Papua Barat Terus Berjuang untuk Kemerdekaan
Berita Tentang Indonesia

Papua Barat Terus Berjuang untuk Kemerdekaan

Mahasiswa menuntut kebebasan provinsi Papua Barat dalam sebuah demonstrasi di tahun 2013. (Foto: AFP/Juni Kriswanto/file)
Home » Berita Tentang Indonesia » Papua Barat Terus Berjuang untuk Kemerdekaan

Sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang dikenal sebagai TPN-PB, telah lama terlibat dalam pemberontakan tingkat rendah terhadap militer dan polisi Indonesia. Sasaran lain dari serangannya adalah perusahaan pertambangan Freeport-McMoRan, yang mengoperasikan tambang emas dan tembaga Grasberg yang sangat besar di wilayah pegunungan sebelah barat.

Oleh: Giacomo Tognini (Asia Times)

Dua tahun ke depan bisa terbukti transformatif bagi Melanesia—wilayah kepulauan Pasifik yang membentang dari Papua di sebelah barat sampai Fiji di sebelah timur. Dua pemungutan suara untuk kemerdekaan—yang dijadwalkan pada tahun 2018 dan 2019—dapat menggabungkan dua negara baru tersebut dan menggoyangkan politik di sebuah wilayah di mana penjajahan masih menjadi masalah.

Satu lagi gerakan yang terus berjalan, dan berharap untuk bergabung bersama mereka: Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP), yang mencari kemerdekaan untuk bagian barat pulau yang dikuasai Indonesia. Tidak seperti tetangga mereka di Kaledonia Baru Prancis dan pulau Bougainville di Papua, tidak terdapat prospek yang besar untuk melakukan pemungutan suara bebas bagi masyarakat Papua Barat.

    Baca Juga : Kelompok Pendukung Keluarga Lawan Kekerasan Gender di Papua

Dalam upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dilaksanakan oleh pemimpin ULMWP Benny Wenda, para aktivis di Papua Barat dan yang lainnya, berusaha mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan di dua provinsi di Papua Barat, untuk mendapatkan petisi kemerdekaan untuk dipresentasikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu.

1,8 Juta Rakyat Papua Barat Tanda Tangani Petisi Kemerdekaan

Pemimpin kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda. (Foto: RNZI / Koroi Hawkins)

Meskipun mendapat dukungan lebih dari 70 persen penduduk Papua Barat, namun upaya untuk memperoleh kursi di Komite Dekolonisasi PBB gagal—petisi itu mendapat dukungan hanya dari delapan negara, yang semuanya merupakan negara kepulauan kecil Karibia dan Pasifik.

“Saya pikir pemerintah Indonesia akan meningkatkan upayanya untuk memblokir ULMWP,” kata pengamat Human Rights Watch (HRW) yang berbasis di Jakarta, Andreas Harsono. “Ini bisa berkisar dari peningkatan kerjasama bilateral dengan negara-negara Melanesia, hingga mengancam untuk memboikot beberapa bisnis atas dukungan mereka terhadap Papua Barat.”

Provinsi Papua di Indonesia dimasukkan ke dalam negara tersebut pada tahun 1969, ketika pemerintah Indonesia mengadakan sebuah referendum yang dipersengketakan secara luas, yang mengakhiri tujuh tahun masa pemerintahan PBB setelah kepergian rezim kolonial Belanda. Konflik yang pasang surut dengan separatis lokal dari berbagai kelompok terus bertahan sejak saat itu, di mana militer Indonesia dituduh melakukan kekejaman genosida terhadap penduduk Papua.

Tahanan politik

Pihak berwenang Indonesia dengan agresif menuntut setiap tindakan yang dianggap mendukung kemerdekaan, termasuk memenjarakan para aktivis karena mengibarkan bendera “Bintang Kejora” Papua Barat. Terpilihnya Joko Widodo—yang umumnya dikenal sebagai Jokowi—pada pemilihan kepresidenan Indonesia pada tahun 2014, menimbulkan harapan akan meredanya konflik. Dia berjanji untuk mencabut pembatasan yang melarang wartawan untuk mengunjungi daerah tersebut dalam kampanyenya, namun harapan tersebut sebagian besar telah pupus.

Mantan Tahanan Politik di Indonesia Belum Dapatkan Kebebasan

Filep Karma, seorang mantan tahanan politik Papua. Pada tahun 2014, ia menerbitkan bukunya, ‘Seakan Kitorang Setengah Binatang’, yang berisi tentang rasisme Indonesia melawan orang Papua. (Foto: HRW/Andreas Harsono)

Walau dia memang mencabut larangan tersebut, namun masih sulit bagi wartawan untuk mengakses Papua Barat. Jakarta membebaskan beberapa tahanan berprofil tinggi yang telah dipenjara selama bertahun-tahun, namun pihak berwenang masih memenjarakan hingga 8.000 orang Papua dalam penangkapan massal sementara, selama dua tahun terakhir. Tahanan politik seperti Yanto Awerkion yang berusia 27 tahun, yang ditangkap pada Mei lalu di kota pesisir Timika ketika sedang mengumpulkan tanda tangan untuk petisi ULMWP, masih dipenjara dengan prospek pembebasan yang tidak pasti.

