Kejahatan Perang
Timur Tengah

Pengawas HAM Suriah Tuduh AS Lakukan Kejahatan Perang

Berita Internasional >> Pengawas HAM Suriah Tuduh AS Lakukan Kejahatan Perang

Ribuan penduduk sipil tewas terbunuh oleh kampanye koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan ISIS. Kelompok pengawas HAM di Suriah menuduh pemerintah AS telah melakukan pelanggaran dan pengabaian, dan bahkan kejahatan perang. Sementara itu, Donald Trump memberi selamat pada dirinya sendiri dan menarik pasukan AS tanpa tedeng aling-aling.

Baca juga: PBB: Bukti Kejahatan Perang di Suriah Sangat Banyak, Hingga Tak Semua Bisa Diadili

Oleh: Roy Gutman (The Daily Beast)

Di tengah laporan bahwa penarikan pasukan Amerika Serikat dari Suriah telah dimulai, satu kelompok HAM Suriah menuduh Presiden Donald Trump atas, sekurangnya, “perilaku pengabaian dan ketidakpedulian.”

Menyebut dugaan kemungkinan kejahatan perang berada di antara pelanggaran yang telah dilakukan oleh koalisi anti-ISIS pimpinan AS, laporan dari Syrian Network for Human Rights (SNHR) menyerukan AS untuk “mengkaji keputusannya untuk menarik pasukan AS.”

Pada dasarnya, kelompok itu berargumen bahwa banyak dari hal-hal yang sudah hancur merupakan tanggung jawab Amerika untuk memperbaikinya, tidak peduli seberapa ganas musuh yang mereka hadapi.

Analisis terhadap dampak politik dari rencana AS sangatlah menyakitkan, dan muncul seiring upaya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha untuk menerangkan dan memuliakan keputusan administrasi Trump di area yang telah dipandang sebagai tempat yang membingungkan dan sulit diduga.

“Kami memahami bahwa ketika Amerika mundur, kekacauan akan mengikuti. Ketika kami mengabaikan sahabat-sahabat kami, kebencian akan terbangun. Dan ketika kami bermintra dengan musuh, mereka menyerang,” ujar Pompeo kepada hadirin di Kairo pada hari Kamis (10/1). “Kabar baiknya adalah: Era dari aib yang Amerika ciptakan sendiri sudah berakhir, dan begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan penderitaan yang tidak perlu.”

Pernyataan itu begitu bertolak belakang dengan gambaran yang diberikan oleh laporan SNHR, yang menyimpulkan “dari sudut pandang hak asasi manusia, pasukan AS tidak bisa pergi begitu saja setelah empat tahun intervensi militer tanpa berkontribusi untuk resolusi dari kasus-kasus yang masih tertunda, beberapa terjadi sebagai efek langsung dari intervensi militer.”

Trump, yang secara jelas merasa frustrasi akibat sifat keras kepala medan perang di Timur Tengah, mengumumkan penarikan pasukan dari Suriah pada tanggal 19 Desember, melawan keinginan Menteri Pertahanan James Mattis, yang mengundurkan diri satu hari setelah pengumuman. Keputusan itu juga terjadi di tengah protes dari banyak anggota Kongres, termasuk Senator Lindsey Graham.

Sejak saat itu, Graham dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton telah berusaha untuk mencairkan atau bahkan membalikkan dampak dari keputusan itu, tapi sepertinya argumentasinya sudah berakhir.

Pada hari Kamis, Kol. Sean Ryan, juru bicara untuk koalisi pimpinan AS melawan ISIS, mengonfirmasi bahwa AS telah memulai “proses penarikan diri kami” dari Suriah, menambahkan: “Berdasarkan kekhawatiran untuk keamanan operasional, kami tidak akan mendiskusikan lini waktu, lokasi, dan pergerakan pasukan secara spesifik.”

“Selama empat tahun terakhir, Koalisi pimpinan AS telah melakukan sejumlah pelanggaran atas hukum kemanusiaan internasional, banyak dari hal itu yang digolongkan sebagai kejahatan perang, termasuk serangan-serangan yang mengakibatkan terbunuhnya penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak,” laporan SNHR mendeklarasikan.

Tapi AS berada dalam kondisi merayakan keberhasilan diri sendiri.

