Konsulat China di Pakistan
Asia

Pelajaran dari Pengeboman Kashmir: AS Harus Lebih Keras pada Pakistan

Dalam foto tanggal 23 November 2018 ini, personel keamanan Pakistan bergerak di kompleks Konsulat China setelah serangan mematikan di Karachi, Pakistan. Aslam Baloch, salah satu pemimpin Tentara Pembebasan Baluch, yang disalahkan karena mendalangi serangan terhadap konsulat itu, telah tewas dalam pengeboman di Afghanistan, menurut para pejabat Pakistan dan kelompok separatis pada Kamis, 27 Desember 2018. (Foto: Associated Press/Shakil Adil)
Berita Internasional >> Pelajaran dari Pengeboman Kashmir: AS Harus Lebih Keras pada Pakistan

Terdapat pelajaran yang dapat diambil dari pengeboman di Kashmir: bahwa AS harus lebih keras terhadap Pakistan. Pemerintah negara itu telah lama dituduh menjadi tempat berlindung para teroris, dan telah mendukung salah satu kelompok teroris yang baru-baru ini melakukan bom bunuh diri di Kashmir, Jaish-e-Muhammad. Pemerintahan Trump memang telah mengambil garis yang lebih keras pada negara Asia Selatan itu—tetapi strateginya belum berjalan, dan pemerintah AS harus melangkah lebih jauh.

Oleh: Alyssa Ayres (CNN)

Baca Juga: Sudah Dapat Suaka Kanada, Asia Bibi Dilarang Tinggalkan Pakistan

Seorang pengebom bunuh diri mengendarai kendaraan yang penuh dengan bahan peledak ke konvoi paramiliter India di Pulwama, di negara bagian India Jammu dan Kashmir, pada 14 Februari 2019. Korban tewas sedikitnya 40 orang, menjadikannya serangan terbesar di Kashmir dalam tiga dekade.

Kelompok teroris yang berbasis di Pakistan, Jaish-e-Muhammad, mengaku bertanggung jawab melalui sebuah video yang dirilis tak lama kemudian.

Bahwa kelompok teroris ini masih bebas di Pakistan, menggambarkan keterbatasan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Ini juga berarti AS harus lebih menekan Pakistan, setelah Presiden Trump memulai masa jabatannya dengan mengambil garis yang lebih keras.

Setahun yang lalu, pemerintahan Trump menangguhkan bantuan keamanan kepada Pakistan sebagai hukuman bagi negara yang menampung kelompok-kelompok teroris yang menyerang Afghanistan. Tetapi Pakistan masih mengizinkan teroris yang ditetapkan secara internasional untuk beroperasi secara terbuka dan merencanakan serangan terhadap negara tetangganya, menurut AS, India, dan para ahli independen.

Ini merupakan berita buruk tidak hanya bagi hubungan India-Pakistan—yang sudah hampir habis dan akan semakin tenggelam—tetapi juga bagi keamanan di Asia Selatan secara lebih umum, terutama dengan proses negosiasi yang sedang berlangsung terkait kehadiran AS di Afghanistan.

Kebangkitan Jaish-e-Muhammad (JeM) yang hampir berusia dua dekade sangatlah menakutkan. Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB menetapkannya sebagai organisasi teroris pada tahun 2001. Pada bulan Desember 2001, JeM menyerang parlemen India dan menimbulkan kekhawatiran perang skala penuh antara India dan Pakistan.

Pemimpin Pakistan-nya, Maulana Masood Azhar, mendirikan kelompok itu pada tahun 2000 setelah pembebasannya dari penjara India, dalam sebuah kesepakatan yang mencakup sekitar 150 sandera di sebuah pesawat Indian Airlines yang dibajak ke Kandahar yang dikuasai Taliban tahun sebelumnya. (Salah satu rekan pembebasan Azhar, Ahmed Omar Saeed Shaikh, membujuk reporter Wall Street Journal Daniel Pearl hingga pembunuhannya pada tahun 2002.)

