Pilpres 2019
Berita Politik Indonesia

Isu Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam Lingkaran Pilpres 2019

Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri) dan cawapresnya, Ma'ruf Amin, (kiri) bersama saingan mereka, Prabowo Subianto (kedua dari kanan) dan cawapresnya, Sandiaga Uno (kanan) di Jakarta, Indonesia, pada 23 September 2018. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)
Isu Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam Lingkaran Pilpres 2019

Terdapat dua isu lain yang membayangi Pilpres 2019 selain agama dan ekonomi: hak asasi manusia dan lingkungan. Namun begitu, kedua calon memiliki catatan buruk ketika menyangkut hak asasi manusia. Peneliti HRW Andreas Harsono pun mengatakan bahwa hak asasi manusia akan dikesampingkan karena kedua kubu memiliki kandidat yang bermasalah. Sedangkan Ketua KPU mengatakan bahwa isu lingkungan kemungkinan akan disertakan dalam debat pilpres tahun ini.

Baca juga: Jokowi Gratiskan Jembatan Suramadu Tak Ada Hubungannya dengan Pilpres 2019

Oleh: Ian Morse (World Politics Review)

Sudah dua bulan berjalan, kampanye Pemilihan Presiden Indonesia yang panjang telah berkembang menjadi kampanye yang memecah belah seperti empat tahun lalu, yang dirusak oleh noda politik dan ketegangan agama. Presiden Joko Widodo—yang dikenal sebagai Jokowi—berhadapan untuk kedua kalinya melawan Prabowo Subianto, mantan jenderal angkatan darat, tetapi dengan politik identitas dan agama yang memadati isu-isu lain dalam perdebatan politik di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia tersebut.

Kedua kandidat Pilpres 2019 telah mengamankan diri di dalam kubu-kubu Islamis, agar aman dari tuduhan ketidaksalehan. Namun dalam melakukan itu, mereka telah menyelaraskan diri dengan pelanggar hak asasi manusia yang mengancam akan membawa apa yang disebut sebagai politik Islam garis keras jika mereka terpilih pada April mendatang.

“Ini adalah persaingan antara Islamis dan Islam,” kata Bonar Tigor Naipospos, Wakil Direktur di Setara Institute for Democracy and Peace, sebuah organisasi nonpemerintah di Jakarta. “Kelompok di belakang Prabowo adalah kelompok yang lebih suka menerapkan hukum Islam (di Indonesia). Sedangkan kelompok yang lebih moderat dalam beragama, yang percaya bahwa Islam hanyalah sebagian dari negara, mereka mendukung Jokowi.”

Saat ini kampanye keagamaan yang memanas tampaknya tidak akan mempengaruhi banyak pemilih—mengingat kombinasi tokoh dalam setiap pasangan calon—Jokowi dan Prabowo masing-masing berusaha untuk membangun citra kekuatan ekonomi. Dalam arena politik yang begitu sering ditentukan oleh citra kandidat, kontes ini adalah mengenai politik identitas, dan risiko ekonomi membayangi isu-isu besar lainnya di Indonesia, termasuk isu lingkungan dan hak asasi manusia.

Pada level tertentu, sulit untuk mengabaikan bobot agama dalam persaingan, mengingat bagaimana hal itu memiliki pengaruh sejauh ini. Jokowi mengejutkan banyak orang ketika dia memilih ulama konservatif Ma’ruf Amin—kepala badan ulama Muslim terbesar di negara itu—untuk menjadi pasangannya. Jokowi tidak memutuskannya dengan mudah, tetapi (keputusan itu) diperhitungkan dengan hati-hati oleh koalisinya.

Yang juga sangat mempengaruhi pemilih adalah pemenjaraan teman Jokowi dan sekutu politiknya, Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal orang Indonesia sebagai Ahok, dengan tuduhan penodaan agama yang kontroversial.

