Senjata Makan Tuan Donald Trump: Persekutuan dengan AS yang Beracun
Global

Senjata Makan Tuan Trump: Persekutuan dengan AS yang Beracun

Berita Internasional >> Senjata Makan Tuan Trump: Persekutuan dengan AS yang Beracun

Para pemain kunci dalam pemerintahan telah melindungi kepentingan Amerika di Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Namun, sejak Trump menjabat, para tokoh kebijakan luar negeri AS khawatir bahwa masa kepresidenannya akan menjadi masa yang berbahaya bagi aliansi Amerika. Ini mungkin tahun yang membuktikan bahwa mereka benar.

Oleh: Hal Brands (Bloomberg)

Setelah dua tahun di bawah serangan retoris dari Donald Trump, para sekutu Amerika Serikat (AS) entah bagaimana bertahan. Tahun ini, bagaimanapun, dorongan anti-aliansi Trump meningkat, dan campuran tekanan internal dan eksternal membahayakan beberapa sekutu kunci sekaligus.

Tren ini paling terlihat sehubungan dengan NATO. Aliansi trans-Atlantik itu telah menjadi target kemarahan Donald Trump selama beberapa dekade. Sejak menjabat, ia telah memarahi para pemimpin Eropa, mengacaukan komitmen Pasal 5 Amerika untuk melindungi sekutu, dan bahkan berpikir untuk menarik diri dari pakta tersebut.

Baca Juga: (Mencoba) Memahami Perang Dagang Donald Trump

Namun selama dua tahun—sebagian besar berkat inisiatif Kongres dan Pentagon—hubungan sehari-hari dengan NATO tetap relatif stabil. Pemerintah AS meningkatkan anggaran untuk kegiatan militer yang dimaksudkan untuk mencegah agresi Rusia. Aliansi ini juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesiapan militernya dan mengatasi ancaman tidak konvensional, seperti serangan siber dan perang informasi.

Kemajuan ini, bagaimanapun, sangat tergantung pada kehadiran para pejabat yang berkomitmen dan pro-NATO di birokrasi Amerika. Para pejabat itu semakin langka dari hari ke hari. Menteri Pertahanan James Mattis pergi, digantikan oleh seorang pelaksana tugas—Patrick Shanahan—yang tampaknya lebih cenderung memenuhi keinginan presiden itu.

Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bukan anti-NATO, tetapi permusuhan mereka terhadap Uni Eropa meracuni hubungan mereka dengan rekan-rekan Eropa. Yang lebih kurang terlihat, beberapa pejabat penting Pentagon dan Departemen Luar Negeri yang bertanggung jawab atas NATO—Asisten Menteri Pertahanan Robert Karem, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Thomas Goffus, dan Asisten Menteri Luar Negeri Wess Mitchell—telah meninggalkan atau akan segera meninggalkan jabatan mereka.

Semua ini bukan berarti bahwa Trump kemungkinan akan menarik diri dari NATO. Dukungan bipartisan untuk resolusi DPR baru-baru ini yang berupaya mencegah Trump untuk secara sepihak menarik diri dari aliansi itu, adalah peringatan yang jelas tentang harga politik yang akan ia bayar untuk melakukannya.

Skenario yang paling mungkin adalah bahwa hanya akan ada pemimpin yang kurang konstruktif di Washington—kurangnya kemampuan untuk mengusulkan inisiatif baru atau bahkan menanggapi ide sekutu—pada saat NATO menghadapi tantangan besar dari Rusia dan iliberalisme melonjak dalam aliansi tersebut.

Keadaan juga memburuk di belahan dunia yang lain. Aliansi AS-Jepang telah melewati paruh pertama masa jabatan Trump dalam bentuk yang lebih kuat dari yang diperkirakan, mengingat sejarah tiga dekade presiden itu yang menyerang Jepang. Namun ketegangannya perlahan meningkat. Perkembangan hubungan pribadi Trump yang kuat dengan Perdana Menteri Shinzo Abe tidak mencegah Trump untuk mundur dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) untuk pertama kalinya ketika menjabat.

Sekarang, Abe khawatir Trump mungkin akan melakukan tawar-menawar besar-besaran dengan China yang akan mengorbankan Jepang, atau membuat kesepakatan dengan Korea Utara yang sama-sama mengabaikan masalah keamanan Tokyo. Dan walau tantangan dalam aliansi AS-Jepang terus bergejolak, tapi masalahnya mungkin akan semakin meningkat di dua aliansi lainnya.

Aliansi Korea Selatan-AS sedang dalam krisis, karena negosiasi menemui jalan buntu terkait jumlah yang harus dibayar Seoul untuk membiayai kehadiran pasukan Amerika. Menurut para pejabat Korea Selatan, para negosiator AS meminta kenaikan dramatis dalam pembayaran ini, yang menimbulkan keraguan apakah Washington berurusan dengan itikad baik.

Fakta bahwa pihak AS telah meminta negosiasi ulang setiap tahun—yang bertentangan dengan perjanjian multi-tahun—telah meningkatkan kekhawatiran bahwa Trump hanya akan meminta lagi tahun depan.

Kebuntuan yang dihasilkan dapat menyebabkan Pentagon berhenti membayar kontraktor Korea Selatan mulai musim semi. Itu juga bisa memberi alasan bagi Presiden Amerika yang tidak pernah menyukai kehadiran AS di Semenanjung Korea, untuk mulai mengurangi kehadiran itu.

