Opini Greta Nabbs-Keller: Demokrasi Tak Sempurna adalah Harapan Terbaik Indonesia
Berita Tentang Indonesia

Pemilihan Presiden 2019, Konservatisme Islam dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. (Foto: Antara Foto/Widodo S. Jusuf)
Home » Berita Tentang Indonesia » Pemilihan Presiden 2019, Konservatisme Islam dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Pendapat populer menunjukkan bahwa politik arus utama di Indonesia beralih kepada norma konservatif yang lebih religius. Namun Jokowi dan timnya melawan apa yang disebut intoleransi dan konservatisme radikal dengan memanfaatkan ideologi nasional Pancasila, mematikan HTI, dan mendakwa ketua FPI. Beberapa sentimen yang terkesan ‘mengadu domba’ antara masyakarat Muslim dengan warga Kristen-Tionghoa merebak, yang mempertaruhkan ekonomi Indonesia di masa depan. Opini oleh Edward Parker.

Oleh: Edward Parker (The Diplomat)

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan pemenjaraan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang dikenal sebagai Ahok, dengan dakwaan penghujatan, menandai titik balik dalam dunia politik Indonesia dan masyarakat Indonesia yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia ke depannya.

ISEAS Yusof Ishak Institute melihat bahwa 58 persen responden dalam survei pada bulan September 2017 menganggap “sangat penting untuk memilih seorang pemimpin Muslim” dan sekitar setengah dari mereka yang disurvei juga percaya bahwa “pemerintah harus memprioritaskan Islam atas agama-agama lain.”

Inilah pendapat populer yang menunjukkan bahwa politik arus utama di Indonesia beralih kepada norma konservatif yang lebih religius. Norma-norma ini telah berkembang belakangan ini dengan penetapan hukum halal di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya. Maraknya konservatisme Islam bukanlah fenomena jangka pendek, namun telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia.

    Baca juga: Manuver Jokowi Jelang Pilpres 2019: Kumpulkan Loyalis Militer dan Tokoh Muslim

Presiden saat ini, Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, juga tidak kebal terhadap perubahan pasang surut ini dan bertambahnya jumlah (dan meningkatnya pengaruh) kelompok konservatif Islam. Sebuah jajak pendapat CSIS baru-baru ini dari bulan September menunjukkan tingkat kepuasan orang Indonesia dengan kinerjanya sebesar 68,5 persen, sementara kemampuannya bertahan pada pengujian lebih jauh 51 persen.

Keengganannya mengadopsi gaya politik konservatif yang lebih religius mungkin bagus untuk demokrasi Indonesia dan pelestarian pluralitas, namun berisiko membunuh kesempatan dalam pemilihan. Jokowi telah sering memperjelas bahwa politik dan agama tidak boleh dicampur dan harus dilihat secara terpisah, namun saat pemilihan di Jakarta, mencampur keduanya terbukti berhasil dengan baik pada hari pemilihan. Ini adalah peringatan tentang apa yang akan terjadi pada pemilihan presiden berikutnya di tahun 2019 yang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Maraknya konservatisme Islam merupakan tantangan utama bagi ekonomi Indonesia dan Jokowi. Karena keberhasilan sebuah kampanye yang didorong oleh agama, kekuatan oposisi di Indonesia saat ini dikatakan berupaya memobilisasi kelompok agama untuk melawan Jokowi. Politik identitas sekarang sedang dimainkan.

Bagi Jokowi dan tim politiknya, hal ini tidak luput dari pengamatan, dan perlawanan mereka terhadap apa yang disebut intoleransi dan konservatisme radikal tercermin dalam kebijakan seperti mendorong ideologi nasional Pancasila sebagai penyeimbang, melarang kelompok Islam garis keras Hizbut Tahrir, mendakwa pemimpin kelompok Islam FPI Habib Rizieq Shihab, memblokir berita palsu—misalnya yang mengatakan bahwa dia diam-diam adalah seorang Kristen—dan secara aktif merangkul organisasi-organisasi Muslim moderat.

Politik, bagaimanapun, terus mendorong Indonesia menuju konservatisme Islam. Wakil Presiden Jusuf Kalla tercatat menyatakan bahwa ketidaksetaraan didorong oleh agama—sebuah persetujuan pada anggapan bahwa elite kaya di Indonesia kebanyakan adalah orang Kristen Tionghoa-Indonesia. Pemimpin kelompok Muslim yang berpengaruh juga telah berbicara tentang orang asing sebagai pengaruh buruk terhadap Indonesia, dan bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh didominasi oleh perusahaan asing dan atau orang Kristen Tionghoa-Indonesia.

Konsekuensi untuk Indonesia adalah bahwa gerakan ini membatasi kemampuan negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Ini membuat lebih sulit secara politis bagi pemerintah Indonesia untuk membuka ekonomi Indonesia terhadap investasi asing. Pada saat bersamaan, politik dalam negeri sekarang mendominasi agenda presiden, mengalihkan perhatiannya dari fokus untuk terus melakukan reformasi dan keterbukaan ekonomi.

Nasionalisme ekonomi terus berlanjut dan dalam banyak hal telah diperbarui, terutama mengenai sumber daya alam seperti di sektor pertambangan dan minyak dan gas bumi. Di sektor pertambangan, raksasa pertambangan Amerika Serikat (AS) Newmont dijual ke konsorsium lokal Indonesia. Perusahaan tambang AS Freeport juga sekarang mematuhi tuntutan pemerintah Indonesia dengan menyetujui untuk mendirikan pabrik peleburan di dalam negeri dan melepaskan saham mayoritasnya dalam operasi Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Kedua raksasa pertambangan asing tersebut kini telah menjadi korban kebangkitan nasionalisme sumber daya. Sektor migas juga mengalami kenaikan yang sama, dengan aset milik asing sebelumnya diambil alih oleh Pertamina, perusahaan milik negara.

Dengan semua hal di atas, pertumbuhan Indonesia akan menjadi lebih lambat, kurang makmur, dan negara juga akan kekurangan alat ekonomi untuk mengatasi ketidaksetaraan, yang sebagian besar merupakan faktor pendorong kebencian dan peningkatan konservatisme Islam dan nasionalisme ekonomi di negara tersebut.

    Baca juga: Populisme Islam Akan Jadi Lawan Tangguh Jokowi di Pilpres 2019

Di lingkungan seperti ini, pemain asing akan semakin menghadapi tekanan di lingkungan politik yang didominasi oleh konservatisme Islam dan nasionalisme ekonomi yang baru. Meskipun ada kebijakan reformis dari tim ekonomi Jokowi, pemain asing mungkin tidak akan menganggapnya mudah pada tahun-tahun mendatang sampai pemilihan berikutnya, karena para politisi makin terlibat dalam permainan politik dengan kedua kekuatan yang berbeda, namun saling terhubung, yang sekarang mencengkeram Indonesia.

Edward Parker adalah kontributor The Diplomat yang berbasis di Asia Tenggara.

Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan kebijakan editorial Mata Mata Politik.

Keterangan foto utama: Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. (Foto: Antara Foto/Widodo S. Jusuf)

Pemilihan Presiden 2019, Konservatisme Islam dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top