Ahok—yang beragama Kristen dan keturunan China—mengalami protes terus menerus oleh ribuan Muslim yang disebut garis keras Islamis, sebelum dia dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Jakarta dan dijatuhi hukuman penjara dua tahun—sebuah langkah yang didorong Ma’ruf Amin. Kasus itu dengan tegas menunjukkan kepada Jokowi bahwa pemilih akan mendukung figur seperti Amin.

Pilpres 2019: Pertarungan Islam Konservatif vs Islam Moderat?

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan), yang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua, memeluk calon presiden, Prabowo Subianto selama deklarasi perdamaian untuk kampanye pemilihan umum di Monumen Nasional di Jakarta pada 23 September 2018. (Foto: Getty Images via The Asean Post)

Dengan kesempatannya untuk terpilih kembali dipertaruhkan, Jokowi memiliki alasan untuk khawatir. Pandangannya tentang agama—dan bahkan kesalehannya sendiri—menjadi fokus pemilihan tahun 2014 ketika Prabowo dan partainya melontarkan sentimen etnis dan sektarian. Mereka menuduh Jokowi—yang pada waktu itu adalah mantan Gubernur Jakarta yang terkenal, dengan latar belakang sederhana sebagai penjual furnitur—berasal dari etnis China dan bukan Muslim.

Jokowi, hampir secara umum, secara internasional dideskripsikan sebagai “Obama-nya Indonesia” karena lawannya sangat anti-pluralis.

Pilihan Jokowi tahun ini untuk maju bersama pemimpin agama konservatif paling menonjol di negara itu adalah upaya untuk menetralkan agama sebagai senjata politik. Di Indonesia, debat politik sering dialamatkan kepada calon individu, alih-alih menyasar partai atau ideologi, sehingga masalah citra diri kandidat akan sangat berpengaruh.

Prabowo juga memilih wakil presidennya untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan Jokowi: ekonomi. Bagi sebagian besar pemilih di Indonesia, nama Jokowi sendiri membangkitkan investasi pembangunan dan infrastruktur, jargon kampanyenya pada Pilpres 2014.

Untuk memberantas itu, dan karena ia telah memiliki dukungan militer yang kuat di belakangnya, Prabowo mengabaikan banyak saran populer dan memilih seorang pria dengan catatan bisnis yang berkilauan, Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Jakarta.

Selama kepresidenan Jokowi, ekonomi Indonesia telah gagal mencapai pertumbuhan tujuh persen yang dia promosikan. Meskipun krisis mata uang baru-baru ini tidak mencapai proporsi yang dikhawatirkan banyak analis, namun pemikiran bahwa rupiah dapat dengan mudah merosot ke tingkat yang tidak terlihat sejak krisis keuangan Asia akan mempengaruhi pemilih.

Sandiaga Uno—yang pernah masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia dan namanya ada di Panama Papers—segera mulai berkampanye untuk mengambil program dukungan untuk para pemuda yang meningkatkan kewirausahaan di Jakarta, yang telah populer ke tingkat nasional.

Di luar dua isu garis depan agama dan ekonomi, kedua calon memiliki catatan buruk ketika menyangkut hak asasi manusia. Dokumen-dokumen terbaru menunjukkan Prabowo sendiri memerintahkan pembunuhan selama kekacauan tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya Suharto. Dia juga memimpin kampanye militer melawan orang Timor, setelah Indonesia menginvasi Timor Timur pada tahun 1975.

Tetapi cawapres Jokowi, Ma’ruf Amin, memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang banyak dilaporkan telah menjadi hambatan bagi kemajuan hak asasi manusia di negara tersebut, termasuk hak-hak perempuan dan hak LGBT.

“Hak asasi manusia akan dikesampingkan karena kedua kubu memiliki kandidat yang bermasalah,” kata Andreas Harsono, peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch (HRW).

“Ini sulit, tetapi tentu saja pertanyaan terbesar adalah apakah mereka akan membahas tahun 1965, pertanyaan terbesar dari semua pertanyaan menyangkut Indonesia,” Harsono menambahkan, mengacu pada tahun ketika kekerasan massal terhadap komunis dan siapa pun yang disebut sebagai komunis, yang menyebabkan lebih dari setengah juta orang mati.

