pilpres
Berita Politik Indonesia

Tak Ada Paslon Pilpres yang Beri Harapan Tentang Perlindungan Bencana

Presiden Indonesia Joko Widodo berdiri di dekat runtuhan Hotel Mutiara Carita setelah tsunami di Pandeglang, Indonesia, pada 24 Desember. (Foto: Reuters/Antara Foto/Bayu Prasetyo)
Berita Internasional >> Tak Ada Paslon Pilpres yang Beri Harapan Tentang Perlindungan Bencana

Jelang Pilpres 2019, tak ada paslon yang tampaknya memberi harapan tentang perlindungan bencana, setelah bencana alam kerap terjadi di Indonesia. Baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun penantangnya Prabowo Subianto belum menjanjikan perlindungan yang lebih baik. Sebaliknya, mereka justru terpaku pada agama. Di negara mayoritas Muslim, salah satu cara yang paling pasti untuk mendapatkan dukungan—sekaligus melemahkan lawan Anda—adalah dengan bermain dengan masalah agama.

Baca Juga: Pilpres 2019: Prabowo Tiru Pemangkasan Pajak ala Trump untuk Dongkrak Ekonomi

Oleh: Michael Vatikiotis (Nikkei Asian Review)

Beberapa minggu setelah bencana tsunami menghantam pantai Aceh pada Desember 2004, saya mengunjungi Meulaboh, salah satu kota pesisir yang terkena dampak tsunami paling parah. Rasanya seolah-olah daerah itu telah disapu, dengan 221 ribu orang tewas di provinsi itu.

Satu dekade kemudian, saya mengunjungi Museum Tsunami, pintu masuknya diapit dengan tembok tinggi yang terbuat dari batu hitam—sebagai simbol tembok air tsunami. Yang mengejutkan bagi saya adalah seberapa besar perhatian yang diberikan untuk mengingat tragedi tersebut. Museum ini juga merupakan bukti dari upaya besar-besaran senilai $7 miliar yang dilakukan oleh pemerintah dan donor internasional untuk membangun kembali dan merehabilitasi Aceh.

Bertengger di sepanjang Cincin Api Pasifik, Indonesia harus menanggung beban besar saat bencana seismik terjadi. Jumlah korban bencana pada tahun 2018 sangatlah banyak, dengan lebih dari 4.000 korban meninggal dari gempa bumi Lombok, tsunami Palu, sampai tsunami Banten.

Anda pasti berpikir bahwa tragedi ini akan memacu pemerintah untuk berupaya lebih keras untuk melindungi warganya, terutama mengingat sistem peringatan tsunami yang telah dipasang lebih dari satu dekade yang lalu tak berfungsi dengan baik. Terlebih lagi karena 2019 adalah tahun pemilu.

Namun di periode kampanye pilpres ini, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kandidat capres-cawapres akan melakukan upaya perlindungan warga dari bencana. Baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun penantangnya Prabowo Subianto belum menjanjikan perlindungan yang lebih baik.

Hal ini mengejutkan, karena Jokowi tengah giat membangun kepresidenannya dengan mengembangkan infrastruktur. Dia tampaknya lebih sibuk dengan penyelesaian jalan raya di pulau Jawa daripada memperbaiki jaringan pelampung dan alat pengukur pasang surut yang telah dipasang sejak bencana tsunami Aceh tahun 2004.

Badan Nasiona Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertanggung jawab untuk memasang dan memelihara sistem ini, sangat kekurangan dana dan memiliki kepemimpinan yang buruk, kata para kritikus. Dari 1.000 sirine peringatan yang dibutuhkan, Indonesia hanya mengerahkan 60 sirine. Perkiraan dana untuk mengganti seluruh sistem peringatan hampir sama jumlahnya dengan keseluruhan anggaran badan tersebut yaitu sebesar $500 juta.

Ini bukan hanya masalah pertumbuhan ekonomi atau pendapatan. Sebaliknya, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan akar rumput telah menyoroti kekurangan demokrasi perwakilan di Indonesia. Pemilihan umum yang bebas dan adil telah diadakan secara teratur, dan pemindahan kepemimpinan selalu dilaksanakan secara damai, namun tidak satu pun partai politik atau kandidat mereka yang melakukan lebih dari sekadar janji untuk kebutuhan nyata warga Indonesia.