“Jokowi mungkin ingin melihat tahanan politik ini dibebaskan, namun terdapat lebih banyak penangkapan massal,” kata Dr. Jim Elmslie, salah satu pendiri Proyek Papua Barat di Pusat Studi Perdamaian dan Konflik Universitas Sydney. Harsono setuju, dan menekankan bahwa jumlah penangkapan tahunan telah meningkat menjadi ribuan orang di bawah pemerintahan Jokowi.

Perang dan Damai

Para aktivis yang memperjuangkan kemerdekaan di Papua Barat telah beroperasi di bawah berbagai kelompok bersenjata yang damai sejak tahun 1969. Ketika melewati beberapa periode perpecahan internal, sebagian besar telah lama beroperasi di bawah payung Organisasi Papua Merdeka, yang juga dikenal dengan singkatannya, OPM.

Sayap bersenjata OPM, yang dikenal sebagai TPN-PB, telah lama terlibat dalam pemberontakan tingkat rendah terhadap militer dan polisi Indonesia. Sasaran lain dari serangannya adalah perusahaan pertambangan Freeport-McMoRan yang berbasis di Phoenix, yang mengoperasikan tambang emas dan tembaga Grasberg yang sangat besar di wilayah pegunungan sebelah barat.

    Baca Juga : Kelompok Pelopor Melanesia Mempermasalahkan Keterlibatan Indonesia

Penduduk asli Papua yang tinggal di kota-kota terdekat, telah lama memprotes bahwa mereka hanya menerima sedikit dari kekayaan keuntungan yang dihasilkan, yang justru diberikan kepada Freeport atau para pejabat di Jakarta.

Konflik bersenjata tersebut meningkat menjelang akhir tahun 2017, ketika terjadi bentrokan mematikan pada bulan November, yang diikuti oleh militer Indonesia yang menuduh TPN-PB menduduki beberapa desa di dekat Grasberg satu bulan kemudian. Setelah kematian seorang komandan TPN-PB terdepan pada bulan September, kelompok tersebut mengeluarkan sebuah “deklarasi perang” resmi melawan Indonesia pada bulan Februari tahun ini.

“TPN-PB mencuri dua senjata kuat dari militer Indonesia di dekat tambang pada tahun 2016,” kata Elmslie. “Saat itulah serangan mulai meningkat, dan setelah mereka mengumumkan perang, mereka memblokir jalan menuju tambang di Tembagapura.”

Indonesia Kirim Paket Bantuan ke Desa-desa Papua yang Dikuasai Pemberontak

Perwakilan TPN OPM Yusko Kogoya membaca surat pernyataan yang ditujukan kepada Pemerintah RI di Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. (Foto: Antara Foto/Indrayadi)

Dukungan Melanesia

Para pemimpin di balik kampanye petisi tersebut, mengumpulkan beberapa kelompok yang berbeda setelah Kongres Rakyat Papua tahun 2011, kemudian membentuk ULMWP tiga tahun kemudian, dan memungkinkan mereka untuk membentuk sebuah front persatuan untuk upaya kemerdekaan.

Wadah terbesarnya untuk dukungan internasional adalah Melanesian Spearhead Group (MSG)—sebuah forum regional untuk negara-negara Melanesia. Mengutip peningkatan profil yang diberikan oleh keanggotaan MSG kepada FLNKS—sebuah partai pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru—ULMWP diberi status pengamat pada KTT MSG pada tahun 2015—namun begitu pula Indonesia, yang menjadi anggota asosiasi tersebut.

Setelah mempresentasikan petisi kemerdekaan di PBB, pemimpin ULMWP Wenda memperbarui upayanya untuk mendapatkan keanggotaan penuh di KTT MSG di Port Moresby pada Februari lalu. Wenda memberikan pidato kepada para pemimpin di acara tersebut, menyoroti kemajuan gerakan reformasi yang diminta oleh MSG sebelum memberikan keanggotaan penuh. Tetapi dengan pemerintah Indonesia yang menempatkan beban diplomatiknya di balik sekutu regional seperti Fiji, pengajuan untuk keanggotaan tersebut telah disimpan untuk masa yang akan datang.

“Masyarakat Papua Barat terus menderita kebrutalan di tangan para penindas setiap hari,” kata Wenda dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum pidatonya. “Kami meminta para pemimpin Melanesia untuk mengakui aspirasi politik kami, untuk mendengar seruan untuk kebebasan ini.”

Giacomo Tognini adalah seorang jurnalis Italia kelahiran London yang saat ini berbasis di Amerika Serikat. Dia sempat tinggal lama di Asia Tenggara, artikelnya telah dipublikasikan di Bloomberg News, Huffington Post, Worldcrunch, dan the Jakarta Globe.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Mahasiswa menuntut kebebasan provinsi Papua Barat dalam sebuah demonstrasi di tahun 2013. (Foto: AFP/Juni Kriswanto/file)

Papua Barat Terus Berjuang untuk Kemerdekaan
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top