Era Jokowi, Kekuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hanya Sebatas Retorika
Berita Politik Indonesia

Era Jokowi, Kekuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hanya Sebatas Retorika

Berita Internasional >> Era Jokowi, Kekuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hanya Sebatas Retorika

Ketika Jokowi pertama terpilih dan menjadi presiden, ia membawa banyak harapan untuk meningkatkan posisi Indonesia di panggung internasional. Seruan tegasnya untuk mereformasi tatanan global–yang dinyatakan saat peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika–rupanya cuma retorika semata. Kini, semua kebijakan luar negeri yang diambil negara demokrasi ketiga terbesar di dunia ini, lebih mengacu untuk kepentingan domestik dan memuaskan pemilih di dalam negeri.

Oleh: Nithin Coca (The Interpreter)

Baca Juga: Kebijakan Luar Negeri Vladimir Putin: Gas, Senjata, dan Pragmatisme

Indonesia, negara berpenduduk 260 juta orang yang meliputi negara kepulauan yang luas, sering dikatakan memiliki profil global yang kecil. Ini tidak selalu benar.

Pada tahun-tahun awal setelah mendapatkan kemerdekaan, misalnya, Sukarno adalah pemimpin gerakan nonblok selama Perang Dingin. Indonesia bahkan secara dramatis meninggalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965 setelah saingannya yang baru merdeka, Malaysia, yang Sukarno tolak untuk mengakuinya, diberikan kursi di Dewan Keamanan PBB.

Indonesia lalu membentuk CONEFO (Conference of the New Emerging Forces), alternatif PBB sayap kiri yang tidak berumur panjang.

Baca Juga: Jayalah Kebijakan Luar Negeri Feminis Swedia!

Pengaruh di PBB pada tahun 1960: Presiden Indonesia Sukarno (kanan) dengan Presiden Ghana Kwame Nkrumah (kiri) dan Jawaharlal Nehru, perdana menteri India (Foto: PBB)

Tetapi pada tahun-tahun setelah kudeta tahun 1966, di bawah jenderal militer yang berpihak pada Amerika Serikat, Soeharto, Indonesia menjadi lebih bersikap rendah hati di panggung global, disibukkan secara internal selama periode Orde Baru dan reformasi pasca-1999 di mana terjadi pemulihan demokrasi.

Sekarang peran Indonesia di PBB telah meningkat, tahun ini Indonesia menjadi anngota tidak tetap di Dewan Keamanan untuk masa jabatan dua tahun yang akan berlangsung hingga 2021.

Jika digunakan secara efektif, kursi di meja tertinggi di dunia itu dapat memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan pada tujuan Indonesia untuk menjadi mediator yang efektif di antara kekuatan besar. Tetapi dengan pemilu yang segera berlangsung, dan mengingat pelajaran dari masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, kemungkinannya adalah, Indonesia tak akan berbuat banyak dengan kesempatan langka ini.

Dulu ada harapan besar bahwa pelantikan Jokowi pada tahun 2014 akan menandakan keunggulan baru bagi Indonesia dalam urusan internasional, mengingat gelombang perhatian asing yang ia kumpulkan dengan statusnya sebagai orang dari luar politik yang jauh dari keelitan Jakarta dan populisme yang membumi. Selama beberapa bulan, sepertinya dia akan meningkatkan profil global Indonesia.

Dia berbicara seperti agen perubahan, terutama pada pidato pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika 1955 ketika dia membuat seruan tegas untuk mereformasi tatanan global, termasuk PBB, dalam momen yang sangat mirip dengan apa yang dilakukan Sukarno.

Sayangnya, itu sebagian besar hanya retorika. Indonesia tidak banyak menindaklanjuti seruan Jokowi untuk reformasi PBB, dan jika melihat lebih dekat pada prioritas kebijakannya, menunjukkan bahwa memenangkan gengsi internasional atau mengambil tindakan berani bukanlah tujuan sebenarnya.

Sebagian besar, kunjungan dan pidatonya di luar negeri ditujukan untuk tidak mempromosikan diplomasi Indonesia, atau mengambil sikap terhadap isu-isu seperti krisis Laut China Selatan, atau penindasan terhadap Rohingya di Myanmar, tetapi menarik investasi asing untuk pembangunan rencana infrastruktur besar-besaran Indonesia.

Beberapa kali Jokowi berbicara tentang isu-isu global, itu karena tekanan publik, biasanya dari kelompok sayap kanan. Dia telah menolak kesempatan untuk mengambil inisiatif. Sebagai contoh, ia tidak pernah menghadiri atau memberikan pidato di Majelis Umum PBB sejak menjabat, tidak seperti setiap presiden negara ASEAN lainnya, atau pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Jadi, nilai apa yang akan ditawarkan di kursi Dewan Keamanan menjelang pemilu? Jokowi mungkin melihat potensi untuk menunjukkan tindakan di dalam negeri, khususnya pada isu-isu penting bagi kelompok Islam, kekuatan yang sedang tumbuh di Indonesia.

Sejak pemiu pada tahun 2017 ketika mantan pasangannya, Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama, kehilangan upayanya untuk terpilih kembali menjadi gubernur DKI Jakarta karena kampanye oleh kelompok konservatif Islam, Jokowi telah bekerja keras untuk menopang kepercayaan Islamnya sendiri. Itulah alasan mengapa ia memilih mantan ulama garis keras Islam, Ma’ruf Amin, sebagai calon wakilnya.

Ini membantu menjelaskan beberapa langkah simbolis dari Indonesia di sekitar konflik Israel-Palestina, yang semakin memunculkan respons yang bersemangat dari Muslim Indonesia yang konservatif. Salah satu tindakan pertama Indonesia di Dewan Keamanan adalah untuk merancang resolusi yang mengecam keputusan Israel untuk tidak memperpanjang izin tinggal untuk tim pemantauan internasional di Tepi Barat, sebuah langkah yang, telah diveto oleh Amerika Serikat sebagai anggota tetap, menjadi tidak efektif.

Baca Juga: Yang Terjadi Ketika Trump Membuat Kebijakan Luar Negeri via Twitter

Tetapi ini juga senada dengan kritik Indonesia terhadap langkah Amerika dan Australia untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel―yang juga diterima dengan baik di dalam negeri, tetapi Indonesia masih belum melakukan apa pun untuk membantu menyelesaikan konflik atau meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Pada akhirnya, Jokowi konsisten. Dia telah menggunakan peran internasional Indonesia untuk mempromosikan kebijakan domestik dan citra politiknya, namun tidak benar-benar mempengaruhi politik atau masalah global.

Bagaimana dengan seruan untuk mereformasi tatanan global dari tahun 2015? Hanya retorika dengan sedikit aksi nyata.

Indonesia senang dengan tatanan dunia seperti apa adanya sekarang, dan dengan senang hati akan menerima prestise kursi Dewan Keamanan tanpa mengambil tanggung jawab untuk membela Asia Tenggara atau negara berkembang lain. Indonesia yang berani–kadang-kadang gegabah–di bawah Sukarno, telah menjadi negara yang lain.

Keterangan foto utama: Pelantikan Joko Widodo (Foto: Flickr/Kreshna Aditya)

Era Jokowi, Kekuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hanya Sebatas Retorika

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top