Bantuan Kemanusiaan
Opini

Opini: Bantuan Jadi Alat untuk Lumpuhkan Warga Palestina, Saatnya Kita Rebut Kendali

Berita Internasional >> Opini: Bantuan Jadi Alat untuk Lumpuhkan Warga Palestina, Saatnya Kita Rebut Kendali

Penarikan bantuan Amerika Serikat sebesar $200 juta, harusnya membuat pemerintah Palestina sadar, ada beberapa hal penting yang harus mereka benahi. Ada empat hal utama yang harus dipertimbangkan pemimpin Palestina, mulai dari menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel, sampai memangkas pengeluaran di sektor keamanan.

Baca Juga: Erdogan Sebut ‘Genosida’ Gaza: ‘Israel Negara Teror!’

Oleh: Alaa Tartir (Middle East Eye)

Pada tahun 2006, menyusul kemenangan Hamas dalam pemilihan parlemen Palestina yang adil dan demokratis, para pendonor utama dalam industri bantuan internasional menghentikan bantuan mereka ke Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, untuk memprotes hasil pemilu tersebut.

Selama waktu itu, ketika saya bekerja di sebuah universitas Palestina terkemuka, kami menerima surat demi surat dari para pendonor yang memberi tahu proyek-proyek bersama kami telah dihentikan, kerja sama itu ditangguhkan, dan pendanaan telah dipangkas.

Sisi buruk dari bantuan

Kami semua panik dan merasa sedih dengan proyek yang kami laksanakan; kami merasa terhina untuk menerima berita tersebut melalui faks—bahkan tidak dengan pertemuan atau panggilan telepon—yang mendikte masa depan kami. Pengalaman itu menunjukkan kepada kami sisi buruk dari industri bantuan, dan memberi gambaran kepada kami betapa buruknya membiarkan orang lain memutuskan masa depan kami.

Itu juga menunjukkan kepada kami, bantuan adalah “hadiah” yang dikutuk dua kali: itu mengutuk si pemberi dan penerima. Tetapi itu juga mengajarkan kami pelajaran utama: jika kami orang Palestina tidak menjamin martabat dalam pembangunan kami, tidak akan ada yang mau melakukannya.

Pelajaran utama ini tidak dipahami dengan baik atau diakui oleh para pemimpin politik Palestina, dan sejak itu, bantuan internasional terus disia-siakan dan bukannya digunakan secara efektif untuk mengubah kehidupan masyarakat. Episode terbaru terjadi pada awal tahun ini ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menarik bantuan untuk Otoritas Palestina (PA).

Dia tidak hanya memangkas bantuan, tetapi juga memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan menyerang UNRWA dan hak kembali Palestina yang tak dapat dicabut.

Terlepas dari beberapa pernyataan yang berapi-api dan retorika yang bersemangat, para pemimpin politik Palestina tidak mengambil tindakan berarti untuk melawan AS dan Trumpisme. Pekan lalu, pemerintah AS memutuskan untuk memangkas lebih dari $200 juta dalam bantuan Palestina, namun respons para pemimpin politik Palestina hanya terus berupa pernyataan yang kuat—tetapi tidak ada kekuatan nyata—sepeti pernyataan kecaman, tetapi tanpa tindakan apa pun.

Berikut adalah empat tindakan masuk akal yang dapat dipertimbangkan oleh para pemimpin politik Palestina untuk menanggapi pemotongan bantuan AS baru-baru ini.

Hentikan koordinasi keamanan dengan Israel

Pertama, hentikan semua hubungan dan kerja sama dengan Koordinator Keamanan AS (USSC). Ini akan selaras dengan keputusan PLO, tuntutan semua partai politik Palestina, serta rakyat Palestina, untuk menghentikan koordinasi keamanan Palestina-Israel dan mengubah dinamika dalam domain keamanan.

Koordinasi keamanan adalah alasan utama mengapa USSC didirikan pada awalnya, lebih dari satu dekade yang lalu. USSC tidak hanya melanggar prinsip-prinsip utama pemberian bantuan internasional karena intervensinya yang terus menyebabkan kerusakan pada penduduk penerima, tetapi juga bertindak sebagai pelengkap pendudukan kolonial Israel.

Bantuan AS yang dikirimkan melalui intervensi USSC bukanlah bantuan untuk Palestina atau rakyat Palestina; ini adalah bantuan untuk mempertahankan tindakan brutal penindas mereka (pendudukan Israel), dan juga bantuan untuk para kontraktor Amerika dan personel keamanan mereka.

Selain itu, intervensi USSC tidak hanya bertujuan untuk melindungi keamanan para penindas, tetapi juga telah menyebabkan penindasan tambahan terhadap orang-orang yang tertindas (Palestina), dengan membuat para pasukan keamanan Otoritas Palestina secara alami lebih otoriter, dengan dalih memastikan stabilitas serta hukum dan ketertiban.

Baca Juga: Sun Tzu & Seni Perang Dagang China vs Amerika

Kerusakan yang disebabkan oleh misi keamanan AS (USSC) terbukti dan jelas, dan sudah waktunya untuk meminta pertanggungjawaban dan menolak intervensi mereka.

