Lawan Larangan Dewan Keamanan Nasional, Staf Trump Jual Nuklir ke Arab Saudi
Amerika

Lawan Larangan Dewan Keamanan Nasional, Staf Trump Jual Nuklir ke Arab Saudi

Berita Internasional >> Lawan Larangan Dewan Keamanan Nasional, Staf Trump Jual Nuklir ke Arab Saudi

Laporan dari Komite Pengawasan dan Reformasi DPR AS mengatakan, anggota kunci Pemerintahan Trump telah mendorong rencana penjualan pembangkit tenaga nuklir ke Arab Saudi, melawan keberatan dari Dewan Keamanan Nasional dan pejabat senior Gedung Putih lainnya. Para pejabat Arab Saudi mengatakan mereka ingin membeli pembangkit listrik tenaga nuklir sehingga negara mereka tidak sepenuhnya bergantung pada minyak, meskipun memiliki cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia. Namun, muncul juga kekhawatiran bahwa hal itu akan digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir melawan Iran.

Oleh: Tom Hamburger, Steven Mufson, dan Ellen Nakashima (The Washington Post)

Baca Juga: Tanpa Penjelasan Putra Mahkota Arab Saudi Batalkan Kunjungan ke Indonesia

Anggota kunci pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendorong rencana untuk menjual pembangkit listrik tenaga nuklir ke Arab Saudi pada bulan-bulan setelah pelantikan Trump, meskipun ada keberatan dari anggota Dewan Keamanan Nasional (NSC) dan pejabat senior Gedung Putih lainnya, menurut laporan baru dari Kongres Demokrat.

Laporan sepanjang 24 halaman dari Komite Pengawasan dan Reformasi DPR AS didasarkan pada dokumen internal Gedung Putih dan cerita pelapor yang tidak disebutkan namanya. Laporan tersebut menyatakan bahwa para penentang, termasuk para pengacara Gedung Putih dan pejabat Dewan Keamanan Nasional (NSC), menentang rencana itu karena khawatir melanggar undang-undang yang dirancang untuk mencegah transfer teknologi nuklir yang dapat digunakan untuk mendukung sebuah program senjata.

Yang lebih memprihatinkan bagi beberapa pihak adalah potensi konflik kepentingan di pihak Michael Flynn, pensiunan jenderal letnan Angkatan Darat yang merupakan penasihat keamanan nasional pertama Presiden Trump dan yang telah menasihati perusahaan yang mengajukan rencana nuklir. Namun upaya itu tetap bertahan bahkan setelah Flynn mengundurkan diri dan meninggalkan Gedung Putih, demikian laporan itu menuduh.

Kemungkinan penjualan pembangkit listrik tenaga nuklir ke Arab Saudi telah dibahas di Ruang Oval minggu lalu. Pertemuan itu meliputi Menteri Energi AS Rick Perry, para perwakilan dari NSC dan Departemen Luar Negeri, dan selusin kepala eksekutif industri nuklir, menurut salah satu orang yang hadir kepada The Washington Post.

Laporan Partai Demokrat dikeluarkan hari Selasa (19/2) pagi oleh Representatif Elijah E. Cummings (Demokrat, Maryland), ketua baru Komite Pengawasan dan Reformasi DPR AS, yang telah berjanji akan melakukan beberapa penyelidikan ke dalam administrasi Trump. Representatif Adam B. Schiff (Demokrat, California), ketua Komite Intelijen DPR AS, mengatakan hari Selasa (19/2) bahwa panelnya akan bergabung dengan Komite Pengawas dalam menyelidiki penjualan nuklir yang diajukan.

Baca Juga: Taliban akan Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi di Pakistan

“Beberapa pelapor muncul untuk memperingatkan tentang upaya di dalam Gedung Putih untuk mempercepat transfer teknologi nuklir Amerika Serikat yang sangat sensitif ke Arab Saudi dalam potensi pelanggaran” terhadap hukum federal, menurut laporan Komite Pengawas.

