label halal
Berita Politik Indonesia

Indonesia Kejar Profit $1,6 Miliar dari Ketetapan Label Halal

Berita Internasional >> Indonesia Kejar Profit $1,6 Miliar dari Ketetapan Label Halal

Indonesia akan mewajibkan sertifikasi halal. Pemerintah akan menyerukan mandat label halal Majelis Ulama Indonesia. Di bawah undang-undang yang disahkan pada tahun 2014, Indonesia perlu menerapkan pelabelan halal terbaru selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2019.

Baca Juga: Label Halal Jadi Wajib, Taktik Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin?

Oleh: Viriya Singgih (Bloomberg)

Indonesia berencana mewajibkan sertifikasi halal bagi barang dan jasa pada tahun 2019, dengan pemerintah mengambil kendali lebih besar dari proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menerbitkan sertifikat halal untuk barang-barang konsumen mulai dari sampo hingga pasta gigi dan kosmetik dapat menjaring pendapatan tahunan pemerintah sekitar 22,5 triliun Rupiah atau  $1,6 miliar, kata Sukoso, kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Menurutnya, rancangan peraturan tentang label halal wajib sedang menunggu persetujuan Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo.

Indonesia merombak peraturan sertifikasi halal karena ekonomi Syariah Indonesia diperkirakan akan membengkak menjadi $427 miliar pada tahun 2022, dengan makanan halal saja mencapai lebih dari 50 persen, menurut perkiraan Bank Indonesia. Di bawah undang-undang yang disahkan pada tahun 2014, Indonesia perlu menerapkan pelabelan halal terbaru selambat-lambatnya tanggal 17 Oktober 2019. Produk dan layanan halal melayani kebutuhan umat Islam untuk mematuhi ajaran agama.

Aturan baru juga bertujuan untuk mengantarkan transparansi yang lebih besar dalam proses sertifikasi dan menjamin aliran pendapatan yang stabil bagi pemerintah, kata Sukoso. Peraturan tersebut mensyaratkan sertifikasi untuk semua produk barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, kimiawi, produk-produk rekayasa genetika, dan juga semua barang konsumen.

Dekrit agama

Begitu peraturan tersebut mulai berlaku, BPJPH akan mulai mengelola permintaan sertifikasi halal bekerja sama dengan MUI, penerbit fatwa agama di Indonesia, dan auditor di bawah apa yang disebut sebagai lembaga inspeksi halal, kata Sukoso. Persyaratan label halal akan diterapkan secara bertahap dan mungkin perlu tiga hingga lima tahun sebelum mencakup sebagian besar produk makanan dan minuman serta lima hingga tujuh tahun untuk produk kesehatan, menurutnya.

Baca Juga: Undang-Undang Jaminan Produk Halal Penting untuk Diberlakukan

“Kami pertama-tama akan fokus pada makanan dan minuman. Jika beberapa produk masih tidak dapat memenuhi persyaratan halal, ada periode selama lima tahun bagi produsen untuk menyelesaikan masalah,” kata Sukoso.

BPJPH juga melihat potensi pendapatan dari sertifikasi produk halal yang tidak dikemas serta rumah pemotongan hewan, layanan pelatihan, dan sponsor. Jumlah sertifikat halal yang dikeluarkan tahun 2018 lebih dari dua kali lipat menjadi 17.398 dari tahun sebelumnya ketika perusahaan-perusahaan bergegas untuk memberi label produk mereka sebelum penerapan undang-undang, menurut Muti Arintawati, wakil direktur di LPPOM MUI.

BPJPH ingin menerbitkan setidaknya 100.000 sertifikat halal pada tahun 2020 dan berencana meningkatkan jumlah auditor menjadi 5.000 pada tahun 2020, pungkas Sukoso.

Keterangan foto utama: Indonesia berencana mewajibkan sertifikasi halal bagi barang dan jasa pada tahun 2019, dengan pemerintah mengambil kendali lebih besar dari proses sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images)

Indonesia Kejar Profit $1,6 Miliar dari Ketetapan Label Halal

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top