debat capres ke-2
Berita Politik Indonesia

Debat Capres ke-2: Cerminan Demokrasi Indonesia yang Masih Muda

Berita Internasional >> Debat Capres ke-2: Cerminan Demokrasi Indonesia yang Masih Muda

Bagi banyak penonton luar, Debat Capres ke-2 mungkin lebih terlihat seperti acara hiburan–gameshow atau pertandingan olah raga–dibanding pertarungan politik untuk memimpin negara dengan 260 juta penduduk. Namun, walau memang benar bahwa isinya bisa ringan dan formatnya terlalu banyak. Tapi ini adalah politik nyata di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, yang baru 20 tahun menjalankan demokrasi. 

Baca Juga: Jokowi Bela Kebijakan Infrastruktur pada Debat Capres ke-2

Oleh: Ben Bland (The Interpreter)

Dengan presenter yang apik, pertanyaan diambil dari sebuah wadah undian atau fishbowl, dan dengan suara bariton komentator, para penonton biasa mungkin berpikir ini adalah acara permainan (game show) daripada pertempuran politik untuk memimpin negara dengan lebih dari 260 juta penduduk.

Itulah sebabnya, mengejek format dan konten debat capres ke-2 yang disiarkan di televisi Indonesia telah menjadi semacam tontonan olahraga bagi para pengamat Indonesia (termasuk saya sendiri).

Namun di balik bisnis pertunjukan, ada politik yang nyata dan diperebutkan, dan upaya serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan debat publik dalam demokrasi muda di negara ini.

Pada Minggu (17/2) malam, Presiden petahana Joko Widodo (yang dikenal sebagai Jokowi) berhadapan dengan penantang Prabowo Subianto dalam debat capres ke-2 dari lima perdebatan sebelum Pilpres 2019 pada 17 April mendatang.

Debat pertama—yang berfokus pada hukum dan hak asasi manusia—agak loyo. Dalam perdebatan yang kedua ini, dengan tema ekonomi seperti infrastruktur, sumber daya alam, dan pertanian, perdebatan lebih hidup dan sedikit lebih substantif.

Jokowi memuji prestasinya dalam membangun infrastruktur dan peningkatan produksi bahan pangan seperti jagung. Dia juga menyerukan lebih banyak waktu untuk memajukan reformasi yang kompleks.

Prabowo menyerang Jokowi karena terburu-buru membangun jalan tol dan bandara tanpa menilai efektivitas biaya atau dampak lingkungan dan sosialnya. Dan dia mengulangi seruannya agar Indonesia menghentikan orang asing mengambil sumber dayanya dan “berdiri di atas kakinya sendiri” lagi.

Keduanya menunjukkan gaya kontras mereka. Jokowi mengenakan kemeja putih khasnya dengan lengan digulung, yang dirancang untuk memproyeksikan gambar pemimpin yang rendah hati, bersih, dan pekerja keras. Prabowo mengenakan jas, dasi, dan topi peci hitam tradisional, mencoba menunjukkan dirinya sebagai lebih duniawi dan lebih nasionalistis daripada lawannya pada saat yang sama.

Sorotan lucu datang ketika Jokowi bertanya kepada Prabowo, apa yang akan dia lakukan untuk mendukung pengembangan lebih banyak “unicorn” Indonesia. Mantan jenderal pasukan khusus yang berbicara keras—dan menantu Soeharto— tersebut sempat bungkam, bertanya pada Jokowi apa yang dia maksudkan, sebelum menyadari bahwa Jokowi merujuk pada istilah untuk start-up teknologi yang telah mengumpulkan lebih dari $1 miliar.

Sebagian besar diskusi berulang dan tanpa rincian kebijakan. Formatnya terlalu panjang dan rumit, di mana kedua kandidat berbicara hanya enam menit dalam waktu setengah jam penuh dengan pembukaan.

Baca Juga: Debat Capres ke-2 Angkat Isu Panas Kebakaran Hutan

Tetapi sedikit konteks membantu membuat debat pilpres Indonesia menjadi lebih baik. Perdebatan kepemimpinan ini bisa sangat sulit untuk diatur, di mana Komisi Pemilihan Umum, penyiar, dan tim kandidat semua perlu menyetujui aturan bersama.

Inggris mengadakan debat kepemimpinan televisi pertama kalinya pada tahun 2010 dan mengulangi praktik tersebut pada tahun 2015, setelah negosiasi yang berliku. Tetapi Perdana Menteri Theresa May menolak untuk berpartisipasi pada tahun 2017, dan para penyiar dan penasihat politik terus berdebat tentang apa yang harus dilakukan di masa depan.

Elemen-elemen kikuk dari debat di Indonesia, seperti para kandidat dengan malu-malu memilih pertanyaan dari sebuah fishbowl, dirancang untuk memastikan—dan menunjukkan—bahwa proses tersebut bebas dari bias.

Sangatlah ajaib bahwa media-media penyiaran utama Indonesia—yang dimiliki oleh para taipan egois dengan kepentingan bisnis dan politik yang bersaing—dapat bersama-sama menyepakati format bersama partai-partai politik kacau yang mendukung Prabowo dan Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang mengawasi keadilan proses dan menggunakannya untuk mendidik para pemilih tentang pemilu dan pilihan yang ditawarkan—itulah sebabnya kelima debat tersebut bertema seputar berbagai masalah.

Memang benar bahwa isinya bisa ringan dan formatnya terlalu banyak. Tapi ini adalah politik nyata di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, bukan seperti debat Oxford Union.

Pada akhirnya, kritik terhadap sifat diskusi yang dangkal menunjukkan lebih banyak tentang keadaan politik Indonesia daripada debat TV itu sendiri, yang merupakan upaya serius untuk membawa kampanye kepada masyarakat di negara yang baru mempraktikkan demokrasi selama 20 tahun ini.

Keterangan foto utama: Calon presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan lawannya Prabowo Subianto setelah debat kedua antara calon presiden menjelang pemilu presiden, di Jakarta, Indonesia, 17 Februari 2019. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

 

Debat Capres ke-2: Cerminan Demokrasi Indonesia yang Masih Muda

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top