Joko Widodo memimpin rombongan untuk memeriksa pembangunan jalan trans-Papua pada bulan Mei 2017. Sumber: Istana Negara
Berita Politik Indonesia

Jalan Trans Papua Renggut Hak Masyarakat Adat dan Gusur Hutan Hujan

Berita Internasional >> Jalan Trans Papua Renggut Hak Masyarakat Adat dan Gusur Hutan Hujan

Proyek jalan Trans Papua Presiden Jokowi bukannya tanpa risiko dan kerugian. Di negara-negara berkembang, para analis mengatakan proyek jalan besar menghancurkan hutan dan melukai komunitas lokal yang sering tidak diajak berkonsultasi atau diberi kompensasi atas kehilangan mereka. Namun jalan sepanjang 4.000 kilometer yang akan menghubungkan beragam infrastuktur agrikultur, pertambangan, minyak, dan gas.

Baca Juga: Natalius Pigai: TNI Seharusnya Tak Bangun Jalan di Papua

Oleh: Rina Chandran (Thomson Reuters Foundation)

Pembangunan jalan raya yang tengah berlangsung di Provinsi Papua di Indonesia merusak lingkungan dan menyulut konflik karena mengancam hak-hak warga terhadap kepemilikan tanah, menurut para analis dan aktivis.

Jalan raya Trans Papua merupakan salah satu bagian dari rencana Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membangun provinsi-provinsi di Wilayah Timur, dan membuka jalan ke banyak sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan.

Namun jalan sepanjang 4.000 kilometer yang akan menghubungkan beragam infrastuktur agrikultur, pertambangan, minyak, dan gas akan memanfaatkan tanah penduduk dan menggusur hutan hujan tropis termasuk Taman Nasional Lorentz, yang merupakan salah satu situs warisan budaya dunia, menurut para aktivis.

“Jalan raya melewati banyak tanah adat, dan banyak dari tanah ini tidak memiliki sertifikat,” kata Kartini Samon, seorang juru kampanye dengan kelompok advokasi GRAIN.

“Ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat adat yang mata pencahariannya bergantung pada tanah dan hutan yang saat ini sedang ditebangi,” katanya kepada Thomson Reuters Foundation, Senin.

Di negara-negara berkembang, para analis mengatakan proyek jalan besar menghancurkan hutan dan melukai komunitas lokal yang sering tidak diajak berkonsultasi atau diberi kompensasi atas kehilangan mereka.

Papua telah mengalami penderitaan dikarenakan konflik separatis yang mendidih sejak wilayah tersebut bergabung dengan Indonesia setelah referendum yang didukung oleh PBB pada tahun 1969.

Sejak berkuasa pada tahun 2014, Jokowi telah mencoba meredakan ketegangan dengan mengatasi beberapa masalah hak, sementara juga meningkatkan investasi dengan proyek-proyek seperti jalan raya Trans Papua.

Namun kekhawatiran rakyat papua masih tetap ada. Pasukan keamanan di Papua telah membunuh secara tidak sah setidaknya 95 orang dalam delapan tahun hingga 2018 tanpa adanya bentuk pertanggungjawaban, kata kelompok hak asasi Amnesty International dalam sebuah laporan tahun lalu.

Keluhan yang sudah lama muncul adalah penyelesaian klaim tanah.

Jokowi telah bersumpah untuk mengembalikan 12,7 juta hektar lahan kepada masyarakat adat dan pedesaan di seluruh negeri, menyusul putusan 2013 yang memindahkan tanah tersebut dari kontrol negara dan meresmikan hak-hak masyarakat lokal atas mereka.

Baca Juga: Bagaimana Presiden Jokowi Gagal Menangkan Hati dan Pikiran Papua

Tetapi dari jutaan hektar klaim adat yang sedang ditinjau, “hampir tidak ada” di Papua, kata William Laurance, seorang profesor di Universitas James Cook di Australia, dan seorang pakar Papua.

“Tidak mengherankan jika beberapa kelompok masyarakat adat bersatu menentang pemerintah,” katanya.

“Jaringan jalan ini membatasi potensi untuk menyelesaikan klaim yang masih belum jelas ujungnya, memastikan pengaduan dan keresahan. Ini seperti menuangkan bensin ke api unggun,” katanya.

Pada bulan Desember, sebuah kelompok separatis dituduh membunuh setidaknya 19 pekerja yang membangun jembatan untuk menghubungkan jalan Trans Papua, yang kemudian disebut sebagai salah satu wabah kekerasan terburuk.

Ketika pekerjaan ditunda, Jokowi mengatakan pembangunan jalan “tidak akan pernah berhenti”.

Pekan lalu, pejabat pemerintah mengatakan militer Indonesia akan mengambil alih pembangunan jalan, dengan ratusan personel keamanan tambahan akan dikerahkan di daerah tersebut.

Tetapi dengan proyek yang masih jauh dari selesai, pemberontak telah bersumpah untuk lebih banyak melancarkan serangan.

Pendekatan terbaik bagi pemerintah saat ini adalah dengan “memperpendek” jaringan jalan, dan fokus pada jalan yang ada, kata Laurance.

“Secara sosial, lingkungan, dan bahkan ekonomi, ini adalah salah satu skema pembangunan jalan yang paling buruk yang pernah saya lihat.”

Keterangan foto utama: Joko Widodo memimpin rombongan untuk memeriksa pembangunan jalan trans-Papua pada bulan Mei 2017. Sumber: Istana Negara

Jalan Trans Papua Renggut Hak Masyarakat Adat dan Gusur Hutan Hujan

BERLANGGANAN

1 Comment

1 Comment

  1. Usman hia Man

    February 7, 2019 at 1:21 am

    Semua serba salah dibangun salah gak dibangun juga salah.

Beri Tanggapan!

To Top