pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Di Balik Rentannya Elektabilitas Petahana Jokowi di Pilpres 2019

Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dipotret bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan dukungan dari para pejabat daerah dan politisi senior lainnya. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)
Berita Internasional >> Di Balik Rentannya Elektabilitas Petahana Jokowi di Pilpres 2019

Elektabilitas petahana Jokowi dalam Pilpres 2019 masih rentan terhadap potensi serangan baru dari kampanye saingan, terlepas dari kenyataan bahwa Jokowi saat ini memimpin dalam jajak pendapat. Peluang ini termasuk dari mereka yang mengkritik kebijakan ekonomi presiden dan mereka yang terus mempertanyakan kredibilitas Islamnya. Bukti di lapangan pun menunjukkan bahwa hasil Pilpres 2019 akan menunjukkan margin suara tipis dibandingkan dengan apa yang telah diantisipasi oleh para lembaga survei dan pakar.

Baca Juga: Petahana Jokowi vs Prabowo: Siapa yang Menangkan Pilpres 2019?

Oleh: Alexander R. Arifianto (Today)

Kampanye Pilpres 2019 di Indonesia telah berlangsung lebih dari setengah jalan, dengan sisa waktu tiga bulan menjelang pemungutan suara. Kinerja elektoral kedua kandidat—calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo dan penantangnya Letnan Jenderal purnawirawan Prabowo Subianto—telah muncul sebagai topik diskusi utama.

Di permukaan, Presiden Jokowi saat ini tampaknya berada dalam posisi yang sangat kuat. Sebuah survei yang baru dirilis oleh Indikator Politik Indonesia—salah satu perusahaan opini publik Indonesia yang paling dapat diandalkan—menunjukkan bahwa ia memimpin di depan Prabowo dengan margin 55 persen melawan 35 persen. Angka ini sedikit menurun dari survei perusahaan itu pada bulan September 2018, yang menempatkan elektabilitas kandidat Jokowi sebesar 58 persen dan Prabowo sebesar 32 persen.

Kampanye Jokowi telah mengejar beberapa strategi untuk meningkatkan peringkat popularitas presiden itu. Pertama, ia memuji pencapaian ekonomi yang dibuat selama masa jabatan pertamanya. Hal ini termasuk skema pembebasan pajak (tax holiday) baru dan perampingan izin usaha untuk mendorong investasi langsung asing baru, mempercepat pembangunan proyek infrastruktur baru terutama jalan tol, bandara, dan pelabuhan baru, serta meningkatkan jumlah masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat untuk menerima layanan kesehatan gratis atau bersubsidi tinggi melalui skema asuransi kesehatan nasional.

Kedua, Presiden Jokowi menunjuk Ma’ruf Amin—seorang ulama Islam senior dari Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)—sebagai pasangan calon wakil presidennya. Penunjukan ini dilakukan untuk melindungi dirinya dari tuduhan yang sering dibuat oleh kelompok Islam konservatif tentang kurangnya keislaman Jokowi. Dengan menunjuk Ma’ruf Amin, tim kampanye Presiden Jokowi berharap langkah itu akan memperkuat dukungan terhadapnya di antara konservatif Muslim.

Sebagai capres petahana, Jokowi juga memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan dukungan dari pejabat kantor regional dan para politisi senior lainnya. Sejauh ini 31 gubernur, dari total 35 provinsi, telah menyatakan dukungan mereka untuknya. Di Indonesia, calon pemilih lebih mungkin diombang-ambingkan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh daripada partai-partai politik, sehingga dukungan semacam itu dapat membantu Jokowi mendapatkan dukungan. Hal ini khususnya terjadi di provinsi-provinsi di mana Prabowo di Pilpres 2014 telah mendapatkan dukungan yang signifikan, seperti di Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Jokowi juga didukung oleh sembilan dari 16 partai politik yang bertarung dalam pemilihan legislatif nasional tahun 2019, dibandingkan dengan saingannya yang hanya didukung oleh lima partai.

