UU ITE
Berita Politik Indonesia

Dipenjara karena Pesan Whatsapp: Bagaimana UU ITE Disalahgunakan

Berita Internasional >> Dipenjara karena Pesan Whatsapp: Bagaimana UU ITE Disalahgunakan

Seorang wanita dijatuhi hukuman penjara karena dituduh mengirimkan pesan-pesan Whatsapp yang dinilai menfitnah. Kasus ini menyoroti bagaimana UU ITE dapat dimanipulasi oleh orang-orang dengan kekuatan politik atau keuangan yang dapat memengaruhi perilaku penyelidik. Tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan amandemen terhadap UU ITE 2008, mengurangi hukuman penjara untuk pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun, tetapi mempertahankan hukuman pidana jika dugaan pernyataan fitnah dikomunikasikan melalui internet. 

Baca Juga: Dituduh Hina TNI, Aktivis Robertus Robet Ditangkap

Oleh: Human Rights Watch

Human Rights Watch hari Jumat (8/3) menuturkan bahwa Komisi Yudisial Indonesia harus meninjau kembali dakwaan terhadap Saidah Saleh Syamlan karena kasus pidana pencemaran nama baik di pengadilan Surabaya.

Tanggal 26 Februari 2019, pengadilan menjatuhi hukuman 10 bulan penjara terhadap Syamlan untuk pencemaran nama baik karena diduga telah mengirimkan empat pesan WhatsApp ke dua bank terkait kinerja perusahaan. Saidah telah membantah mengirim pesan tersebut. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mencabut ketentuan pidana yang membatasi kebebasan berekspresi secara online.

Foto: Saidah Saleh Syamlan. (Foto: 2019 Safenet)

“Mengirim seseorang ke penjara dengan bukti lemah karena mengirim pesan WhatsApp yang kritis terhadap perusahaan akan berdampak buruk dan mengerikan pada kebebasan berbicara,” kata Andreas Harsono, seorang peneliti Indonesia. “Kasus Saidah Syamlan menunjukkan bahwa undang-undang pidana pencemaran nama baik dapat dimanipulasi oleh orang-orang dengan kekuatan politik atau keuangan yang dapat memengaruhi perilaku penyelidik.”

Baca Juga: Amnesty International: ‘Baiq Nuril Harus Dibebaskan’

Suami Syamlan, Aziz Hamedan telah lama menjadi direktur keuangan Pisma Textile, tetapi pensiun tahun 2016. Pesan WhatsApp yang dimaksud berisi empat kalimat pendek dalam bahasa Jawa yang dikirim tanggal 23 Juni 2017, secara terpisah ke dua bankir di Jakarta, petugas Eximbank Indonesia dan Bank Negara Indonesia, yang mempertanyakan kredibilitas Pisma Textile, perusahaan tekstil terkenal yang memproduksi sarung.

Pesan-pesan itu datang dari nomor telepon Syamlan sebelumnya. Jamal Ghozi Basmeleh, pemilik Pisma Textile, curiga bahwa Hamedan telah mengirim pesan-pesan itu ke bank dan meminta pengacaranya untuk melaporkan Hamedan ke polisi pada Juli 2017, menurut kesaksian Basmeleh di pengadilan.

Tanggal 12 September 2017, pengacara Pisma Textile, Muhammad Bayu Kusharyanto, melaporkan “pemilik nomor ponsel itu” kepada polisi Surabaya, menuduh pengirim pesan telah memfitnah perusahaan dan memberikan tangkapan layar pesan WhatsApp yang dimaksud kepada polisi.

Tanggal 4 Oktober 2017, kepolisian Surabaya memeriksa Hamedan dan Syamlan. Keduanya membantah telah mengirimkan pesan.

Syamlan mengakui bahwa nomor yang tampaknya digunakan untuk mengirim pesan-pesan itu adalah miliknya tetapi mengatakan bahwa ia tidak lagi memiliki nomor tersebut. Dia mengatakan bahwa ponselnya telah rusak dan bahwa dia telah kehilangan nomor itu bulan April 2017. Syamlan mengatakan dia telah menggunakan ponsel baru dengan nomor berbeda sejak saat itu.

Syamlan, keturunan etnis Arab yang lahir di Jakarta, mengatakan di pengadilan bahwa dia tidak bisa berbicara bahasa Jawa, meskipun secara luas digunakan di Surabaya.

Tanggal 15 Januari 2018, polisi menggeledah rumah Hamedan dan Syamlan ketika mereka berada di luar negeri. Menurut Syamlan, polisi tidak menemukan perangkat yang terhubung ke pesan yang dimaksud. Bulan Maret 2018, polisi menuduh Syamlan melakukan pencemaran nama baik. Syamlan mengatakan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Internal Kepolisian Surabaya bahwa dia merasa dilecehkan dan diintimidasi dan menyampaikan keluhan kepada divisi tersebut, tetapi penyidik kepolisian segera mengirim kasusnya ke kantor kejaksaan umum Surabaya.

Persidangan Syamlan berlangsung antara bulan Oktober 2018 hingga Februari 2019. Jaksa menuntut hukuman penjara 18 bulan dan denda Rp 500 juta berdasarkan pasal 27 ayat 3) dan pasal 45 ayat 3), yang mengatur pencemaran nama baik secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2016.

Tanggal 26 Februari 2019, pengadilan negeri Surabaya memutuskan Syamlan bersalah karena mencemarkan nama baik Pisma Textile dan menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp 5 juta. Syamlan saat ini masih bebas dengan mengajukan banding.

Tahun 2010, Human Rights Watch menerbitkan analisis tentang dampak negatif undang-undang pidana pencemaran nama baik di Indonesia (termasuk UU ITE 2008) dan mendesak pencabutan peraturan hukum tersebut. Undang-undang itu berpotensi dapat dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk membalas orang-orang yang telah menyatakan tuduhan korupsi, penipuan, atau pelanggaran terhadap pihak yang berkepentingan kuat atau pejabat pemerintah.

Tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan amandemen terhadap UU ITE 2008, mengurangi hukuman penjara untuk pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun, tetapi mempertahankan hukuman pidana jika dugaan pernyataan fitnah dikomunikasikan melalui internet.

Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mencabut pasal-pasal pidana pencemaran nama baik, termasuk dalam UU ITE 2016, kemudian menggantinya dengan ketentuan pencemaran nama baik sipil yang berisi perlindungan yang memadai untuk melindungi kebebasan berekspresi dari campur tangan yang tidak adil.

“Sangat mengejutkan bahwa orang-orang seperti Syamlan dapat masuk penjara berdasarkan undang-undang pencemaran nama baik yang tidak jelas dan berat, ditambah dengan bukti yang dipertanyakan,” kata Harsono. “Sebaliknya, pemerintah harus menetapkan hukuman perdata bukan pidana, dan hanya berlaku dalam kasus-kasus di mana informasi tersebut bukan merupakan opini, tetapi klaim yang terbukti keliru yang menimbulkan bahaya atau kerusakan nyata.”

Keterangan foto utama: Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mencabut pasal-pasal pidana pencemaran nama baik, termasuk dalam UU ITE 2016, kemudian menggantinya dengan ketentuan pencemaran nama baik sipil yang berisi perlindungan yang memadai untuk melindungi kebebasan berekspresi dari campur tangan yang tidak adil. (Foto: Pixabay)

Dipenjara karena Pesan Whatsapp: Bagaimana UU ITE Disalahgunakan

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top