Sandungan Lain bagi Jokowi Jelang Pilpres 2019: Pemilih Golput
Berita Politik Indonesia

Jokowi Selamatkan Hutan, Gagal Selesaikan Konflik Tanah dan Pertambangan

Berita Internasional >> Jokowi Selamatkan Hutan, Gagal Selesaikan Konflik Tanah dan Pertambangan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengomentari kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyelamatan hutan, konflik tanah dan pertambangan. Walau layak mendapatkan nilai A untuk perlindungan hutan, Jokowi dianggap masih setengah hati menangani praktik pertambangan berbahaya. Pemerintahan Jokowi juga masih berjuang dengan konflik tanah meskipun ada kemajuan besar dalam mengurangi kebakaran hutan.

Oleh: The Straits Times

Baca Juga: Jokowi Panaskan Debat Pilpres 2019 dengan Tuduhan Campur Tangan Rusia

Walaupun dipuji atas upaya progresifnya dalam melestarikan hutan dan menghentikan kebakaran hutan, pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo masih menghadapi kritik karena tidak cukup berupaya mencegah praktik pertambangan yang berbahaya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan upaya Jokowi dalam melindungi lingkungan dalam empat tahun terakhir telah dilakukan dengan “setengah hati”.

“Memang benar bahwa ada beberapa kemajuan jika dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Namun, dia masih tidak serius menerapkan poin yang dia tekankan dalam Nawacita, khususnya terkait dengan hak warga negara atas keselamatan dan kepemilikan tanah,” peneliti dan manajer kebijakan Walhi, Boy Jerry Even Sembiring, mengatakan kepada The Jakarta Post.

Dia merujuk pada rencana pengembangan sembilan poin yang diperkenalkan oleh Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama kampanye pemilihan mereka pada tahun 2014.

Boy mengatakan bahwa Jokowi belum mengatasi kriminalisasi aktivis lingkungan yang sedang berlangsung di seluruh negeri.

Data dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan merajalela, dengan 50 aktivis menghadapi sanksi hukum pada tahun 2017.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 22 kasus yang melibatkan kriminalisasi 85 aktivis lingkungan di seluruh negeri antara tahun 2014 dan 2018 di sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, pertambangan emas, dan pertambangan batu kapur.

Boy mengatakan, pemerintahan Jokowi juga masih berjuang dengan konflik tanah meskipun ada kemajuan besar dalam mengurangi kebakaran hutan.

Baca Juga: Analisis Pilpres 2019: Mengapa Jokowi Berpotensi Kalah di Sumbar

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat penurunan jumlah konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun lalu, dengan 410 kasus mewakili penurunan 37 persen dari 659 konflik pada 2017. Namun jumlah terbaru mencakup lebih dari 807.000 hektar lahan dan melibatkan lebih dari 87.568 rumah tangga di seluruh negeri.

Menurut Boy, penurunan tersebut disebabkan karena adanya beberapa program progresif dalam reformasi agraria, termasuk kehutanan sosial, mitigasi kebakaran hutan, beberapa peraturan inovatif dan pembatasan izin konsesi.

Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nubaya Bakar mengatakan bahwa Jokowi telah memungkinkan masyarakat yang terpinggirkan untuk menikmati manfaat hutan melalui peraturan kehutanan sosial.

Pada tauhn 2015, pemerintah meluncurkan program ambisius yang mengalokasikan 12,7 juta hektar hutan untuk dikelola oleh masyarakat melalui skema kehutanan sosial. Ini termasuk hutan masyarakat, hutan desa, hutan tanaman masyarakat dan hutan adat.

Siti mengatakan terobosan lainnya adalah upaya mitigasi kebakaran hutan Presiden di seluruh negeri setelah kebakaran hutan dan kabut asap di tahun 2015 yang melanda seluruh Indonesia, Singapura dan Malaysia.

“Jumlah hot spot telah berkurang,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa (12/2).

Siti juga mengatakan pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif pada perusahaan atau institusi yang melanggar peraturan.

“Sanksi administratif ini diterapkan untuk pertama kalinya sebagai tindakan penegakan hukum di era Jokowi,” katanya.

Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan keputusan menteri dan presiden yang akhirnya mengarah pada pembentukan badan restorasi lahan gambut nasional, yang ditugaskan untuk menghidupkan kembali, atau memulihkan, lahan gambut yang dikeringkan untuk penanaman serta yang rusak akibat kebakaran.

Jutaan hektar lahan gambut kaya karbon di Indonesia telah dikeringkan dan ditanami kelapa sawit dan pohon akasia untuk menghasilkan kertas.

Lahan gambut yang dikeringkan sangat mudah terbakar dan menghasilkan asap tebal jika terbakar. Kebakaran lahan gambut juga sulit dipadamkan.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pada tahun 2016 untuk mengakhiri semua pengembangan lahan gambut di seluruh negeri. Peraturan lain di tahun yang sama tentang persyaratan penilaian dampak lingkungan strategis dan peraturan di tahun 2017 tentang pendanaan untuk perlindungan lingkungan adalah di antara banyak kebijakan yang dikeluarkan setelah bencana tahun 2015.

Keamanan dan pasokan pangan, sumber daya alam, dan lingkungan adalah topik utama perdebatan antara Jokowi dan saingannya, Prabowo Subianto, menjelang pemilihan presiden bulan April. Kedua calon sedang mengadakan serangkaian debat presiden, dengan debat kedua akan dilakukan hari Minggu (17/2).

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan Presiden telah melakukan reformasi dalam melindungi laut, karena Indonesia bertujuan untuk memainkan peran utama dalam menjaga kelestarian laut.

Dia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menangani penangkapan ikan ilegal di perairannya dalam upaya melindungi ikannya. Menurut kementerian, 488 kapal penangkap ikan ilegal telah ditenggelamkan karena kejahatan tersebut.

Baca Juga: Pilpres 2019: Bersih dari Korupsi, Partai Golkar yang Baru Dukung Penuh Jokowi

Presiden, lanjut Susi, juga telah memanggil para nelayan Indonesia untuk berhenti menggunakan cantrang tradisional (pukat dan jaring pukat) dalam upaya mempromosikan kebiasaan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan mencegah kerusakan terumbu karang dan ekosistem dasar laut.

“Indonesia dipuji oleh negara-negara lain karena tindakan tegasnya dalam melindungi lautan,” katanya.

Keterangan foto utama: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan upaya Presiden Joko Widodo dalam melindungi lingkungan dalam empat tahun terakhir dilakukan dengan “setengah hati”. (Foto: Reuters)

Jokowi Selamatkan Hutan, Gagal Selesaikan Konflik Tanah dan Pertambangan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top