Jayalah Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia!
Eropa

Jayalah Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia!

Berita Internasional >> Jayalah Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia!

Stockholm harus terus secara aktif mengejar agenda kebijakan luar negeri yang berfokus pada kesetaraan gender. Dan dunia harus mengikuti. Setelah puluhan tahun dikecualikan, sudah terlalu lama waktu terlewatkan untuk mencari tahu apa yang akan kita dapatkan ketika perempuan berada di pusat urusan internasional.

Oleh: Rachel Vogelstein dan Alexandra Bro (Foreign Policy)

Pada 18 Januari, parlemen Swedia mengonfirmasi Perdana Menteri Stefan Lofven untuk masa jabatan kedua. Itu bukan saat-saat kembali yang mudah ke jabatan petahana: Itu terjadi setelah empat bulan kebuntuan politik—kebuntuan terpanjang dalam sejarah Swedia. Ketika pemerintahan barunya menguraikan agenda politiknya untuk empat tahun ke depan, Lofven harus memastikan bahwa salah satu strategi pemerintahan Swedia yang paling kontroversial tetap ada: kebijakan luar negeri feminisnya.

Pada tahun 2014, Swedia menjadi negara pertama di dunia yang secara terbuka mengadopsi apa yang secara eksplisit disebut “kebijakan luar negeri feminis”, menempatkan promosi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di pusat agenda diplomatiknya. Kebijakan ini terdiri dari tiga R yang terpuji: hak (rights), yang berarti promosi isu-isu perempuan, termasuk dengan melawan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender; perwakilan (representation), termasuk dukungan untuk partisipasi perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan, dari parlemen hingga dewan sektor swasta hingga sistem hukum; dan sumber daya (resources), untuk memastikan alokasi yang adil di antara orang-orang dari semua jenis kelamin, baik dalam anggaran pemerintah maupun proyek pembangunan.

Baca Juga: Mengapa Para Diktator Baru Mengobarkan Perang terhadap Perempuan?

Walau kebijakan tersebut dibangun di atas sejarah panjang Swedia terkait dukungan multi-partai untuk kesetaraan gender, tapi pemberlakuan eksplisit pemerintah tentang kata “feminis” untuk menggambarkan pendekatan kebijakannya adalah arah baru yang signifikan—dan bisa dibilang radikal—bagi kementerian tersebut, yang awalnya disambut dengan skeptisisme bahkan di dalam korps diplomatik Swedia.

Menjelaskan seperti apa kebijakan luar negeri feminis, Menteri Luar Negeri Margot Wallstrom menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan New Yorker pada Maret 2015, bahwa itu berarti “menentang subordinasi perempuan secara sistematis dan global.”

Tetapi pengumuman Wallstrom tentang kebijakan luar negeri feminis bukan sekadar retorika—itu juga strategis. Pemerintah mengakui bahwa kesetaraan gender sangat penting untuk tujuan kebijakan luar negeri Swedia yang lebih luas, termasuk pembangunan ekonomi, kemakmuran, dan keamanan.

Terdapat badan penelitian yang berkembang di Dewan Hubungan Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnal akademik, dan publikasi militer, yang menunjukkan hubungan antara inklusi dengan stabilitas perempuan. Sebuah studi tahun 2015 oleh Institut Pascasarjana Studi Internasional dan Pembangunan, menemukan bahwa ketika wanita berpartisipasi dalam proses perdamaian, kesepakatan lebih cenderung bertahan lama—dan ditempa sejak awal.

Meningkatkan status perempuan juga penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam sebuah studi terpisah tahun 2015, McKinsey Global Institute—cabang riset bisnis dan ekonomi McKinsey & Company—menghitung manfaat potensial dari menutup kesenjangan gender dalam angkatan kerja, dengan $28 triliun terhadap PDB global yang mengejutkan pada tahun 2025—serta perkiraan 19 persen tingkat pertumbuhan di Swedia saja—jika perempuan berpartisipasi pada tingkat yang sama dengan pria.

Kebijakan luar negeri feminis mungkin merupakan langkah radikal pada tahun 2015—dan Swedia tetap satu-satunya negara yang secara eksplisit menyatakan dan merinci kebijakan luar negeri feminis—tetapi negara itu tidak lagi sendirian dalam pendekatan yang berani. Para pemimpin di banyak negara—dari Kanada hingga Australia—kini telah mengambil langkah untuk mengintegrasikan fokus pada kesetaraan gender dan hak-hak perempuan ke dalam pekerjaan internasional mereka.

Hingga saat ini, 79 negara telah mengadopsi rencana aksi nasional untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan. Beberapa negara—termasuk Australia, Finlandia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS)—juga telah menciptakan posisi utusan tingkat duta besar untuk isu-isu perempuan global, untuk meningkatkan peran kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri. Australia dan Prancis telah menciptakan kesetaraan gender eksplisit dan strategi pemberdayaan perempuan untuk memandu program bantuan asing mereka.