Perahu yang terdampar terlihat di dekat rumah-rumah setelah tsunami melanda Anyer di Banten, Indonesia, pada 24 Desember 2018, dalam foto yang diambil oleh Antara Foto. (Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja/via REUTERS)

Selain menanggung konsekuensi mematikan dari perlindungan bencana yang tidak memadai, warga Indonesia juga harus membayar lebih mahal untuk beras, daging sapi segar, dan bahan pokok lainnya daripada warga negara lain di Asia Tenggara. Bank Dunia mengatakan bahwa anak-anak di banyak daerah perkotaan di negara ini kekurangan gizi. Kesehatan dan pendidikan dasar masih kurang terdanai.

Baca Juga: Pilpres 2019: Prabowo Kehilangan Momentum untuk Kalahkan Jokowi

Tak satu pun dari kebutuhan dasar ini yang menjadi pusat kampanye para politisi. Sebaliknya, mereka justru terpaku pada agama. Walaupun kampanye Jokowi telah menyebutkan beberapa prioritas seperti peningkatan sumber daya manusia dan kesetaraan, namun terdapat sebuah wacana yang menyatakan bahwa penekanan pendidikan agama bisa menjadi penyedia “karakter nasional,” promosi wirausahawan agama, dan kemudahan pajak “Zakat” Islam untuk mengatasi ketidaksetaraan.

Salah satu yang bisa menjelaskan itu adalah bahwa politik Indonesia merupakan politik yang terdorong oleh tokoh-tokoh; partai-partai politik umumnya tidak memiliki program-program besar yang bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat biasa. Sebaliknya, mereka justru menyediakan kendaraan untuk anggota elit yang bersaing. Di negara mayoritas Muslim, salah satu cara yang paling pasti untuk mendapatkan dukungan—sekaligus melemahkan lawan Anda—adalah dengan bermain dengan masalah agama.

Untuk menangkis serangan dari kaum konservatif Islam yang semakin gencar, Jokowi menggandeng ulama Muslim yang sudah lanjut usia, Ma’ruf Amin. Akibatnya, banyak wacana kampanye yang membahas berbagai topik, seperti kebutuhan para pemimpin untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang Alquran.

Kegagalan untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat—khususnya warga yang tengah menderita—akan menimbulkan bahaya karena bisa meningkatkan ekstremisme. Gerakan Islam konservatif tengah membangun basis dukungan yang kuat di balik ketidakpuasan sosial dan ekonomi.

Ketika masyarakat Palu mencoba untuk membangun kembali kehidupan mereka, seorang analis Indonesia mengatakan bahwa kelompok yang dikenal sebagai Mujahiddin Indonesia Timur telah memperluas keanggotaannya di daerah tersebut.

Banyak orang seperti saya yang setelah menyaksikan tsunami 2004, mengharapkan tanggapan cepat yang sama untuk Palu, menerima bantuan internasional, dan menyambut upaya rehabilitasi selanjutnya. Sayangnya, Indonesia saat ini adalah negara yang berbeda dari tahun 2004—presiden yang baru saja terpilih oleh pemilihan langsung pertama, ingin menunjukkan keterbukaan dan keterlibatan Indonesia dengan dunia.

Saat ini, banyak dari keterbukaan ini telah digantikan oleh nasionalisme sempit yang picik dan konservatif. Dunia telah menawarkan bantuan untuk Palu. Namun, pemerintah ragu-ragu dan kemudian menolak sebagian besar dari bantuan itu. Di antara tawaran-tawaran bantuan itu, Presiden—bahkan ketika sedang kesulitan untuk memulihkan daerah bencana dan dia telah menolak bantuan dari sumber lain, termasuk dari kapal angkatan laut Inggris terdekat—menerima dan berterima kasih atas bantuan Kerajaan Arab Saudi, yang menandakan persetujuan terhadap Islam konservatif yang harus tetap ada di samping Jokowi untuk mengamankan pemilihannya kembali.

Michael Vatikiotis adalah Direktur Asia di Centre for Humanitarian Dialogue dan mantan editor Far Eastern Economic Review. Buku terbarunya berjudul Blood and Silk: Power and Conflict in Modern Southeast Asia.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Indonesia Joko Widodo berdiri di dekat runtuhan Hotel Mutiara Carita setelah tsunami di Pandeglang, Indonesia, pada 24 Desember. (Foto: Reuters/Antara Foto/Bayu Prasetyo)

Tak Ada Paslon Pilpres yang Beri Harapan Tentang Perlindungan Bencana

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top