Laporan itu, elemen-elemen utama yang dikonfirmasi oleh orang-orang yang secara langsung mengetahui masalah ini, mengutip para pengungkap fakta yang mengatakan bahwa orang-orang yang diangkat Trump “mengabaikan arahan dari penasihat etika top yang berulang kali, tetapi tidak berhasil, memerintahkan pejabat senior Gedung Putih untuk menghentikan upaya mereka.”

Beberapa politisi Partai Republik di Capitol Hill menganggap laporan itu tidak akurat dan bermotivasi politik. Komite Republik mengatakan pada hari Selasa (19/2) bahwa mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan laporan rinci dan belum memiliki kesempatan untuk melakukan penilaian sepenuhnya.

“Ini adalah masalah yang rumit dan sensitif yang didekati Ketua Cummings tanpa masukan bipartisan dan dengan permintaan informasi yang tak terbatas,” tutur Charli Huddleston, juru bicara komite Partai Republikan, dalam sebuah pernyataan.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa (19/2).

Seseorang yang dekat dengan tim hukum Flynn mengatakan bahwa “seluruh masalah ini telah ditinjau secara menyeluruh oleh kantor penasihat khusus sejak lama, dan sama sekali tidak ada tuntutan,” merujuk pada penyelidikan Robert S. Mueller III mengenai upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS tahun 2016. Orang tersebut berbicara dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk membahas hal-hal semacam itu.

Rilis laporan ini datang pada saat yang sulit di tengah hubungan Arab Saudi-Amerika Serikat. Setelah pembunuhan kolumnis kontributor Washington Post, Jamal Khashoggi, Kongres AS telah menyatakan keengganan untuk melanjutkan urusan seperti biasa dengan Arab Saudi. Sekelompok anggota parlemen bipartisan telah memperkenalkan undang-undang yang akan memperkuat kekuatan Kongres untuk menghentikan kesepakatan nuklir AS-Saudi.

Gedung Putih Trump menolak keras mendukung laporan intelijen yang menyatakan bahwa putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan Khashoggi, yang dilakukan tanggal 2 Oktober 2019 di dalam Konsulat Saudi di Istanbul.

Banyak pakar Amerika tentang proliferasi mengatakan bahwa merupakan kepentingan AS untuk menjual teknologi nuklir Amerika ke Arab Saudi untuk mencegah perusahaan-perusahaan Rusia atau China yang bersaing masuk, berpotensi merusak hubungan geopolitik panjang antara Amerika dan Arab Saudi.

Baru-baru ini, kerajaan Arab Saudi telah menandakan minat untuk menjalin hubungan yang lebih besar dengan negara-negara selain Amerika Serikat. Mereka telah bekerja sama dengan Rusia mengenai kebijakan minyak. Sebuah laporan hari Selasa (19/2) oleh kantor berita Rusia Interfax mengatakan bahwa kedua negara sedang dalam pembicaraan mengenai rudal pertahanan udara.

Para pejabat Arab Saudi mengatakan mereka ingin membeli pembangkit listrik tenaga nuklir sehingga negara mereka tidak sepenuhnya bergantung pada minyak, meskipun memiliki cadangan minyak bumi terbesar kedua di dunia. Kerajaan Saudi mengatakan bahwa mereka menginginkan energi nuklir untuk menggantikan minyak yang dibakar untuk menghasilkan listrik, terutama untuk pendingin ruangan. Langkah itu akan meningkatkan kapasitas ekspor minyak Arab Saudi. Konsumsi listrik Saudi telah mengalami peningkatan dua kali lipat antara tahun 2005 dan 2015.

Tetapi Arab Saudi juga melihat energi nuklir sebagai cara untuk bersaing dengan Iran, yang memiliki satu reaktor selain program pengayaan uranium yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Putra mahkota Saudi memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan “60 Minutes” CBS tahun 2018 bahwa negaranya akan mengembangkan senjata nuklir jika Iran melakukannya. Hal itu menambah kekhawatiran di kalangan para analis AS bahwa Saudi menginginkan proyek tenaga atom sebagai upaya rahasia untuk mengembangkan senjata nuklir.