Dan, tahun lalu, Kanada meluncurkan kebijakan bantuan internasional feminis pertama, berjanji untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui bantuan luar negerinya, dengan pemahaman bahwa melakukan itu “adalah cara terbaik untuk membangun dunia yang lebih damai, lebih inklusif, dan yang lebih sejahtera.”

Yang pasti, pendekatan kebijakan luar negeri feminis ini tidak kebal terhadap kritik. Di Swedia, misalnya, beberapa akademisi dan aktivis di sayap kiri telah menyorot pemerintah atas kemunafikan dan kegagalan untuk memenuhi prinsip dan ambisi feminisnya. Dalam sebuah laporan pada tahun 2017 dari payung kelompok advokasi Concord, organisasi masyarakat sipil Swedia menyoroti area-area di mana mantan pemerintah bertentangan dengan tujuan kebijakan luar negeri feminisnya, termasuk ekspor senjata ke rezim otoriter yang memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia dan penangguhan sementara hak untuk penyatuan kembali keluarga bagi para pengungsi.

Dan di Amerika Serikat, pemerintahan Trump telah dikritik karena membiarkan kedudukan Duta Besar AS untuk isu-isu wanita global terbuka selama dua tahun, yang secara efektif merendahkan kesetaraan gender di bawah kebijakan luar negeri AS.

Juga terlalu dini untuk menentukan vonis atas inisiatif yang diluncurkan hingga saat ini di seluruh dunia. Perubahan tersebut baru terjadi—yang paling banyak diumumkan dalam lima tahun terakhir— dan sejauh ini keberhasilannya masih sulit diukur. Lebih jauh, tidak ada kesepakatan universal tentang bagaimana mendefinisikan kebijakan luar negeri feminis. Dibutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk mendefinisikan, menguji, dan mempelajari kebijakan luar negeri feminis di panggung dunia.

Namun demikian, potensi hasil positif untuk pemberlakuan yang lebih luas dari strategi kebijakan luar negeri feminis sangat signifikan—dan perubahan penting sudah berlangsung. Selama keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB, misalnya, Swedia bersikeras untuk partisipasi perempuan dalam debat Dewan Keamanan yang kritis, meningkatkan jumlah perwakilan masyarakat sipil, dan akhirnya memastikan kesetaraan gender di antara mereka yang memberikan masukan.

Di Kanada, Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland mendukung seruannya untuk membebaskan dua aktivis hak-hak perempuan yang masih ditahan oleh pemerintah Saudi, bahkan setelah Arab Saudi mengusir Duta Besar Kanada dari Riyadh. Meskipun para wanita itu masih berada di penjara, tapi pemerintah Justin Trudeau terus berbicara tentang hak-hak wanita di kerajaan Saudi—dan baru-baru ini memberikan suaka kepada wanita Saudi lainnya yang melarikan diri dari keluarga yang kejam.

Dan pada tahun 2018, Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Kerajaan Inggris mengalokasikan dana yang signifikan untuk upayanya dalam mencegah konflik terkait kekerasan seksual—masalah yang sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia.

Ujian sebenarnya dari kebijakan luar negeri feminis Swedia dan upaya nasional lainnya hanya akan dijawab dengan implementasi dan evaluasi lebih lanjut, yang akan membutuhkan dukungan yang konsisten dan berkelanjutan. Ketika pemerintah berikutnya di Stockholm bergulat dengan negosiasi atas agenda barunya, pemerintah harus mempertahankan komitmen negara untuk memajukan kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri.

Baca Juga: Mengapa Arab Saudi Membenci Wanita Muslim di Kongres Amerika

Melakukan hal itu tidak hanya akan memperkuat kebijakan luar negeri Swedia, tetapi juga berfungsi sebagai model bagi negara-negara lain tentang bagaimana memanfaatkan bakat dan kontribusi 50 persen dari populasi.

Bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat—yang tidak mungkin mengadopsi kebijakan luar negeri “feminis” secara eksplisit di bawah pemerintahan yang mengawasi pengurangan hak-hak perempuan— memberlakukan undang-undang untuk memperkuat dan memastikan bahwa kebijakan keamanan luar negeri dan nasional memasukkan perspektif gender.

Setelah puluhan tahun dikecualikan, sudah terlalu lama waktu terlewatkan untuk mencari tahu apa yang akan kita dapatkan ketika perempuan berada di pusat urusan internasional.

Rachel Vogelstein adalah rekan senior Douglas Dillon dan Direktur Program Kebijakan Perempuan dan Luar Negeri di Council on Foreign Relations.

Alexandra Bro adalah rekan peneliti di Council on Foreign Relations.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom berbicara sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang pemahaman dan penanganan risiko keamanan terkait iklim di New York pada 11 Juli 2018. (Foto: Sipa/Luiz Rampelotto via AP)

Jayalah Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia!

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top