Papua Barat
Berita Politik Indonesia

Kekerasan Meningkat, Indonesia Akan Izinkan Penyelidik PBB ke Papua Barat

Berita Internasional >> Kekerasan Meningkat, Indonesia Akan Izinkan Penyelidik PBB ke Papua Barat

UNHCR menginginkan akses setelah penggerebekan militer Indonesia dilakukan menanggapi serangan gerilya. Komisaris tinggi untuk hak asasi PBB, Michelle Bachelet, mengatakan pada The Guardian, dia telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia sehubungan masalah Papua Barat dan “situasi hak asasi secara luas” dan telah meminta akses ke wilayah tersebut. Bachelet juga telah menerima petisi dari Benny Wenda, pemimpin kelompok separatis Papua Barat, yang diserahkan dengan bantuan negara Vanuatu.

Oleh: Helen Davidson (The Guardian)

Indonesia telah menyetujui secara prinsip untuk mengizinkan kantor komisi HAM PBB untuk memasuki Papua Barat ditengah meningkatnya kekerasan di wilayah itu.

Pemberontakan tingkat rendah yang telah berlangsung lama meningkat tahun ini, setelah gerilyawan Papua Barat menyerang satu situs konstruksi di Nduga, menewaskan setidaknya 17 orang. Mereka mengklaim para pekerja itu adalah militer, tapi Indonesia menegaskan bahwa korban tewas adalah pekerja sipil.

Sebagai tanggapan atas serangan itu, militer Indonesia melakukan penyerbuan di wilayah tersebut, yang berujung pada sejumlah kematian dan dugaan ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke hutan.

Baca Juga: Orang Asing dalam Plot Kudeta Papua: Pedagang Senjata atau Turis Petualang?

Komisaris tinggi untuk hak asasi PBB, Michelle Bachelet, mengatakan pada The Guardian, dia telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia sehubungan masalah Papua Barat dan “situasi hak asasi secara luas” dan telah meminta akses ke wilayah tersebut.

“Indonesia telah secara prinsip setuju untuk memberikan akses pada kantor kami dan kami sedang menunggu konfirmasi pengaturan,” ujar juru bicara Ravina Shamdasandi.

Shamdasandi sebelumnya mengatakan serangan oleh para gerilyawan adalah kekerasan yang tidak bisa diterima tapi pemerintah Indonesia tidak mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan konflik separatis.

Para pemimpin Papua Barat telah diinformasikan tentang perkembangan ini dalam suatu pertemuan di Jenewa antara komisaris dan perwakilan Vanuatu pada hari Jumat, saat ketika pemimpin Papua Barat yang diasingkan, Benny Wenda, menyerahkan petisi yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang warganya.

Juru bicara PBB mengatakan, pertemuan itu tidak diatur dengan tujuan untuk menerima petisi, tapi dalam konteks sesi peninjauan berkala universal Vanuatu sebelum majelis umum PBB.

Petisi itu, diselendupkan keluar wilayah pada tahun 2017, menyerukan agar dilakukan penyelidikan PBB terhadap tuduhan pelanggaran HAM dan untuk referendum kemerdekaan yang diawasi secara internasional.

“Pada tahun 2017, hampir dua juta orang dari kalian berisiko ditangkap, disiksa dan dibunuh demi bisa menyampaikan suara kalian untuk petisi bersejarah ini,” ujar Wenda setelah pertemuan itu.

“Hari ini, dengan bantuan resmi tingkat kenegaraan dari pemerintah Vanuatu, kami, orang-orang Papua Barat, telah menyerahkannya kepada komisi tinggi PBB untuk HAM. Kami akan bekerja siang dan malam untuk mendekati majelsi umum PBB di New York.”

Petisi itu dilarang di Papua Barat dan diblokir secara online pada saat para aktivis menyerukan penandatanganannya. Kertas-kertas “diselundupkan dari satu ujung Papua ke ujung yang lain”, ujar Wenda kepada The Guardian saat itu.

Pada bulan September 2017, Wenda berusaha menyerahkan petisi itu ke komite dekolonisasi PBB tapi ditolak, dengan komite mengatakan, Papua Barat berada di luar mandatnya.

Ketua komite, Rafael Ramirez, mengatakan pada saat itu mandatnya hanya melingkupi 17 negara yang diidentifikasi oleh UN sebagai “teritori non-otonomi”.

Papua Barat dikeluarkan dari daftar itu pada tahun 1963 ketika mereka dianeksasi oleh Indonesia, satu tindakan yang oleh banyak warga Papua anggap sebagai ilegal dan adalah titik awal dari pemberontakan separatis yang sudah berlangsung lama.

Petisi itu memasukkan permintaan baru untuk penyelidik PBB ke daerah konflik Nduga, termasuk tuduhan bahwa pasukan Indonesia menggunakan senjata kimia terhadap penduduk sipil—tuduhan yang dibantah oleh Indonesia.

Billy Wibisono, Sekretaris I untuk urusan politik di kedutaan Indonesia di Canberra, mengatakan tuduhan itu tidak berdasar, “menyesatkan dan berita yang salah”.

“Separatis bersenjata di Papua telah melakukan kejahatan mengerikan termasuk pembunuhan penduduk sipil yang tidak bersalah,” ujarnya dalam sebuah surat ke Saturday Paper, yang menerbitkan tuduhan itu.

“Sebagai anggota yang patuh dari Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia, Indonesia tidak memiliki senjata kimia seperti yang terdaftar dalam jadwal 1 dari Konvensi Senjata Kimia; sementara senjata kimia jadwal 2 dan 3 secara tegas digunakan untuk tujuan damai. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh inspeksi 19 OPCW sejak 2004. Karena itu, tidak ada aparat Indonesia yang pernah memiliki atau menggunakan senjata kimia apapun.”

Pada hari Senin, seorang juru bicara militer, Muhammad Aidi, mengatakan seorang tentara telah tewas setelah separatis di Nduga menembak sebuah pesawat.

Aidi mengatakan tentara lain terluka dalam sebuah serangan terhadap pesawat ringan, yang baru saja lepas landas dari bandara Kenyam, membawa personil militer dan anggota pemerintah lokal termasuk bupati Nduga.

Baca Juga: OPM Lirik Papua Nugini untuk Bantu Perundingan dengan Indonesia

Di tengah penyerbuan, yang diikuti penahanan massal terhadap pengunjuk rasa pro-kemerdekaan pada awal Desember, pihak berwenang Indonesia juga telah menggerebek dan menghancurkan markas gerakan domestik, Komite Nasional Papua Barat.

Setidaknya tiga orang—termasuk aktivis Yanto Awerkio, yang telah ditahan atas keterlibatannya dengan petisi—menghadapi tuntutan “pemberontakan” setelah menyelenggarakan pertemuan doa yang mereka lakukan tanpa menginformasikan pihak berwenang.

Pemerintah Indonesia telah dihubungi untuk memberikan komentar.

Keterangan foto utama: Seorang pria dengan kening yang digambari bendera separatis Papua Barat yang dilarang oleh Indonesia. (Foto: AP/Trisnadi)

Kekerasan Meningkat, Indonesia Akan Izinkan Penyelidik PBB ke Papua Barat

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top