Terakhir, kampanye Jokowi telah mengumpulkan sekitar dua lusin kelompok relawan yang dibiayai dan dikoordinasikan oleh para perwira militer Indonesia pensiunan yang mendukung presiden itu, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan, Moeldoko, Wiranto, dan A.M. Hendropriyono.

pilpres 2019

Presiden Indonesia Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto. (Foto: AFP)

Namun, terlepas dari kenyataan bahwa Jokowi saat ini memimpin dalam jajak pendapat, elektabilitasnya secara luas dianggap oleh banyak pengamat tetap rentan terhadap potensi serangan baru dari kampanye saingan. Peluang ini termasuk dari mereka yang mengkritik kebijakan ekonomi presiden dan mereka yang terus mempertanyakan kredibilitas Islamnya.

Baca Juga: Opini: 2019, Pertempuran Hidup Mati

Di bidang ekonomi, kampanye Prabowo telah mengkritik Jokowi karena harga bahan pangan yang relatif tinggi seperti beras, daging, sayuran, dan bahan pokok lainnya. Mereka juga mengkritik kebijakan Jokowi untuk mengimpor sebagian besar bahan pokok tersebut dari luar negeri, sementara masih gagal menurunkan harga barang-barang tersebut.

Di provinsi-provinsi di pulau terluar Indonesia seperti Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara, kampanye Prabowo menyerang pemerintah karena gagal menghentikan penurunan harga komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet, yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi petani yang tinggal di provinsi-provinsi tersebut.

Serangan-serangan ini telah berhasil menurunkan peringkat elektabilitas Jokowi di Kalimantan Barat, dari 60 persen selama Pilpres 2014 menjadi sekitar 54 persen saat ini.

Siapkah Jokowi menghadapi Pilpres 2019?

Meskipun dengan adanya Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden Jokowi, sosoknya sejauh ini tidak mampu menarik lebih banyak pendukung dari kelompok Islam konservatif. Banyak ulama dan organisasi yang berafiliasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPFU) tetap teguh dalam dukungan mereka untuk Prabowo.

Ma’ruf Amin juga tidak mampu menarik pendukung dari Muhammadiyah—organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia—mengingat persepsi luas di dalam organisasi tersebut bahwa pemerintahan Jokowi lebih menyukai NU daripada Muhammadiyah.

Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah besar orang yang diangkat secara politis dari latar belakang NU, serta hibah dan subsidi pemerintah yang diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang terkait dengan NU. Akibatnya, sebagian besar anggota Muhammadiyah mendukung Prabowo, bukan Jokowi.

Selain itu, terdapat persepsi yang berkembang bahwa terlepas dari posisinya sebagai ketua umum MUI, Ma’ruf Amin tidak dikenal di kalangan Muslim tingkat bawah, termasuk mereka yang berafiliasi dengan NU. Fakta ini dapat dilihat bahkan di provinsi asal Ma’ruf Amin, Banten, di mana ia tidak dikenal di desa-desa di mana sebagian besar penduduk provinsi itu tinggal.

Menurut survei baru-baru ini, Prabowo memiliki keunggulan besar atas Jokowi di Provinsi Banten, 59 persen atas 39 persen. Sementara itu di Jawa Barat, di provinsi lain dengan sejumlah besar populasi komunitas Islam konservatif, Jokowi hanya memiliki sedikit keunggulan, 47 persen atas 42 persen.

Dengan memanfaatkan keuntungan dari jabatannya, Jokowi dapat mengumpulkan lebih banyak dukungan politik dari partai politik, eksekutif regional, pensiunan perwira TNI, dan tokoh-tokoh berpengaruh dibandingkan dengan lawannya. Dukungan ini, jika digunakan secara efektif, berpotensi membantunya mengamankan pemilihannya kembali dengan relatif mudah.

Namun, bukti di lapangan menunjukkan bahwa hasil Pilpres 2019 akan menunjukkan margin suara tipis dibandingkan dengan apa yang telah diantisipasi oleh para lembaga survei dan pakar. Jokowi tetap rentan terhadap serangan dari kubu Prabowo dalam hal catatan ekonomi dan kredensial Islamnya. Selain itu, Prabowo tampaknya memiliki pendukung yang lebih berkomitmen di pihaknya daripada Jokowi.

Dr Alexander R Arifianto adalah Anggota Peneliti di Indonesia Programme di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University. Artikel ini, yang pertama kali muncul dalam RSIS Commentary, adalah bagian dari seri yang sedang berlangsung tentang Pemilu Presiden Indonesia 2019.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo, yang dipotret bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan dukungan dari para pejabat daerah dan politisi senior lainnya. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Di Balik Rentannya Elektabilitas Petahana Jokowi di Pilpres 2019

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top