tni dan polri
Opini

Di Balik Ketidakrukunan TNI dan Polri

Berita Internasional >> Di Balik Ketidakrukunan TNI dan Polri

Dua puluh tahun telah berlalu, tapi TNI dan Polri masih belum juga berhasil menemukan langkah yang tepat untuk menciptakan kerukunan permanen antara dua badan pertahanan Indonesia ini. Persaingan antar-layanan sering kali meledak menjadi kekerasan dan ketegangan yang telah menurunkan kualitas demokrasi Indonesia yang masih muda. Banyak perselihan di antara keduanya tidak muncul di berita.

Baca Juga: Hubungan Militer dengan Masyarakat: TNI Tetap Populer di Mata Rakyat

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Ketika polisi Indonesia dengan enggan menyelidiki serangan terhadap Kapten Marinir Agus Komaruddin yang berseragam oleh preman penjaga parkir di Jakarta Selatan bulan lalu, mereka mendapatkan pelajaran yang sepertinya tidak akan segera mereka lupakan.

Dalam beberapa jam, beberapa ratus prajurit dari Divisi Marinir 1 terdekat, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan pangkalan udara Halim turun ke kantor polisi Kecamatan Ciracas, meledakkan kendaraan, menggeledah kantor, dan membakar gedung.

Terlepas dari juru bicara yang membuat pernyataan biasa tentang insiden tanggal 10 Desember itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tetap diam.

Sumber-sumber yang berbicara dengan beberapa peserta mengatakan bahwa tidak ada tindakan disipliner serius yang diambil dalam apa yang telah menjadi rasa malu yang tidak asing di banyak bagian negara itu, di mana polisi dan militer sering bekerja dalam jarak dekat.

Dua puluh tahun setelah polisi dipisahkan dari rantai komando TNI, tampaknya sedikit yang telah dicapai dalam meredam ketegangan antara kedua kekuatan itu, yang berasal dari pertempuran tingkat rendah atas kegiatan ilegal yang menambah pendapatan bagi jajaran berpangkat rendah yang dibayar kecil.

Polisi anti-teror berjaga-jaga menyusul ledakan bom di kantor polisi di Surabaya, Indonesia, pada 14 Mei 2018. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Di posisi yang lebih tinggi, persaingan antar-layanan berputar di sekitar konsepsi keamanan nasional, dan peran apa—jika ada—yang harus dimainkan tentara selain pertahanan eksternal, ketika polisi secara khusus ditugaskan untuk memelihara ketertiban dalam negeri.

Namun, tidak ada yang menjadi masalah pada pagi hari tanggal 12 Desember ketika Komarrudin (47 tahun), dan putrinya yang masih muda didekati oleh petugas parkir setelah kapten itu mengeluhkan mereka yang memindahkan sepeda motornya.

Walau beberapa polisi terluka dalam kerusuhan yang terjadi kemudian, The Jakarta Post memasukkan cerita itu di halaman dalam—sebuah indikasi yang menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia telah menerima kekurangan dalam disiplin dan profesionalisme.

Harian Kompas dengan jelas memasang foto poster yang dipajang di sepanjang jalan utama Jakarta, yang memperlihatkan Hadi Tjahjanto dan Tito Karnavian, bergenggaman tangan yang menunjukkan solidaritas menjelang pemilihan umum nasional 2019.

Baca Juga: Pertempuran TNI dan Separatis Papua, Ratusan Penduduk Desa Lari ke Hutan

Baru bulan Juni lalu, permusuhan lama antara kedua pasukan meletus dalam dua perkelahian di luar tugas di Jakarta Selatan, di mana seorang prajurit ditikam hingga tewas. Tapi itu tidak terlalu menghebohkan dibandingkan dengan serangkaian pertengkaran sebelumnya, di mana banyak yang tidak dilaporkan.

Pada bulan Maret 2013, 100 tentara dari batalion artileri menyerang dan membakar sebuah kantor polisi desa di kabupaten Komering Ulu, Sumatra Selatan, setelah seorang polisi menembak mati seorang prajurit militer dalam sebuah pertikaian atas pelanggaran kecil lalu lintas.

Dua minggu kemudian, dalam sebuah kasus yang mengguncang badan-badan militer, sebelas operator Kopassus menyerbu penjara Cebongan di utara Yogyakarta, dan dengan cepat mengeksekusi empat orang yang menghadapi persidangan atas pembunuhan di klub malam terhadap sesama prajurit.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) melantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) sebagai kepala militer baru di istana presiden, Jakarta, pada 8 Desember 2017. (Foto: AFP/Gagah Adhaputra)

Kepala daerah regional Jawa Tengah Mayor Jenderal Hardiono Saroso kehilangan pekerjaannya, tetapi Komandan Grup 2 Kopassus Kolonel Maruli Simanjuntak—menantu Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan—lolos dari kecaman karena dia baru mengambil jabatannya malam itu.

Sekarang menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Simanjuntak sebelumnya telah mengambil bagian dalam operasi militer jarak jauh Indonesia untuk menyelamatkan awak kapal induk Sinar Kudus, yang diculik oleh para perompak di lepas pantai Somalia pada Maret 2011.

Setahun setelah penggerebekan penjara tersebut, pada November 2014, tentara mengepung barak Brigade Mobil (Brimob) di pulau Batam, selatan Singapura, kali ini setelah polisi menangkap tentara yang diduga memberikan perlindungan kepada penyelundup bahan bakar minyak.