Tahun lalu, Kongres meloloskan undang-undang yang melarang Pentagon memotong tingkat pasukan AS di Korea Selatan di bawah 22 ribu (dari 28 ribu saat ini). Larangan itu dapat dibatalkan, jika Menteri Pertahanan menyatakan bahwa melakukan hal itu adalah untuk kepentingan nasional.

Yang membuat masa depan aliansi ini semakin genting adalah, bahwa perselisihan internal ini terjadi pada tahap kritis dalam diplomasi AS-Korea Utara. Seiring KTT dengan Kim Jong-un semakin dekat, Trump pasti akan tergoda untuk membuat konsesi besar yang akan memulai negosiasi yang hampir mati tentang rudal dan nuklir Korea Utara.

Mengingat betapa sedikitnya ia peduli dengan kehadiran pasukan AS—dan mengingat bahwa ia menangguhkan latihan militer Korea Selatan-AS setelah pertemuan puncak sebelumnya dengan Kim—presiden itu mungkin mencoba mencapai dua tujuan dengan satu langkah. Dia bisa menarik beberapa pasukan AS sebagai cara menenangkan Kim dan menghukum Korea Selatan karena tidak membayar. Melakukan hal itu akan menjadi hadiah bagi Pyongyang, Moskow, dan Beijing: Ini akan menjadi langkah besar untuk merusak aliansi dengan Seoul dan merusak posisi Amerika di Asia Timur Laut.

Akhirnya, aliansi terpenting Amerika di Asia Tenggara juga memasuki zona bahaya. Selama bertahun-tahun, AS telah menolak untuk mengklarifikasi apakah Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty) dengan Filipina mencakup pulau-pulau dan terumbu karang yang dikendalikan Manila di Laut China Selatan. Ambiguitas itu dimaksudkan untuk menghindari memberikan kebebasan yang mungkin digunakan Manila untuk memprovokasi China. Namun mengingat seberapa cepat ekspansionisme China dalam mengubah keseimbangan pengaruh di kawasan ini, ambiguitas menjadi tidak dapat dipertahankan.

Sejak tahun 2012, ketika AS gagal mencegah Beijing dari merebut kendali Scarborough Shoal, para pejabat Filipina khawatir bahwa Washington tidak dapat mencegah perebutan China yang melawan kedaulatan negara mereka. Yang memperburuk keadaan, AS secara resmi mengklarifikasi komitmennya untuk mempertahankan Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang di Laut China Timur, sambil menghindari pertanyaan tentang apakah AS memiliki komitmen paralel dengan Filipina.

Yang lebih lanjut memicu krisis adalah kenyataan bahwa Filipina sekarang memiliki presiden—Rodrigo Duterte—yang secara terbuka skeptis terhadap nilai yang diberikan oleh komitmen pertahanan AS.

Baca Juga: Donald Trump Mainkan Permainan Berbahaya dengan Venezuela

Sebagai hasil dari semua ini, Menteri Pertahanan Nasional Filipina Delfin Lorenzana telah memberi isyarat bahwa Manila dapat mengevaluasi kembali komitmennya terhadap Perjanjian Pertahanan Bersama jika Washington tidak mengklarifikasi posisinya. Namun pemerintahan Trump sejauh ini diam, mungkin karena para pejabat Amerika merasa bahwa masalah ini akan menjadi pecundang dengan presiden yang melihat aliansi sebagai beban.

Posisi ambiguitas Amerika yang berkelanjutan mungkin tidak akan membuat Duterte menarik diri dari aliansi itu. Tapi itu mungkin memperkuat keyakinannya bahwa kekuatan China pada akhirnya akan mendominasi Asia Tenggara, dan bahwa Manila harus mendukung daripada menentang yang tak terhindarkan. Itu, pada gilirannya, akan membuat jauh lebih sulit bagi AS untuk menggalang wilayah tersebut untuk melawan revisionisme China; itu tidak diragukan lagi akan mengikis posisi Amerika di Asia Tenggara secara halus.

Agar adil, krisis aliansi ini bukanlah kesalahan Trump. Meyakinkan sekutu—sementara juga menahan sekutu itu dari tindakan yang tidak bijaksana—akan menguji kemampuan bahkan pemerintahan yang kompeten dan berkomitmen. Namun peluang bahwa segalanya dapat berubah menjadi buruk, ditingkatkan oleh fakta bahwa Amerika saat ini memiliki pemerintahan yang kosong yang dipimpin oleh presiden saat ini.

Sejak Trump menjabat, para tokoh kebijakan luar negeri AS khawatir bahwa masa kepresidenannya akan menjadi masa yang berbahaya bagi aliansi Amerika. Ini mungkin tahun yang membuktikan bahwa mereka benar.

Hal Brands adalah kolumnis Bloomberg, Profesor Terhormat Henry Kissinger di Sekolah Studi Internasional Lanjutan Universitas Johns Hopkins, dan rekan senior di Pusat Penilaian Strategis dan Anggaran. Baru-baru ini, ia adalah penulis bersama “The Lessons of Tragedy: Statecraft and World Order.”

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Negara-negara yang secara historis bersekutu dengan AS tidak dapat lagi mengandalkan hubungan itu. (Foto: AFP/Manan Vatsyayana via Getty Images)

Senjata Makan Tuan Trump: Persekutuan dengan AS yang Beracun

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top