Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri, dalam sebuah foto tahun 2015.
Asia

Putri, Saudari, dan Istri: Sulitnya Wanita Mempimpin di Asia Tanpa Koneksi

Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri, dalam sebuah foto tahun 2015. (Foto: Reuters/Antara Foto/Andika Wahyu)
Berita Internasional >> Putri, Saudari, dan Istri: Sulitnya Wanita Mempimpin di Asia Tanpa Koneksi

Wanita masih menghadapi kesulitan untuk memimpin di Asia, jika tidak punya koneksi, entah menjadi putri, saudari, atau istri dari politisi pria yang kuat. Itu termasuk putri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah binti Anwar; Sarah Duterte-Carpio, putri Presiden Filipina dan Wali Kota Davao saat ini; dan Puan Maharani, cucu Soekarno. Dan walau populisme sedang meningkat di Asia, dan ada peningkatan jumlah pemimpin ‘akar rumput’ dengan sedikit atau tidak ada dukungan keluarga, namun angka populis di Asia masih didominasi figur laki-laki.

Oleh: Huong Le Thu (ASPI/The Strategist)

Baca Juga: Hari Wanita Sedunia: Dari Revolusi Berdarah Jadi Acara Sarapan

Minggu lalu, seluruh dunia, termasuk saya, menyaksikan konferensi tingkat tinggi (KTT) Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hanoi, dan interaksi pribadi kedua pemimpin itu.

Salah satu momen terlintas di benak saya: saudara perempuan Kim Jong-un, Kim Yo-jong, membuntuti di belakang kakaknya ketika dia berjalan dengan Presiden Donald Trump sebelum negosiasi yang sebenarnya dimulai. Tidak diragukan lagi, kita akan mendengar lebih banyak tentang dia dan perannya dalam rezim Korea Utara, tetapi gambar itu mengingatkan saya bahwa bayang-bayang abadi anggota keluarga laki-laki tampak besar di atas perempuan Asia dalam politik.

Generasi baru tokoh perempuan yang berpengaruh sedang dipersiapkan untuk melanjutkan tren ini, termasuk putri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah binti Anwar, yang menjadi Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat dan anggota parlemen; Sarah Duterte-Carpio, putri Presiden Filipina dan Wali Kota Davao saat ini; dan Puan Maharani, cucu Soekarno (presiden pertama Indonesia) dan anggota aktif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun demikian, sebagian besar wanita berkemampuan tinggi di posisi saat ini dan sebelumnya di Asia adalah anak perempuan, istri, atau saudara perempuan dari politisi pria yang kuat.

Daftarnya panjang, dari Nyonya Chang Kai-shek dan Nyonya Mao—yang memainkan peran penting selama masa pemerintahan suami mereka—hingga kumpulan pemimpin terpilih:

1) Sirimavo Bandaranaike

Perdana Menteri Sri Lanka yang menjabat tiga kali (dan wanita pertama di dunia yang terpilih sebagai kepala negara pada tahun 1960) Sirimavo Bandaranaike adalah janda PM Solomon Bandaranaike, yang dibunuh pada tahun 1959.

2) Indira Gandhi

Indira Gandhi, yang menjabat dua kali sebagai Perdana Menteri India, adalah putri Jawaharlal Nehru, PM pertama di negara itu.

3)  Corazon Aquino

Di Filipina, mantan presiden Corazon Aquino (menjabat dari 1986 hingga 1992) mengikuti jejak suami dan ayahnya.

4) Gloria Macapagal Arroyo

Mantan Presiden Filipina (menjabat dari 2001 hingga 2010) yang juga mengikuti jejak suami dan ayahnya.

5) Khaleda Zia

Khaleda Zia, Perdana Menteri Bangladesh (1991-1996 dan 2001 hingga 2006), adalah janda presiden Ziaur Rahman.

6) Megawati Soekarnoputri

Presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati Soekarnoputri (yang menjabat sejak 2001 hingga 2004), adalah anak perempuan Soekarno.

7) Park Geun-hye

Di Korea Selatan, mantan Presiden Park Geun-hye (menjabat dari 2013 hingga 2017)—yang saat ini menjalani hukuman karena menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi—adalah putri Presiden Park Chung-hee, yang dibunuh pada tahun 1979.

8) Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra, Perdana Menteri Thailand dari 2011 hingga 2014, adalah saudara perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra.

Baca Juga: Hari Wanita Sedunia: Perjuangan Panjang Perempuan dalam Politik Indonesia

Aung San Suu Kyi

Kanselir Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. (Foto: EPA/Hein Htet)

9) Aung San Suu Kyi

Di Myanmar, Aung San Suu Kyi—yang pernah dipuji-puji di negara demokrasi liberal Barat, tetapi sekarang dikucilkan dan dipermalukan karena penanganannya terhadap krisis Rohingya—adalah putri dari pahlawan kemerdekaan negara itu, Aung San.