Baca Juga: TNI Janji Akan Buru Pelaku Serangan Papua

Insiden itu tidak merusak karier komandan militer lokal Brigadir Jenderal Eko Margiono (51 tahun), yang awal tahun ini dipindahkan dari pekerjaan sebelumnya sebagai gubernur akademi militer Indonesia untuk menjadi komandan Kopassus.

Ketika polisi memikul tanggung jawab atas keamanan dalam negeri pada tahun 1999, polisi juga mengambil alih banyak bisnis bayangan yang sebelumnya berada di bawah kendali militer—salah satu alasan utama gesekan yang tetap ada di jajaran bawah pada khususnya.

Tetapi walau polisi memiliki dampak terbesar pada kehidupan publik—dan para jenderalnya telah menentang upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki rekening bank mereka yang dicurigai meningkat—namun TNI-lah yang mempertahankan kekuatan terpendam.

Tahun lalu, ketegangan kembali memanas setelah militer menyita senjata yang diimpor oleh polisi, mengklaim bahwa senjata tertentu, peluncur granat 40 mm, dapat menembakkan amunisi yang mematikan serta peluru karet, gas air mata, dan asap.

Angkatan bersenjata Indonesia melukis wajah mereka untuk perayaan peringatan ke-72 militer Indonesia, pada 5 Oktober 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Analis militer Australia Bob Lowry—mantan atase militer yang bermarkas di Jakarta—telah mengatakan bahwa penyitaan amunisi itu adalah tanda bahwa TNI ingin membatasi kemampuan polisi dan dengan demikian menurunkan ambang batas untuk intervensi militer.

Walau militer sekarang telah diberi peran terbatas dalam perencanaan kontraterorisme, namun Kopassus dan unit-unit khusus lainnya hanya akan dipanggil jika suatu operasi dianggap melampaui kemampuan Detasemen 88, satuan khusus polisi.

Baca Juga: Indonesia: Rencana Aksi Nasional Bela Negara dan Campur Tangan ke Militer

Analis militer menyalahkan peningkatan ketegangan terakhir pada Komandan TNI Jenderal Moeldoko, kepala staf Presiden Joko Widodo saat ini, dan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang mendorong peran yang lebih otonom atas keamanan internal selama masa jabatan mereka antara tahun 2013 hingga awal tahun 2017.

Keduanya juga menyatakan ambisi kepresidenan setelah pensiun, dalam sebuah keyakinan yang sudah usang bahwa para pemilih sangat menginginkan untuk kembali ke masa lalu otoriter Indonesia, ketika aparat keamanan memerintah di bawah rezim Orde Baru Soeharto.

Moeldoko telah menjadi yang paling dekat tetapi hanya sebagai tangan kanan Jokowi di istana. Nurmantyo melampaui batas, secara sepihak memutuskan hubungan militer dengan Australia, dan kemudian mendekatkan diri dengan para Islamis dalam kampanye untuk menggulingkan Gubernur Jakarta Basuki Purnama, sekutu Jokowi.

Moeldoko, kepala staf kabinet Presiden Indonesia Joko Widodo, di istana presiden, pada 17 Januari 2018. (Foto: Reuters/Darren Whiteside)

Tjahjanto—seorang loyalis Jokowi seperti Tito Karnavian—juga menyerukan peran militer yang lebih luas, mengusulkan dalam sebuah surat kepada Parlemen bulan Februari lalu, bahwa terorisme harus diubah dari penegakan hukum menjadi masalah keamanan negara dalam Undang-Undang Anti-Terorisme 2003 yang direvisi.

Menyebut terorisme sebagai “ancaman terhadap kedaulatan nasional,” katanya, hukum yang ada hanya mengatur tindakan terlarang yang menjatuhkan hukuman pidana bagi para pelaku, dan tidak berlaku sampai setelah serangan teroris benar-benar dilakukan.

Luhut Panjaitan—penasihat dekat Jokowi dan komandan pertama unit Detasemen 81 Kopassus—mengatakan bahwa Indonesia hanya berusaha membuat model yang sejalan dengan negara-negara Barat dalam upaya untuk mencapai keseimbangan antara angkatan bersenjata dan polisi.

Tetapi Lowry berpendapat bahwa kunci untuk solusi yang abadi terletak pada tinjauan objektif dan komprehensif tentang keamanan nasional yang mengklarifikasi peran, fungsi, dan tugas kedua layanan tersebut, serta menetapkan struktur komando dan kontrol yang jelas.

Di lapangan, satu-satunya jawaban mungkin adalah kembali ke hari-hari ketika rekrutmen militer dan polisi menghabiskan tahun pertama mereka bersama di akademi militer—salah satu alasan mengapa Tito Karnavian menyebut teman seangkatannya tahun 1986 dan mantan komandan daerah Papua Letnan Jenderal Hinsa Siburian, sebagai salah satu teman terdekatnya.

Sampai itu terjadi, para analis Indonesia dan asing sama-sama melihat ketegangan yang terus-menerus, sebagai bagian yang mengganggu dari penurunan kualitas demokrasi Indonesia, hampir dua dekade setelah demokrasi di Indonesia terbentuk.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Tentara Indonesia meneriakkan slogan saat latihan untuk upacara peringatan 70 tahun militer di Cilegon, Provinsi Banten, Oktober 2015. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Di Balik Ketidakrukunan TNI dan Polri

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top