Pihak berwenang Pakistan selama bertahun-tahun telah “menindak” Jaish-e-Muhammad dengan menahan Azhar dalam tahanan rumah di berbagai waktu, hanya untuk membebaskannya kemudian—mengungkapkan komitmen Pakistan yang meragukan untuk secara serius melawan kelompok-kelompok ekstremis.

Baca Juga: Terhindar dari Hukuman Mati, Asia Bibi Dibebaskan MA Pakistan

Para pejabat Pakistan terlihat di lokasi pemboman bunuh diri, yang dilakukan pada rapat umum pemilihan umum di kota barat laut Peshawar, Pakistan pada 10 Juli 2018. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images/Muhammad Asad)

Para pejabat Pakistan terlihat di lokasi pemboman bunuh diri, yang dilakukan pada rapat umum pemilihan umum di kota barat laut Peshawar, Pakistan pada 10 Juli 2018. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images/Muhammad Asad)

Kelompok ini telah tumbuh lebih aktif dalam beberapa tahun terakhir. India menganggapnya bertanggung jawab atas serangan terhadap pangkalan Angkatan Udara di Pathankot, India, pada Januari 2016, dan Pakistan menangkap Azhar atas insiden itu, meskipun ia kemudian dibebaskan.

Kemudian, pada September 2016, kelompok itu menyerang pangkalan Angkatan Darat India di Uri, di bagian terpencil Jammu dan Kashmir, yang menewaskan 19 tentara.

Serangan Uri memuncaki serangkaian insiden teroris dan meningkatkan ketegangan secara signifikan. Ini menyebabkan pasukan India melakukan “serangan pembedahan” melintasi Garis Kontrol—garis gencatan senjata antara India dan Pakistan di Kashmir—untuk mencegah serangan lintas-perbatasan dari Pakistan.

India telah menangguhkan dialog dengan Pakistan tanpa tindakan yang jelas terhadap kelompok-kelompok teroris ini. Terlebih lagi, dengan pemilu nasional yang akan dilaksanakan di India, Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi tekanan besar untuk memberikan tanggapan seperti yang dia lakukan dengan Uri.

Dia sudah men-tweet bahwa “balasan yang sesuai akan diberikan” kepada para penyerang.

Sangat sulit bagi Amerika Serikat untuk mengidentifikasi kombinasi kebijakan yang tepat yang akan memaksa Pakistan untuk bertindak lebih jauh terhadap para teroris. Pemerintahan Obama—pada akhir masa jabatannya—mulai membatasi bantuan keamanan, dan menunjuk lebih banyak entitas dan individu teroris dalam upaya untuk membuat Pakistan melangkah melawan berbagai kelompok teroris yang beroperasi di wilayahnya.

Pada tahun 2016, setelah serangan Uri, Penasihat Keamanan Nasional AS Susan Rice mengecam kekerasan dan meminta Pakistan bertanggung jawab untuk “mengambil tindakan efektif” terhadap JeM dan kelompok-kelompok teroris lainnya di sana.

Pemerintahan Trump telah mengambil garis yang lebih keras pada Pakistan—tetapi strateginya belum berjalan, dan pemerintahan harus melangkah lebih jauh.

Dalam waktu satu tahun menjabat, pemerintahan Trump memutuskan bantuan keamanan ke Pakistan. Pada 1 Januari 2018, Trump men-tweet bahwa Pakistan tidak memberikan apa-apa selain “kebohongan dan tipu daya” dan menyembunyikan teroris, meskipun menerima miliaran bantuan AS. Beberapa hari kemudian, pemerintah menangguhkan semua bantuan keamanan ke Pakistan, sambil menunggu “tindakan tegas” negara itu terhadap kelompok-kelompok teroris.

Juni lalu, sebuah kelompok internasional dibentuk untuk mengoordinasikan pendanaan anti-terorisme dan pencucian uang, Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), menempatkan Pakistan pada “daftar abu-abu”, dan memerintahkannya untuk “mengatasi kekurangan strategis terkait pendanaan kontra-teroris” jika ingin tetap menjadi bagian dari jaringan keuangan internasional.

