Wajib Label Halal
Berita Politik Indonesia

Indonesia Tunda Wajib Label Halal di Tengah Kekhawatiran Industri

Bagian produksi daging halal di supermarket Carrefour di Prancis. (Foto: AFP/Philippe Huguen)
Berita Internasional >> Indonesia Tunda Wajib Label Halal di Tengah Kekhawatiran Industri

Indonesia menunda kebijakan wajib label halal di tengah kekhawatiran industri bahwa kebijakan itu akan menimbulkan hambatan dan kekacauan, misalnya di sektor vaksin. Pada tahun 2014, Indonesia memperkenalkan langkah untuk memberikan label halal. Jika tidak diberi label, mereka dapat menghadapi larangan penjualan. Industri makanan akan diberi batas waktu hingga tahun 2024 untuk mendapatkan sertifikat halal, kata Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), meskipun ia menolak memberikan tanggal batas waktu untuk industri obat-obatan.

Baca juga: Indonesia Kejar Profit $1,6 Miliar dari Ketetapan Label Halal

Oleh: Reuters/Channel NewsAsia

Indonesia akan menunda hingga tujuh tahun batas waktu dari bulan Oktober untuk wajib label halal pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik, setelah industri menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah itu bisa membawa kekacauan dan mengancam pasokan vaksin yang dapat menyelamatkan jiwa dan produk lainnya.

Pada tahun 2014, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini mengadopsi langkah untuk pemberian label yang menyatakan apakah suatu produk halal. Jika tidak diberi label halal, mereka dapat menghadapi larangan penjualan.

Sebuah keputusan presiden yang memberi industri masa transisi beberapa tahun untuk mematuhi undang-undang tersebut, sekarang menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo, kata Sukoso, kepala panel yang mengawasi proses ini bersama dengan para ulama Muslim.

“Kami sedang menyiapkan infrastruktur sekarang, misalnya sistem informasi halal,” tambah Sukoso. “Kami berharap prosesnya dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat menjangkau setiap sudut Indonesia.”

Industri makanan akan diberi batas waktu hingga tahun 2024 untuk mendapatkan sertifikat halal, kata Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), meskipun ia menolak memberikan tanggal batas waktu kepatuhan untuk industri obat-obatan.

Parulian Simanjuntak—Kepala International Pharmaceutical Manufacturing Group yang mewakili perusahaan obat—mengatakan konsultasi dengan pemerintah menunjukkan bahwa industri akan memiliki batas waktu hingga tahun 2026 untuk memenuhinya, tetapi itu mungkin tidak cukup.

“Kami masih belum senang,” kata Simanjuntak.

Simanjuntak mengatakan bahwa definisi halal terlalu ketat dan akan membuat produk yang menyelamatkan jiwa—seperti vaksin atau obat yang mengandung darah—dapat dilarang setelah batas waktu itu berlalu.

Tidak mungkin memaksa perusahaan obat untuk membuat produk halal khusus untuk Indonesia saja, karena negara ini memiliki pangsa pasar global yang relatif kecil, katanya, seraya menambahkan bahwa ia khawatir hal itu dapat menciptakan “semacam kekacauan”.

label halal

Indonesia berencana mewajibkan sertifikasi halal bagi barang dan jasa pada tahun 2019, dengan pemerintah mengambil kendali lebih besar dari proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images)

Awalnya dimaksudkan sebagai langkah sukarela, undang-undang itu dimaksudkan sebagian untuk membantu meningkatkan ekspor ke negara-negara Muslim dengan meningkatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh sekelompok ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang hanya diakui oleh sejumlah kecil negara, karena itu bukan badan pemerintah.

Baca juga: Label Halal Jadi Wajib, Taktik Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin?

Mendapatkan sertifikasi membutuhkan biaya yang mahal karena perusahaan harus menerbangkan auditor dari MUI ke pabrik di luar negeri untuk memeriksa apakah bahan baku atau langkah-langkah dalam pembuatannya memenuhi persyaratan halal.

Pemerintah belum mengumumkan harga sertifikat halal dalam skema baru ini, tetapi Sukoso memperkirakan bahwa total biaya tahunan sebesar Rp22,5 triliun dari seluruh industri akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemerintah.

Pemerintah telah berjanji untuk mensubsidi sertifikasi bagi 1,6 juta perusahaan makanan kecil dan menengah, kata Adhi Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia.

Baca juga: Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dipolitisasi dan Menyulitkan

“Kami mendorong BPJPH untuk bekerja dengan lembaga sertifikasi halal lainnya di negara lain, sehingga impor bahan baku kami bisa lebih cepat,” kata Lukman.

Keterangan foto utama: Bagian produksi daging halal di supermarket Carrefour di Prancis. (Foto: AFP/Philippe Huguen)

Indonesia Tunda Wajib Label Halal di Tengah Kekhawatiran Industri

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top