Iklim Global
Global

Menghadapi Pemimpin Nasionalis Populis dalam Negosiasi Iklim Global

Para negosiator iklim internasional perlu mengenali motivasi yang mendorong para pemimpin nasionalis populis. (Foto: AP Photo/Alik Keplicz)
Berita Internasional >> Menghadapi Pemimpin Nasionalis Populis dalam Negosiasi Iklim Global

Apa dampak pemimpin nasionalis populis terhadap iklim global? Dari perspektif penulis sebagai seorang akademisi kebijakan energi dan iklim global, struktur politik nasionalisme populis (atau nasionalisme kerakyatan) membuat upaya untuk memberlakukan kebijakan yang mengurangi—atau memitigasi—emisi di negara-negara demokrasi menjadi sulit. Kebijakan mitigasi mengharuskan para pemimpin untuk mengeluarkan modal politik jangka pendek untuk keuntungan ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Namun, para populis telah menunjukkan ketidaktertarikan yang sangat kuat untuk melakukannya.

Baca juga: Pemanasan Global Akan Membakar Pemerintahan Amerika

Oleh: Arjuna Dibley (The Conversation)

Terpilihnya Jair Bolsonaro di Brasil tidak hanya menandai bangkitnya era pemimpin nasionalis populis lainnya di panggung dunia. Ini juga merupakan titik balik bagi perubahan iklim global.

Ketika Presiden baru Brasil tersebut berkuasa pada Januari 2019, menurut perkiraan saya, setidaknya 30 persen emisi global akan dihasilkan dari negara-negara demokrasi yang diatur oleh para pemimpin nasionalis populis.

Ketika para pembuat kebijakan terkait iklim bertemu pada konferensi iklim PBB minggu ini di Polandia (sebuah negara yang diperintah oleh partai nasionalis populis), orang-orang yang peduli tentang pencapaian tujuan Kesepakatan Iklim Paris harus mendorong dan mengembangkan strategi baru untuk mendorong kebijakan untuk mengurangi emisi di negara-negara yang dipimpin oleh para pemimpin ini.

Populisme dan upaya mengurangi emisi nasional

Apa itu nasionalisme populis? Meskipun populisme dan nasionalisme merupakan istilah yang diperdebatkan, ilmuwan politik Francis Fukuyama, menawarkan sintesis yang rapi dari karakteristik yang terkait dengan para pemimpin nasionalis populis dalam demokrasi.

Pertama, para pemimpin ini mendefinisikan kata “rakyat” secara sempit untuk merujuk pada identitas nasional tunggal yang seringkali anti-elitis.

Kedua, mereka mempromosikan kebijakan yang populer di antara orang-orang pilihan mereka, atau basis pendukung mereka, dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak untuk kepentingan ekonomi, sosial, atau lingkungan jangka panjang negaranya.

Ketiga, seorang nasionalis populis adalah orang yang ahli dalam memanfaatkan ketakutan para pendukung mereka, khususnya tentang hilangnya status mereka dalam masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, ada beberapa kemenangan elektoral populis di negara-negara yang termasuk penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi. Negara-negara ini termasuk Amerika Serikat (AS), India, Indonesia, Meksiko, Polandia, dan Filipina.

Meskipun rezim masing-masing negara ini mewakili jenis nasionalisme populis yang berbeda, mereka menunjukkan karakteristik dasar yang baru saya jelaskan.

Dari perspektif saya sebagai seorang akademisi yang berfokus pada kebijakan energi dan iklim global, jelas bahwa struktur politik nasionalisme populis (atau nasionalisme kerakyatan) membuat upaya untuk memberlakukan kebijakan yang mengurangi—atau memitigasi—emisi di negara-negara demokrasi ini menjadi sulit.

Kebijakan mitigasi mengharuskan para pemimpin untuk mengeluarkan modal politik jangka pendek untuk keuntungan ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Namun, para populis telah menunjukkan ketidaktertarikan yang sangat kuat untuk melakukannya, terutama jika biaya jangka pendek tersebut akan mempengaruhi kelompok orang-orang yang diprioritaskan.

Mungkin contoh yang paling jelas dari hal ini adalah Presiden Donald Trump yang merilis kebijakan “Clean Power Plan.” Ini dapat membawa manfaat jangka pendek bagi basis pendukungnya, yang meliputi penambang batubara dan mereka yang memiliki minat terkait, tetapi tidak selaras dengan tren pasar energi jangka panjang di AS untuk gas alam, angin, dan matahari untuk menghasilkan listrik dan jauh dari batubara.

Opini: Jair Bolsonaro Jadi Presiden, Militer Kembali ke Politik Brasil

Jair Bolsonaro melambai ke kerumunan selama acara militer di São Paulo pada 3 Mei (Foto: AFP/Getty Images/Nelson Almeida)

menangkis tekanan global

Kedua, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa studi kasus tingkat negara, mengembangkan kebijakan untuk mengurangi emisi nasional sering merupakan aktivitas top-down dan dikendalikan oleh para elit. Ini terutama berlaku dalam negara-negara demokrasi berpenghasilan menengah yang tinggi seperti Meksiko atau Indonesia.

Di negara-negara ini, kebijakan mitigasi—seperti pajak karbon—belum muncul melalui gerakan sosial berskala besar, tetapi oleh proses kebijakan top-down yang didukung oleh donor internasional dan aktor non-pemerintah. Di negara-negara ini, mitigasi iklim berisiko dikesampingkan oleh kebijakan dengan daya tarik yang lebih populer.

Dalam makalah yang akan datang tentang Meksiko, saya dan seorang rekan menyelidiki kebijakan mitigasi Presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO) yang akan menjabat.

