Jenderal
Berita Politik Indonesia

Rencana Jabatan Baru bagi Para Jenderal Timbulkan Kewaspadaan

Presiden Indonesia, Joko Widodo (kedua dari kiri), didampingi oleh Jenderal Tinggi Moeldoko (kiri) dan Jenderal Gatot Nurmantyo, saat peresmian latihan militer TNI di Baturaja, Sumatra Selatan, pada tahun 2016. (Foto: AFP/Istana Kepresidenan/Rusman)
Berita Internasional >> Rencana Jabatan Baru bagi Para Jenderal Timbulkan Kewaspadaan

Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah jabatan baru bagi para jenderal tanpa jabatan, yang menimbulkan kekhawatiran kelompok-kelompok hak asasi manusia yang melihatnya sebagai ancaman bagi demokrasi muda negara tersebut. Menurut mereka, rencana itu tidak konsisten dengan semangat reformasi yang mengikuti berakhirnya pemerintahan diktator Suharto pada tahun 1998.

Baca juga: Di Balik Ketidakrukunan TNI dan Polri

Oleh: Niniek Karmini (Associated Press)

Militer Indonesia saat ini memiliki setidaknya 150 jenderal tanpa posisi yang jelas, sebagian karena kenaikan usia pensiun, dan Presiden Joko Widodo merencanakan peraturan untuk membuat 60 jabatan baru bagi mereka, termasuk dalam birokrasi sipil.

Al Araf—direktur kelompok hak asasi manusia Indonesia Imparsial—mengatakan pada Kamis (7/2), bahwa rencana itu tidak konsisten dengan semangat reformasi yang mengikuti berakhirnya pemerintahan diktator Suharto pada tahun 1998.

Di bawah Suharto, kursi di badan legislatif disediakan untuk militer, dan para perwira menduduki ribuan peran sipil dari kepala daerah hingga menteri kabinet.

“Langkah ini berpotensi memulihkan sistem otoriter,” kata Araf.

Saat ini, perwira militer aktif hanya dapat melayani di kementerian atau lembaga yang terkait dengan keamanan dan pertahanan negara, berdasarkan hukum yang mengatur militer yang diberlakukan pada tahun 2004.

Jokowi membahas restrukturisasi angkatan bersenjata bulan lalu dengan para pemimpin militer dan polisi, dan mengatakan bahwa membentuk 60 posisi baru di pemerintahan untuk seorang jenderal bintang satu, dua, dan tiga, akan memungkinkan para kolonel untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam jajaran militer.

Juru bicara militer Mayjen Sisriadi mengatakan bahwa restrukturisasi ini tidak bertujuan untuk mengembalikan “fungsi ganda” militer seperti saat di bawah Suharto.

“Konsep itu adalah buku tua yang telah dibuang,” kata Sisriadi, yang menggunakan satu nama. “Itu tidak akan pernah ada lagi.”

Dia mengatakan bahwa militer mengusulkan berbagai langkah untuk mengatasi banyaknya jenderalnya, termasuk memperpanjang tahun atau layanan yang diperlukan untuk mencapai peringkat tinggi menjadi 26 tahun dari tadinya 24 tahun.

Baca juga: Lebih Banyak Jenderal Rela Pensiun demi Pilkada 2018, Indonesia Lebih Demokratis?

Militer sedang bekerja dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan sistem yang membekali para perwira dengan keterampilan untuk karier spesialis di dalam militer, kata Sisriadi.

Analis militer Evan Laksmana di Pusat Studi Strategis dan Internasional mengatakan dalam sebuah komentar, bahwa TNI tidak memiliki rencana jangka panjang untuk mengelola personelnya.

TNI memiliki terlalu banyak lulusan perwira akademi, dan antara tahun 2011 dan 2017 memiliki rata-rata 330 kelebihan kolonel per tahun, katanya.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia, Joko Widodo (kedua dari kiri), didampingi oleh Jenderal Tinggi Moeldoko (kiri) dan Jenderal Gatot Nurmantyo, saat peresmian latihan militer TNI di Baturaja, Sumatra Selatan, pada tahun 2016. (Foto: AFP/Istana Kepresidenan/Rusman)

Rencana Jabatan Baru bagi Para Jenderal Timbulkan Kewaspadaan

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top