Opini: Pilpres 2019 Bisa Ditentukan oleh Ekonomi, Bukan Agama
Berita Politik Indonesia

Opini: Pilpres 2019 Bisa Ditentukan oleh Ekonomi, Bukan Agama

Nilai mata uang rupiah merosot menuju tingkat krisis mata uang pada tahun 1998. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)
Opini: Pilpres 2019 Bisa Ditentukan oleh Ekonomi, Bukan Agama

Jelang Pilpres 2019, pihak oposisi mulai mengangkat masalah ekonomi yang saat ini dihadapi Indonesia, sebagai kelemahan utama pemerintahan saat ini, di mana mata uang rupiah merosot hingga titik terendahnya sejak tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu Indonesia bisa ditentukan oleh sektor ekonomi, dan bukannya agama.

Oleh: David Lipson (ABC News)

Penurunan rupiah Indonesia dapat mengancam peluang pemilihan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi), di mana lawan politiknya mengalihkan perdebatan ke sektor ekonomi, dalam upaya untuk mengekspos kelemahan utama, kata para analis.

Bulan lalu, Jokowi memilih ulama konservatif Muslim Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon presiden, menjelang pemilu yang diperkirakan akan berlandaskan pada isu agama.

Namun, karena nilai tukar rupiah merosot hingga ke posisi terendah yang belum pernah terjadi sejak runtuhnya mata uang Indonesia tahun 1998—yang menyebabkan jatuhnya rezim Suharto—pemilihan wakil presiden Jokowi sekarang dilihat oleh sebagian orang sebagai “penghalang”.

“Jokowi melakukan pendekatan pemilu menggunakan taktik perang sebelumnya, bisa dibilang,” analis risiko politik independen Kevin O’Rourke, yang menerbitkan buletin Reformasi Weekly, mengatakan kepada ABC.

“Ia memberikan posisi calon wakil presiden kepada ulama Islam yang sangat konservatif, tampaknya, karena ia perlu berjaga-jaga dalam menghadapi serangan terhadap religiusitasnya.”

“Kenyataannya, tampaknya lawan-lawannya akan mengkritiknya atas penanganan ekonominya, dan calon wakil presiden Jokowi tidak membantu sama sekali di bidang itu. Bahkan, dia mungkin adalah penghalang.”

Baca Juga: Peran Generasi Milenial dalam Menentukan Kemenangan di Pilpres 2019

Sabtu (8/9) lalu, koalisi Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan pemerintahan Jokowi atas kemerosotan mata uang.

Opini: Pilpres 2019 Bisa Ditentukan oleh Ekonomi, Bukan Agama

Calon presiden Indonesia Prabowo Subianto (tengah), menyambut para pendukungnya setelah pendaftaran resminya sebagai kandidat. (Foto: AP/Achmad Ibrahim)

“Kami sangat khawatir dengan melemahnya mata uang rupiah,” kata pernyataan itu.

“Ini menjadi beban ekonomi nasional kita, bagi orang Indonesia yang paling rentan khususnya, yang cepat atau lambat harus menghadapi kenaikan harga-harga komoditas dasar.”

“Fundamental ekonomi kita melemah karena ada kesalahan dalam strategi yang digunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi kita.”

Harga pangan jadi masalah utama bagi para pemilih

Rupiah Indonesia telah jatuh sekitar 9 persen tahun ini terhadap dolar Amerika Serikat (AS), dipaksa turun sebagian karena keputusan AS untuk menaikkan suku bunga, yang telah melihat aliran modal kembali ke kas Amerika, dan menakuti pasar negara berkembang seperti Turki dan Argentina.

Itu membuat banyak barang impor di Indonesia menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya memberikan tekanan ke atas pada inflasi.

“Jajak pendapat telah menunjukkan selama bertahun-tahun, bahwa kekhawatiran terbesar bagi para pemilih (Indonesia) adalah inflasi, terutama harga makanan,” kata O’Rourke.

“Jika mata uang terus melemah, harga makanan akan naik.”

Baca Juga: Gejolak Rupiah dan Bengkaknya Utang Negara Jadi Sorotan Jelang Pilpres 2019

Matthew Busch, rekan pengamat di Lowy Institute, mengatakan bahwa jika makanan menjadi lebih mahal, Presiden akan disalahkan.

“Jika harga makanan mulai naik, itu bisa menjadi masalah nyata,” kata Busch.

“Itu adalah sesuatu yang telah memindahkan suara di masa lalu, dan memiliki dampak nyata pada cara orang mengevaluasi kinerja Presiden.”

Indonesia telah mengimpor 2 juta ton beras tahun ini—jauh lebih banyak dari biasanya—dalam upaya untuk mengurangi biaya.

Opini: Pilpres 2019 Bisa Ditentukan oleh Ekonomi, Bukan Agama

Scott Morrison dan Joko Widodo baru-baru ini menandatangani perjanjian tentang kesepakatan perdagangan bebas yang telah lama ditunggu-tunggu. (Foto: AAP/Lukas Coch)

Pemerintah Jokowi juga telah memperkenalkan langkah-langkah proteksionis, termasuk memberlakukan tarif hingga 10 persen terhadap sekitar 1.000 barang yang diimpor—dari sabun hingga elektronik—untuk membantu mempersempit defisit transaksi berjalan Indonesia.

Baru dua minggu yang lalu, Perdana Menteri Scott Morrison menandatangani perjanjian dengan Jokowi untuk menyelesaikan negosiasi tentang kesepakatan Perdagangan Bebas yang telah lama ditunggu-tunggu.

Hal Hill—Profesor Ekonomi di Australian National University—mengatakan bahwa banyak diskusi tentang rupiah Indonesia telah “berlebihan”.

“Indonesia pernah mengalami salah satu krisis ekonomi terbesar di dunia modern pada tahun 97-98, ketika rupiah terjun bebas dan sektor perbankan runtuh, dan tentu saja itu memicu keruntuhan rezim Suharto,” katanya.

“Jadi, setiap kali Anda melihat pergerakan signifikan dalam rupiah, orang-orang mulai sedikit tegang.”

“Saya tidak memperkirakan bahwa ini akan menjadi sesuatu seperti krisis besar Indonesia sebelumnya, atau menjadi seperti krisis yang cukup serius saat ini di Argentina dan mungkin Turki.”

Tapi bukan berarti lawan-lawan Presiden Jokowi tidak akan terus menggunakan masalah mata uang untuk menyerangnya.

Lawannya, Prabowo—mantan pemimpin kuat militer—telah memilih Sandiaga Uno, seorang pengusaha kaya dan sukses, sebagai pasangannya.

Jokowi adalah seorang presiden populer dan secara luas diperkirakan akan memenangkan pemilihan pada bulan April, tetapi O’Rourke percaya bahwa gabungan kenaikan harga pangan dan calon wakil presiden yang dipilih, dapat secara signifikan mempersempit kesenjangan.

“Dua faktor ini dapat membuat Pemilihan Presiden lebih kompetitif, bahkan mungkin sangat kompetitif.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Nilai mata uang rupiah merosot menuju tingkat krisis mata uang pada tahun 1998. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Opini: Pilpres 2019 Bisa Ditentukan oleh Ekonomi, Bukan Agama

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top