Operasi Militer di Papua
Berita Politik Indonesia

Para Pemimpin Papua Tuntut Diakhirinya Operasi Militer Indonesia

Tujuh belas pekerja yang tewas dalam serangan Papua awal bulan ini berasal dari bagian lain Indonesia. (Foto: AFP)
Berita Internasional >> Para Pemimpin Papua Tuntut Diakhirinya Operasi Militer Indonesia

Gubernur Provinsi Papua Timur telah menyerukan diakhirinya operasi militer di Papua terhadap pemberontak kemerdekaan. Ia mengatakan bahwa tidak boleh ada lagi korban sipil sebelum warga sipil dievakuasi. Namun Militer mengatakan bahwa mereka telah diserang ketika mencoba untuk mengambil tubuh para korban, dan bersikeras bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil yang tidak bersenjata dan hanya menembak untuk membela diri. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada batasan waktu untuk operasi militer, dan bahwa para pelaku harus ditangkap hidup atau mati.

Baca juga: Militer Indonesia Akan Ambil Alih Pembangunan di Papua

Oleh: BBC

Para pasukan memburu anggota sayap bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menewaskan sedikitnya 17 pekerja konstruksi pada awal bulan ini.

Itu adalah serangan paling mematikan selama bertahun-tahun.

Para pejabat setempat mengatakan bahwa setidaknya empat warga sipil sejauh ini tewas dalam aksi tanggapan militer.

Ratusan lainnya dikatakan telah melarikan diri ke hutan untuk menghindari kekerasan.

Serangan OPM di wilayah pegunungan Nduga merupakan eskalasi besar dalam pemberontakan tingkat rendah yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Laporan sebelumnya menyebutkan jumlah korban sebanyak 24 orang.

Papua menyatakan kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1961, tetapi dimasukkan menjadi bagian Indonesia delapan tahun kemudian, menjadi provinsi paling timur negara ini.

Apa yang dikatakan Gubernur Papua?

Dalam kritik langka terhadap pemerintah pusat, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan bahwa militer sekarang harus pergi.

“Kami memberikan penghormatan kepada para korban di masa lalu dan saat ini, tetapi ini sudah cukup,” kata Gubernur Lukas Enembe.

“Tidak boleh ada lagi korban sipil, warga sipil belum dievakuasi. Jadi kami ingin semua pasukan keluar terlebih dahulu.”

Dia menambahkan bahwa para pejuang pro-kemerdekaan tidak mungkin masih berada di daerah itu.

Ketua Parlemen Papua, Yunus Wonda, mengatakan kepada BBC bahwa operasi militer sangat menakutkan masyarakat.

Setidaknya 300 warga desa dilaporkan telah melarikan diri untuk kabur dari serangan militer.

“Mereka trauma dan sangat ketakutan. Mereka melarikan diri ke hutan,” kata Yunus.

“Kami ingin orang-orang di Papua di distrik-distrik itu merayakan bulan suci ini dengan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Natal seharusnya menjadi masa damai bukannya saat-saat ketakutan.”

Apa yang menurut orang Papua sedang dilakukan militer?

Sebuah tim pencari fakta pemerintah setempat menemukan setidaknya empat warga sipil tewas dalam operasi itu, yang telah berlangsung selama hampir tiga minggu.

Wartawan tidak dapat memasuki wilayah tersebut karena masalah keamanan, dan media internasional dilarang memasuki Papua.

Pada tahun 2015, Presiden Indonesia Joko Widodo berjanji untuk mencabut larangan itu, tetapi dalam praktiknya pelaporan tanpa hambatan di Papua masih sangat sulit.

Bocah lelaki berusia 14 tahun ini mengatakan kepada BBC bahwa pasukan militer telah membunuh ayahnya. (Foto: via BBC)

Namun, BBC Indonesia telah berbicara dengan warga sipil dari daerah konflik di ibu kota regional dataran tinggi Wamena.

Seorang anak lelaki berusia 14 tahun yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan dari militer, mengatakan bahwa ayahnya telah terbunuh.