Baca juga: Upaya Para Pemimpin untuk Selamatkan Dunia Lawan Perubahan Iklim Tidak Berlangsung Baik

Pemerintahan AMLO telah secara terbuka berkomitmen untuk mengurangi emisi melalui seperangkat kebijakan penetapan harga karbon yang sedikit diketahui, sementara pada saat yang sama menanggapi permintaan yang populer untuk mengurangi harga bahan bakar dengan meningkatkan penyulingan minyak domestik. Dalam kontes antara kebijakan mitigasi top-down dan permintaan populer yang meluas untuk harga bensin rendah, kemungkinan yang kedua-lah akan menjadi prioritas.

Masalah ketiga berkaitan dengan tata kelola internasional mitigasi iklim. Berdasarkan Kesepakatan Iklim Paris, pemerintah diminta untuk secara progresif menaikkan target pengurangan emisi mereka. Mekanisme ini mengasumsikan para pemimpin politik akan menanggapi tekanan internasional untuk meningkatkan ambisi mereka. Namun, nasionalis populis telah menunjukkan bahwa mereka tidak termotivasi oleh reaksi internasional terhadap kebijakan iklim mereka.

Ambil contoh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), misalnya, yang terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Seperti yang saya jelaskan di kesempatan lain, salah satu langkah pertamanya saat menjabat adalah untuk menutup program kebijakan mitigasi sebesar $1 miliar yang didanai oleh pemerintah Norwegia.

Keputusan untuk menutup lembaga ini melanggar perjanjian bilateral antara Indonesia dan Norwegia, dan menunjukkan ketidaksukaan yang ditunjukkan oleh beberapa pemimpin ini terhadap tekanan politik internasional.

Seperti yang ditunjukkan anekdot singkat ini, mekanisme yang digunakan oleh kaum nasionalis populis untuk mempertahankan kekuasaan politik, membuatnya sulit untuk memperkenalkan kebijakan-kebijakan mitigasi iklim.

Minat mereka adalah memprioritaskan program jangka pendek yang menguntungkan kelompok pilihan rakyatnya, alih-alih kebijakan mitigasi jangka panjang yang memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan yang luas.

Selain itu, karena mereka tidak mematuhi norma-norma tradisional hubungan internasional, tidak mungkin untuk memaksa kelompok ini mencapai tujuan Kesepakatan Iklim Paris.

Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan negara-negara yang ingin mencapai konsensus mengenai kebijakan iklim global, agar dapat melibatkan para pemimpin mereka dengan lebih baik.

Pilpres 2019

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo melambaikan tangan kepada para pendukungnya setelah mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilihan presiden 2019 ke Komisi Pemilihan Umum, tanggal 10 Agustus 2018. (Foto: Bloomberg/Dimas Ardian)

Cara untuk merangkul para pemimpin

Sebagai titik awal, penting untuk menekankan manfaat jangka pendek dari kebijakan mitigasi iklim bagi para populis.

Saya percaya bahwa para pembuat kebijakan dan para pendukungnya akan mampu menarik perhatian pada bagaimana energi bersih dapat membawa banyak manfaat jangka pendek kepada orang-orang, termasuk menurunkan polusi udara domestik, energi berbiaya rendah, dampak kesehatan yang lebih baik, dan ketergantungan yang lebih sedikit pada impor bahan bakar asing.

Memang terkait beberapa poin ini, Bolsonaro baru-baru ini mengatakan bahwa ia akan meningkatkan tenaga air dan kapasitas nuklir negara itu.

Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa dimensi budaya nasionalisme kerakyatan sangatlah penting. Alih-alih mengurangi emisi dan menanggulangi perubahan iklim global, mungkin lebih baik untuk membingkai mitigasi sebagai bagian dari upaya berskala besar menuju modernisasi; yaitu, modernisasi sistem energi, sistem transportasi, dan infrastruktur.

Narasi yang dibangun di sekitar modernisasi—yang menyoroti manfaat ekonomi dan sosial untuk rakyat—mungkin lebih menguntungkan kelas menengah yang tidak terkena pengaruh langsung, yang telah menyebabkan munculnya nasionalisme populis.

Di tingkat internasional juga mungkin ada beberapa pendekatan untuk memastikan bahwa rezim pemerintahan internasional terus bertahan dalam menghadapi gelombang nasionalisme populis saat ini.

Para ahli David Victor dan Bruce Jones baru-baru ini berpendapat, mungkin akan berguna untuk membentuk kelompok-kelompok kecil—atau klub—dari negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama untuk fokus pada teknologi bersih dan inovasi kebijakan. Berfokus pada kepentingan bersama, klub-klub kecil dapat bekerja lebih baik alih-alih mencoba mendorong nasionalis populis untuk mematuhi perjanjian internasional yang luas.

Para pemimpin nasionalis populis, seperti Bolsonaro, adalah konsekuensi dari pergeseran ekonomi, politik, dan budaya yang tertanam di negara-negara demokrasi selama beberapa dekade. Para pemimpin ini, dengan kata lain, cenderung menjadi fitur politik yang demokratis untuk beberapa waktu mendatang.

Untuk terus membuat kemajuan dalam perjanjian iklim global, saya pikir sangat penting bagi negara-negara yang sedang bernegosiasi untuk menghadapi para pemimpin nasional yang populis dengan cara mereka sendiri, untuk upaya berkelanjutan untuk menyelamatkan iklim.

Arjuna Dibley adalah peneliti Steyer-Taylor Pusat Kebijakan Energi dan Keuangan, Universitas Stanford.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Para negosiator iklim internasional perlu mengenali motivasi yang mendorong para pemimpin nasionalis populis. (Foto: AP Photo/Alik Keplicz)

Menghadapi Pemimpin Nasionalis Populis dalam Negosiasi Iklim Global

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top