Ekonomi Indonesia
Berita Politik Indonesia

Dinamika Ekonomi Indonesia Tahun 2019

Para pekerja menurunkan karung beras di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. (Foto: Reuters/Edward Lee)
Berita Internasional >> Dinamika Ekonomi Indonesia Tahun 2019

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 5 persen—masih jauh dari target pertumbuhan 7 persen yang dicanangkan Presiden Jokowi pada Pilpres 2014. Namun, Indonesia mampu melewati volatilitas pasar negara berkembang tahun 2018. Di tengah kampanye Pilpres 2019, perdebatan ekonomi hanyalah tentang simbol dan slogan. Kemenangan Jokowi hampir pasti akan mengantarkan situasi yang kurang lebih sama. Bukan reformasi administrasi, tetapi cenderung pragmatis, berhati-hati, dan fokus pada infrastruktur. Mungkin Jokowi akan lebih berani dalam masa jabatan kedua sekaligus terakhirnya kelak.

Baca Juga: Pertumbuhan Indonesia Melambat, Hambatan Lain Jokowi Jelang Pilpres 2019

Oleh: Hal Hill (ANU/East Asia Forum)

Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama hampir 20 tahun.

Indonesia berhasil melalui krisis keuangan global tahun 2008 dengan sedikit kesulitan, dan secara efektif melewati volatilitas pasar negara berkembang pada tahun 2018. Indonesia telah menyesuaikan diri dengan berakhirnya ledakan komoditas yang digerakkan China dengan lebih efektif daripada negara anggota pengekspor komoditas BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), yang sekarang telah terlupakan.

Terlepas dari rekor tersebut, ekonomi Indonesia tidak tumbuh cukup cepat untuk memenuhi aspirasi rakyatnya yang semakin besar, atau untuk membuat terobosan signifikan dalam hal pengentasan kemiskinan—sebuah tantangan yang diperparah dengan peningkatan ketimpangan yang cukup besar pada abad ini. Pertumbuhan sebesar 5 persen menjadi suatu hal yang normal. Meski angka tersebut lebih cepat daripada ekonomi global, namun angka itu juga jauh di belakang catatan pertumbuhan Asia kontemporer yang ditunjukkan oleh India, China, Vietnam, dan bahkan Filipina.

Angka itu juga jauh dari janji kampanye pemilu Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo pada Pilpres 2014 sebesar 7 persen pertumbuhan. Perbedaannya penting: pertumbuhan 7 persen menyiratkan empat kali lipat pendapatan riil per kapita setiap 28 tahun, sedangkan pertumbuhan 5 persen hanya menghasilkan dua kali lipat setiap 23 tahun.

Mengapa Indonesia tidak tumbuh secepat dua negara raksasa Asia dan beberapa negara tetangganya? Presiden Jokowi mungkin bernasib sial karena harus menjabat pertama kali tepat saat ledakan komoditas berakhir. Pemerintah dan perusahaan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan akhir dekade pertumbuhan easy growth.

Beberapa perlambatan dalam momentum ekonomi tidak bisa dihindari. Namun empat tahun kemudian, pertumbuhan ekonomi belum mengalami percepatan meskipun terjadi kenaikan moderat pada harga komoditas dan dampak pendapatan yang berkelanjutan dari ledakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjelaskan kurangnya dinamika ekonomi ini sebagian besar adalah faktor domestik.

Terdapat kurang lebih konsensus tentang keinginan untuk menunjuk profesional teknokratis yang sangat kompeten, untuk menjalankan dua lembaga ekonomi makro utama, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Akibatnya, kerangka kerja kebijakan makroekonomi Indonesia berfungsi secara efektif. Telah ada konsolidasi fiskal yang mengesankan sejak krisis, yakni nilai tukar fleksibel yang bekerja dengan baik dan sektor keuangan sekarang jauh lebih diawasi dan diregulasi.

Baca Juga: Kebijakan Mahal Pemerintah Bakal Sengsarakan Ekonomi Indonesia

Namun, reformasi ekonomi mikro—seperti kebijakan perdagangan dan investasi, lingkungan bisnis, sektor-sektor, serta kebijakan ketenagakerjaan dan sosial—pada dasarnya berada di tangan partai-partai politik dan tunduk pada aturan pasar politik. “Pemain hak veto” berkembang biak dalam sistem di mana presiden memerintah dengan konsensus di badan legislatif, mengelola “kabinet pelangi” yang beragam, memimpin lebih dari 500 pemimpin daerah, dan kadang-kadang diperiksa oleh peradilan yang tidak terduga.

Hasilnya adalah reformasi kebijakan ekonomi yang meluap-luap dan inovasi kelembagaan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat (dan merupakan respons pemerintah terhadap memudarnya ledakan sebelumnya pada tahun 1980-an) yang kurang lebih berada di luar agenda.

