Minyak Kelapa Sawit
Berita Politik Indonesia

Indonesia Akan Tentang Kebijakan ‘Diskriminatif’ Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa

Berita Internasional >> Indonesia Akan Tentang Kebijakan ‘Diskriminatif’ Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa

Indonesia akan menentang kebijakan Uni Eropa tentang minyak kelapa sawit di Organisasi Perdagangan Dunia. Keijakan itu juga membuat Indonesia, produsen minyak kelapa sawit nomor satu di dunia, meninjau ulang hubungannya dengan Eropa. Uni Eropa mengatakan, kebijakan minyak kelapa sawit mereka sejalan dengan komitmen internasionalnya.

Baca Juga: Jakarta Didesak untuk Selidiki Proyek Minyak Kelapa Sawit di Papua

Oleh: Gayatri Suroyo dan Fransiska Nangoy (Reuters)

Indonesia bermaksud untuk menentang kebijakan Uni Eropa tentang energi terbarukan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memperdebatkan rencana untuk mengekang penggunaan tanaman yang menyebabkan deforestasi akan menargetkan minyak kelapa sawit secara tidak adil, kata seorang pejabat tinggi pemerintah Indonesia kepada Reuters.

Indonesia, produsen minyak sawit utama dunia, juga sedang meninjau hubungannya dengan Uni Eropa mengenai masalah ini dan mendesak negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menunda rencana untuk meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa, kata Mahendra Siregar, staf khusus di kementerian luar negeri.

Aturan Uni Eropa, yang dikenal sebagai RED II, bertujuan untuk menghentikan penggunaan tanaman yang menyebabkan deforestasi dalam bahan bakar transportasi pada tahun 2030. Para pecinta lingkungan menyalahkan cepatnya ekspansi perkebunan kelapa sawit Indonesia, dengan pembukaan hutan besar-besaran yang menjadi rumah bagi harimau, gajah, dan orangutan yang telah terancam punah.

Penentangan dari Indonesia mengenai kebijakan ini akan meningkatkan upayanya untuk melindungi penjualan ke pasar minyak kelapa sawit terbesar kedua. Uni Eropa menyumbang sekitar 15 persen dari total ekspor kelapa sawit Indonesia, senilai lebih dari $15 miliar tahun lalu.

Siregar mengatakan minyak sawit akan diberi label tanaman “berisiko tinggi”—dalam potensinya untuk mengakibatkan deforestasi—dalam keputusan yang terkait dengan RED II yang akan dikeluarkan pada awal Februari. Indonesia akan menentang RED II dan keputusan itu di badan penyelesaian sengketa WTO setelah dikeluarkan, katanya.

Badan WTO dapat memerintahkan anggotanya untuk menghapus segala hambatan perdagangan jika menemukan bahwa kebijakan tersebut melanggar aturan perdagangan bebas.

Sebuah dokumen pemerintah yang menguraikan sikap Indonesia tentang kebijakan Uni Eropa yang telah ditinjau oleh Reuters mengatakan metode yang digunakan untuk menilai “Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung” (ILUC), yang bertujuan untuk mengukur risiko emisi karbon yang tidak diinginkan, tidak diakui secara internasional dan tidak berlaku dalam wilayah tropis.

“Kriteria yang tercantum dalam ILUC memberikan keuntungan pada komoditas lokal Uni Eropa seperti minyak lobak,” katanya.

SURAT INDONESIA KE ASEAN

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan dalam sebuah surat kepada Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bahwa perkembangan di Uni Eropa yang merugikan kepentingan negara-negara penghasil minyak sawit ASEAN telah menyebabkannya penundaan “peningkatan hubungan dialog ASEAN-Uni Eropa ke tingkat strategis.”

Baca Juga: Malaysia Ancam Akan Bekukan Uni Eropa karena Larangan Kelapa Sawit

Surat tertanggal 14 Januari tersebut, yang juga telah ditinjau oleh Reuters, mendesak anggota ASEAN lainnya untuk mengikutinya.

“Semua hubungan Indonesia-Uni Eropa akan ditinjau terkait dengan kebijakan diskriminatif oleh Uni Eropa,” kata Siregar.

Ditanya tentang surat itu, juru bicara Sekretariat ASEAN di Jakarta mengatakan: “Terserah negara anggota untuk memutuskan.”

Rafael de Bustamante Tello, penasihat pertama di kedutaan Uni Eropa di Jakarta, mengatakan: “Uni Eropa menganggap RED II sejalan dengan komitmen internasional Uni Eropa, termasuk kewajiban WTO-nya.”

Komisi Eropa akan memastikan “pencapaian tujuan energi terbarukan Uni Eropa sejalan dengan aturan perdagangan internasional yang adil dan berdasarkan aturan yang kami pertahankan dengan kuat,” katanya.

De Bustamante juga mengatakan bahwa selama pertemuan tingkat menteri Uni Eropa-ASEAN di Brussel minggu lalu, kedua blok memutuskan untuk membentuk kelompok kerja bersama baru untuk menangani masalah yang berkaitan dengan minyak kelapa sawit.

Pada bulan Januari tahun lalu, WTO memutuskan untuk mendukung Indonesia atas beberapa penentangannya terhadap bea masuk anti-dumping yang diberlakukan Uni Eropa terhadap ekspor biodieselnya. Bea masuk itu telah secara efektif menghentikan perdagangan, tetapi eksportir dapat melanjutkan pengiriman ke Eropa sekitar bulan April.

Minyak kelapa sawit, terutama yang diproduksi di Indonesia dan Malaysia, digunakan sebagai bahan baku untuk biofuel serta digunakan dalam berbagai macam barang, mulai dari makanan hingga sabun.

Keterangan foto utama: Pekerja menurunkan buah kelapa sawit dari truk di unit pemrosesan minyak kelapa sawit milik negara di Sumatera Utara 29 Mei 2012. (Foto: Reuters/Tarmizy Harva)

Indonesia Akan Tentang Kebijakan ‘Diskriminatif’ Minyak Kelapa Sawit Uni Eropa

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top