Bagaimana Gelombang Anti-Komunis Warnai Kampanye Pemilu Indonesia
Berita Politik Indonesia

Bagaimana Gelombang Anti-Komunis Warnai Kampanye Pemilu Indonesia

Anggota Front Pembela Islam (PFI) meneriakkan slogan saat kampanye anti-komunisme di Jakarta, Indonesia, pada 03 Juni 2016. (Foto: NurPhoto via Reuters/Agoes Rudianto)
Berita Internasional >> Bagaimana Gelombang Anti-Komunis Warnai Kampanye Pemilu Indonesia

Gelombang anti-Komunis (Red Scare) tengah mewarnai kampanye pemilu Indonesia. Sebuah kampanye baru untuk menyita buku-buku tentang komunisme dan pembersihan berdarah sayap kanan tahun 1965-1966 kerap dilakukan, seiring Presiden Joko Widodo melawan tuduhan politis bahwa dia adalah simpatisan PKI.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Sudah lebih dari setengah abad sejak militer Indonesia dan sekutu Muslim mereka menghancurkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam apa yang disebut sebagai peristiwa berdarah yang secara luas diyakini telah menewaskan 500 ribu orang—banyak di antaranya mungkin merupakan korban tidak bersalah karena dendam pribadi.

Namun dalam beberapa minggu terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mendukung Kantor Kejaksaan Agung dan polisi dalam kampanye nasional lainnya dengan legalitas yang meragukan, untuk menyita buku-buku dan surat-surat akademik yang berhubungan dengan komunisme dan pembersihan tahun 1965-1966.

Momok hantu komunis itu masih menyulut ketakutan di sebuah negara yang pernah menjadi tempat di mana terdapat partai komunis non-penguasa terbesar di dunia, dan mungkin—dalam satu waktu—pernah berada di ambang transformasi menjadi negara Marxis-Leninis.

Pertumpahan darah itu mencegah hal tersebut, tetapi setiap kali para aktivis politik berusaha menggali atau mencoba memperbaiki sisa-sisa periode itu, militer dan kelompok Muslim yang konservatif kembali menghidupkan fobia yang mendasarinya, yang masih terasa di banyak wilayah di Indonesia.

Elemen sayap kanan sangat marah dengan dirilisnya film dokumenter pemenang penghargaan asal Amerika, Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, yang menyoroti wawancara dengan beberapa pelaku pertumpahan darah yang kebanyakan orang muda yang hanya tahu sedikit, atau tidak tahu sama sekali.

Penculikan dan pembersihan komunis terjadi hanya tiga tahun setelah tindakan keras serupa yang mencapai puncak yang aneh, ketika dua orang ditangkap karena mengenakan kaus yang bertuliskan huruf PKI, yang sebenarnya merupakan singkatan dari Pecinta Kopi Indonesia.

Razia di Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan sekarang berkembang di tempat lain, telah menyita buku-buku seperti Red Coat, Lenin, Hunting Down Sukarno, dan banyak judul yang berhubungan dengan kudeta yang diinspirasi oleh komunis yang gagal pada 30 September 1965.

Baca Juga: Pilpres 2019: Bagaimana Golput Jadi Pilihan Menarik bagi Pemilih Milenial Indonesia

Seorang terduga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ditangkap oleh pasukan selama pembersihan anti-komunis, Oktober 1965. (Foto: Wikimedia)

Komunisme secara hukum dilarang di Indonesia, tetapi razia buku hanya dapat dilakukan oleh jaksa penuntut yang bertindak berdasarkan perintah pengadilan. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pelarangan atau penyitaan buku harus tunduk pada proses hukum sebelumnya.

Menteri Pertahanan garis keras Ryamizard Ryacudu—seorang mantan kepala staf angkatan darat—telah mendukung tindakan keras tersebut, dan mengklaim bahwa hal itu akan mencegah sisa-sisa PKI untuk membalas dendam pada tahun 1965.

“Itu sama saja dengan radikalisme,” katanya. “Berbahaya bagi negara ini.”

Filipina masih menjadi satu-satunya negara di Asia—dan satu dari sedikit tempat di dunia—di mana masih ada pemberontakan komunis, sebagian besar merupakan hasil dari jenis struktur sosial feodalistik yang melahirkan ideologi Maois.

Setelah menyaksikan Partai Komunis Thailand (CPT) yang didukung China hancur dari dalam pada awal tahun 1980-an, Angkatan Darat Thailand tidak pernah meninjau kembali komunisme sebagai ancaman keamanan nasional, alih-alih menggunakan konflik politik dan sosial sebagai dalih untuk intervensi politik.

