Jokowi Ma'ruf Amin
Berita Politik Indonesia

Pengaruh Agama di Pilpres: Moderat dan Konservatif Jadi Dilema Jokowi

Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo (kiri tengah), dan pasangannya Ma'ruf Amin (tengah kanan), menyambut para pendukung mereka sebelum pendaftaran resmi sebagai kandidat untuk Pemilihan Presiden 2019, di Jakarta, Indonesia, pada Jumat, 10 Agustus 2018. Pertempuran untuk Pemilihan Presiden 2019 Indonesia dimulai pada Jumat (10/8), ketika Presiden Jokowi secara resmi terdaftar sebagai kandidat, setelah memilih seorang ulama konservatif Islam sebagai pasangannya. (Foto: Associated Press/Tatan Syuflana)
Berita Internasional >> Pengaruh Agama di Pilpres: Moderat dan Konservatif Jadi Dilema Jokowi

Jokowi saat ini menghadapi dilema antara kelompok moderat dan konservatif: Di satu sisi, dia mencoba menenangkan orang-orang yang ingin agar ia memimpin dengan cara-cara moderat dan membangun kesuksesan ekonomi, dan di sisi lain, dia ingin menenangkan orang-orang yang ingin interpretasi Islam yang lebih ketat. Hal ini menunjukkan bagaimana agama cukup berpengaruh pada Pilpres kali ini.

Baca juga: Pilpres 2019: Jokowi Seharusnya Berani Lawan Kritik, bukan Meredamnya

Oleh: Mohsin Abdullah (The Edge Markets)

Pemilihan Presiden Indonesia dijadwalkan pada bulan April tahun ini. Joko Widodo—yang dikenal sebagai Jokowi—telah menunjukkan tekad sejak hari pertama masa kepresidenannya, untuk mengejar serangkaian reformasi ekonomi dan sosial. Dia dianggap cukup sukses dan sekarang berada dalam posisi yang kuat untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Para pengamat percaya bahwa jika dia bisa, Jokowi akan menjadikan Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, sebagai calon wakilnya dalam pemilu mendatang, dalam upaya untuk membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Namun mantan Gubernur Jakarta itu—yang merupakan seorang etnis China dan beragama Kristen—telah dijatuhi hukuman dua tahun penjara setelah pengadilan memutuskan bahwa dia bersalah atas penistaan terhadap Islam. Ahok—yang sekarang ingin dikenal dengan inisialnya, BTP—dibebaskan pada Kamis (31/1) lalu setelah menerima remisi tiga bulan dan 15 hari dari hukumannya.

Namun demikian, ia tidak akan terjun kembali ke politik dalam waktu dekat.

Hukuman penjara Ahok dipandang sebagai kasus di mana pengadilan menyerah pada tekanan dari kelompok Muslim garis keras, dan Jokowi mendapati dirinya berada di bawah tekanan dari kelompok yang sama, yang menuduhnya tidak cukup Islami. Namun dia tetap populer.

Meskipun demikian, Jokowi terlihat berjuang dalam mengimplementasikan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan bagi Muslim konservatif untuk berbalik melawannya. Misalnya, dia di bawah tekanan untuk menerapkan keputusan presiden untuk melarang pernikahan anak di Sulawesi, tetapi meskipun setuju untuk melakukannya, rencana larangan tersebut belum ditindaklanjuti.

Karena merasa tidak aman dengan kredibilitas Islamnya serta tekanan dari dalam koalisinya sendiri, Jokowi telah memilih ulama garis keras Ma’ruf Amin sebagai pasangan wakil presidennya.

Dikatakan bahwa Ma’ruf akan melindungi Jokowi dari tuduhan dan serangan kelompok Islam. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Jokowi membutuhkan semua suara yang dapat ia kumpulkan dari umat Islam, termasuk kelompok garis keras. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia.

Hal terakhir yang ia butuhkan adalah demonstrasi anti-Ahok, tetapi lawan-lawannya sedang meningkatkan retorika agama, yang memecah belah masyarakat majemuk Indonesia yang telah membanggakan diri karena mempraktikkan bentuk Islam moderat.

Yang menantang Jokowi dalam pemilihan presiden kali ini adalah mantan petinggi militer Prabowo Subianto, yang tampaknya mengambil sikap memihak Islam dan saat ini menikmati dukungan dari kelompok garis keras.