“Presiden Trump mendukung para pemimpin kami di lapangan untuk menyerang ISIS lebih cepat dan lebih keras dari sebelumnya. Dan sekarang 99 persen teritori yang sebelumnya dikuasai ISIS telah dibebaskan,” ujar Pompeo di Kairo. “Kehidupan kembali normal bagi jutaan warga Irak dan Suriah. Negera-negara dalam koalisi global seharusnya merasa sangat bangga atas pencapaian ini. Bersama-sama kita telah menyelamatkan ribuan nyawa.”

Untuk bagiannya, SNHR menyerukan kompensasi bagi hampir 3.000 penduduk sipil yang menurut mereka twas dalam perang pimpinan AS melawan ekstremis ISIS. Mengutip basis data mereka, SNHR mengatakan 2.984 penduduk sipil telah terbunuh akibat tindakan koalisi, termasuk 923 anak-anak dan 646 wanita.

Koalisi AS mengakui telah menewaskan 1.139 penduduk sipil di Irak dan Suriah sejak 2014, tapi tidak menerbitkan jumlah bandingan mendetil dari laporan kelompok HAM itu.

Korban penduduk sipil adalah adalah salah satu aspek yang hilang dari perdebatan nasional tentang pengiriman pasukan AS dan keputusan mendadak Trump untuk menarik 2.000 pasukan AS. Fokus utama sebelumnya adalah pada nasib milisi Kurdi YPG, Unit Perlindungan Warga, yang telah bertugas sebagai sebagai kekuatan militer darat AS untuk menundukkan kota-kota yang telah diduduki ISIS di Suriah.

Namun, kelompok HAM yang berbasis di Qatar itu, menggemakan posisi pemerintah Turki, menyebut YPG sebagai “organisasi radikal” yang berafiliasi dengan Kurdistan Workers Party, kelompok teroris bikinan AS.

YPG telah “secara efektif ditunjuk untuk memerintah area yang besar” yang telah dibersihkan dari kehadiran ISIS. Namun, satu tahun kemudian, US hanya melakukan “sedikit usaha” untuk mencapai pemerintahan lokal yang terpilih secara demokrasi dan bekerja untuk mencapai stabilitas sosial dan politik di area tersebut.

Area-area yang telah dibersihkan oleh YPG “bahkan belum mengalami pembersihan reruntuhan atau rehabilitasi fasilitas-fasilitas vitalnya, seperti rumah sakit, sekolah, dan pasar,” dan kebanyakan penduduk yang melarikan diri belum lagi kembali ke rumah mereka.

“Presiden Trump telah mengambil keputusan untuk membawa pasukan kami pulang dari Suriah,” ujar Pompeo kepada hadirinnya. “Kami selalu melakukannya dan kini telah tiba waktunya, tapi hal ini bukanlah perubahan misi. Kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan penghancuran ISIS—ancaman ISIS—dan pertarungan yang masih berlangsung melawan Islamisme radikkal dalam segala bentuknya.”

Baca juga: Amnesty: Koalisi Pimpinan Amerika Lakukan ‘Kejahatan Perang Potensial’ di Suriah

Dari sudut pandang SNHR, penarikan 2.000 Pasukan Operasi Khusus “mencerminkan perilaku pengabaian dan ketidakpedulian kepada permasalahan Suriah dan merupakan bentuk pemenuhan tambahan atas ekspansi Rusia.”

Laporan itu mengingatkan bahwa musim semi lalu Rusia telah mengabaikan kesepakatan tahun 2017 dengan AS untuk membangun zona non-konflik di selatan Suriah.

Kritik yang paling keras adalah terhadap kegagalan AS untuk membangun pemerintahan lokal yang kuat dan demokratis di area-area yang pernah diduduki ISIS.

“Amerika Serikat, yang memiliki berbagai kesempatan untuk berkontribusi pada proses perubahan demokratis dan untuk membantu warga Suriah membangun negara demokrasi modern agar bisa mengambil tempatnya di samping negara-negara demokrasi maju, telah mengabaikan kesempatan tersebut,” tulis kelompok tadi.

The Daily Beast telah meminta komentar dan penjelasan dari Pusat Komando AS dan kementerian luar negeri atas kesimpulan utama laporan SNHR tapi belum menerima tanggapan.

Keterangan foto utama: Kelompok pengawas HAM di Suriah menuduh Amerika Serikat telah melakukan tindak pengabaian dan kemungkinan kejahatan perang. (Foto: Getty/Dalil Souleiman)

 

Pengawas HAM Suriah Tuduh AS Lakukan Kejahatan Perang

BERLANGGANAN

Click to comment

Beri Tanggapan!

To Top