Laporan yang dirilis hari Selasa (19/2) mencatat bahwa salah satu produsen pembangkit listrik yang dapat mengambil manfaat dari kesepakatan nuklir, Westinghouse Electric, adalah anak perusahaan dari Brookfield Asset Management, perusahaan yang telah memberikan bantuan keuangan kepada keluarga Jared Kushner, menantu presiden dan penasihat senior Gedung Putih. Brookfield Asset Management mengambil sewa 99 tahun atas properti 666 Fifth Avenue di New York City milik keluarga Kushner yang berhutang banyak.

Kushner sedang mempersiapkan perjalanan ke Timur Tengah untuk membahas komponen ekonomi dari inisiatif perdamaian Timur Tengahnya, menurut laporan itu. Seorang pengacara untuk Kushner tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa (19/2).

Laporan Partai Demokrat menunjukkan bahwa beberapa rekanan Trump pada saat itu menjadi pendukung utama penjualan dan mengidentifikasi Flynn sebagai pemimpin. Sebuah rencana awalnya diajukan oleh IP3, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh beberapa mantan perwira militer berpangkat tinggi, menurut laporan itu. Mereka menyebut rencana mereka “Rencana Marshall” untuk reaktor nuklir di Timur Tengah. Flynn menggambarkan dirinya dalam pengajuan etika sebagai penasihat anak perusahaan IP3. Perusahaan tersebut telah membantah bahwa mereka telah mempekerjakan Flynn.

Baca Juga: Arab Saudi kepada Rakyat Israel: ‘Jangan Percaya Netanyahu!’

Jack Keane, seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat dan salah satu dari empat pendiri IP3, mengatakan bahwa laporan itu telah menciptakan kesan yang keliru.

“Ada banyak ketidakakuratan yang menunjukkan bahwa kami memberikan teknologi kepada orang-orang Arab dan itu akan mengarah pada weaponisasi,” kata Keane, yang berada dalam pertemuan di Ruang Oval pekan lalu. “Jika Amerika Serikat terlibat, kami bermaksud mencegah upaya weaponisasi.”

Dia mengatakan bahwa perusahaannya mengabdikan diri untuk memperkuat daya saing perusahaan nuklir AS dan mencegah penyebaran senjata nuklir di Timur Tengah.

Flynn telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai penasihat keamanan nasional pada bulan  Februari 2017, setelah terungkap bahwa dia berbohong tentang percakapannya dengan mantan duta besar Rusia untuk Amerika Serikat. Flynn bukan satu-satunya pejabat Gedung Putih yang telah mendorong kesepakatan nuklir AS-Saudi.

Derek Harvey, direktur senior untuk urusan Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Keamanan Nasional (NSC), adalah seorang penasihat rencana IP3. Akhir bulan Januari 2017, setelah bertemu dengan para pemimpin IP3, Harvey berusaha untuk menyusun paket pengarahan tentang penjualan nuklir untuk Trump menjelang panggilan telepon yang dijadwalkan dengan Raja Salman dari Arab Saudi, menurut laporan itu, yang mengutip sebuah email dari salah satu pendiri IP3 kepada para pejabat NSC.

Beberapa minggu setelah Flynn mengundurkan diri, terapat indikasi bahwa ia masih terlibat dalam mendorong kesepakatan nuklir. Harvey mengatakan selama pertemuan internal pada tanggal 2 Maret 2017 bahwa dia berbicara dengan Flynn setiap malam. Laporan itu mengatakan bahwa komentarnya datang dari cerita terpisah dari lima orang yang tidak disebutkan namanya.

“Serangan terhadap Harvey adalah teori konspirasi konyol yang digerakkan oleh partisan media dan sekarang, secara memalukan, diperjuangkan oleh Demokrat di Kongres,” kata Jack Langer, juru bicara minoritas Partai Republikan di Komite Intelijen DPR AS. “Anggota Kongres yang memfitnah anggota staf untuk tujuan politik akan dilaporkan ke Komite Etik Kongres.”

Harvey tidak menanggapi permintaan komentar pada hari Selasa (19/2). Bulan Juli 2017, ia menjadi penasihat Representatif Devin Nunes (California), seorang Republikan dari Komite Intelijen DPR AS.

