FPI
Berita Politik Indonesia

Bisakah FPI Menjadi Lebih Baik dan Lebih Lunak?

Berita Internasional >> Bisakah FPI Menjadi Lebih Baik dan Lebih Lunak?

FPI pertama kali dibentuk pada tahun 1998, dan saat ini tengah berupaya mengubah citranya. Sebelumnya dikenal sering mengucapkan ujaran kebencian yang menimbulkan ketakutan pada kelompok yang mereka anggap lawan. Kini, berupaya meraih posisi di arus utama–bersama NU dan Muhammadiyah–mereka berusaha tampil lebih baik dan lunak. Bisakah?

Baca Juga: Akunnya Diblokir, FPI Berencana Boikot Facebook Saat Hari Natal

Oleh: Mark Woodward (Inside Indonesia)

Sorbi Lubis, salah satu pemimpin Front Pembela Islam (FPI), dikenal karena mendorong kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim termasuk Ahmadiyah, Syiah, dan apa yang disebut Muslim liberal, bahkan sampai pada titik genosida. Dia juga menargetkan komunitas LGBT, dan orang-orang Kristen yang berencana untuk membangun gereja di daerah-daerah di mana Muslim menjadi mayoritas.

Pidato lisannya sering mencakup ujaran kebencian yang kejam, yang menimbulkan ketakutan bahwa lawan-lawannya adalah ancaman nyata. Dia telah melangkah lebih jauh dengan menyebut adalah tugasnya untuk membawa kematian bagi orang-orang yang ia targetkan, mengklaim bahwa membiarkan mereka hidup akan mengarah pada kehancuran Islam dan komunitas Muslim Indonesia.

Sejak kelompok ini didirikan pada tahun 1998, FPI telah melakukan ratusan serangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggapnya ‘menyimpang’ atau ‘berdosa’. Frekuensi dan intensitas serangan FPI telah menurun sejak tahun 2014, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan kebijakan yang lebih keras terhadap para ekstremis daripada pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada tahun 2016, FPI bergerak menuju politik arus utama, memainkan peran utama dalam demonstrasi Aksi Bela Islam (11 Oktober, 4 November, dan 2 Desember). Peristiwa ini membantu menyingkirkan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dari Pemilihan Gubernur 2017.

FPI telah melunakkan retorikanya untuk memperluas basisnya. Tren ini tampak jelas pada sebuah acara yang disebut ‘Kesiapsiagan umat Islam Yogyakarta menyambut Kota Yogya sebagai serambi Madinah’, yang diadakan di Masjid Danunegara di Yogyakarta pada tanggal 11 Februari 2018.

Pada acara ini, saya mendengar pidato dari Lubis dan para pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah Yogyakarta (PM), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) yang konservatif.

Masjid itu hampir tidak penuh. (Foto: Mark Woodward)

Serambi Madinah

Isi dan nada pidatonya dibatasi oleh standar FPI. Tidak ada seruan untuk pembunuhan kaum minoritas, atau pelarangan organisasi mereka. Alih-alih, Lubis berfokus pada tema-tema yang tidak terlalu ekstrem: perintah Al-Quran untuk ‘memerintahkan yang baik dan melarang yang jahat’ (amar bi al-ma’ruf wa nahi ‘al-munkar) dan tempat FPI di masyarakat Muslim Indonesia.

Baca Juga: Muslim Indonesia Ancam Boikot Australia Terkait Status Yerusalem

Nada suaranya, walau sering melengking dan keras, tapi tenang dan terukur. Dia memproyeksikan kepribadian seorang pemimpin yang mapan, bukan seorang penghasut.

Tidak ada sebutan tentang ‘Serambi Madinah’, seperti yang telah digunakan untuk menggambarkan Yogyakarta dan provinsi Indonesia lainnya setidaknya sejak tahun 2012. Madinah dianggap oleh umat Islam sebagai kota Muslim paling suci kedua karena Nabi Muhammad berlindung di sana untuk menghindari penganiayaan di Mekah pada 622 M. Dengan menyebut Yogyakarta sebagai Serambi Madinah, FPI berusaha mengklaim bahwa kota tersebut memiliki karakter Islam yang unik.

Madinah memiliki sejumlah makna simbolis penting dalam hal politik Islam. Kota ini disebut sebagai negara Islam pertama oleh banyak orang, meskipun beberapa Muslim lebih mementingkan konstitusinya, Piagam Madinah, yang menetapkan kota itu sebagai negara Muslim dan di mana kebebasan agama dijamin.

