Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme
Berita Tentang Indonesia

Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme

Di tengah kekhawatiran meningkatnya radikalisme Islam di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, pemerintah menargetkan universitas-universitas di negara tersebut. Beberapa universitas telah dijadikan sebagai sarang ekstremisme. Hal ini didukung oleh data survei yang dirilis pada minggu lalu yang menunjukkan bahwa satu dari lima pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa di Indonesia dilaporkan mendukung didirikannya kekhalifahan Islam di negara tersebut.

Oleh: Staf Asian Correspondent

Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme

Seorang pria menutup kepalanya dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia saat demonstrasi terhadap Perppu Presiden Joko Widodo untuk membubarkan kelompok-kelompok Islam di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 28 Juli 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Di tengah kekhawatiran meningkatnya radikalisme Islam di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, pemerintah menargetkan universitas-universitas di negara tersebut. Beberapa universitas telah dijadikan sebagai sarang ekstremisme.

Pada bulan lalu, dengan dorongan dari pemerintah, ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan janji anti-radikalisme. Kegiatan ini dilakukan setelah berkumpulnya 3,000 akademisi di Bali pada bulan September, yang juga berjanji untuk melawan ekstremisme dan melindungi konstitusi non-Islamis.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo melarang kelompok garis keras Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada awal tahun ini dengan alasan bahwa ideologi HTI bertentangan dengan ideologi resmi Indonesia—Pancasila—yang mengabadikan pluralisme dan toleransi beragama.

Sebuah video viral pada tahun lalu yang menunjukkan mahasiswa di sebuah universitas yang mendeklarasikan kesetiaan mereka untuk mendirikan kekhalifahan seperti yang diperintahkan oleh HTI, menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah.

“Organisasi radikal dapat menyebar seperti virus di universitas,” ujar Profesor Muhammad Sirozi, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang, Sumatra.

“Ini bukanlah organisasi yang dibentuk sendiri oleh mahasiswa, namun berasal dari luar mahasiswa,” ujarnya dalam sebuah pidato yang menekankan cara-cara untuk membantu universitas dalam melawan radikalisme, saat konferensi di Bali.

Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme

Sekelompok demonstran wanita meneriakkan slogan saat demonstrasi melawan Perppu Presiden Jokowi untuk membubarkan kelompok-kelompok Islam di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 18 Juli 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Pelajar Mendukung Kekhalifahan

Data survei yang dirilis pada minggu lalu oleh Mata Air Foundation dan Pusat Penelitian Alvara menunjukkan bahwa satu dari lima pelajar sekolah menengah atas dan mahasiswa di Indonesia dilaporkan mendukung didirikannya kekhalifahan Islam di negara tersebut.

“Hal ini menunjukkan bahwa ajaran intoleran telah memasuki univeritas dan sekolah menengah atas ternama,” ujar penulis laporan tersebut.

“Pemerintah dan organisasi-organisasi Islam moderat harus mulai mengambil langkah-langkah nyata untuk mengantisipasi hal ini, dan harus hadir dalam lingkungan siswa dengan bahasa yang mudah untuk dipahami mereka.”

Sekitar satu perempat dari 4,200 pelajar Muslim dalam penelitian tersebut—yang dilakukan di berbagai fakultas di 25 universitas ternama di Indonesia—mengatakan bahwa mereka, dalam berbagai tingkat, siap untuk berjihad untuk mencapai tujuan ini.

Hizbut Tahrir, sebuah organisasi internasional yang didirikan oleh seorang sarjana Islam Palestina pada tahun 1953, telah dilarang di banyak negara dengan penduduk mayoritas Muslim, dan faktanya beroperasi sebagian besar di negara-negara demokrasi Barat.

Salah satu mantan anggotanya di Indonesia adalah Bahrun Naim, yang berjuang untuk ISIS di Suriah dan dituduh sebagai dalang atas serangkaian serangan di Indonesia pada awal tahun lalu.

Sebagai sebuah organisasi yang secara resmi terdaftar di Indonesia sejak tahun 2000, HTI telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi karena pembubarannya.

“Mereka tidak pernah memberikan kami kesempatan untuk membela diri kami. Bukankah ini tindakan yang otoriter dan menekan?” ujar juru bicara HTI Yusanto, yang menyamakan langkah keras ini dengan taktik yang digunakan terhadap pihak oposisi di masa pemerintahan mantan Presiden Suharto.

Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme

Sekelompok peserta protes mengangkat bendera Hizbut Tahrir Indonesia saat protes terhadap Perppu Presiden Joko Widodo untuk membubarkan kelompok-kelompok Islam di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 28 Juli 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Ketika ditanya apakah HTI masih beroperasi, Yusanto mengatakan bahwa tidak ada yang dapat melarang anggota mereka untuk melakukan kewajiban mereka “berdakwah”, dan aktivitas tersebut akan terus berlanjut.

Universitas Ladang untuk Perekrutan

Seorang mantan anggota HTI, Ayik Heriansyah, mengatakan bahwa kelompok tersebut mencoba untuk mendapatkan dukungan dari anggota-anggota masyarakat dan simpatisan yang berpengaruh di antara anggota pasukan keamanan, untuk menggulingkan pemerintah, atau yang disebut “menyerahkan kekuasaan”.

Universitas telah menjadi lahan penerimaan.

Heriansyah, yang sempat menjadi ketua HTI di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa calon anggota yang potensial biasanya diundang ke dalam sebuah kelompok belajar Islam. Setelah sekitar tiga bulan, mereka akan diminta untuk berpartisipasi untuk secara intensif belajar tentang HTI, ujar Heriansyah, yang meninggalkan kelompok tersebut setelah adanya perselisihan dengan para pemimpin kelompok.

Indonesia memiliki 394 universitas negeri dan sekitar 3,000 universitas swasta. Ia memperingatkan bahwa mereka bisa dipecat kecuali jika mereka mengajukan kesetiaan terhadap ideologi sekuler Pancasila.

Namun begitu, Yusanto mengatakan bahwa tidak ada dosen yang merupakan anggota HTI yang dipecat. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa sebuah satuan tugas yang dibentuk untuk menemukan anggota HTI di antara pegawai negeri sipil belum menemukan apa pun sejauh ini.

Heriansyah mengatakan bahwa pelarangan kelompok tersebut akan membuat mereka beraktivitas secara diam-diam.

“Mereka masih melakukan gerakan seperti biasa, namun dengan struktur dan kepengurusan yang baru,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme

Seorang anak laki-laki berdoa sebelum memasuki sebuah masjid di desa Cikawao di Majalaya, provinsi Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 11 Oktober 2017. (Foto: Reuters/Beawiharta)

Menargetkan Sekolah Menengah Atas

Kelompok tersebut juga memiliki kehadiran yang kuat di universitas-universitas negeri yang melatih guru-guru sekolah, yang berarti bahwa guru-guru baru dapat menyebarkan ideologi HTI kepada murid-murid sekolah.

Sebuah survei yang dipublikasikan pada Desember tahun lalu oleh Institut Studi Islam dan Masyarakat, menunjukkan bahwa 78 persen dari 505 guru Islam di sekolah-sekolah mendukung penerapan hukum Syariah di Indonesia. Survei tersebut juga menemukan bahwa 77 persen guru mendukung kelompok-kelompok Islam dalam memperjuangkan tujuan ini.

Muhammad Abdullah Darraz, Direktur dari Institut Maarif yang mendorong kerukunan budaya dan agama, mengatakan bahwa HTI menargetkan pelajaran-pelajaran agama di SMA negeri, untuk menyebarkan ideologi ini.

Para ulama menawarkan jasa mereka secara gratis, dimana seringkali para kepala sekolah dan guru tidak menyadari keanggotaan mereka, ujarnya kepada Reuters. Juru bicara HTI menyangkal bahwa ini adalah strategi, namun mengatakan bahwa anggota HTI diwajibkan untuk melakukan tugas penyebaran ajaran secara gratis.

Kelompok-kelompok Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang moderat—yang mengaku memiliki sekitar 120 juta anggota—mendukung langkah keras terhadap HTI.

Yaqut Cholil Qoumas, ketua sayap pemuda NU GP Ansor, mengatakan bahwa Indonesia dibangun dari banyak agama dan budaya, namun “HTI datang dan ingin mengubah perbedaan ini menjadi satu negara yang disebut negara Islam.”

 

Artikel ini pada awalnya dipublikasikan di situs Study International. Laporan tambahan oleh Reuters.

 

Pemerintah Indonesia Targetkan Universitas sebagai Lahan Tumbuhnya Radikalisme
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top