Pilpres 2019: Politik Identitas, Ujian bagi Demokrasi dan Pluralitas di Indonesia
Berita Politik Indonesia

Pilpres 2019: Politik Identitas, Ujian bagi Demokrasi dan Pluralitas di Indonesia

Berita Internasional >> Pilpres 2019: Politik Identitas, Ujian bagi Demokrasi dan Pluralitas di Indonesia

Pilpres 2019 bukanlah pertempuran antara sekuler dan konservatif. Sebaliknya, baik ideologi politik Jokowi maupun Prabowo—jika bisa disebut begitu—adalah nasionalis dengan karakter keagamaan. Dalam sebuah pemilu di mana politik identitas adalah kartu permainan dan hoaks adalah strategi kampanye, tidak hanya solidaritas sosial, tetapi juga fondasi demokrasi negara itu sendiri yang dipertaruhkan.

Oleh: Melani Budianta (South China Morning Post)

Baca Juga: Analisis Pilpres 2019: Mengapa Demokrasi Indonesia Kian Terancam?

Dalam dua bulan, masyarakat Indonesia akan memilih presiden mereka berikutnya, memilih antara petahana Presiden Joko Widodo dan mantan jenderal Prabowo Subianto. Pilpres 2019 ini adalah pengulangan dari Pilpres 2014, ketika Jokowi—yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Gubernur Jakarta—mengalahkan Prabowo dengan selisih 6 persen.

Di Indonesia saat ini—dengan demokrasi yang kompleks, populasi yang beragam, dan populasi Muslim terbesar di dunia—ini bukan sekadar rutinitas dalam interval lima tahun. Masalah yang lebih besar membayangi kontes politik ini, yang mungkin menentukan masa depan Indonesia.

Pemilu bulan April mendatang akan menjadi yang terbesar sejak Indonesia memulai proses demokratisasi pada tahun 1998, di mana pemilu presiden dan legislatif diadakan pada saat yang sama di seluruh negeri. Apa yang dipertaruhkan dan mengapa?

Pertama, solidaritas sosial dari lebih dari 250 juta orang di Indonesia—yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 700 bahasa yang digunakan oleh 300 kelompok etnis—berada di bawah ancaman.

Semboyan negara, “Bhinneka Tunggal Ika”, tidak mudah dipertahankan sepanjang sejarah Indonesia. Setidaknya 500 ribu orang tewas dalam pembersihan anti-komunis yang traumatis di era Perang Dingin, dan banyak lagi korban sebagai bagian dari upaya militer untuk mengekang gerakan separatis di Aceh dan Papua. Pemerintahan otoriter dan militeristik telah menetapkan kontrol terpusat selama 32 tahun.

Walau pemerintah sekarang didesentralisasi ke tingkat daerah, di mana pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan atas dasar satu-orang-satu-suara, tapi pemerintahan otoriter telah digantikan oleh ketegangan horizontal dan perebutan kekuasaan yang kompleks antara elit politik-bisnis patrimonial, yang mengeksploitasi implementasi hukum yang lemah dan menggunakan politik identitas.

Baca Juga: Pilpres 2019: Prabowo Kehilangan Momentum untuk Kalahkan Jokowi

Para pendukung melambai ketika mereka mengenakan topeng yang menggambarkan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sebuah demonstrasi di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada bulan November tahun lalu. (Foto: AP)

Baik dalam Pemilu Presiden 2014 maupun pemilu saat ini, masalah memecah belah ras, etnis, dan—yang paling eksplosif dari semua—agama, telah dieksploitasi sepenuhnya oleh para pegiat. Efek dari strategi ini telah diperkuat oleh penggunaan hoaks yang telah menyebar dengan cepat di media sosial.

Suasana pasca-kebenaran (post-truth) yang mengglobal—di mana daya tarik emosional mengalahkan debat rasional—mengaburkan persepsi publik dan kemampuan pemilih untuk membahas masalah dengan baik.

Ini tidak hanya menciptakan perpecahan dalam komunitas dan keluarga, tetapi juga mengancam solidaritas nasional. Persekusi dan persidangan terhadap mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok—seorang Kristen keturunan China) atas dasar penistaan ​​agama, menunjukkan bagaimana sentimen ras dan agama, yang dimanipulasi oleh media, dapat menjadi keuntungan.

Persidangan Ahok berpusat pada video yang diedit yang menjadi viral, di mana Ahok menyebutkan sebuah ayat dari Alquran selama pidato kampanye. Penghapusan dua kata mengubah makna dan nada pernyataannya, yang membuat marah kaum Muslim konservatif.

Meskipun Muslim Indonesia sebagian besar moderat dan toleran, tapi terdapat tren konservatif yang berkembang di kalangan kelas menengah perkotaan yang berpendidikan. Visi negara Islam—yang ditolak dalam pembentukan negara sekuler—berkembang pesat, yang diwujudkan dalam budaya populer, gaya hidup masyarakat, dan ekonomi syariah.

