Aktivis Papua
Berita Politik Indonesia

Indonesia: Bebaskan Tiga Aktivis Papua

Berita Internasional >> Indonesia: Bebaskan Tiga Aktivis Papua

Sejak tahun 2014, Indonesia telah banyak membebaskan tahanan politik, memenuhi janji pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat. Namun, penangkapan tiga aktivis Papua setelah melakukan advokasi damai di Timika dianggap sebagai langkah mundur. Sembilan anggota Komite Nasional Papua Barat ditangkap pada tanggal 31 Desember 2018, dengan tiga orang dijatuhi tuduhan makar.

Baca juga: Tolak Kritik Indonesia, Vanuatu Tetap Dukung Papua Barat

Oleh: Human Rights Watch

Pemerintah Indonesia harus membebaskan dan mencabut tuntutan pengkhianatan terhadap tiga aktivis Papua karena melakukan advokasi damai di kota pertambangan, Timika. Hal itu disampaikan oleh Human Right Watch, hari ini (10/2/19). Pemerintah Indonesia saat ini menahan setidaknya sembilan orang dari Papua dan Kepulauan Moluka karena menggunakan hak mereka untuk berpendapat secara bebas.

Polisi di Timika menangkan Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia dari Komite Nasional Papua Barat, KNPB), suatu asosiasi mahasiswa, pada tanggal 31 Desember 2018. Penangkapan itu dilakukan ketika ketiga orang tadi mengorganisir pertemuan doa untuk memperingati perayaan hari jadi ke-lima kelompok itu.

Kelompok HAM Papua melaporkan bahwa polisi menangkap dan memukuli sembilan anggota KNPB. Pada tanggal 7 Januari, tuduhan hanya dijatuhkan kepada ketiga orang itu, yaitu makar, di bawah Hukum Pidana ayat 106 dan 110. Ayat 106 memiliki hukuman maksimal seumur hidup. Mereka saat ini ditahan di ibu kota Papua, Jayapura.

“Penangkapan baru polisi terhadap aktivis damai membuat klaim pemerintah Indonesia bahwa mereka membebaskan tahanan politik negera itu menjadi lelucon,” ujar Andreas Harsono, peneliti Indonesia. “Tuntutan tak berdasar terhadap tiga aktivis Papua harus dicabut dan mereka harus segera dibebaskan.”

KNPB, kemungkinan adalah organisasi pemuda asli terbesar di provinsi Papua dan Papua Barat, mengadvokasikan kemerdekaan dari tanah air mereka melalui referendum yang disponsori oleh PBB. Pada tahun 2017, Awerkion mengorganisir petisi menyerukan agar PBB mengadakan referendum di Papua.

Awerkion mengatakan, petisi itu ditandatangani oleh lebih dari 1,8 juta penduduk Papua. Pemerintah Indonesia menuduh petisi itu sebagai kebohongan dan menuntut Awerkion dengan “petisi makar.”

Pada bulan Maret 2018, dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, tapi dibebaskan bulan itu untuk waktu yang telah dihabiskannya di penjara.

Pada tanggal 3 Januari 2019, lebih dari 80 petugas polisi tanpa surat penggeledahan menggunakan pentungan untuk secara paksa mengusir anggota-anggota KNPB dari kantor mereka di Timika, mencopot papan nama, merobohkan dinding yang digambari mural dengan simbol pro-kemerdekaan, dan mencat ulang seluruh gedung dengan warna merah putih dari bendera Indonesia.

Polisi mengatakan bahwa warga Papua tidak diizinkan untuk menggunakan simbol-simbol Pembebasan Papua Barat apapun atau benda apapun dengan bendera Morning Star, yang telah lama dijadikan simbol perlawanan terhadap kekuasaan Indonesia.

Sejak penggeledahan itu, kantor itu telah digunakan sebagai pos gabungan polisi dan militer. KNPB mengajukan tuntutan melawan pengusiran paksa itu, mengatakan bahwa polisi mengusir mereka tanpa surat perintah pengadilan. Polisi mengklaim bahwa kantor itu digunakan untuk “meneriakkan kemerdekaan.”

Penggerebekan polisi terjadi sehubungan dengan serangan oleh milisi Papua pada tanggal 2 Desember yang telah menewaskan setidaknya 17 pekerja Indonesia di Nduga, di Pusat Dataran Tinggi Papua. Hal ini telah menciptakan atmosfer kekerasan melawan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan seperti KNPB.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Pertimbangkan Keterlibatan Militer Lebih Lanjut di Papua

Telah terjadi beberapa tindak kekerasan terhadap kantor-kantor KNPB lainnya. Penyerang tidak dikenal membakar kantor KNPB di kabupaten Asmat, di dekat Timika, pada tanggal 1 Desember. Kantor pusat KNPB di Jayapura dirusak pada tanggal 19 November dan 2 Desember.

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah membebaskan puluhan orang yang ditahan di Papua dan Kepulauan Maluku karena mengekspresikan aspirasi politik mereka secara damai. Pada bulan Desember, pemerintah Indonesia membebaskan dua tahanan politik Maluku, Johan Teterisa dan Jonathan Riri, yang telah ditahan dengan tuduhan makar selama 11 tahun.

Mereka berada di antara 60 aktivis yang ditangkap dan ditahan atas tuduhan makar sejak bulan Juni 2007, setelah 27 orang dari mereka mengadakan tarian protes dengan bendera Republik Maluku Selatan di depan presiden saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di stadium Ambon.

Sekarang hanya enam tahanan politik, semuanya aktivis Moluka, yang masih ditahan di Ambon, Kepulauan Maluku, sejak penangkapan mereka dengan Teterisa dan Riri.

Pada bulan Januari 2018, Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak pengujian yudisial untuk membatalkan lima ayat makar, termasuk ayat 106 dan 110, tapi menemukan bahwa ayat-ayat itu sering digunakan secara tidak tepat terhadap aktivis politik yang mengibarkan bendera Morning Star di Papua.

Baca juga: Mengapa Hampir 2 Juta Orang Menuntut Referendum Kemerdekaan Papua Barat

Dalam keputusan, pengadilan mempertimbangan keputusan tahun 2011 dari Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Arbiter terhadap penahanan sewenang-wenang aktivis Papua Filep Karma, yang saat itu telah menjalani 15 tahun hukuman penjara untuk protes damainya melawai pemerintah Indonesia pada tahun 2004. Kelompok kerja itu menyimpulkan bahwa ayat 106 dan 110 digunakan secara tidak tepat dalam pengadilan Karma.

“Menurunnya jumlah tahanan politik dalam tahun-tahun belakangan, dari 110 orang di tahun 2014, adalah penting dalam progres Indonesia sebagai negara yang menghormati HAM,” ujar Harsono. “Tapi penangkapan baru di Papua menunjukkan bahwa polisi Indonesia masih menyalahgunakan wewenang mreka dengan menggunakan taktik lama yaitu penyalahgunaan undang-undang makar.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Yanto Awerkion (kiri jauh) ditahan di kantor polisi Timika pada bulan September 2017 atas perannya dalam mengorganisir petisi yang menyerukan agar PBB mengadakan referendum di Papua. (Foto: HRW)

Indonesia: Bebaskan Tiga Aktivis Papua

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top