Menurut laporan Demokrat, rekan Harvey di NSC berulang kali memperingatkan bahwa setiap rencana untuk mentransfer teknologi nuklir harus mematuhi Undang-undang Energi Atom. Amerika Serikat memberlakukan batasan pada pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas (spent fuel), yang keduanya dapat digunakan untuk memproduksi materiil untuk bom nuklir. Arab Saudi jelas tidak ingin membuat komitmen itu.

Tanggal 30 Januari 2017, laporan itu mengatakan bahwa para pengacara, penasihat etika, dan anggota staf NSC dan memberi tahu penasihat hukum top NSC, John Eisenberg, yang melapor ke penasihat umum Gedung Putih. Eisenberg menginstruksikan staf NSC untuk menghentikan semua pekerjaan pada rencana itu, menurut laporan itu.

Cerita tersebut dikonfirmasi oleh orang yang mengetahui masalah tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas masalah.

H.R. McMaster, yang menggantikan Flynn sebagai penasihat keamanan nasional, prihatin dengan NSC yang berpotensi mendorong kebijakan yang mengadvokasi atau tampaknya bertujuan mengadvokasi entitas komersial atau individu dengan kepentingan komersial dalam kebijakan itu, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, yang berbicara kepada The Washington Post dengan syarat anonimitas untuk menggambarkan diskusi internal.

McMaster dan Eisenberg setuju bahwa semua pekerjaan pada rencana tersebut harus dihentikan, menurut laporan itu dan dua orang yang mengetahui masalah tersebut. Eisenberg “percaya diri” dalam penilaiannya bahwa ini bukan jalan yang tepat untuk diwujudkan, dan bahwa tindakan NSC yang menganjurkan solusi komersial tertentu tidaklah tepat, kata orang-orang.

Laporan Komite Pengawas juga berfokus pada Thomas Barrack, teman pribadi Trump selama beberapa dekade dan ketua komite pelantikan presiden. Barrack adalah advokat terkemuka untuk “Rencana Marshall bagi Timur Tengah.” Tetapi Keane mengatakan bahwa Barrack “tidak banyak terlibat” dalam rencana nuklir.

Dalam sebuah pernyataan hari Selasa (19/2), seorang juru bicara Barrack mengatakan bahwa pengusaha itu akan bekerja sama dengan penyelidikan Komite Pengawas DPR AS dan mencatat bahwa Barrack tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan Trump. Juru bicara itu mengatakan bahwa “keterlibatan Barrack dalam investasi dan pengembangan bisnis di seluruh Timur Tengah untuk tujuan penyelarasan Timur Tengah dan AS yang lebih baik telah diketahui dengan baik.”

Kontributor laporan: Karen DeYoung.

Tom Hamburger adalah seorang wartawan investigasi di meja nasional The Washington Post. Dia telah meliput Gedung Putih, Kongres, dan berbagai badan regulasi, dengan fokus pada keuangan dan politik.

Steven Mufson meliput energi dan masalah keuangan lainnya. Sejak bergabung dengan The Washington Post pada tahun 1989, ia telah meliput kebijakan ekonomi, China, diplomasi Amerika Serikat, energi, dan Gedung Putih. Sebelumnya dia bekerja untuk The Wall Street Journal di New York, London, dan Johannesburg.

Ellen Nakashima adalah seorang reporter keamanan nasional untuk The Washington Post. Ia meliput masalah keamanan siber, pengawasan, kontraterorisme, dan intelijen. Nakashima juga menjabat sebagai koresponden Asia Tenggara serta meliput politik negara bagian Virginia dan Gedung Putih. Dia bergabung dengan The Washington Post pada tahun 1995.

Keterangan foto utama: Gedung Putih Donald Trump menolak keras mendukung laporan intelijen yang menyatakan bahwa putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman terlibat dalam pembunuhan kolumnis kontributor The Washington Post Jamal Khashoggi pada tanggal 2 Oktober 2018, di Istanbul, Turki. (Foto: Shutterstock/EPA-EFE/Bandar Algaloud)

 

Lawan Larangan Dewan Keamanan Nasional, Staf Trump Jual Nuklir ke Arab Saudi

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top