Kelompok konservatif dan Islamis—seperti FPI—umumnya menekankan identitas pertama. Muslim progresif dan tradisionalis Jawa menganggap konstitusi sebagai warisan utama kota tersebut.

Di Masjid Danunegara, Lubis menggambarkan Yogya sebagai kota:

“Yang dilanda dosa: alkohol, narkotika, seks bebas, pelacuran, pornografi, dan LGBT. Ini adalah senjata yang digunakan Barat untuk menghancurkan Islam. Banyak orang tidak mengerti bahaya dosa; mereka mencari berkah tetapi mentoleransi dosa. Mereka adalah mayat yang berjalan. Gangster mabuk berkumpul di dekat masjid dan komunitas takut untuk menghadapi mereka. Polisi, pemerintah, dan bahkan tentara takut. Anak-anak mati karena overdosis dan mereka takut. Polisi dapat menyita satu ton narkotika setiap hari, tetapi mereka hanya menemukan satu gram. Indonesia adalah republik mafia yang korup.”

Lubis menegaskan bahwa gerakan nasional dalam menentang dosa masih kurang. Satu-satunya oposisi, menurutnya, datang dari beberapa pengkhotbah dan cendekiawan yang tersebar. Rencana aksi FPI diperlukan, lanjutnya, untuk memerangi dosa dan menjadikan Indonesia negara yang taat hukum. Lubis melanjutkan untuk menguraikan rencananya, dan mengusulkan:

“Investigasi sistematis terhadap dugaan dosa ilegal. Langkah pertama adalah mengajukan laporan polisi. Jika polisi tidak mengambil tindakan, FPI akan menyelidiki dengan mengajukan dua pertanyaan: Apakah tuduhan itu benar? Apakah masyarakat mentoleransi tindakan berdosa? Jika masyarakat mentoleransi tindakan itu, FPI akan memerintahkan yang baik dengan mengirimkan pengkhotbah. Jika tidak, FPI akan melarang kejahatan, dimulai dengan investigasi lebih lanjut dan laporan polisi berdasarkan fakta.”

“Jika polisi gagal bertindak, FPI akan melakukan dialog dengan para pembuat dosa dan menetapkan tenggat waktu untuk menyingkirkannya. Jika setelah seminggu atau bahkan sebulan, dosa tidak berhenti, FPI akan mengambil tindakan. Pada awalnya ini akan menjadi demonstrasi yang sepenuhnya damai. Lalu, jika dosa terus berlanjut, kita akan menghancurkannya!”

Lubis mengulangi kalimat terakhir ini tiga kali, secara bertahap naik volumenya, dengan nada yang semakin melengking. Lubis menggambarkan FPI sebagai bagian integral dari komunitas Muslim Indonesia yang lebih besar. Dia telah menyatakan:

“Nahdlatul Ulama memiliki banyak cendekiawan dan banyak sekolah. Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah, dari taman kanak-kanak hingga universitas, Wahdah Islamiyah (gerakan Salafi yang berbasis di Sulawesi) juga memiliki sekolah dan pesantren, demikian juga Hidayatullah (organisasi Salafi yang berbasis di Kalimantan). Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) mengirim utusan ke hutan untuk membawa Islam kepada orang-orang di sana. Semua ini bagus. Ini adalah perintah yang baik (amar bi al-ma’ruf). Hanya FPI yang bisa melarang kejahatan (nahi ‘an al-munkar). Kita semua adalah bagian dari tubuh yang sama. FPI adalah bagian yang hilang. Kami adalah satu-satunya yang dapat mengambil tindakan terhadap dosa.”

Lubis menyimpulkan dengan memanggil hadirin untuk bergabung dalam perjuangan melawan dosa. Dia memperingatkan para pendengar bahwa ini bisa sulit dan bahwa mereka mungkin masuk penjara karena upaya mereka. Namun, penjara Indonesia tidak seburuk itu, lanjutnya, karena penjara memberikan banyak kesempatan untuk berdoa dan belajar.

Banyak pendengar kurang perhatian penuh. (Foto: Mark Woodward)

Para pendengar yang skeptis

Pidato Lubis adalah bagian dari upaya untuk menjadikan FPI lebih utama. Walau itu menampilkan ancaman implisit dan nada kekerasan, tapi itu jelas merupakan langkah mundur dari retorika ekstremis yang telah ia dan para pemimpin FPI gunakan di masa lalu. Namun, Lubis tidak mengakui ancaman sebelumnya terhadap minoritas, atau mengesampingkan kembalinya konfrontasi dengan kekerasan terhadap musuh-musuh yang dianggap sebagai musuh Islam.