Intervensi berbahaya

Kedua, matikan proyek dan operasi Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID). Penetrasi USAID di masyarakat Palestina telah mendalam dan berbahaya sejak awal. Kondisi yang mereka terapkan pada Palestina, dan jenis intervensi yang mereka kejar, tidak hanya mengarah pada ketergantungan bantuan yang merusak dan mempertahankan status quo yang merusak, tetapi juga telah mengubah struktur masyarakat sipil Palestina, serangkaian nilai-nilainya, serta dasar-dasar kontrak sosial antara penduduk dan pemerintah.

Untuk membalikkan tren ini, sudah waktunya untuk menghentikan USAID dalam menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Intervensi di masa depan akan menjadi lebih berbahaya karena akan mengimplementasikan visi politik pemerintahan AS, yang bukan pertanda baik bagi segala bentuk perkembangan positif, kemakmuran, atau perdamaian.

Sudah waktunya untuk menghentikan aktivitas biasa USAID dan juga untuk meminta pertanggungjawabannya jika martabat orang-orang Palestina menjadi perhatian. Jika tidak mungkin mengatasi kerusakan historis yang ditimbulkannya, sekarang ada peluang emas untuk mencegah kerusakan di masa depan, dan jalan yang efektif untuk mewujudkannya adalah dengan menutup proyek dan operasi USAID.

Tujuan yang wajar

Ketiga, memutuskan hubungan dengan Kedutaan Besar AS di Yerusalem, beserta staf, pendukung, proyek, dan personelnya. Tidak masuk akal untuk terus memperkuat ikatan dan menyambut dengan tangan terbuka sebuah entitas yang secara jelas dan blak-blakan menyatakan perang terhadap Anda, orang-orang Anda, dan hak-hak fundamental Anda.

Para karyawan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dan keluarga mereka, memprotes pemotongan pekerjaan yang diumumkan oleh badan tersebut di luar kantornya di Kota Gaza, pada tanggal 31 Juli 2018. (Foto: AFP)

Bahkan prinsip-prinsip dasar diplomasi tidak memaafkan perilaku semacam itu. Mendorong mundur dan melawan adalah reaksi alami. Walau Kedutaan Besar AS di Yerusalem terus merayakan beasiswa pendidikan yang ditawarkannya kepada para pemuda Palestina yang cerdas, itu tidak diragukan lagi bertindak sebagai bayangan dan lengan pemerintah AS di wilayah Palestina yang diduduki, untuk menerapkan kebijakan, strategi, dan visi politiknya.

Baca Juga: ‘Donald Trump Sudah Gila’: Tolak Intervensi ‘Dewan Perang’ dan Pilih untuk Sendiri

Untuk sekadar mengabaikan tindakan Kedutaan Besar AS di Yerusalem—seperti yang dipilih oleh para pemimpin politik Palestina—tidak cukup dan tidak efektif dalam mengubah dinamika kekuasaan.

Keempat, dan terakhir, memangkas biaya ($200 juta) dari tagihan yang membengkak dari sektor keamanan Otoritas Palestina (PA). Karena faktor terbesar dalam anggaran PA adalah sektor keamanannya—menghabiskan sekitar 30 persen dari anggaran dan memberikan sangat sedikit keamanan dan perlindungan kepada rakyat Palestina—keputusan baru-baru ini dari pemerintahan Trump, memberikan para perencana dan pemimpin politik Palestina peluang untuk menilai kembali prioritas mereka, dan menjauh dari paradigma yang memaksa mereka untuk secara efektif menjadi subkontraktor bagi pendudukan Israel.

Memangkas $200 juta dan berbagi dengan rakyat Palestina rincian dan bukti pemotongan ini, akan mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah AS—dan kepada pemain utama dalam industri bantuan—bahwa sudah waktunya untuk mengubah cara untuk memastikan martabat, penentuan nasib sendiri, dan kepemilikan lokal, dalam pengiriman bantuan ke Palestina.

Tentu saja, keempat tujuan yang diusulkan ini bersifat politis, dan mereka akan memiliki konsekuensi bagi para pemimpin politik Palestina saat ini dan di masa depan, dan menciptakan kesulitan jangka pendek.

Tetapi di sisi lain, tujuan-tujuan ini adalah tindakan masuk akal yang mungkin banyak diharapkan oleh rakyat Palestina. Saya hanya berharap akal sehat lebih banyak digunakan di Palestina, dan seterusnya.

Dr Alaa Tartir adalah penasihat program untuk Al-Shabaka, Jaringan Kebijakan Palestina, dan rekan peneliti di Centre on Conflict, Development, and Peacebuilding (CCDP) di Institut Pascasarjana Internasional dan Studi Pembangunan (IHEID) di Jenewa, Swiss.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Seorang pria Palestina berdiri di depan lambang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di luar kantor badan tersebut di Kota Gaza, pada tanggal 31 Juli 2018. (Foto: AFP)

Opini: Bantuan Jadi Alat untuk Lumpuhkan Warga Palestina, Saatnya Kita Rebut Kendali

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top