Parlemen Inggris
Eropa

Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Theresa May, Bahayakan Nasib Brexit

Para pengunjuk rasa berdemonstrasi dengan nyaring di luar gedung Parlemen Inggris, sementara para anggota parlemen melakukan pemungutan suara. (Foto: Bloomberg News/Simon Dawson)
Berita Internasional >> Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Theresa May, Bahayakan Nasib Brexit

Parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit yang telah lama dirundingkan oleh Theresa May dan rekan-rekannya di Uni Eropa, yang  dapat membahayakan nasib Brexit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan, yang akan memiliki konsekuensi ekonomi dan kemanusiaan yang keras di kedua sisi Selat Inggris. Inggris direncanakan untuk meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 29 Maret 2019.

Baca Juga: Parlemen Inggris Sita Cache Dokumen Internal Facebook

Oleh: William Booth, Karla Adam, dan Michael Birnbaum (the Washington Post)

Dengan hanya 73 hari tersisa hingga Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa, para anggota parlemen Inggris pada Selasa (15/1) sangat menolak—dengan suara 432 banding 202—kesepakatan penarikan Inggris dari Uni Eropa, yang telah dengan susah payah dinegosiasikan antara Perdana Menteri Inggris Theresa May dan rekan-rekannya di Eropa.

Pemungutan suara dengan hasil telak tersebut menjadi penghinaan murni bagi seorang pemimpin Inggris yang telah menghabiskan dua tahun terakhir mencoba menjual visinya tentang Brexit kepada publik yang skeptis. Kegagalannya menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana Inggris akan meninggalkan Uni Eropa seperti yang dijanjikan pada tanggal 29 Maret 2019.

Brexiteer garis keras—seperti mantan Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson—bersorak atas peningkatan peluang Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan dan tanpa kompromi, atau dengan kesepakatan yang jauh lebih baik daripada yang dikatakan realistis oleh May atau para pemimpin Uni Eropa. Pada saat yang sama, mereka yang menginginkan referendum kedua tentang Brexit—dan yang ingin tetap bertahan di UE—berpikir bahwa kekalahan May membuat mereka lebih dekat dengan tujuan mereka.

Gejolak politik meningkatkan kekhawatiran di antara para pemimpin Eropa bahwa Inggris akan keluar dari blok tersebut dalam kekacauan, dengan kepergian tanpa kesepakatan yang akan memiliki konsekuensi ekonomi dan kemanusiaan yang keras di kedua sisi Selat Inggris.

“Risiko penarikan yang tidak teratur dari Inggris telah meningkat dengan pemungutan suara malam ini,” kata Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam sebuah pernyataan. “Meskipun kami tidak ingin itu terjadi, Komisi Eropa akan melanjutkan kinerja daruratnya untuk membantu memastikan UE sepenuhnya siap.”

Di House of Commons (Dewan Rakyat) pada Selasa (15/1), May berdiri hampir sendirian, menunjukkan sikap perlawanan dan frustrasi, karena banyak orang di partainya meninggalkan pemimpin mereka.

Para sejarawan harus kembali jauh ke zaman Victoria untuk menemukan perpecahan partai dan kekalahan parlementer yang sebanding, hingga dukungan Perdana Menteri William Gladstone untuk pemerintahan otonomi Irlandia pada tahun 1886, yang memecah Partai Liberal menjadi dua.

“Peristiwa di Parlemen hari ini benar-benar sangat luar biasa,” kata sejarawan politik Universitas Cambridge Luke Blaxill. “Ini tidak biasanya terjadi.” Artinya, biasanya pihak Inggris berkelahi satu sama lain di Parlemen, tetapi para anggota partai tidak biasanya memecah-belah partai mereka sendiri.

Jeremy Corbyn—pemimpin oposisi Partai Buruh—menyebut kekalahan itu “bersejarah”, dan mengatakan bahwa rutinitas “penundaan dan penolakan” May telah menyebabkan bencana. “Dia tidak bisa benar-benar percaya bahwa setelah dua tahun gagal, dia mampu menegosiasikan kesepakatan yang bagus,” kata Corbyn. Corbyn kemudian memperkenalkan mosi tidak percaya, untuk diperdebatkan dan dipilih dalam pemungutan suara pada Rabu (16/1).

