Kemerdekaan Papua
Berita Politik Indonesia

Pemberontak Tuntut Negosiasi Kemerdekaan Papua

Anggota TNI dan Polri membawa kantong jenazah berisi tubuh korban serangan separatis di distrik Nduga, setibanya di Bandara Moses Kilangin di Timika, Provinsi Papua, Indonesia, Jumat, 7 Desember 2018. Helikopter TNI pada Jumat (7/12) mengangkut mayat-mayat para korban yang tewas dalam salah satu serangan separatis paling berdarah di Provinsi Papua yang bergolak di Indonesia. (Foto: AP/Mujiono)
Berita Internasional >> Pemberontak Tuntut Negosiasi Kemerdekaan Papua

Kelompok pemberontak menuntut negosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait kemerdekaan Papua. Sebby Sambom juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menyerukan agar pemerintah menyetujui perundingan damai yang serupa dengan perundingan yang membuat Provinsi Aceh menjadi semi-otonom, atau sebuah “referendum nyata” untuk kemerdekaan Timor Timur. Dia pun berjanji akan mengintensifkan perjuangan untuk kemerdekaan dengan serangan gerilya.

Baca juga: Bagaimana Presiden Jokowi Gagal Menangkan Hati dan Pikiran Papua

Oleh: Niniek Karmini (Associated Press)

Pemberontak di Provinsi Papua menuntut pada Jumat (7/12) agar pemerintah mengadakan negosiasi tentang penentuan nasib sendiri untuk provinsi tersebut, dan memperingatkan lebih banyak serangan.

Sebby Sambom—juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM)—mengatakan dalam sebuah wawancara telepon, bahwa mereka menyerang sebuah situs konstruksi pemerintah akhir pekan lalu karena mereka yakin proyek itu dilakukan oleh militer.

“Proyek jalan Trans-Papua sedang dilakukan oleh militer Indonesia dan itu adalah risiko yang harus mereka tanggung,” kata Sambom. “Kami ingin mereka tahu bahwa kami tidak membutuhkan pembangunan, yang kami inginkan adalah kemerdekaan.”

Pemerintah Indonesia—yang selama beberapa dekade memiliki kebijakan mengirim orang Jawa dan orang Indonesia lainnya untuk menetap di Papua, untuk mencairkan jumlah penduduk asli—sekarang berusaha memacu pembangunan ekonomi untuk meredam gerakan separatis.

Media lokal melaporkan bahwa para insinyur militer terlibat dalam beberapa bagian dari jaringan jalan trans-Papua yang akan menghubungkan kota dan kabupaten di provinsi ini.

“Para pemimpin kami telah mendeklarasikan zona perang sejak tahun lalu dan memperingatkan bahwa pembangunan jalan trans-Papua harus dihentikan, tetapi Indonesia telah mengabaikannya,” kata Sambom.

Dia menyerukan agar pemerintah menyetujui perundingan damai yang serupa dengan perundingan yang membuat Provinsi Aceh menjadi semi-otonom, atau sebuah “referendum nyata” mengenai kemerdekaan seperti yang terjadi di wilayah Indonesia sebelumnya di Timor Timur.

“Jika Aceh dan Timor Timur bisa mendapatkan peluang itu, mengapa kami tidak?” kata Sambom, yang mengatakan bahwa dia berbicara dari daerah dekat perbatasan dengan Papua Nugini.

Indonesia Ultimatum Separatis Papua: 'Menyerah atau Kami Habisi'

Indonesia telah memerangi kelompok pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama puluhan tahun. (Foto: AFP)

Papua adalah bekas jajahan Belanda di bagian barat Nugini. Deklarasi kemerdekaan dari pemerintahan Belanda pada 1 Desember 1961, ditolak oleh Belanda dan kemudian oleh Indonesia.

Sebuah pemberontakan telah melanda Papua sejak awal tahun 1960-an, ketika Indonesia mencaplok kawasan itu. Papua secara resmi dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969 setelah pemungutan suara yang disponsori oleh PBB yang dianggap sebagai tipuan oleh banyak orang.

Setelah serangan pada Minggu (2/12), pasukan keamanan telah mengumpulkan 16 jenazah pekerja dari PT. Istaka Karya—sebuah perusahaan konstruksi milik negara—untuk membangun jembatan di bagian jalan trans-Papua, kata juru bicara polisi Papua Suryadi Diaz.

Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan Perburuan Pembunuh Pekerja di Papua

Pihak berwenang yakin kelompok bersenjata itu menewaskan 19 pekerja konstruksi, berdasarkan laporan korban yang selamat. Mereka telah menyelamatkan 24 korban selamat, termasuk tujuh pekerja, dan sedang mencari dua pekerja yang hilang dan tiga jenazah lainnya.

Seorang tentara di pos militer dekat lokasi itu juga dibunuh oleh kelompok bersenjata itu.

Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo telah memerintahkan militer dan polisi untuk menangkap para pelaku serangan separatis terburuk selama pemerintahannya itu, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mentoleransi “penjahat bersenjata” di Papua atau di seluruh negeri.

Dia mengatakan bahwa serangan itu tidak akan menghalangi pemerintahnya untuk terus mengembangkan Papua, termasuk jalan trans-Papua sepanjang 4.600 kilometer (2,875 mil), yang diklaim oleh pemerintahnya didukung secara luas oleh masyarakat setempat.

Jalan tersebut—yang akan membentang dari Sorong di Provinsi Papua Barat ke Merauke di Provinsi Papua—diharapkan akan selesai tahun depan dan membantu meningkatkan pembangunan ekonomi di kedua provinsi.

