Pemerintah Bersikap Lunak Terhadap Terpidana Hukuman Mati
Titik Harian

Pemerintah Mulai Bersikap Lunak Terhadap Terpidana Hukuman Mati

Pengacara Julian McMahon (kiri) dan Veronica Haccou menampilkan tiga lukisan potret diri yang dibuat oleh tahanan hukuman mati di Australia Myuran Sukumaran di Cilacap setelah mengunjungi pulau Nusakambangan di Jawa Tengah, 25 April 2015. (Foto: AFP/Getty Images/AZKA)
Home » Titik Harian » Pemerintah Mulai Bersikap Lunak Terhadap Terpidana Hukuman Mati

Para politisi Indonesia telah sepakat untuk mengendurkan kebijakan hukuman mati yang ekstrem di negara tersebut. Perubahan itu akan memberi kesempatan kepada pihak berwenang untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah menunjukkan perubahan perilaku. Menteri Hukum dan HAM Indonesia bisa merekomendasikan hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun.

Oleh: Adam Harvey (ABC News)

Undang-undang baru yang diusulkan akan memberlakukan hukuman 10 tahun atas eksekusi, setelah hukuman mati dapat diganti dengan hukuman penjara.

“Perundang-undangan dalam draf hukum pidana merupakan langkah kecil menuju penghapusan,” kata kritikus hukuman mati Ricky Gunawan, direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia.

“Ini adalah kompromi antara kelompok yang pro dan kontra hukuman mati.”

Perubahan tersebut akan memberi keleluasaan otoritas yang lebih besar untuk menghindari eksekusi tahanan yang telah direformasi, seperti narapidana Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang ditembak oleh regu tembak pada tahun 2015.

Kedua pria itu adalah model tahanan yang dipuji karena membantu sesama narapidana.

Mereka termasuk di antara 18 penyelundup obat terlarang yang dieksekusi pada tahun 2015 dan 2016.

“Ada begitu banyak tahanan hukuman mati yang menunjukkan perubahan diri,” kata Gunawan.

“Masalah yang dipertaruhkan adalah bagaimana memastikan tahanan seperti Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dapat dilihat oleh pemerintah, karena berhak menerima hukuman balasan mereka.”

Perubahan membuat keputusan keringanan hukuman ‘sangat politis’

Masa eksekusi 10 tahun atas eksekusi akan dilanjutkan dengan peninjauan otomatis hukuman oleh menteri hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dapat merekomendasikan hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun.

Gunawan mengatakan bahwa dia ingin melihat tinjauan yang dilakukan oleh komite independen, dan bukan politisi.

“Keputusannya ada pada menteri hukum dan hak asasi manusia—oleh karena itu sangat politis,” katanya.

“Peran badan independen dibutuhkan untuk menjadi penasihat presiden.”

Legislator telah menyetujui perubahan undang-undang yang diusulkan, namun perubahan tersebut masih menjadi bagian dari tinjauan menyeluruh terhadap kode kriminal negara yang belum akan diberlakukan selama beberapa tahun.

Delapan belas orang telah dieksekusi mati di bawah pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Sebagian besar adalah orang asing, dan semua dihukum karena penyelundupan narkoba.

Eksekusi tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan hubungan Indonesia dengan Australia, dan negara-negara lainnya.

Perubahan ini sebetulnya sudah dapat diprediksi sejak menjelang akhir tahun lalu. Bulan Oktober lalu, Yasonna Laoly mengakui pemerintah masih menganggap hukuman mati sebagai hukuman alternatif.

“Jadi, sekarang ini dua arus pikiran yang berbeda. Di mana-mana pun, di Amerika, di mana-mana, dua pandangan tentang hukuman mati tetap ada. Yang dukung dan yang tidak. Makanya kita ambil posisi tengah. Dia (hukuman mati) masih ada, tapi hukuman alternatif,” kata Yasonna seperti dilansir Metrotvnews.com, Rabu 11 Oktober 2017.

Eksekusi mati terbanyak di Asia Tenggara

Menurut laporan Tirto.id pada akhir Desember 2017 lalu, di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang melakukan eksekusi mati paling banyak dalam lima tahun terakhir. Dalam laporan Amnesty International yang dikutip Coalition for the Abolition of Death Penalty in ASEAN (CADPA), angkanya sampai 19 kasus. Disusul Vietnam dengan 14 kasus di tempat kedua. Singapura di posisi ketiga dengan empat kasus, dan berikutnya Malaysia dengan tiga kasus.

Dari data yang sama, Indonesia memiliki 135 terpidana yang menanti eksekusi mati. Angka itu membuat Indonesia berada di posisi keempat negara di Asia Tenggara yang memiliki terpidana hukuman mati terbanyak. Yang pertama ditempati Malaysia dengan 902 kasus, Vietnam dengan 676, dan Myanmar dengan 235. Dari data terbaru yang dirilis CADPA per 12 Oktober 2017, angka tersebut terus bertambah.

Indonesia memiliki sedikitnya 165 orang terpidana mati. Tujuh di antaranya perempuan, dan 42 terpidana adalah warga negara asing (WNA). Kasus terbanyak adalah pidana umum pembunuhan yang jumlahnya mencapai 90 orang. Sementara tertinggi kedua adalah narkoba dengan jumlah 73 orang, dan teroris dengan jumlah dua orang terpidana.

Dengan laporan tambahan dari Metrotvnews.com dan Tirto.id.

Keterangan foto utama: Pengacara Julian McMahon (kiri) dan Veronica Haccou menampilkan tiga lukisan potret diri yang dibuat oleh tahanan hukuman mati di Australia Myuran Sukumaran di Cilacap setelah mengunjungi pulau Nusakambangan di Jawa Tengah, 25 April 2015. (Foto: AFP/Getty Images/AZKA)

Pemerintah Mulai Bersikap Lunak Terhadap Terpidana Hukuman Mati
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top