Namun satu tahun kemudian, sulit untuk mengatakan bahwa memangkas dana keamanan saja sudah cukup. Hafiz Saeed—seorang yang disebut teroris menurut sejumlah daftar yang dibuat AS dan PBB—terus mengadakan demonstrasi publik besar-besaran tentang Kashmir di Pakistan, dan bahkan mencoba mendaftarkan partai politik tahun lalu.

Baca Juga: Investasi Saudi di Pakistan Picu Ketegangan dengan China

Pasukan tentara Pakistan berpatroli di Konsulat China setelah serangan di Karachi pada 23 November 2018. (Foto: AFP)

Kandidat yang terkait dengan teroris dan kandidat militan lainnya mencalonkan diri dalam pemilihan nasional negara itu pada Juli 2018. Sebuah laporan investigasi dari India musim panas lalu, menemukan bahwa Jaish telah memperluas fasilitas markas besarnya.

Sederhananya, tidak ada langkah yang signifikan untuk mengendalikan terorisme, seperti yang diklaim Pakistan.

Pemerintahan Trump memiliki alat kebijakan lebih lanjut yang dapat digunakan. Opsi tersebut termasuk mencabut status Sekutu Non-NATO Utama yang disandang Pakistan, melarang individu tertentu untuk masuk AS, menolak untuk mendukung dana talangan Dana Moneter Internasional (IMF), memberlakukan daftar hitam (tidak hanya daftar abu-abu) pada FATF, atau mencoba sekali lagi untuk memasukkan Kepala Jaish- e-Muhammad, Masood Azhar, dalam daftar sanksi Dewan Keamanan PBB. (China telah memblokir upaya Dewan Keamanan PBB ini sebelumnya.)

Pemerintahan Trump juga tidak diragukan lagi akan menimbang dampak penerapan tekanan yang lebih besar pada Pakistan, pada saat AS berusaha untuk bernegosiasi—dengan bantuan Pakistan—untuk mengakhiri kehadiran AS di Afghanistan. Tetapi meningkatnya tekanan pada Pakistan adalah hal yang benar untuk dilakukan sekarang.

Pakistan telah menolak untuk mengambil tindakan bertanggung jawab terhadap teroris di dalam perbatasannya, gagal melakukan kewajibannya di bawah sanksi Dewan Keamanan PBB. Penolakan untuk melakukan hal itu sangat merusak keamanan regional.

Serangan-serangan teroris telah mengganggu setiap upaya perdamaian antara India dan Pakistan, dan para teroris yang bermarkas di Pakistan masih menjadi ancaman bagi perdamaian di Afghanistan. (Ingat, Taliban-lah yang menegosiasikan pembebasan pendiri JeM Azhar pada tahun 1999.)

Dalam konteks ini, jalan keluar dari Afghanistan yang tidak akan merusak stabilitas harus mencakup tindakan berkelanjutan dan dapat dibuktikan dari Pakistan terhadap terorisme. Inilah mengapa tekanan lebih lanjut dari Washington dan ibu kota lainnya terhadap Pakistan begitu penting: karena provokasi berasal dari sana.

Untuk menjaga perdamaian di wilayah penting ini, terorisme harus dihentikan di sana.

Alyssa Ayres adalah peneliti senior untuk India, Pakistan, dan Asia Selatan di Council on Foreign Relations dan penulis “Our Time Has Come: How India is Making Its Place in the World.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Dalam foto tanggal 23 November 2018 ini, personel keamanan Pakistan bergerak di kompleks Konsulat China setelah serangan mematikan di Karachi, Pakistan. Aslam Baloch, salah satu pemimpin Tentara Pembebasan Baluch, yang disalahkan karena mendalangi serangan terhadap konsulat itu, telah tewas dalam pengeboman di Afghanistan, menurut para pejabat Pakistan dan kelompok separatis pada Kamis, 27 Desember 2018. (Foto: Associated Press/Shakil Adil)

Pelajaran dari Pengeboman Kashmir: AS Harus Lebih Keras pada Pakistan

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top