Palestina
Global

Palestina Tolak Temui Penasihat Trump, Picu Adu Mulut Kedua Pihak di Twitter

Berita Internasional >> Palestina Tolak Temui Penasihat Trump, Picu Adu Mulut Kedua Pihak di Twitter

Sejak Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan mereka ke kota itu, pemerintah Palestina telah menolak untuk sama sekali terlibat dalam perundingan damai yang tengah diupayakan oleh AS. Dan kini, frustrasi dengan penolakan terus-menerus, penasihat Trump untuk perundingan itu mengikuti langkah sang Presiden, menggunakan Twitter sebagai jalur diplomasi. Hal itu berbuntut perang mulut antara perwakilan Otoritas Palestina dan perwakilan Washington via Twitter.

Baca juga: Studi 50 Tahun Ungkap Bias Anti-Palestina Besar-besaran oleh Media AS

Oleh: Ruth Eglash (The Washington Post)

Sudah lebih dari setahun sejak pejabat senior Palestina sepakat untuk bertemu atau bahkan berbicara dengan perwakilan administrasi Presiden Amerika Serikat Donald  Trump. Namun, kini perwakilan khusus Presiden Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, tampaknya telah mengadopsi saluran diplomatik baru: Twitter.

Selama beberapa minggu terakhir, Greenblatt telah menggunakan Twitter untuk menuliskan berbagai buah pikiran, permintaan, dan kritiknya kepada para pemimpin Palestina yang aktif di media sosial populer tersebut. Akhir pekan kemarin, Greenblatt tampaknya telah mengonfirmasi langkah diplomasinya yang baru di Twitter, dengan menulis:

“Dan siapa bilang Amerika Serikat dan Otoritas Palestina tidak saling berbicara? Satu-satunya perbedaan sekarang adalah bahwa kita berbicara tentang masalah ini di depan umum melalui twitter sehingga publik dapat memahami posisi semua orang. Transparansi lebih baik untuk semua pihak.”

Bulan Desember 2017, Trump mengumumkan akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS di sana dari Tel Aviv, sebuah langkah yang dianggap sangat kontroversial dan sepihak oleh Palestina. Sejak saat itu, para pemimpin dan perunding perdamaian dari pihak Palestina telah menolak semua upaya diplomatik AS.

Meskipun ditanggapi dengan dingin, AS mengatakan terus melanjutkan upaya yang digambarkan Trump sebagai “kesepakatan abad ini” untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Dalam beberapa minggu terakhir, terdapat spekulasi bahwa rencana perdamaian yang mustahil ini akan diumumkan setelah pemilihan umum Israel, yang berlangsung pada tanggal 9 April 2019. Namun, belum ada indikasi resmi mengenai hal itu.

Faktanya, hanya ada sedikit indikasi tentang aspek rencana misterius itu, dan setiap petunjuk tentang apa yang terkandung di dalamnya segera dibantah oleh Greenblatt.

Penolakan semacam itulah yang mengawali babak diplomasi Twitter terbaru ini pada tanggal 17 Januari 2019.

Wartawan Israel Barak Ravid melaporkan dan menulis di Twitter bahwa ia memiliki beberapa detil tentang rencana perdamaian yang masih belum jelas ini, tidak terlalu mengejutkan, hanya beberapa prinsip dasar, tetapi laporan Ravid segera memicu respons dari Greenblatt:

“Meski saya menghormati @BarakRavid, laporannya di Channel 13 Israel tidak akurat. Spekulasi tentang isi rencana ini tidak membantu. Sangat sedikit orang di planet ini yang tahu apa isinya, untuk saat ini.”

Beberapa hari kemudian, ketika netizen Twitter sibuk membahas apa yang mungkin akurat atau tidak tentang poin-poin yang diajukan oleh Ravid dan dibantah Greenblatt, Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, menulis tweet:

“Anda perlu sangat skeptis untuk percaya bahwa ada kebocoran dari sumber-sumber Israel, terutama dalam konteks retorika pemilu. Pada dasarnya, hal ini telah ditolak dengan keras oleh @ jdgreenblatt45. Hipotesis & petunjuk palsu untuk mendistraksi & mengalihkan perhatian. Pemerintah Amerika Serikat sama sekali tidak memiliki kredibilitas.”

