Partai Politik
Berita Politik Indonesia

Apa Kabar Partai Politik untuk Kelompok Minoritas di Indonesia?

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie telah dilaporkan ke polisi karena mengatakan bahwa partainya akan menentang hukum syariah, jika terpilih menjadi anggota parlemen tahun depan. (Foto: Facebook/PSI)
Berita Internasional >> Apa Kabar Partai Politik untuk Kelompok Minoritas di Indonesia?

Apa kabar partai politik untuk kelompok-kelompok minoritas di Indonesia? Apakah waktunya telah tiba untuk partai-partai politik berdasarkan identitas kelompok minoritas untuk kembali? Lebih tepatnya, bisakah mereka? Meskipun memiliki partai minoritas di parlemen dapat sangat membantu dalam melindungi hak minoritas, namun kita mungkin tidak melihat mereka akan kembali dalam waktu dekat.

Baca juga: Ahok Kedua: Politikus Grace Natalie Berisiko Hadapi Gugatan Penistaan Agama

Oleh:  Johannes Nugroho (Today)

Bulan lalu, Grace Natalie—seorang umat Kristen beretnis China yang memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI)—mengatakan bahwa partainya berniat menentang hukum daerah berdasarkan syariah jika terpilih menjadi anggota Parlemen tahun depan.

Dia mengatakan ini dalam sebuah pidato—di hadapan Presiden Joko Widodo—untuk memperingati ulang tahun keempat partai itu.

Eggi Sudjana—politikus oposisi dari Partai Amanat Nasional (PAN)—mengklaim bahwa komentar Natalie tentang hukum syariah bertentangan dengan Al-Quran, dan mengajukan laporan ke polisi.

Nasib Natalie mengingatkan pada apa yang menimpa mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ini juga menggarisbawahi bagaimana politik identitas Islam di Indonesia mencapai proporsi sedemikian rupa, sehingga tidak ada kemenangan sejati bagi hak minoritas di parlemen, dan erosi lebih lanjut terhadap hak-hak semacam itu mungkin tidak dapat dihindari.

Apakah waktunya telah tiba untuk partai-partai politik berdasarkan identitas kelompok minoritas untuk kembali? Lebih tepatnya, bisakah mereka?

Antara tahun 1999 dan 2009, partai politik berdasarkan agama minoritas mengambil bagian dalam pemilu legislatif, khususnya Partai Damai Sejahtera (PDS). Sebaliknya, dari 27 partai yang berusaha mengikuti pemilu legislatif tahun depan—hanya 14 partai yang lolos menjadi peserta pemilu—tidak ada yang termasuk dalam kategori ini.

Penurunan partai minoritas secara bertahap dimulai setelah pemilu 2004, ketika umat Kristiani dan minoritas lainnya bergeser ke platform ‘nasionalis dan pluralis’, dan diwakili oleh partai-partai lama seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, dan yang lebih baru seperti Partai Demokrat ( Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan PSI.

PDI-P dan Golkar—yang memegang faksi terbesar dan terbesar kedua di parlemen—telah menjadi model untuk semua partai-partai ‘nasionalis’.

Akar PDI-P dimulai dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebelumnya, yang dibentuk pada tahun 1973 sebagai penggabungan dari Partai Nasionalis Indonesia dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba sosialis, Partai Kristen (Parkindo), dan Partai Katolik.

Meskipun PDI-P, bersama dengan partai ‘nasionalis’ lainnya, memimpin sejumlah mayoritas di parlemen, namun mereka jelas gagal mencegah atau menentang peningkatan praktik diskriminatif terhadap kelompok minoritas Indonesia selama masa kepresidenan Jokowi.

Laporan tahunan Komisi Amerika Serikat (AS) Terkait Kebebasan Beragama Internasional untuk tahun 2018, menempatkan Indonesia sebagai satu dari 12 negara di mana pelanggaran kebebasan beragama adalah “sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan.”

PSI—sebagai partai ‘nasionalis’ terbaru—berusaha untuk menggambarkan diri sebagai pembela kelompok minoritas, tetapi rekam jejaknya diragukan.

Meskipun telah secara konsisten mengecam diskriminasi terhadap kelompok minoritas, namun PSI juga mendukung pilihan pasangan Jokowi untuk pemilihan presiden tahun depan, Ma’ruf Amin—seorang ulama konservatif Muslim senior dengan sejarah dalam menyingkirkan hak-hak minoritas.

Sebagai partai tanpa kursi di parlemen, PSI tidak harus mendukung calon presiden untuk memulai.

Sebaliknya, Partai Perdamaian Sejahtera (PDS)—generasi kedua partai Kristen yang didirikan pada tahun 2001—sebagian besar berhasil mencegah hukum berbasis syariah selama kehadirannya di DPR dari tahun 2004 hingga 2009.