10) Wan Azizah Wan Ismail

Setelah pemilu di Malaysia pada Mei tahun lalu, Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar Ibrahim, mengambil jabatan sementara yang singkat sebagai wakil perdana menteri (untuk pertama kalinya di negara mayoritas Muslim).

Dua pengecualian adalah Presiden Singapura Halimah Yacob, yang ditunjuk untuk peran simbolis pada tahun 2017; dan Dang Thi Ngoc Trinh, yang bertugas sesaat sebagai pelaksana tugas Presiden Vietnam setelah kematian mendadak Presiden Tran Dai Quang akhir tahun lalu.

Tetapi satu-satunya pengecualian yang bersinar adalah Tsai Yingwen, Presiden Taiwan, yang sebelumnya adalah profesor hukum dan saat ini, menurut pendapat saya, memegang salah satu posisi paling menantang di dunia.

Jelas, tidak banyak yang berubah sejak masa pemerintahan Permaisuri China Wu Zetian yang berkuasa, yang menjalankan dinasti Zhou dari tahun 690 hingga 705 SM. Dia juga bisa menduduki posisinya melalui koneksi keluarga.

Bahwa politik dimana pun tempatnya, tetap tidak kondusif untuk partisipasi perempuan untuk diberikan (coba dengarkan pidato mantan PM Julia Gillard tentang misogyny di parlemen Australia). Di sejumlah negara demokrasi liberal Barat, kita belum melihat seorang kepala negara perempuan, termasuk di AS (Hillary Clinton, yang hampir terpilih untuk posisi itu, juga pernah menjadi Ibu Negara).

Tetapi di sebagian besar negara Asia, faktor-faktor tambahan ikut berperan. Sisa-sisa pemerintahan otokratis menjadikan politik sebagai wilayah eksklusif, sering kali ditempati oleh dinasti, di mana perempuan berkuasa melalui warisan dari anggota keluarga laki-laki mereka.

Begitu lazimnya pola ini, sehingga terdapat ‘humor-gelap’ di Asia yang mengatakan bahwa jika seorang wanita ingin mendapat kesempatan dalam pemilu, dia harus mempertimbangkan untuk membunuh anggota keluarga prianya.

Koneksi keluarga bertindak sebagai inkubator bagi aspiran politik perempuan Asia, dan sebagai payung yang melindungi mereka di klub pria yang tidak ramah dan eksklusif. Mengikuti jejak kerabat laki-laki mereka, memberi mereka legitimasi dan kepercayaan masyarakat mereka.

Baca Juga: Putri Reema: Duta Besar Wanita Saudi Hadapi Krisis Hubungan dengan AS

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berbicara dengan Presiden AS Donald Trump via telepon. (Foto: Xinhua via SCMP)

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berbicara dengan Presiden AS Donald Trump via telepon. (Foto: Xinhua via SCMP)

Tidak ada pengakuan yang cukup tentang batasan ini, dan upaya untuk mengubah apa yang jelas-jelas merupakan masalah sosiokultural, masih belum memadai. Representasi perempuan yang kurang di eselon atas bukan tentang kapasitas atau keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam politik; ini terutama merupakan produk dari harapan budaya dan dukungan terbatas dari keluarga dan masyarakat untuk wanita, yang kemudian dipaksa untuk memilih antara keluarga dan negara.

Tantangan yang berkelanjutan di Asia, dan di tempat lain, adalah untuk menumbuhkan ambisi politik dalam generasi pemimpin perempuan di masa depan, di luar mereka yang sudah memiliki teladan di antara anggota keluarga laki-laki mereka, dan untuk memperluas jalan bagi partisipasi politik perempuan.

Seiring wilayah Asia bersiap untuk sejumlah pemilihan umum besar, kemungkinan bahwa lebih banyak pemimpin perempuan non-dinasti akan muncul akan menjadi kecil.

Di Thailand, Putri Ubolratana Mahidol—saudara perempuan Raja Maha Vajiralongkorn—berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum bulan Maret, tetapi beberapa hari kemudian, raja mengecam pencalonan itu sebagai sesuatu yang ilegal.

Di India, Priyanka Gandhi Vadra dari keluarga Gandhi-Nehru (anak perempuan dan cucu mantan PM) maju dalam pemilihan umum bulan Mei. Kita belum melihat pemimpin wanita mandiri berhasil mencapai puncak.

Dan walau populisme sedang meningkat di Asia—seperti di tempat lain—dan ada peningkatan jumlah pemimpin ‘akar rumput’ dengan sedikit atau tidak ada dukungan keluarga (Joko Widodo di Indonesia dan Narendra Modi di India misalnya), namun angka populis di Asia masih didominasi figur laki-laki.

Huong Le Thu adalah analis senior di ASPI.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri, dalam sebuah foto tahun 2015. (Foto: Reuters/Antara Foto/Andika Wahyu)

Putri, Saudari, dan Istri: Sulitnya Wanita Mempimpin di Asia Tanpa Koneksi

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top