Pemerintah Indonesia Inkonsisten Soal Selamatkan Terpidana Mati
Titik Balik

Pemerintah Indonesia Inkonsisten Soal Selamatkan Terpidana Mati

Tentara Indonesia berjaga di pelabuhan Wijaya Pura menjelang eksekusi terpidana mati 'Bali 9' pada tanggal 27 April 2015 di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. (Foto: Getty Images)
Home » Titik Balik » Pemerintah Indonesia Inkonsisten Soal Selamatkan Terpidana Mati

Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dalam menyelamatkan nyawa warga negara, khususnya para terpidana hukuman mati. Menurut pengamatan ICJR, menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas pencapaian diplomatik saja. Sementara itu, menurut HRW hukuman mati tidak memiliki tempat di negara yang menghormati hak asasi manusia, apalagi hanya untuk mengejar kursi di Dewan Keamanan PBB.

     Baca juga: Angka dihukum mati di Indonesia pada 2016 tetapi hukum yang diusulkan menawarkan harapan

Lembaga independen yang fokus kepada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap pemerintah Indonesia masih tidak konsisten dalam upaya menyelamatkan nyawa warganya. Walaupun mengapresiasi pencapaian pemerintah dalam menyelamatkan 14 WNI di luar negeri dari ancaman hukuman mati, ICJR berpendapat inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas dalam capaian diplomatik, bukan aplikasi pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Namun, capaian penting keberhasilan Kementrian Luar Negeri Indonesia ini nampaknya dilakukan secara diskriminatif hanya bagi WNI di luar negeri dalam konteks kerja-kerja diplomatik. Dalam siaran persnya, ICJR mencatat, sepanjang Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, telah dilakukan tiga kali gelombang eksekusi mati, yaitu dua gelombang eksekusi pada 2015 dan satu kali eksekusi di 2016.

Dari tiga kali gelombang eksekusi itu, Pemerintah telah memasukkan 29 nama dalam daftar terpidana yang akan eksekusi mati, 18 orang di antaranya telah dieksekusi mati dan sisinya masih menunggu giliran eksekusi di depan regu tembak. Dari 29 nama itu, ada enam orang yang merupakan warga negara Indonesia. Dari total enam orang WNI yang masuk daftar dieksekusi mati, tiga orang dieksekusi mati yaitu Rani Andriani alias Melisa Aprillia, Zainal Abidin dan Freddy Budiman.

Fakta itu belum ditambah dari jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi mati di Lapas di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkumham per Oktober 2017, terdapat 165 terpidana mati yang tersebar di Lapas-Lapas di seluruh Indonesia. Dari angka itu, 111 terpidana mati berkebangsaan Indonesia.

Khusus untuk terpidana kasus narkotika, Presiden Jokowi telah secara jelas menyatakan akan menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan. Artinya, apabila tidak ada perubahan dari sisi judisial, maka terpidana mati kasus narkotika, sekalipun terpidana adalah warga negara Indonesia tidak akan diberi kesempatan hidup, berbeda dengan upaya yang dilakukan pemerintah bagi warga negara di luar negeri.

Apabila melihat penekanan tegas dari pemerintah bahwa melindungi WNI di mana pun berada adalah salah satu fokus pemerintah, maka terlihat inkonsistensi ketika Pemerintah malah melakukan eksekusi mati di dalam negeri. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas dalam pencapaian diplomatik, bukan pengejawantahan pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

     Baca juga: Jokowi Dituntut Bebaskan Narapidana Hukuman Mati yang Tengah Sekarat

Dalam rilis tersebut, Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu mengapresiasi upaya pemerintah menyelamatkan WNI yang diancam pidana mati di luar negeri. Namun dia juga berharap agar presiden juga konsisten melindungi seluruh warga negara Indonesia. Menurut dia, sangat penting untuk menolak praktik hukuman mati di seluruh dunia, terlebih di dalam negeri sendiri. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa menyematkan warga negara dan menjamin hak untuk hidup dari setiap warga negara adalah salah satu kewajiban utama negara.

Tidak pandang bulu

Sementara itu, menurut organisasi Human Rights Watch (HRW) yang disampaikan Oktober 2017 lalu, pemerintahan Jokowi harus menghentikan upayanya untuk menggunakan hukuman mati yang kejam dan tidak dapat dipulihkan, karena sebuah tawar menawar untuk kursi Dewan Keamanan PBB. Sebaliknya, secara umum harus diketahui bahwa hukuman mati tidak memiliki tempat di negara yang menghormati hak asasi manusia, dan Indonesia harus segera bergerak menuju penghapusan hukuman mati.

Indonesia mengakhiri moratorium tidak resmi empat tahun atas hukuman mati pada bulan Maret 2013, dan Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah membuat eksekusi terhadap pelaku perdagangan obat terlarang sebagai isu kebijakan tanda tangan. Sejak Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014, secara tak pandang bulu, 18 tersangka penyelundup narkoba dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016.

Jokowi telah secara rutin menolak seruan grasi, khususnya atas terpidana warga negara asing, dengan alasan kedaulatan nasional. Alasan pemerintah mengenai kebijakan hukuman mati yang baru-baru ini terlihat termasuk penghentian sementara eksekusi pada tahun 2017, dikaitkan oleh jaksa agung dengan ambisinya untuk menjamin dukungan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly Oktober lalu akan mengejar “solusi menang-menang” yang dirancang untuk menenangkan mereka yang pro dan kontra hukuman mati. Hal tersebut, menurut HRW, mungkin termasuk tinjauan peradilan yang wajib atas putusan hukuman mati dan kemungkinan penghentian hukuman bagi tahanan hukuman mati.

Keterangan foto utama: Tentara Indonesia berjaga di pelabuhan Wijaya Pura menjelang eksekusi terpidana mati ‘Bali 9’ pada tanggal 27 April 2015 di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. (Foto: Getty Images)

Pemerintah Indonesia Inkonsisten Soal Selamatkan Terpidana Mati
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top