Partai Komunis Burma (BCP) yang berusia 50 tahun adalah korban lain dari keputusan Beijing—yang dipercepat oleh konfliknya dengan Vietnam pada akhir tahun 1970-an—untuk menghentikan dukungannya terhadap pemberontakan dan mengambil pendekatan berbeda dengan negara-negara tetangga terdekatnya.

Walau penggulingan Presiden Sukarno dan kemudian pemakzulan presiden yang sedang sakit Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagian merupakan hasil dari tekanan militer langsung, namun TNI—tidak seperti militer Thailand—selalu berusaha untuk bertindak di bawah jubah konstitusionalitas.

Tetapi posisinya kembali sebagai kekuatan pertahanan eksternal setelah kejatuhan Presiden Suharto tahun 1998, tidak pernah cocok dengan korps perwira dan pensiunan tentara, yang penghinaannya terhadap politisi sipil kembali mengingatkan kita pada masa perjuangan kemerdekaan.

Di tengah kampanye Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin campur tangan dalam penggerebekan itu, seiring ia terus melawan klaim yang tidak dapat dibenarkan bahwa ia adalah komunis, meskipun dia baru berusia empat tahun ketika PKI dihancurkan.

Baca Juga: Pilpres 2019: Bisakah Golput Selamatkan Demokrasi Indonesia?

Seorang anggota kelompok Islamis memegang poster selama protes anti-komunis di luar gedung parlemen, Jakarta, pada 29 September 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Pada April 2016, pemerintahan Jokowi—dengan Menteri Keamanan yang tak kenal ampun Luhut Panjaitan di garda depan—secara mengejutkan mendukung simposium nasional selama dua hari mengenai pembunuhan tahun 1965-1966 yang—untuk pertama kalinya—menyatukan militer dan para penyintas kekejaman tersebut.

Namun, Jokowi kemudian merasa terdorong untuk menyeimbangkan tindakan yang disesalkan itu, dengan menginstruksikan TNI dan polisi untuk menegakkan hukum dalam melawan upaya penyebaran ajaran komunis, dengan menyita buku-buku dan barang-barang yang mengandung gambar palu dan arit.

Bisa ditebak, mereka bereaksi berlebihan. Ketika Jokowi memerintahkan untuk menghentikan penumpasan besar-besaran, semuanya tetap sama, di mana Ryacudu mengklaim bahwa unsur-unsur PKI berada di balik gelombang kiri yang baru.

Hingga awal tahun 2000-an, ribuan orang yang telah dipenjara—sebagian besar tanpa pengadilan pada pertengahan tahun 1960-an—dipaksa untuk membawa kartu identitas yang dicap dengan “EKS-TAPOL” (tahanan politik)—surat-surat yang mengutuk mereka dan keluarga mereka untuk menjalani kehidupan penuh diskriminasi.

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo. (Foto: Reuters/Bobby Yip)

Bahkan saat ini, spanduk di jalan-jalan Indonesia terus memperingatkan tentang bahaya terorisme, narkotika, dan seringkali komunisme; Dilihat dari sikap para jenderal tua dan Muslim konservatif.

Pada tahun 2007, Kantor Kejaksaan Agung melarang puluhan buku teks sekolah yang tidak menyebutkan keterlibatan PKI dalam peristiwa 30 September 1965, di mana enam jenderal utama diculik, dibunuh, dan dimasukkan ke dalam sumur.

Peristiwa itu menyebabkan penggulingan Presiden Sukarno dan kenaikan Suharto—seorang perwira yang memiliki keterhubungan elit Indonesia, yang berhasil mengumpulkan kekuatan luar biasa selama 32 tahun kekuasaannya.

Dicekal dari Indonesia hingga akhir tahun 1990-an, mendiang akademisi Amerika Ben Anderson selalu meragukan versi resmi cerita itu. Tapi lama setelah Suharto terpaksa mengundurkan diri, secara resmi pihak yang salah tetaplah PKI.

Apa pun kebenarannya pada tahun 1965, mempertahankan hantu-hantu di masa lalu memungkinkan para elit untuk mendukung legitimasi rezim Orde Baru Suharto, dan dengan melakukan itu, menangkis setiap kritik terhadap peran kelompok-kelompok Muslim dalam menangkap tersangka komunis.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Anggota Front Pembela Islam (PFI) meneriakkan slogan saat kampanye anti-komunisme di Jakarta, Indonesia, pada 03 Juni 2016. (Foto: NurPhoto via Reuters/Agoes Rudianto)

Bagaimana Gelombang Anti-Komunis Warnai Kampanye Pemilu Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top