Setelah itu, para pemimpin Partai Unionis Demokratik Irlandia Utara—yang menopang pemerintahan minoritas May—mengumumkan bahwa mereka akan mendukung perdana menteri itu, dengan demikian membuat pemecatannya menjadi tidak mungkin.

Para pengunjuk rasa dari kedua sisi debat Brexit berdemonstrasi di luar Parlemen Inggris di London. (Foto: EPA-EFE/Shutterstock/Andy Rain)

Rob Ford—seorang profesor politik di Universitas Manchester—mengatakan bahwa ini memang masa yang aneh. “Biasanya, jika Anda melihat kekalahan 50-plus suara pada poin No. 1 dalam agenda pemerintah, maka begitu saja. Tamat. Perdana Menteri akan pergi, dan pemerintah mungkin akan segera jatuh. Tapi itu jelas tidak akan terjadi sekarang,” kata Ford.

May menyebut pemungutan suara pada Selasa (15/1) di Parlemen sebagai yang paling penting dalam satu generasi. Dia mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pilihannya jelas: mendukung kesepakatan komprominya yang tidak sempurna—yang ditekankan May sebagai satu-satunya yang akan dipatuhi Eropa—atau menghadapi Brexit tanpa kesepakatan.

Menatap langsung ke Corbyn, May mengatakan bahwa siapa pun yang mengira mereka bisa pergi ke Brussels dan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik sedang menipu diri mereka sendiri. Tapi pemungutan suara yang menentang rencananya, telah membuat keputusan dengan sangat yakin.

Beberapa saat setelah hasilnya keluar, May berkata, “Pemerintah telah mendengar apa yang dikatakan House of Commons malam ini.”

May memiliki waktu hingga Senin yang akan datang untuk kembali dengan Rencana B. Kantornya tidak tahu-menahu tentang alternatif apa yang mungkin dia tawarkan. May mengatakan bahwa dia akan menghubungi anggota Parlemen untuk mencari tahu jenis kesepakatan Brexit apa, jika ada, yang akan mereka dukung.

Baca Juga: Inggris Kehilangan $1 Triliun karena Brexit

“Apa yang dilakukan Theresa May sekarang akan menjadi semakin tidak relevan dengan hasil apa yang kita dapatkan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah apa yang akan dilakukan Parlemen selanjutnya dan apa yang Partai Buruh lakukan selanjutnya,” kata Ford.

Para pemimpin Eropa lainnya—yang mengharapkan kesepakatan itu gagal—terpana oleh skala kekalahan kali ini. Namun mereka mengatakan bahwa mereka hanya melihat sedikit hal yang bisa mereka lakukan untuk mencoba melonggarkan kesepakatan melalui Parlemen Inggris.

Mungkin kita akan melakukan perbaikan pada satu atau dua hal,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron. “Tapi saya tidak berpikir begitu, karena kita telah mencapai batas maksimal dari apa yang bisa kita lakukan dengan kesepakatan tersebut, dan kita tidak akan—hanya demi menyelesaikan masalah politik domestik Inggris—berhenti membela kepentingan Eropa.”

Guy Verhofstadt, koordinator Brexit untuk Parlemen Eropa, terdengar sangat frustrasi. “House of Commons hari ini mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan kesepakatan ini. Saya ingin tahu apa yang benar-benar diinginkan oleh House of Commons. Karena jika tidak, Anda tidak dapat membuat perjanjian.”

Setidaknya satu suara terkemuka menyarankan agar Inggris mempertimbangkan kembali agar tidak keluar dari Uni Eropa. “Jika sebuah kesepakatan tidak mungkin, dan tidak ada yang menginginkannya, siapa yang akhirnya memiliki keberanian untuk mengatakan apa satu-satunya solusi positif itu?” tanya Presiden Dewan Eropa Donald Tusk di Twitter.

Inggris dapat meminta untuk menunda Brexit setelah tanggal 29 Maret 2019, dan mencoba mengulur waktu untuk menyelesaikan masalahnya. Perpanjangan akan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari negara-negara Uni Eropa lainnya. “Ini menciptakan banyak ketidakpastian dan kekhawatiran,” kata Macron.