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo berharap untuk kembali menjabat dalam periode kedua dan memenangkan Pilpres 2019. (Foto: Handout)

Jokowi pertama kali menjabat sebagai Presiden Indonesia dengan reputasi sebagai politisi dengan kemauan untuk membuat perubahan. Terdapat optimisme yang menyusul keputusan kebijakan ekonomi besar pertamanya, yakni mengurangi subsidi minyak yang telah melumpuhkan anggaran pemerintah. Kebijakan ini membebaskan ruang fiskal untuk investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan, serta agenda kebijakan sosial yang ambisius.

Ketidaksabaran Jokowi yang terkenal dengan birokrasi juga memfasilitasi penyederhanaan peraturan yang sedang berlangsung. Indonesia naik peringkat dalam Indeks Kemudahan Berbisnis dari Bank Dunia—suatu indikator untuk lingkungan bisnis yang paling banyak digunakan. Di antara 190 yurisdiksi, Indonesia telah naik dari peringkat 114 ketika Jokowi pertama kali menjabat, menjadi peringkat 73 saat ini.

Fakta bahwa Indonesia memilih “orang luar” dengan penampilan sederhana ke jabatan tertinggi, mencerminkan kemajuan demokrasi negara ini. Tetapi salah satu hasil dari latar belakang ini adalah, bahwa Jokowi telah memimpin dari belakang pada masalah besar nasionalisme ekonomi dan reformasi.

Baca Juga: Opini: Seberapa Buruk Ekonomi Indonesia Saat Ini?

Ambil contoh para menteri perdagangannya, misalnya. Ketiganya dalam pemerintahannya berkisar dari seorang ultra-nasionalis hingga reformis liberal hingga salah seorang dengan karakteristik di antara keduanya. Akibatnya, reformasi kebijakan perdagangan yang signifikan terus ditunda. Sektor perusahaan negara yang besar juga pada dasarnya tetap tidak direformasi dan dipandang sebagai “agen pembangunan,” terlepas dari catatan komersialnya yang acuh tak acuh, dan—bagi beberapa pihak—menunjukkan struktur pengelolaan yang dikompromikan.

Tentu saja, terdapat langkah-langkah kecil di beberapa bagian. Elemen-elemen dari 16 paket reformasi yang diperkenalkan oleh pemerintahan Jokowi telah berguna. Para anggota kabinet yang mampu melakukan reformasi—seperti kepala Dewan Investasi saat ini—dapat mengambil beberapa langkah kecil. Tetapi dalam skema besar, hal-hal tersebut tidak cukup untuk mempercepat pertumbuhan.

Tidak ada keraguan atas ketulusan Presiden Jokowi dalam reformasi kebijakan sosial, termasuk dalam bentuk transfer tunai bersyarat dan peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tetapi ruang kebijakan fiskal Indonesia sangat membatasi ruang lingkup untuk layanan yang sangat dibutuhkan ini. Subsidi telah merayap kembali, upaya pajak tetap mengalami kekurangan 12 persen dari PDB (terlepas dari amnesti pajak tahun 2016 yang banyak digembar-gemborkan), dan ada komitmen pengeluaran besar yang tidak didanai dalam hampir semua bidang kebijakan sosial.

Di tengah kampanye Pilpres 2019 saat ini, perdebatan ekonomi yang terjadi terutama hanyalah tentang simbol dan slogan. Kemenangan Jokowi hampir pasti akan mengantarkan situasi negara yang kurang lebih sama. Bukan reformasi administrasi, tetapi cenderung pragmatis, berhati-hati, dan fokus pada infrastruktur. Mungkin Jokowi akan lebih berani dalam masa jabatan kedua sekaligus terakhirnya kelak. Jokowi mungkin juga akan mengikuti arah politik yang mapan dibandingkan dengan ketegasan di awal masa jabatannya, seperti yang dia lakukan sesaat setelah kemenangannya dalam Pilpres 2014.

Apa implikasinya bagi kawasan ini? Indonesia akan sepenuhnya disibukkan oleh pemilihan umum pada tahun 2019. Jokowi juga telah menunjukkan sedikit minat dalam urusan internasional, kecuali dalam kasus-kasus di mana terdapat prospek penawaran bisnis. Meskipun Indonesia telah memiliki banyak pemikir paling kreatif di ASEAN dalam urusan regional—terutama yang terkait dengan Centre for Strategic and International Studies—namun Indonesia tidak mungkin mengadopsi peran kepemimpinan dalam diplomasi komersial regional dan internasional, mulai dari ASEAN dan RCEP hingga perubahan iklim dan berbagai tantangan global yang mendesak lainnya.

Hal Hill adalah Profesor Emeritus HW Arndt dari Southeast Asian Economies di The Australian National University.

Artikel ini adalah bagian dari seri khusus East Asia Forum sebagai ulasan tahun 2018 dan 2019.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Para pekerja menurunkan karung beras di pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. (Foto: Reuters/Edward Lee)

Dinamika Ekonomi Indonesia Tahun 2019

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top