Korea Utara-nya Afrika
Afrika

PBB Cabut Sanksi atas Korea Utara-nya Afrika, Eritrea

Berita Internasional >> PBB Cabut Sanksi atas Korea Utara-nya Afrika, Eritrea

Eritrea, yang sering disebut sebagai Korea Utara-nya Afrika karena sifat mereka yang sangat menutup diri, akhirnya dibebaskan dari sanksi oleh PBB. Sanksi PBB kepada Eritrea dijatuhkan pada tahun 2009 karena negara itu dianggap mendukung kelompok-kelompok teroris yang bertujuan melemahkan negara tetangganya, Etiopia. Sanksi dicabut setelah Eritrea berdamai dengan Etiopia.

Baca juga: Operasi Cabang Zaitun: Alumni Universitas Turki di Etiopia Dukung Kampanye Afrin

Oleh: Martin Plaut (The Conversation)

Dewan Keamanan PBB akan mengangkat embargo senjata dan sanksi yang ditargetkan terhadap Eritrea. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1907, yang disahkan pada tahun 2009, mencatat bahwa pemerintah Eritrea mendukung militan Al-Shabaab di pemerintah Somalia serta gerakan-gerakan lain yang berusaha melemahkan negara Ethiopia.

Sanksi itu diperkuat selama bertahun-tahun, terutama menyusul penolakan Eritrea untuk menyelesaikan sengketa perbatasannya dengan Djibouti pada tahun 2011. Pemerintah Eritrea secara rutin membantah tuduhan bahwa mereka mempersenjatai kelompok-kelompok tersebut. Untuk mendukung kasusnya, Eritrea telah menunjuk pada penilaian sekutu sejak lama, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika, Herman Cohen, yang menyatakan bahwa:

Semua tuduhan terhadap Eritrea mengenai dugaan bantuan kepada kelompok teroris Islam Al-Shabaab di Somalia tidak pernah terbukti.

Dewan Keamanan PBB membentuk kelompok pemantau ahli untuk melaporkan bukti kegiatan Eritrea. Selama bertahun-tahun Dewan Keamanan PBB telah menghasilkan laporan yang luas hingga ratusan halaman. Laporan ini memberi banyak alasan bagi dewan untuk mendorong isolasi negara Eritrea.

Jadi, apa yang telah berubah? Terdapat tiga perubahan mendasar. Pertama, bukti bahwa Eritrea mendukung Al-Shabaab telah menjadi semakin tipis. Kedua, negara Eritrea tidak lagi terisolasi seperti dulu. Pada akhirnya, persesuaian antara Ethiopia dan Eritrea telah mengubah dinamika kawasan.

Bukti-bukti

Rekonsiliasi antara Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki telah mengubah dinamika di wilayah tersebut. (Foto: EPA-EFE/Stringer)

Laporan kelompok pemantauan tahun 2011 sangat penting dalam menyajikan kasus keterlibatan Eritrea di Somalia dan dukungannya untuk Al-Shabaab.

Para ahli memperoleh apa yang digambarkan kelompok pemantau sebagai:

Bukti kuat dukungan Eritrea untuk kelompok oposisi bersenjata di seluruh wilayah, termasuk Djibouti, Ethiopia, Somalia, dan Sudan. Dukungan untuk kelompok-kelompok ini juga melibatkan jaringan diplomatik Eritrea, intelijen dan jaringan yang berafiliasi dengan PFDJ di Kenya, Uganda, Uni Emirat Arab, dan kawasan lain.

Kelompok pemantau melanjutkan dengan mengatakan bahwa:

Pemerintah Eritrea mengakui bahwa mereka mempertahankan hubungan dengan kelompok oposisi bersenjata Somalia, termasuk Al-Shabaab, tetapi ciri hubungan ini sebagai politik (dan, dalam satu kasus tertentu, sebagai “kemanusiaan”), sementara menyangkal bahwa Eritrea menyediakan dukungan militer, materi, atau keuangan. Bukti dan kesaksian yang diperoleh oleh Kelompok Pemantau, termasuk catatan pembayaran keuangan, wawancara dengan saksi mata, dan data yang berkaitan dengan pergerakan maritim dan penerbangan, semuanya menunjukkan bahwa dukungan Eritrea untuk kelompok oposisi bersenjata Somalia tidak terbatas pada dimensi politik atau kemanusiaan.