Baca Juga: Kembalinya Ulama Buronan Indonesia Didukung oleh Kelompok Islam Garis Keras

Namun, ia mengangkat tema lama FPI, dialog. Kelompok itu menggunakan istilah ini dengan cara yang berbeda. Dialog bukanlah diskusi sopan tentang perbedaan yang ditujukan untuk rekonsiliasi dan pembangunan konsensus.

Pendekatan FPI terhadap dialog bersifat konfrontatif, terdiri dari ultimatum dengan ancaman kekerasan tersirat jika terdapat ketidakpatuhan. Jika pihak yang menerima ultimatum mengajukan pertanyaan sebagai tanggapan, ancaman dari FPI meningkat. Ketika berbicara tentang dialog, Lubis menyelinap ke dalam retorikanya yang biasa, mengancam akan ‘menghancurkan dosa’ jika dialog dan demonstrasi gagal memberikan hasil yang diinginkan.

Lubis diterima dengan sopan, meskipun dengan dingin. Masjid itu jauh dari penuh dan banyak orang yang kurang perhatian. Banyak yang tidak percaya pada penggambaran Lubis tentang Yogyakarta sebagai kota dosa. Masjid Danunegara adalah masjid Muhammadiyah. Para tetua dan pemimpin pemuda masjid memberikan jaminan bahwa Lubis berbicara untuk dirinya sendiri dan FPI, tetapi tidak untuk Muhammadiyah.

Banyak di antara hadirin tidak percaya bahwa Lubis atau FPI telah berubah. Seperti yang diamati oleh satu penonton: “Mereka selalu menjadi penjahat dalam jubah dan masih tetap seperti itu.” Ini meringkas kemunafikan yang diidentifikasi secara luas di dalam FPI—anggota kelompok itu mengenakan jubah gaya Arab, menunjukkan kesalehan dan kemurnian, tetapi pada kenyataannya dianggap sebagai gangster kekerasan.

Anggota FPI mengenakan jubah gaya Arab atau seragam putih untuk menunjukkan kesalehan. (Foto: Mark Woodward)

Ujaran kebencian telah menjadi taktik pilihan FPI sejak didirikan dua dekade lalu. FPI telah berulang kali menjelekkan minoritas, dan menggunakan serangan kekerasan tetapi tidak mematikan, sebagai alat mobilisasi politik. FPI menggunakan ujaran kebencian untuk menargetkan individu atau kelompok, mendefinisikan mereka sebagai ancaman nyata terhadap Islam, sehingga mendorong dan membenarkan kekerasan.

Dengan perubahannya untuk fokus pada konsep abstrak tentang dosa—daripada kelompok-kelompok tertentu—ujaran kebencian kelompok itu kehilangan banyak kekuatannya. Mungkin benar bahwa dengan memfokuskan pada dosa, FPI mungkin telah kehilangan sebagian kapasitasnya untuk menginspirasi rasa takut dan mempromosikan kekerasan. Jika ini masalahnya, kelompok itu mungkin gagal dalam upayanya untuk menjadi kekuatan politik utama, karena ia tidak punya apa-apa selain ketakutan untuk ditawarkan.

Terlepas dari nada Lubis yang lebih moderat, FPI belum meninggalkan gaya dialognya yang konfrontatif. Pada 16 Maret 2018, delegasi FPI mengunjungi kantor Tempo—salah satu media paling berpengaruh di Indonesia—untuk memprotes kartun editorial yang mereka yakini sebagai penghinaan terhadap Pemimpin FPI Habib Rizieq.

Mereka jauh lebih tidak sopan daripada Sorbi Lubis di Yogyakarta. Anggota delegasi FPI menggedor meja dan melemparkan botol air. Ketika pemimpin redaksi Tempo, Arif Zulkifli, mencoba berbicara kepada kerumunan pendukung FPI yang menunggu di luar kantornya, mereka melemparkan botol ke arahnya. Seseorang merebut kacamata Arif dan melemparkannya ke kerumunan, mengingatkan orang Indonesia tentang FPI garis keras di masa lalu.

Mark Woodward adalah seorang profesor Studi Agama dan berafiliasi dengan Pusat Studi Agama dan Konflik di Arizona State University.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Lubis menggambarkan Yogya sebagai kota yang dilanda dosa: alkohol, narkotika, seks bebas, pelacuran, pornografi, dan LGBT. (Foto: Mark Woodward)

Bisakah FPI Menjadi Lebih Baik dan Lebih Lunak?

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top