakan 134 negara.

Mansour menekankan bahwa “negosiasi berbeda dari ekspresi penentuan nasib sendiri.” Dia mencatat bahwa 13 koloni Amerika tidak bernegosiasi dengan Inggris pada tahun 1776 ketika mereka mendeklarasikan kemerdekaan, dan Israel tidak menegosiasikan deklarasi kemerdekaannya pada tahun 1948. Sejak saat itu, menurut Mansour, “kami telah bernegosiasi, dan kami mungkin bisa, jika kondisinya tepat.”

Tetapi ketidakpercayaan Palestina terhadap pemerintahan Presiden AS Donald Trump terus meningkat karena sikapnya yang pro-Israel, dan mengakhiri prospek pembicaraan Israel-Palestina. Palestina memutuskan hubungan dengan pemerintah AS lebih dari setahun yang lalu setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Lonjakan pembangunan pemukiman Israel dan perencanaan di tanah yang diinginkan warga Palestina untuk negara mereka di masa depan telah meningkatkan ketegangan.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia akan menolak rencana perdamaian apa pun yang disajikan tim Trump. Rencana yang ditunggu-tunggu itu diharapkan akan dirilis setelah pemilihan umum Israel, yang dijadwalkan pada tanggal 9 April 2019.

Baca Juga: Indonesia Pasang Badan Bahas Masalah Muslim di Dewan Keamanan PBB

Mengenai prospek perundingan Israel-Palestina yang dihidupkan kembali, Mansour mengatakan bahwa jika Yerusalem dan pengungsi Palestina tidak diperhitungkan, dan pemukiman “kurang lebih sama, apa yang tersisa untuk dinegosiasikan?”

Dia mengatakan bahwa Israel telah melanggar Persetujuan Damai Oslo 1993 yang ditandatangani dengan Palestina, yang menetapkan bahwa Yerusalem, pengungsi, pemukiman, perbatasan, dan masalah lainnya adalah masalah status final yang harus dinegosiasikan secara langsung “dan tidak ada satu pihak pun yang dapat memutuskan secara sepihak tentang nasib setiap dari masalah ini.”

Keterangan foto utama: Duta Besar Palestina Riyad Mansour berpidato di hadapan Dewan Keamanan PBB di markas PBB, 22 Januari 2019. (Foto: AP/Richard Drew)

Dijegal Veto AS, Palestina Kembali Gagal Jadi Anggota Penuh PBB

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top