Anggota dari berbagai kelompok Muslim garis keras merayakan hukuman yang dijatuhkan pada Ahok ​​pada 9 Mei 2017 di Jakarta, Indonesia. (Foto: Getty Images/Getty Images Asiapac/Ed Wray)

Pembebasan Ahok dan rencana Jokowi tentang keputusannya untuk membebaskan ulama kontroversial Abu Bakar Baasyir dari penjara, akan dieksploitasi oleh para pencela Jokowi, tidak peduli apa pembenarannya. Dia akan dituduh mempraktikkan standar ganda dan tunduk pada tekanan asing.

Abu Bakar Baasyir dikatakan berada di balik kasus pengeboman Bali pada tahun 2002, tetapi diumumkan baru-baru ini bahwa pria berusia 80 tahun tersebut—yang menderita kesehatan yang buruk—akan dibebaskan dari penjara enam tahun lebih awal dengan alasan kemanusiaan.

Pemerintahan Jokowi menghadapi banjir kritik atas rencana pembebasan itu, khususnya dari Australia, yang warganya paling banyak jadi korban meninggal dalam serangan itu.

Setelah para menterinya mengatakan bahwa Indonesia tidak akan tunduk pada Australia, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pembebasan Abu Bakar dibatalkan dan ulama tersebut harus berjanji kesetiaan pada ideologi negara—Pancasila—jika ia ingin dibebaskan bersyarat.

Sulit untuk menentukan apakah itu akan membebani Jokowi. Tetapi jelas bahwa Jokowi kerepotan dalam berurusan dengan populasi yang terpecah—di satu sisi, dia mencoba menenangkan orang-orang yang ingin agar ia memimpin dengan cara-cara moderat dan membangun kesuksesan ekonomi, dan di sisi lain, dia ingin menenangkan orang-orang yang ingin mengubah semua itu untuk interpretasi Islam yang ketat.

Sayangnya, agama memainkan peran besar dalam politik.

Di India, Pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) Narendra Modi, menggunakan dukungan kelompok garis keras Hindu, dan melanjutkan untuk mengejar agenda Hindu, atau Hindutva.

Desember lalu, BJP mencatat kekalahan pada lima pemilu negara bagian, dan para pengamat mengatakan bahwa itu karena partai tersebut telah menyimpang dari agenda pembangunan yang telah membuatnya berkuasa pada tahun 2014.

Baca juga: Jokowi Panaskan Debat Pilpres 2019 dengan Tuduhan Campur Tangan Rusia

Penerapan konsep Hindutva telah menjadi bumerang, kata para pengamat. Tentu saja ada orang yang tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa walau para pemilih kecewa dengan kebijakan ekonomi pemerintah, namun mereka juga kehilangan kepercayaan pada komitmennya terhadap agenda agamanya. Jadi, apakah mereka mengatakan bahwa pemerintahan Modi tidak cukup Hindu?

Apa pun itu, saya merasa Jokowi dan masyarakat Indonesia dapat belajar dari India. Bahkan, pelajaran juga berlaku untuk masyarakat Malaysia.

Malaysia juga memiliki kelompok-kelompok yang cenderung mengeksploitasi isu-isu rasial dan agama dengan tujuan politik. Dan mereka semakin keras dan berani—dan semakin kuat.

Bagaimana rencana pemerintah Pakatan Harapan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya tidak mengetahui rencana dan strateginya, tetapi ini yang bisa saya katakan: pemerintah perlu mencapai keseimbangan yang tepat dalam memastikan kemajuan serta memupuk perdamaian dan kerukunan bagi semua komunitas.

Mohsin Abdullah adalah editor yang berkontribusi di The Edge. Dia telah meliput politik selama lebih dari empat dekade.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo (kiri tengah), dan pasangannya Ma’ruf Amin (tengah kanan), menyambut para pendukung mereka sebelum pendaftaran resmi sebagai kandidat untuk Pemilihan Presiden 2019, di Jakarta, Indonesia, pada Jumat, 10 Agustus 2018. Pertempuran untuk Pemilihan Presiden 2019 Indonesia dimulai pada Jumat (10/8), ketika Presiden Jokowi secara resmi terdaftar sebagai kandidat, setelah memilih seorang ulama konservatif Islam sebagai pasangannya. (Foto: Associated Press/Tatan Syuflana)

Pengaruh Agama di Pilpres: Moderat dan Konservatif Jadi Dilema Jokowi

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top