Kapolri Tito Karnavian pada Rabu (5/12) memperkirakan kekuatan kelompok bersenjata itu tidak lebih dari 50 orang dengan sekitar 20 senjata, dan mengatakan bahwa lebih dari 150 polisi dan tentara telah dikirim untuk memulihkan keamanan di distrik Nduga—sebuah kubu kelompok separatis.

Sambom, bagaimanapun, mengklaim bahwa para pemberontak memiliki 29 area komando operasional di Papua, masing-masing dengan 2.500 anggota.

“Kami berjanji akan mengintensifkan perjuangan kami untuk kemerdekaan dengan serangan gerilya,” katanya.

Keterangan foto utama: Anggota TNI dan Polri membawa kantong jenazah berisi tubuh korban serangan separatis di distrik Nduga, setibanya di Bandara Moses Kilangin di Timika, Provinsi Papua, Indonesia, Jumat, 7 Desember 2018. Helikopter TNI pada Jumat (7/12) mengangkut mayat-mayat para korban yang tewas dalam salah satu serangan separatis paling berdarah di Provinsi Papua yang bergolak di Indonesia. (Foto: AP/Mujiono)

Pemberontak Tuntut Negosiasi Kemerdekaan Papua

BERLANGGANAN

2 Comments

2 Comments

  1. Ahmad Rido

    December 9, 2018 at 5:56 am

    Tidak Berlakunya HAM dan Toleleransi Serta Tempat Tinggal Bagi Teroris Separatis – Separatis Di Papua Barat Sekarang Maupaun Nanti dan Keberadan Teroris OPM Benar2 Tidak Ada Tempat Tinggal di WILAYAH INDONESIA

    Oleh: Muhammad Ridlo (ahmad rido/ kang rido/rido)
    -6 Desember 2018-

    Selama ini Apapun yg dilakukn Indonesia tetap memertahankan wilayahnya dengan baik yang mana menjadi pokok penting dari kehidupan warga negaranya sendiri. Dan apa yg dilakukan Indonesia selalu tepat dan benar yakni selalu menjaga daerahnya serta menjaga warga-warga di Paua Barat sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia dan sesuai dengan Hukum HAM yang selalu berkembang pesat di Negara Indonesia sendiri. Dan Terbukti Indonesia sendiri benar-benar memersatukan Wilayahnya sesuai ikatan ataupun janji Ideologi Negara yag berbunyi BINEKA TUNGGAL IKA. Dan terbukti Indonesia selalu menaati juga Hukum HAM dikancah dunia Internasional hingga menjadi sebuah bangsa yang Besar dan terbukti nyata masih benar-benar dipercaya dikancah Dunia Internasional Di PBB dipreode ini.
    Dengan hal itu maka benar secara HAM wilayah Indonesia secara resmi diDunia Internasional.
    Wilayah Indonesia masih dari Sabang sampai Merauke termasuk juga Papua Barat Dan Akan selalu milik Negara Republik Indonesia sampai Nanti, Dan segala bentuk bentuk teroris maupun separatis / ormas yang ingin memecah belah wilayah INDONESIA tidak akn berarti lagi sekarang maupun Nanti. Karna Indonesia benar2 sesuai dengn apa yg di Amalknnya di Negaranya. sesuai Dasar-Dasar Ideologi bangsanya Dan sesuai UUD 1945. Untuk itu Adapun yang dilkukan Pemerintah Indonesia kepda teroris dan separatis – separatis itu sudah sesuai Peraturan HAM yang berlaku diDunia Internasional,
    Hingga bisa disimpulkan, ADApun wilayah yang ada Saat InI dan yang baru nantinya yang terklaim milik Indonesia akan selau milik Indonesia. Dan tidak bisa lagi dipecah belah. Karena HUkum HAM INDONESIA yang ADA merupkan HUKUM HAM YANG benar adanya Di Dunia Internasional.

  2. Ahmad Rido

    December 9, 2018 at 5:53 am

    Rakyat Indonesia sendiri tidak pernah menyetujui ataupun menyerahkan wilayah NKRI serta tidak pernah pernah mendukung dan menyetujui adanya troris separatis2 KKB /OPM diPapua Barat.

    Oleh: Ahmad Rido

    Bayak rakyat bersuara dan mengutuk tindakan OPM atas apa yang diperbuat kepda Rakyat2 Indonesia sendiri yang benar2 berbuat yang tidak berprikemanusian dan lagi lagi mereka tlah diluarbatas melanggar Hukum HAM secara nyata dikancah Dunia Internasional yg tidak bisa dimaafkan lagi.
    “apapun yg terjadi kami tidak menyetujui adanya Teroris separatis-separatis KKB ataupun teroris Separatis OPM untuk merdeka ataupun memisahkan diri dari Negara Indonesia” (17:40 WIT )
    “Dan Kami tidak pernah setuju adannya segala bentuk separatis – separatis di Papua Barat entah itu OPM ataupun separatis KKB di Papua Barat” (17.45)

    “Papua Barat milik Indonesia bukan Merka,
    Merka hanya penghianat buronan Negara Indonesia saja, yang memunysahkan Aparat2 Negara yang harusnya dibinasahkan sampe keakar2nya”

    Papua Barat secara HAM tetap milik Negara Republik Indonesia selamanya karna PBB dan Rakyat Indonesia sendiri tidak menyetujui Sparatis – separatis yg ada. Sementara Rakyat Indonesia juga bagian pewaris tanah rakyat Indonesia dan mereka tidak menyerahkan tanah atau wilayah negaranya kepada teroris separatis KKB / OPM diPapua Barat. Dan bisa disimpulakn
    Dengan demikian Papua Barat tetap menjadi Bagian dari bangsa Indonesia yang sah diTaraf HUKUM Taraf Dunia Internasional
    Sementara ternyata KKB dan OPM itu buronan teroris yg dikejar-kejar negara Indonesia

Beri Tanggapan!

To Top