Berita Bohong

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan tengah) berjalan bersama cawapresnya di Pilpres 2019 Ma’ruf Amin, selama upacara yang menandai dimulainya periode kampanye untuk pemilu tahun depan di Jakarta, 23 September 2018. Indonesia akan melakukan pemilihan presiden dan parlemennya pada bulan April 2019. (Foto: AP)

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara yang warganya memiliki hak konstitusional untuk lingkungan yang sehat, namun tetap menjadi penghasil kelapa sawit terbesar dan salah satu negara dengan aktivitas penggundulan hutan terbesar di dunia. Sebagai pengusaha, Prabowo dan Uno—meskipun menyatakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari semua bisnisnya—telah menjalankan dan terus memegang saham di beberapa perusahaan kertas, minyak sawit, energi, dan pertambangan di Indonesia.

Jokowi—yang berkomitmen pada 18 target pemeliharaan lingkungan ketika dia mulai menjabat empat tahun lalu—tidak pernah memenuhi satu pun dari target tersebut.

Pada akhir September, dia mencoba menebus waktu yang hilang. Dia memberlakukan moratorium tiga tahun pada lisensi perkebunan kelapa sawit, meskipun kelompok lingkungan telah mendesak moratorium 25 tahun, setidaknya, sejak kebakaran dahsyat terkait dengan deforestasi yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya pada tahun 2015.

Dalam upaya lain untuk meningkatkan reputasinya terkait lingkungan hidup, Jokowi merilis peraturan presiden yang mengejutkan tentang reformasi agraria yang dapat memberi masyarakat lokal lebih banyak kendali atas tanah mereka. Namun kelompok-kelompok lingkungan percaya bahwa ini adalah janji kosong untuk memperbaiki ‘citra hijau’-nya.

“Akan sangat buruk jika peraturan tersebut tidak diberlakukan, atau pemerintah berikutnya tidak mendukungnya,” kata Teguh Surya, Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, sebuah LSM yang menentang deforestasi. “Kebijakan lingkungan harus menjadi agenda utama dalam pemilu.”

Baca juga: Pilpres 2019: Candaan dan Budaya Pop, Cukupkah untuk Menarik Milenial?

Pertanyaan tentang kebijakan lingkungan dimasukkan dalam debat kepresidenan untuk pertama kalinya pada tahun 2014, dan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa isu lingkungan akan disertakan tahun ini juga.

Jadwal debat tahun ini belum dirilis, tetapi hak asasi manusia tidak pernah memiliki tempat dalam perdebatan.

“Hak asasi manusia, lingkungan, dan reforma agraria akan terpinggirkan dalam pemilu,” Naipospos khawatir, karena kedua kandidat “melihat bahwa topik itu tidak strategis atau bermanfaat untuk membahas hal-hal itu.”

Ada banyak waktu antara sekarang dan bulan April 2019 untuk mengalihkan fokus, tetapi tampaknya tidak mungkin dalam iklim politik dan keagamaan yang kontroversial. Yang pasti adalah siapa pun yang menang, itu akan menguntungkan kelompok yang tertarik menempatkan Islam di pusat kebijakan.

Ian Morse adalah seorang jurnalis yang tinggal di Indonesia bagian timur. Karyanya telah muncul di Al Jazeera, IRIN News, Mongabay, The Times, dan New Naratif.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kedua dari kiri) dan cawapresnya, Ma’ruf Amin, (kiri) bersama saingan mereka, Prabowo Subianto (kedua dari kanan) dan cawapresnya, Sandiaga Uno (kanan) di Jakarta, Indonesia, pada 23 September 2018. (Foto: AP Photo/Tatan Syuflana)

Isu Hak Asasi Manusia dan Lingkungan dalam Lingkaran Pilpres 2019

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top