Di pub Red Lion di London, para pelanggan memusatkan perhatian mereka pada layar televisi yang menunjukkan hasil pemungutan suara. (Foto: AFP/Getty Images/Tolga Akmen)

Di Westminster, perdebatan sebelum pemungutan suara pada Selasa (15/1), penuh semangat dan terpecah. Ketika para anggota saling berteriak dan mencemooh, ketua House of Commons meminta mereka agar diam, mengeluh tentang “suasana yang bising dan tidak pantas.”

“House of Commons harap tenang. Zen!” teriak Ketua House of Commons John Bercow.

Bintang Partai Buruh yang sedang melejit, David Lammy, mengenang bagaimana ia telah berhadapan dengan para pemilih yang bersimpati dengan kekerasan yang dilakukan oleh para perusuh London pada tahun 2011. Sekarang ia mengatakan bahwa ia merasakan tugas yang sama untuk menghadapi para tetangganya mengenai Brexit.

“Mengapa? Karena kami memiliki kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya kepada konstituen kami, bahkan ketika mereka sangat tidak setuju,” kata Lammy. “Brexit adalah tipuan, tipuan, tipuan.”

Dalam pidato emosional lainnya, Geoffrey Cox—seorang anggota parlemen Konservatif dan jaksa agung—mendesak majelis untuk mendukung kesepakatan May. “Apa yang sedang Anda mainkan? Apa yang sedang Anda lakukan? Anda bukan anak-anak di taman bermain. Anda adalah legislator, dan itu adalah pekerjaan Anda. Kita berurusan dengan kehidupan orang-orang,” kata Cox.

Di luar gedung Parlemen, pemandangannya riuh. Ribuan pengunjuk rasa, banyak yang mengenakan kostum, berkumpul untuk saling berteriak, yang menggambarkan bagaimana Brexit tetap menggelisahkan selama lebih dari dua tahun setelah para pemilih memilih dalam referendum bulan Juni 2016 untuk meninggalkan Uni Eropa.

Para pendukung Brexit menggebuk drum dan membunyikan lonceng “kebebasan,” sementara para demonstran pro-Uni Eropa  membagikan stiker “Bollocks to Brexit” di Parliament Square di samping dua layar video besar yang disiapkan untuk siaran langsung pidato terakhir dan pemungutan suara.

Jeff Wyatt (54 tahun), seorang pemilih pro-Brexit, memegang plakat di atas kepalanya, yang menuduh May telah melakukan pengkhianatan. Seorang pria lain di kerumunan menyarankan agar perdana menteri itu menghadapi kapak algojo.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara saya, kami mendapati Parlemen menentang rakyat,” kata Wyatt, menunjuk ke arah Istana Westminster.

Monika Wolf (57 tahun), mencengkeram bendera Uni Eropa dan Union Jack. Dia pindah ke Inggris dari Jerman pada tahun 1981 dan belajar serta membesarkan anak-anaknya di sini. Di dunia yang ideal, katanya, Brexit akan dihentikan. Dia berharap agar dapat menyaksikan “lebih banyak kenegarawanan dari partai-partai besar. Mereka semua berbicara tentang menyatukan negara, tetapi sejauh ini mereka belum melakukan apa pun untuk mewujudkannya.”

Michael Birnbaum melaporkan dari Brussels. Quentin Ariès di Brussels berkontribusi untuk laporan ini.

William Booth adalah kepala biro The Washington Post untuk London. Dia sebelumnya adalah kepala biro di Yerusalem, Mexico City, Los Angeles, dan Miami.

Karla Adam adalah koresponden London untuk The Washington Post. Sebelum bergabung dengan The Washington Post pada tahun 2006, ia bekerja sebagai freelancer di London untuk the New York Times dan majalah People.

Michael Birnbaum adalah kepala biro The Washington Post untuk Brussels. Dia sebelumnya menjabat sebagai kepala biro di Moskow dan Berlin, dan bergabung dengan The Washington Post pada 2008 sebagai reporter pendidikan.

Keterangan foto utama: Para pengunjuk rasa berdemonstrasi dengan nyaring di luar gedung Parlemen Inggris, sementara para anggota parlemen melakukan pemungutan suara. (Foto: Bloomberg News/Simon Dawson)

Parlemen Inggris Tolak Kesepakatan Theresa May, Bahayakan Nasib Brexit

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top