Tuduhan Makar Kian Populer, Tanda-tanda Kebangkitan Kembali Kekuatan Lama di Indonesia?
Berita Politik Indonesia

Tuduhan Makar Kian Populer, Tanda Kebangkitan Kekuatan di Indonesia

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (Foto: TIRTO/Andrey Gromico )
Berita Internasional >> Tuduhan Makar Kian Populer, Tanda Kebangkitan Kekuatan di Indonesia

Oleh: Gustav Brown (East Asia Forum)

Tuduhan makar yang dikenakan kepada mereka yang beralasan membela Pancasila dan demokrasimenurut penulis opini inibisa jadi adalah sebuah bentuk gerakan politik yang “bertugas” untuk melindungi nilai-nilai politis yang selama ini berkembang di Indonesia, yakni “nasionalisme saleh.” Tuduhan makar diduga seringkali digunakan untuk menekan oposisi, sekaligus melindungi kekuatan politik yang sedang berkuasa. Tuduhan makar juga dinilai sering dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan represif yang dilakukan terhadap aktivis konservatif Muslim dan pro-demokrasi.

Banyak pihak menilai pemilihan gubernur Jakarta baru-baru ini sebagai kekalahan pluralisme agama di tangan Islam politik—sebuah gerakan perubahan yang tampak lebih manjur dengan hasil yang nyata, daripada gerakan manapun yang pernah dilakukan sejak transisi Indonesia kepada demokrasi. Gerakan “radikalisme yang mulai populer”—beberapa orang menyebutnya demikian—dinilai telah mengaburkan “pertunjukan” yang sesungguhnya, yang terjadi di balik layar.

“Pertunjukan” ini—menurut para pendukungnya—menempatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan koalisi orang dalam politik, konglomerat dan tokoh Orde Baru yang mendukung saingannya pada Pemilu Presiden 2014, Prabowo Subianto. Meskipun bukan pendukung Islam politik, kekuatan ini siap untuk memobilisasi Islam politik untuk melemahkan Jokowi dan “mengamankan” panggung agar mereka bisa kembali berkuasa pada Pemilu tahun 2019 mendatang.

Apa yang tampak sebagai munculnya kekuatan politik religius baru di Indonesia pada kenyataannya adalah kembalinya kekuatan kekuasaan lama—Orde Baru.

Ini bukan kali pertama sisa-sisa kekuatan Orde Baru muncul melalui pemilihan. Sebelumnya pada tahun 2017, Kapolri menangkap Gatot Saptono—atau dikenal sebagai Muhammad Al-Khaththath—dan empat orang lainnya dicurigai melakukan makar, yang merupakan istilah yang menunjukkan ‘pengkhianatan’ atau ‘subversi’ terhadap negara.

Penangkapan tersebut dilakukan sebelum terjadinya serangkaian demonstrasi yang direncanakan di lima kota di Indonesia. Banyak yang menafsirkan langkah tersebut sebagai pesan kepada kelompok garis keras Islam. Namun polisi juga mengklaim telah menemukan ‘dokumen revolusioner’ yang menguraikan rencana untuk menabrak gerbang Istana Kepresidenan dan menempati gedung tersebut, serta bukti bahwa para konspirator telah membahas bagaimana melakukan kudeta atas kudeta tersebut.

Ini adalah kasus tuduhan makar kedua yang mengemuka selama masa pemilu. Pada akhir 2016, pihak berwenang menahan kelompok lain karena dicurigai makar—sebuah kelompok yang mencakup Rachmawati Soekarnoputri (putri Sukarno, mantan presiden pertama dan saudara perempuan Megawati, mantan presiden Indonesia) dan bintang rock Ahmad Dhani. Rachmawati membantah tuduhan tersebut dan menyebut tuduhan makar yang ditimpakan kepadanya bermotif politik.

Tuduhan makar memiliki sejarah panjang dan kompleks di Indonesia. Pasal 104-117 KUHP Indonesia, yang menguraikan kejahatan tersebut, merupakan warisan dari hukum Hindia Belanda—sebelum kemerdekaan dan negara berganti nama menjadi Republik Indonesia. Negara kolonial tersebut merancang undang-undang ini untuk menekan oposisi nasionalis, Islam dan regional terhadap pemerintahannya di nusantara. Di bawah mantan presiden Sukarno, makar digunakan terutama untuk menanggapi kaum separatis dan revolusioner yang mengancam integritas teritorial dan legitimasi politik negara baru tersebut.

Penggantinya, Suharto, mulai berkuasa setelah mengagalkan upaya kudeta yang nyata oleh sekelompok perwira militer kiri yang kemungkinan terkait dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pembersihan anti-komunis yang terjadi dibenarkan oleh tuduhan makar, seperti relokasi paksa dan tindakan represif lainnya yang dilakukan selama pendudukan militer Timor Leste. Selama tahun 1970an dan 1980an, rezim Suharto juga menyebarkan tuduhan makar untuk membenarkan tindakan represif yang dilakukan terhadap aktivis konservatif Muslim dan pro-demokrasi.

Sejak transisi demokrasi pada tahun 1998, penangkapan atas tuduhan makar sebagian besar terjadi dalam konflik separatis di Aceh dan Papua, dan juga upaya melawan terorisme nasional. Tuduhan makar ini menjadi terkenal karena mereka sangat tidak biasa. Apa yang mereka sebut makar itu mungkin hanya mencerminkan momen politik yang tak diinginkan pada saat itu, atau niat yang berasal dari oposisi untuk menghindari proses pemilu yang sulit.

Al-Khaththath dan Rachmawati memang termasuk pihak yang menentang mantan Gubernur Basuki Tjahaja ‘Ahok’ Purnama dan pelindungnya, Jokowi. Apakah mereka bermaksud melakukannya dengan menggunakan alasan legal atau ekstra-legal, biarlah pengadilan Indonesia yang memutuskan.

Dengan mengenyampingkan salah atau benar, terlihat adanya hubungan konseptual antara makar dan dakwaan penistaan agama yang ditujukan pada Ahok. Dalam konteks hukum Indonesia, penistaan dibingkai sebagai pelanggaran atas wewenang pemuka agama, integritas komunitas religius dan kesucian ajaran agama. Jadi, dalam arti tertentu, makar sama artinya dengan penghujatan terhadap negara-bangsa—sebuah penghinaan bagi otoritas, integritas dan kesucian Indonesia dan ideologi nasionalnya, Pancasila.

Negara Pancasila sama sekali tidak sekuler, tapi juga bukan Islam. Sebaliknya, ini adalah negara yang pluralistik religius yang digerakkan oleh “nasionalisme saleh”—sebuah pakta yang dibentuk bersama oleh negara dan perwakilan komunitas beragama yang diakui di negara tersebut, termasuk Islam dan Kristen.

Jika tuduhan penistaan agama terhadap Ahok seperti tusukan pedang yang mengarah kepada pada pakta tersebut, maka tuduhan makar bertugas sebagai tameng yang menangkisnya. Dengan ketegangan politik mulai meningkat mendekati Pemilu 2019, kasus-kasus mungkin ini bukan yang terakhir yang akan kita lihat dalam waktu dekat.

 

Gustav Brown adalah seorang peneliti Postdoctoral Research di Asia Research Center, National University of Singapore (NUS). Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Tuduhan Makar Kian Populer, Tanda Kebangkitan Kekuatan di Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top