Komentar “sama sekali tidak memiliki kredibilitas” tampaknya telah memicu amarah di Washington, yang membuat Greenblatt segera merespons:

“@DrHananAshrawi: Anda mungkin tidak menyukai kebijakan & keputusan kami, tetapi mengatakan bahwa kami ‘sama sekali tidak memiliki kredibilitas’ merupakan pernyataan yang tidak faktual. @POTUS telah menepati komitmennya, seperti mengakui #Jerusalem sebagai ibu kota #Israel & memindahkan Kedutaan Besar kami ke #Jerusalem.”

Pesan itu diikuti oleh rentetan panjang yang tampaknya menyoroti sikap frustrasi pemerintahan Trump terhadap kepemimpinan Palestina atas penolakan terus-menerus untuk bertemu atau berbicara dengan para pejabat AS.

Sejak memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem bulan Mei 2018, pemerintah AS telah semakin mengasingkan Palestina dengan mengurangi hampir semua jalan bantuan dan pendanaan, bahkan tampaknya akan mengakhiri bantuan keuangan yang mendukung Pasukan Keamanan Palestina, yang berperan penting untuk membantu Israel dalam menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut.

Titik perdebatan ini disorot pada hari Jumat (1/2) oleh Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Dia mengatakan bahwa pengurangan bantuan akan berdampak negatif pada semua pihak dan meningkatkan ketidakstabilan.

Tak butuh waktu lama hingga Greenblatt merespons di Twitter:

“Kutipan yang tidak tulus dari Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Abbas: ‘Penangguhan bantuan untuk orang-orang kami, yang meliputi sektor-sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan, akan memiliki dampak negatif pada semua pihak, menciptakan suasana negatif, dan meningkatkan ketidakstabilan.’”

Baca juga: Dijegal Veto AS, Palestina Kembali Gagal Jadi Anggota Penuh PBB

Tweet itu diikuti oleh utas panjang yang menjelaskan mengapa bantuan itu dipotong. Menurut Greenblatt, sebagian besar pemotongan dilakukan karena Palestina menolak bertanggung jawab dan terlibat dalam perubahan:

“Abu Rudeineh: kini waktunya serius. Pilih mana: bekerja mewujudkan perdamaian dan/atau bekerja membantu orang Palestina. Pesan dan metode lama tidak lagi berfungsi, tidak dengan AS, dan tidak dengan banyak negara lain. Hanya masalah waktu sampai negara lain mengatakan hal ini dengan lantang juga.”

Greenblatt menyoroti komentar yang dibuat baru-baru ini oleh para pemimpin Palestina terkemuka lainnya yang sangat kritis terhadap Amerika Serikat, yang akhirnya merujuk kembali ke Ashrawi, yang tampaknya telah menyerukan merode diplomasi online penasihat Amerika itu:

“Diplomasi/kebijakan Twitter adalah kemenangan dari pikiran sempit, kecerdasan lemah & rentang perhatian sangat kecil, menghalangi interaksi analitis/kritis yang menyeluruh & bertanggung jawab yang jujur, kontekstual, & berwawasan luas. Kita sedang menyaksikan konsekuensi global dari kegagalan ini.”

Greenblatt segera merespons:

“Dr. Ashrawi, pintu saya selalu terbuka untuk berbicara dengan Otoritas Palestina & Palestina. Faktanya, saya telah bertemu banyak orang Palestina selama 14 bulan terakhir & terus berlanjut. Saya dengan senang hati bersedia bertemu kapan saja, Anda, Saeb, & semua kolega Anda SELALU dipersilakan untuk mengunjungi saya di @WhiteHouse untuk berbicara langsung.”

Ruth Eglash adalah koresponden untuk The Washington Post yang berbasis di Yerusalem. Dia sebelumnya adalah seorang reporter dan editor senior di The Jerusalem Post dan bekerja lepas untuk media internasional.

Keterangan foto utama: Kata sambutan yang dipasang di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, tanggal 13 Mei 2018. (Foto: AP/Ariel Schalit)

Palestina Tolak Temui Penasihat Trump, Picu Adu Mulut Kedua Pihak di Twitter

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top