Deskripsi kelompok pemantau tentang fasilitas pelatihan dikatakan sebagian besar didasarkan, tetapi tidak secara eksklusif, pada wawancara dengan lebih dari 100 mantan anggota enam kelompok oposisi bersenjata, termasuk:

  • Al-Shabaab
  • Hisb’ul Islam/Somali Islamic Front
  • Hisb’ul Islam / ARS Asmara
  • Ogaden National Liberation Front
  • Oromo Liberation Front, and
  • Front Pour le Restauration de la Démocratie

Dalam apendiks laporan, para ahli memberikan rincian yang mendukung kesimpulan mereka. Hal ini termasuk foto-foto kelompok yang menjalani pelatihan dan rincian serangan yang direncanakan oleh Front Pembebasan Oromo pada KTT Uni Afrika tahun 2011.

Apa saja dampak yang ditimbulkan sanksi?

Sanksi-sanksi tersebut selalu terbatas dalam ruang lingkup mereka. Pemberlakuan sanksi bertujuan menghentikan pasokan senjata dan menghalangi rencana perjalanan pejabat pemerintah dan kepentingan ekonomi.

Eritrea mengeluh bahwa sanksi tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi kepentingan ekonominya. Namun kenyataannya, dampaknya lemah. Eritrea berhasil menggunakan jaringan kontaknya di antara diaspora di seluruh dunia untuk menghindari sebagian besar pengaruhnya. Meskipun demikian, sanksi-sanksi tersebut tetap saja menjengkelkan, dan menunjukkan bahwa pemerintah Eritrea adalah negara pariah.

Hal ini, bersama dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah, menghasilkan temuan pedas oleh Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Di balik pencabutan sanksi

Terdapat tiga alasan untuk mengakhiri sanksi:

  • Pertama, PBB telah menerima beberapa tahun lalu bahwa tidak ada lagi bukti dukungan Eritrea untuk al-Shabaab.
  • Kedua, Eritrea telah pecah dari isolasi internasional. Sekarang Eritrea menjadi sekutu kunci Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam perang mereka di Yaman. Eritrea menyediakan basis dari mana keduanya beroperasi. Eropa juga telah mendukung pemerintah Eritrea sebagai upaya untuk menghentikan aliran pengungsi Eritrea melintasi Mediterania dan ke Italia.
  • Ketiga, dan yang paling penting, terdapat rekonsiliasi antara pihak-pihak yang sebelumnya bertikai di Tanduk Afrika. Terobosan ini datang dari inisiatif oleh Perdana Menteri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed yang mengakhiri permusuhan dengan tetangganya. Kunjungannya ke ibukota Eritrea, Asmara, pada bulan Juni 2018 menerima sambutan yang sangat populer. Kunjungan ini diikuti oleh kunjungan Presiden Eritrea Isaias Afwerki ke Addis Ababa dan akhirnya ke pertemuan tripartit antara para pemimpin Eritrea, Ethiopia, dan Somalia.

Di masa lalu, Somalia dan Ethiopia, bersama dengan Djibouti, merupakan pendukung utama sanksi terhadap Eritrea. Sekarang setelah mereka berdamai, dukungan internasional untuk sanksi PBB telah lenyap.

Apa langkah selanjutnya?

Pemerintah Eritrea kemungkinan akan merayakan pencabutan sanksi sebagai pencapaian besar. Tetapi masalah mereka tidak akan berakhir. Tidak seperti negara tetangga Ethiopia, pemerintah Eritrea belum memperkenalkan program reformasi demokratis atau meningkatkan kualitas hak asasi manusianya. Pembukaan perbatasan dengan Ethiopia telah menghasilkan ribuan orang Eritrea mengalir ke luar negeri. Sebanyak hingga 500 orang menyeberang setiap hari ke Ethiopia.

Baca juga: Negara Afrika Ini Ingin Diakui Sebagai Tempat Berakhirnya Perang Dunia I

Tidak semua tekanan pada pemerintah Eritrea akan berakhir. Amerika Serikat terus mencantumkan Eritrea sebagai salah satu negara paling buruk untuk persekusi berbasis agama. Akibatnya, pemerintah AS akan terus menolak visa untuk sejumlah pejabat pemerintah senior Eritrea. Negara lain, seperti Belanda, juga dapat mempertahankan berbagai langkah.

Namun, dalam jangka panjang, tanggapan publik Eritrea akan menentukan seberapa penting momen ini bagi Presiden Afwerki dan pemerintahannya.

Martin Plaut adalah peneliti senior di Institute of Commonwealth Studies, School of Advanced Study, Tanduk Afrika dan Afrika Selatan.

Keterangan foto utama: Eritrea meminta PBB untuk mencabut sanksi atas mereka setelah negara itu menandatangani perjanjian damai dengan negara tetangganya, Ethiopia. (Foto: Mulugeta Ayena/AP)

PBB Cabut Sanksi atas Korea Utara-nya Afrika, Eritrea

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top