Aksi 212 menuntut pemenjaraan Ahok pada tahun 2016, dan sejak itu telah berfungsi sebagai simbol membela aspirasi syariah. Larangan terhadap kelompok Islam radikal Hizbut Tahrir Indonesia oleh pemerintah Jokowi, telah memperkuat koalisi kelompok konservatif dan pemimpin oposisi. Namun, bukan berarti bahwa ini adalah pertempuran antara sekuler dan konservatif.

Sebaliknya, baik ideologi politik Jokowi maupun Prabowo—jika bisa disebut begitu—adalah nasionalis dengan karakter keagamaan. Pilihan Jokowi terhadap seorang ulama Muslim lanjut usia, Ma’ruf Amin—seorang tokoh kunci dalam penuntutan Ahok—sebagai pasangan calon wakil presidennya, adalah tanda yang jelas bahwa tidak ada kekuatan politik di Indonesia yang dapat menghindari urusan agama.

Fakta bahwa Prabowo sendiri berasal dari keluarga kosmopolitan, dengan latar belakang Kristen campuran dan tidak memiliki tekad yang kuat terhadap kesalehan Islam, bukanlah sebuah kontradiksi, tetapi indikasi bagaimana kekuasaan dimainkan. Sementara itu, calon pasangan Prabowo, pengusaha Sandiaga Uno—seorang lulusan universitas Amerika yang dididik di sebuah sekolah Katolik—dianggap sebagai “santri” milenial yang saleh.

Selain agama dan ras, Pemilihan Umum 2019 telah membuka kotak Pandora tentang trauma masa lalu. Sebagai mantan menantu Soeharto, Prabowo membawa bersamanya aura otoriter, militeristik, dan koneksi klan Soeharto.

Terlebih lagi, fobia komunis sedang menyebar saat ini. Sementara pada Pemilu 2014, Jokowi harus mengklarifikasi berita palsu, yang menampilkan foto dirinya yang lebih muda dengan nama China, kali ini, ia harus menyangkal rumor bahwa ia adalah anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang.

Pemilu

Seorang pria memberikan suaranya di tempat pemungutan suara di Medan, Indonesia, pada Juni 2018 sebagai bagian dari pemilihan daerah. Sejak tahun 1998, ketika Indonesia memulai proses demokratisasi, pemerintah telah didesentralisasi ke tingkat daerah. (Foto: EPA-EFE)

Dalam sebuah pemilu di mana politik identitas adalah kartu permainan dan hoaks adalah strategi kampanye, tidak hanya solidaritas sosial, tetapi juga fondasi demokrasi negara itu sendiri yang dipertaruhkan.

Pada awal Januari, desas-desus menyebar di media sosial bahwa tujuh kontainer dari China ditemukan di Pelabuhan Tanjung Priok, yang berisi surat suara untuk Jokowi dan Ma’ruf. Ini jelas dimaksudkan untuk menimbulkan keraguan pada netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga merusak kredibilitas proses pemilu itu sendiri. Walau pihak berwenang bergerak cepat untuk meredam desas-desus ini, tapi kepercayaan pada model demokrasi telah terpukul.

Mengingat kedudukan ekonomi dan stabilitas yang telah dicapai Indonesia sejauh ini—dan bonus demografis kaum muda milenial yang menantikan masa depan yang cerah—pemilu pada bulan April mendatang akan menjadi ujian penting. Jika solidaritas dan kepercayaan nasional terhadap demokrasi dapat ditegakkan, Indonesia dapat berharap untuk memenuhi impian ini. Jika tidak, maka siapa pun yang menang dalam pemilu harus memperbaiki hubungan yang hancur yang telah menyatukan populasi yang beragam.

Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi gelombang global populisme sayap kanan, xenofobia, dan ketidaktahuan pasca-kebenaran. Apa yang seharusnya disadari oleh elit politik Indonesia adalah biaya untuk menanggulangi gelombang berbahaya ini demi masa depan Indonesia.

Baca Juga: Jika Jokowi Menang, Analis Perkirakan Pasar Indonesia Meningkat

Melani Budianta adalah Profesor Studi Sastra dan Budaya di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Dia adalah seorang aktivis intelektual, yang telah menerbitkan karya-karya tentang gender dan keragaman budaya.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo (kiri) dan lawannya dalam pemilihan presiden, Prabowo Subianto, bertepuk tangan di sebuah acara untuk memulai kampanye untuk Pemilihan Umum 2019 di Monumen Nasional di Jakarta pada 23 September 2018. (Foto: AFP)

Pilpres 2019: Politik Identitas, Ujian bagi Demokrasi dan Pluralitas di Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top