Para anggota kelompok garis keras Front Pembela Islam (FPI) berbaris bersama pemimpin mereka, Habib Rizieq Shihab

Para anggota Front Pembela Islam (FPI) berbaris bersama pemimpin mereka, Habib Rizieq Shihab, saat protes yang berlangsung di Jakarta. Berkat peran berbagai jaringan, baik dari partai-partai politik dan pejabat keamanan, FPI telah mendapatkan pengaruh di banyak pemilu pemerintah provinsi dan regional. (Foto: Reuters)

Selama kampanyenya untuk pemilihan legislatif 2004, PDS melaksanakan program ‘Joseph 2004’, yang terinspirasi oleh patriark Yahudi Alkitab, yang pada masa mudanya dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya yang cemburu, tetapi pada akhirnya menjadi pangeran Mesir.

Program ini berpusat di sekitar konsep bahwa orang Kristen Indonesia adalah minoritas yang tertindas, tetapi karena ketahanan dan upaya mereka, pada akhirnya akan memiliki pengaruh besar pada mayoritas.

Ini jelas menarik bagi para pemilih Kristen ketika partai itu memenangkan 13 kursi di parlemen.

PDS bisa dibilang partai berbasis agama yang paling sukses pada tahun 2004, mengingat bahwa Partai Keadilan Islam—pendahulu Partai Keadilan Sejahtera (PKS)—hanya memperoleh tujuh kursi.

Di parlemen, PDS secara konsisten mewakili kepentingan konstituen Kristennya, menentang ajaran-ajaran syariah dalam legislasi dengan semangat yang tak tergoyahkan.

Dalam persiapan pemilu 2009, PDS memutuskan untuk menjadi partai yang lebih inklusif, menargetkan 20 persen calon legislatifnya dengan latar belakang non-Kristen.

Sayangnya, pimpinan partai juga mengalami perpecahan sengit pada tahun 2009. Partai itu akhirnya kehilangan semua kursi dalam pemilu.

Tidak dapat memperoleh momentum untuk pemilu 2014, PDS memutuskan untuk bergabung ke Hanura pada tahun 2013.

Sejak itu, PDS telah mengalami apa yang pendahulunya Parkindo dan Partai Katolik lakukan ketika mereka bergabung ke PDI: partai itu sebagian besar tenggelam. Dengan demikian, PDS tidak dapat mewakili konstituen Kristennya secara efektif.

Keberuntungan PDS yang berkurang di tahun 2009 mungkin ada hubungannya dengan meningkatnya ketegasan dan meningkatnya organisasi partai Islam seperti PKS, PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Kelompok radikal seperti Front Pembela Islam (FPI) juga menjadi lebih vokal pada periode ini.

Identitas politik Muslim yang semakin tumbuh, secara tidak terelakkan memaksa ekspresi politik oleh kelompok minoritas mundur melalui ‘partai-partai sekuler nasionalis’.

Untuk sementara waktu, ini berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya Ahok—seorang Kristen China Indonesia—yang menjadi Wakil Gubernur Jakarta dan kemudian menjadi Gubernur.

Namun, kehancuran politiknya juga menunjukkan bahwa perwakilan minoritas yang terlihat di cabang eksekutif pemerintah, tidak memadai tanpa kehadiran mereka yang cukup dalam lingkup legislatif.

Peristiwa-peristiwa dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa kelompok minoritas di Indonesia membutuhkan pejuang yang tangguh di parlemen.

Baca juga: Bagaimana Islam Politik Bangkit di Indonesia dan Berusaha Mengendalikannya

Secara hukum, seharusnya tidak terlalu sulit bagi kelompok minoritas untuk mendirikan sebuah partai.

Undang-undang menetapkan bahwa, agar memenuhi syarat untuk pemilu nasional, sebuah partai harus memiliki dewan pengatur setidaknya 60 persen dari 34 provinsi di negara itu, 50 persen dari kota-kota dan kabupaten di provinsi di bawah dewan pemerintahan provinsi, dan 25 persen dari semua wilayah dalam kota atau kabupaten.

Pada tahun 2007, PDS memiliki 33 dewan provinsi, 395 di tingkat kota atau kabupaten, dan 1.254 di tingkat daerah.

Namun, rintangan sesungguhnya adalah mentalitas mundur yang lazim di antara kelompok minoritas, yang diperburuk oleh kemunduran beberapa tahun terakhir.

Banyak orang Indonesia China, misalnya, telah melihat kriminalisasi Ahok sebagai ‘pengorbanan’ yang diperlukan untuk menenangkan mayoritas yang keras kepala.

Meskipun memiliki partai minoritas di parlemen dapat sangat membantu dalam melindungi hak minoritas, namun kita mungkin tidak melihat mereka akan kembali dalam waktu dekat.

Dengan demikian, hak-hak minoritas mungkin akan tetap diperjuangkan di Indonesia di masa mendatang, yang membahayakan 20 tahun percobaan demokrasi dan pluralisme sejak jatuhnya Presiden Soeharto.

Johannes Nugroho adalah penulis dari Surabaya.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie telah dilaporkan ke polisi karena mengatakan bahwa partainya akan menentang hukum syariah, jika terpilih menjadi anggota parlemen tahun depan. (Foto: Facebook)

Apa Kabar Partai Politik untuk Kelompok Minoritas di Indonesia?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top