Berita Politik Indonesia

Para Pemimpin Papua Barat Salahkan Kematian 3 Bayi pada Tindakan Keras Indonesia

Berita Internasional >> Para Pemimpin Papua Barat Salahkan Kematian 3 Bayi pada Tindakan Keras Indonesia

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan ribuan warga sipil mengungsi dan 10 warga ditembak oleh TNI. Para pemimpin Papua Barat menyerukan agar Indonesia mengizinkan lembaga kemanusiaan dan medis mengakses Nduga. Kematian tiga bayi di kawasan itu dibebankan pada tindakan keras TNI. 

Baca juga: Warga Papua Barat Unjuk Rasa Tuntut Kemerdekaan dari Indonesia

Oleh: Helen Davidson (The Guardian)

Tiga bayi yang meninggal saat persalinan termasuk di antara korban warga sipil. Para pemimpin Papua Barat menyalahkan tindakan keras yang brutal oleh TNI di wilayah Nduga. Mereka menyerukan agar Indonesia mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan dan medis untuk mengakses wilayah itu, serta media asing.

Sejak gerilyawan Papua Barat melancarkan serangan mematikan di lokasi konstruksi Nduga pada awal Desember, Indonesia telah melakukan operasi bersenjata di dalam dan sekitar hutan dalam upaya untuk melacak mereka.

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim ribuan warga sipil telah terlantar, 10 orang telah ditembak oleh TNI—enam dari mereka meninggal—dan beberapa orang telah ditahan dan diduga disiksa.

“Sekitar empat wanita terpaksa melahirkan di hutan dan tiga anak meninggal,” Benny Wenda, pemimpin ULMWP yang diasingkan, mengatakan kepada The Guardian Australia. “Ada juga yang hilang. Ada lebih banyak orang yang datang, tetapi kami tahu untuk saat ini sekitar 11 orang tewas dan ada beberapa tempat yang tidak dapat kami akses.”

ULMWP, yang merupakan organisasi payung untuk organisasi kemerdekaan Papua Barat, mengatakan: “Tanpa tindakan segera oleh organisasi kemanusiaan, bantuan dan hak asasi manusia internasional, akan ada lebih banyak warga sipil Papua yang akan menghadapi risiko.

“Pengamat internasional dan orang-orang Papua Barat sedang melobi untuk mendapatkan akses mendesak ke Papua Barat agar bisa segera menyediakan perawatan medis, bantuan makanan, dukungan medis, dokumentasi dan sumber daya bagi penduduk desa; dan untuk menyelidiki penggunaan senjata kimia secara ilegal.”

Indonesia dituduh menggunakan senjata kimia fosfor putih yang dilarang secara internasional terhadap warga sipil, tuduhan yang dibantah pemerintah. Indonesia juga membantah bahwa TNI telah menargetkan warga sipil, dan mengatakan bahwa mereka telah memberikan perlindungan bagi mereka untuk kembali ke rumah mereka.

Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia berbagi pulau dengan Papua Nugini, dan penduduk pribumi telah terlibat dengan pemberontakan tingkat rendah dengan Indonesia selama sekitar setengah abad.

Setelah kepergian penjajah Belanda, dan perselisihan antara orang Papua, Belanda, dan Indonesia, PBB mensponsori perjanjian yang menunjuk Indonesia sebagai administrator sementara.

Pada tahun 1969 sebuah resolusi PBB menegaskan apa yang disebut “Act of Free Choice”—sebuah referendum di mana 1.026 orang Papua terpilih memilih untuk tetap dengan Indonesia, tetapi referendum ini telah berulang kali dibantah oleh pengamat internasional sebagai referendum yang tidak representatif dan terpaksa.

Indonesia bersikeras bahwa daerah-daerah itu selalu menjadi bagian dari Indonesia dan resolusi itu hanya menegaskan kedaulatannya.

Sebuah gerakan separatis gerilya tumbuh dan kekerasan terus berlanjut sejak itu, dengan klaim lebih dari setengah juta orang Papua Barat telah terbunuh, serta banyak yang ditangkap dan terluka, dan desa-desa hancur. Indonesia secara terus-menerus dituduh melakukan pelanggaran HAM, yang dibantahnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan kemerdekaan Papua Barat telah memperoleh dukungan dari tetangga-tetangga regional, termasuk Vanuatu, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall, tetapi sebuah petisi kemerdekaan 2017—yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang Papua Barat dan diselundupkan ke luar negeri ke komite dekolonisasi PBB—ditolak karena di luar mandatnya.

Wenda mengatakan ULMWP percaya setidaknya 11 orang tewas akibat tindakan keras TNI, dan sejumlah orang hilang atau bersembunyi.

“Mereka takut keluar (dari persembunyiannya) karena Indonesia sedang menjatuhkan bom melalui helikopter. Orang-orang sangat ketakutan,” kata Wenda. “Ini seperti masa kecil saya tahun 1977, dengan bom jatuh di desa saya, dan banyak orang hilang dan takut untuk pulang.”

Operasi militer Indonesia dikirim setelah setidaknya 17 orang tewas pada tanggal 4 Desember di sebuah lokasi konstruksi karena dibunuh oleh gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Baca juga: Presiden ODC: ‘Hentikan Pertumpahan Darah di Papua Barat’

Indonesia mengatakan para korban adalah pekerja sipil, tetapi OPM—yang secara historis belum diketahui pernah menargetkan warga sipil—menyatakan bahwa semua korban adalah anggota TNI.

Wakil sekretaris jenderal OPM, Octo Mote, mengatakan kepada Radio NZ bahwa OPM adalah “organisasi militer profesional”.

“Langsung atau tidak langsung, mereka, yang tewas itu, terkait dengan militer,” katanya, Senin (21/1). “OPM telah melakukan penyelidikan sebelum membunuh mereka.”

Para separatis Papua Barat mengatakan bahwa meningkatnya dukungan untuk gerakan mereka di antara warga negara Indonesia juga telah mendorong tindakan keras ini. Lebih dari 500 demonstran ditangkap pada 1 Desember di demonstrasi di seluruh nusantara, termasuk warga Indonesia, kata mereka. Demonstrasi lebih lanjut telah diadakan minggu ini yang menuntut diakhirinya operasi Nduga.

Pihak berwenang Indonesia juga telah menyerbu dan menghancurkan sejumlah markas besar gerakan domestik, Komite Nasional Papua Barat, dan setidaknya tiga orang—termasuk aktivis Yanto Awerkion yang dipenjara sebelumnya—menghadapi tuduhan “pemberontakan” setelah mengadakan pertemuan doa, padahal mereka telah memberi tahu pihak berwenang mengenai pertemuan ini.

 

Keterangan foto utama: Ambulans militer TNI mengevakuasi mayat seorang prajurit yang terbunuh di Nduga. Para pemimpin Papua Barat menuntut agar Indonesia mengizinkan lembaga-lembaga kemanusiaan dan medis untuk memasuki wilayah tersebut. (Foto: AFP/Getty Images/Joseph Situmorang)

Para Pemimpin Papua Barat Salahkan Kematian 3 Bayi pada Tindakan Keras Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top