“Saya melihat dua helikopter turun, semua orang melarikan diri termasuk ayah saya. Kemudian polisi dan militer keluar. Dan kemudian militer menembak ayah saya.”

“Saya kaget. Saya melompat dan saya juga tertembak tetapi mereka tidak mengenai saya. Saya berlari dengan kakak laki-laki saya ke hutan,” katanya.

Aktivis HAM setempat Raga Kogeya, mengatakan bahwa masyarakat harus diberi kesempatan menguburkan orang mati dengan damai.

“Kami bukan musuh negara. Kami adalah warga negara Indonesia. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas mereka yang terbunuh,” katanya.

Aktivis Raga Kogeya mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. (Foto: via BBC)

Awal bulan ini, Human Rights Watch mengatakan bahwa kekebalan hukum bagi para pelanggar hak asasi manusia menjadi sebuah “norma” di Papua, karena kurangnya pertanggungjawaban oleh pasukan keamanan dan sistem peradilan yang berfungsi buruk.

Apa kata militer?

Militer mengatakan bahwa mereka telah diserang ketika mencoba menyelamatkan tubuh para pekerja konstruksi, dan bersikeras bahwa mereka tidak menargetkan warga sipil yang tidak bersenjata dan hanya menembak untuk membela diri.

Namun juru bicara militer Papua Muhammad Aidi, mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa sulit untuk membedakan antara pemberontak dan warga sipil.

“Di desa, pemberontak akan menyembunyikan senjata dan bergaul erat dengan warga sipil, dan kita tidak bisa mengenali mereka,” katanya.

“Ini sangat sulit karena mereka menggunakan teknik perang gerilya. Mereka bisa berada di mana saja, dan mereka tahu wilayah itu dengan sangat baik sementara kami adalah orang luar.”

Beberapa orang Papua seperti para demonstran di Jakarta ini, terus menyerukan penentuan nasib sendiri. (Foto: EPA)

“Kami tidak tahu seperti apa rupa mereka, kami belum pernah bertemu mereka. Jadi kami hanya tahu mereka dari beberapa foto dan asumsi tentang mereka.”

Dia mengatakan bahwa operasi militer dan polisi bersama akan berlanjut.

“Tidak ada batasan waktu untuk itu. Para pelaku harus ditangkap hidup atau mati.”

Siapa yang terbunuh dalam serangan itu?

Para pekerja konstruksi yang terbunuh berasal dari pulau lain.

Mereka telah dipekerjakan dan dibawa ke daerah Nduga untuk membangun jalan dan jembatan yang luas, memotong menembus hutan yang masih asli.

Seorang tentara juga ditembak mati ketika tim polisi dan pasukan keamanan dikirim untuk menyelidiki pembunuhan itu, kata pihak berwenang.

Baca juga: Tak Mau Menyerah, Separatis Papua Tuntut Referendum

Proyek jalan raya trans-Papua yang masif merupakan bagian dari upaya Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan infrastruktur di provinsi yang miskin ini.

Pemberontak OPM mengatakan bahwa mereka yakin para pekerja itu bekerja untuk militer.

Tetapi keluarga-keluarga yang berduka seperti Alpianus yang berusia 27 tahun, mengatakan bahwa dia telah mengambil pekerjaan itu untuk mendukung keluarga mudanya.

Dia belum pulang sejak Februari tahun ini.

Istrinya Anita Limbu Datu mengingat percakapan telepon terakhir yang dia lakukan dengan suaminya, dari rumahnya di wilayah tengah pulau Sulawesi.

“Saya berkata: ‘Tolong berhati-hatilah di dataran tinggi itu. Ketika kamu kembali, tolong langsung hubungi saya.”

Mereka memiliki seorang putri, dan suaminya telah berjanji bahwa dia akan pulang tepat waktu untuk Natal.

“Saya sangat terkejut ketika mendengar apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan,” kata Datu.

Pelaporan oleh BBC Indonesia.

Keterangan foto utama: Tujuh belas pekerja yang tewas dalam serangan Papua awal bulan ini berasal dari bagian lain Indonesia. (Foto: AFP)

Para Pemimpin Papua Tuntut Diakhirinya Operasi Militer Indonesia

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top