Pemberontak Rakhine
Asia

Pemerintah dan Militer Myanmar Bersumpah Hancurkan Pemberontak Rakhine

Berita Internasional >> Pemerintah dan Militer Myanmar Bersumpah Hancurkan Pemberontak Rakhine

Pemimpin pemerintah Myanmar Aung San Suu Kyi membahas serangan gerilya terhadap polisi Myanmar pada Senin (7/1) dalam sebuah pertemuan yang jarang dilakukan dengan kepala militer. Pemerintahannya menyerukan pasukan bersenjata untuk “menghancurkan” pemberontak Rakhine, menurut seorang juru bicara pemerintah. Para gerilyawan telah menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan orang dalam serangan di empat pos polisi pada hari Jumat (4/1), ketika Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan, menurut laporan media pemerintah.

Baca juga: Akhiri Krisis Rakhine, China Ajukan Tiga Tahap Solusi

Oleh: Reuters

Pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak Tentara Arakan di negara bagian barat Rakhine telah membuat ribuan orang mengungsi sejak awal bulan Desember 2018, menurut PBB. Tentara Arakan menginginkan otonomi yang lebih besar bagi Rakhine, di mana kelompok etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha merupakan mayoritas populasi.

Negara Bagian Rakhine dilanda tindakan keras yang dipimpin oleh militer Myanmar pada tahun 2017, menyusul serangan oleh pemberontak Muslim Rohingya yang mendorong ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke barat menuju negara tetangga, Bangladesh.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para anggota kabinet lainnya bertemu dengan para pemimpin militer, termasuk kepala militer Min Aung Hlaing, wakilnya, dan kepala intelijen militer, untuk membahas “urusan luar negeri dan keamanan nasional.”

“Kantor presiden telah menginstruksikan militer untuk melancarkan operasi untuk menumpas para teroris,” tutur Zaw Htay pada konferensi pers di ibukota Myanmar, Naypyitaw.

Suu Kyi dilarang menjadi presiden oleh konstitusi yang dirancang oleh militer, sedangkan Win Myint adalah seorang loyalis dan dia dipandang sebagai pemimpin de facto pemerintah sipil. Sementara itu, militer tetap bertanggung jawab atas keamanan negara.

Para gerilyawan telah menewaskan 13 polisi dan melukai sembilan orang dalam serangan di empat pos polisi pada hari Jumat (4/1), ketika Myanmar merayakan Hari Kemerdekaan, menurut laporan media pemerintah. Seorang juru bicara Tentara Arakan di luar Myanmar mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa kelompok itu telah menyerang pasukan keamanan, menanggapi serangan militer luas di Negara Bagian Rakhine utara yang juga menargetkan warga sipil.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan pada hari Senin (7/1) bahwa 4.500 orang berlindung di biara-biara dan ruang-ruang komunal setelah mengungsi dari pertempuran dalam sebulan terakhir.

‘Siklus kekerasan’

Zaw Htay menggambarkan Tentara Arakan sebagai “organisasi teroris” dan mengatakan pihaknya telah mengejutkan pasukan keamanan yang berjaga-jaga terhadap para pemberontak Rohingya. Dia mengatakan, Tentara Arakan dapat mengguncang Negara Bagian Rakhine selama bertahun-tahun mendatang dan memperingatkan orang-orang untuk tidak memberikan dukungan.

“Apakah mereka ingin mewujudkan siklus kekerasan yang berlangsung puluhan tahun?” tanyanya. “Saya ingin memberi tahu orang-orang Rakhine yang mendukung [Tentara Arakan]: Jangan berpikir tentang diri kalian sendiri, tetapi pikirkan tentang generasi selanjutnya.”

Pemerintah Myanmar telah memerangi berbagai kelompok pemberontak etnik minoritas tak lama setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, meskipun beberapa di antaranya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Baca juga: Untuk Pertama Kalinya, Aung San Suu Kyi Kunjungi Rakhine

Zaw Htay juga menuduh Tentara Arakan bertemu dengan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA/Arakan Rohingya Salvation Army), sebuah kelompok pemberontak Rohingya yang juga dianggap teroris oleh Myanmar. Htay menambahkan bahwa Myanmar tidak dapat memusnahkan kelompok-kelompok itu karena mereka memiliki pangkalan di seberang perbatasan di Bangladesh.

Seorang pejabat kementerian luar negeri Bangladesh dan dua perwira Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB/Border Guards Bangladesh) membantah tuduhan itu. Seorang petugas BGB meminta Myanmar untuk memberikan bukti adanya kamp-kamp militan di Bangladesh.

“Semua terorisme terjadi di sisi lain perbatasan,” kata Letnan Kolonel Manzural Hasan Khan, seorang komandan BGB di Cox’s Bazar, distrik tempat perlindungan bagi lebih dari 900.000 anggota komunitas Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan yang telah menimbulkan kecaman internasional bagi Myanmar. “Dunia tahu apa yang terjadi di sisi lain,” katanya.

Pemerintah Myanmar dan para pemimpin militer juga membahas gencatan senjata sementara yang diumumkan militer bulan Desember 2018 di bagian lain negara itu, tempat kelompok gerilyawan lainnya beroperasi, kata Zaw Htay. Pertemuan itu diadakan atas permintaan kantor presiden, katanya.

Laporan oleh biro Reuters di Yangon serta Zeba Siddiqui dan Ruma Paul di Dhaka, Bangladesh. Diedit oleh Robert Birsel.

Keterangan foto utama: Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri konferensi pers bersama KTT Jepang-Mekong di Wisma Negara Istana Akasaka di Tokyo, Jepang, 9 Oktober 2018. (Foto: Pool/Reuters/Franck Robichon)

Pemerintah dan Militer Myanmar Bersumpah Hancurkan Pemberontak Rakhine

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top